31 C
Medan
Tuesday, April 7, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 437

Wanita Paruh Baya Datangi Dinas LHK Sumut, Tuntut Keadilan Atas Perebutan Tanahnya

TUNTUT KEADILAN: Marhaeni Kristina, warga Desa Suka Rakyat, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat menuntut keadilan atas hak tanahnya, di Halaman Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sumatera Utara, Rabu (9/10/2024). FOTO: IKHSAN/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peristiwa perebutan tanah kembali terjadi, kali ini menimpa Marhaeni Kristina (67) warga Desa Suka Rakyat, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat menuntut keadilan atas hak tanahnya, di Halaman Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sumatera Utara, Rabu (9/10/2024).

Selain mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dia telah mendatangi lima kantor kedinasan Pemprov Sumatera Utara, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dinas PUPR dan Tata Ruang cq Bidang PSDA, dengan menggunakan kursi rodanya.

Marhaeni Kristina didampingi oleh keluarga serta Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Seluruh Pendeta Indonesia (PSPI) Sumatera Utara (Sumut) menuntut hak tanah dan menolak izin operasional CV. Berkat Anugerah Sejati (BAS) diduga menguasai lahan miliknya tanpa hak yang izinnya dikeluarkan oleh Pemprov Sumut.

Marhaeni dan keluarga menilai bahwa izin perusahaan tambang batuan tersebut cacat prosedur dan melanggar undang-undang. Saat ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jalan Sisingamangaraja Km 5,5 Kota Medan, Marhaeni meminta agar izin operasional penambangan batuan milik CV. BAS yang ada di Dusun 1, Suka Rakyat, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat segara dibatalkan.

Marhaeni menilai penerbitan izin operasional CV. BAS diduga melanggar Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bata Pasal 175 ayat (1) yang menjelaskan pemegang IUP, IUPK atau SIPB sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah.

“Saya minta ke dinas terkait agar CV. BAS yang menguasai lahan kami supaya keluar dari lahan kami, dan dinas ini mengeluarkan surat pembatalan atas izin yang sempat diterbitkan karena telah menguasai lahan kami seluas 8,5 hektar,” ucap Marhaeni Kristina didampingi DPW Perkumpulan Seluruh Pendeta Indonesia (PSPI) Sumatera Utara, Luntang Sukma.

Kondisi memprihatinkan dialami Marhaeni, karena saat ini lahan 8,5 hektar miliknya telah rusak dan banyak dilalui oleh truk-truk angkutan berat milik CV. BAS. Sehingga pihaknya sangat dirugikan dan merasa terintimidasi.

“Lahan saya rusak, semua kena lahan kita itu karena dibikin jalan keluar masuk truk-truk material, semuanya kena padahal tanah itu atas hak milik saya. Suka-suka mereka lewat,” ucap Marhaeni.

Dia mengatakan, hak atas lahan tersebut memiliki dokumen resmi berupa SK Camat sejak dulu, dan lahannya diduga dikuasai CV. BAS kurang lebih setahun. Disebutkan, perusahaan melakukan kegiatan mengangkut material bebatuan dari sungai dan truk-truk melintasi lahan sawah miliknya sehingga menjadi rusak.

“Mereka mengangkut material dari sungai tapi dia melewati ladang kita, suka hati mereka melewati ladang kita,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Marhaeni, selama ini pihak perusahaan CV. BAS diduga tidak memiliki itikad baik, lantaran tidak pernah menemui mereka membicarakan penguasaan lahan tersebut. Olehnya, pihak keluarga pun tidak berkenan lagi ditemui perusahaan karena sejak awal telah berbuat sesukanya.

“Saat ini saya dan keluarga terpaksa menerima kenyataan pahit dan tidak berdaya lagi karena lahan milik saya telah dikuasai CV. BAS menggunakan oknum ormas untuk melakukan intimidasi dan perusakan tanah akibat penambangan batuan itu,” ujarnya sedih.

Ia meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumatera Utara untuk dapat menegakkan keadilan ke masyarakat yang tertindas, dan diharapkan segera bertindak supaya pihak perusahaan tidak bebas menguasai lahan miliknya.

“Harapan saya supaya dinas Lingkungan Hidup menegakkan keadilan buat kita rakyat kecil ini dan secepatnya bertindak agar tidak lagi sebebas itu beroperasi dilahan kita tadi gitu,” katanya.

Luntang Sukma Arga Tarigan selaku DPW Perkumpulan Seluruh Pendeta Indonesia (PSPI) Sumatera Utara menduga bahwa pihak CV. BAS telah menggunakan Surat Pinjam Pakai Lahan yang dipalsukan untuk merebut hak atas tanah milik Marhaeni Kristina. Bahkan, perusahaan tersebut diduga menggunakan surat pinjam pakai lahan disaat mengurus izin penambangan ke Pemprov Sumatera Utara.

“Surat yang diduga dipalsukan itu adalah syarat pinjam pakai lahan tertanggal 25 Oktober 2022 dimana dalam surat tersebut terdapat tanda tangan ibu Marhaeni Kristina, padahal dia tidak pernah membubuhkan tandatangan diatas surat itu,” ucap Luntang Sukma Arga Tarigan.

Pemalsuan tanda tangan itu, imbuh Sukma, dikuatkan dengan bukti dimana tanggal 25 Oktober 2022, Marhaeni Kristina tengah berobat cuci darah rutin di salah satu rumah sakit di Kabupaten Langkat. Sedangkan dalam surat pinjam pakai lahan di tanggal tersebut, dikatakan Marhaeni sedang berada di Desa Suka Rakyat menandatangani surat yang dimaksud.

Pihak keluarga pun sudah beberapa kali melayangkan surat keberatan untuk membatalkan perizinan CV. BAS ke beberapa instansi. Di 0antaranya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas PUPR dan Tata Ruang cq Bidang PSDA, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).

“Dalam surat keberatan itu Marhaeni Kristina tidak pernah memberikan lahan miliknya digunakan sebagai alas hak untuk pengurusan izin tambang CV. BAS. Namun, tidak ada satu pun dinas yang merespons atau meninjau langsung ke lokasi,” ucapnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Sumatera Utara, Yuliani Siregar, melalui Kepala Bidang Perlindungan, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kapasitas (PPHPK) Zainuddin Harahap ketika dikonfirmasi Sumut Pos, mengatakan akan membuat nota dinas ke pimpinan untuk meninjau langsung lokasi lahan milik Marhaeni Kristina.

Lanjut Zainuddin, pihaknya juga akan menangani hal yang diduga melakukan pengrusakan, maupun pencemaran lingkungan hidup seperti yang disampaikan Marhaeni Kristina dan keluarga.

“Kami akan buat nota dinas dan segera disampaikan ke pimpinan serta meninjau ke lapangan untuk kroschek langsung bagaimana kondisi sebenarnya,” ungkap Zainuddin Harahap saat menerima Marhaeni Kristina dan keluarga di ruang pertemuan Dinas LHK.

Dia menyebut akan mendatangi kediaman Marhaeni Kristina meminta keterangan dan BAP sebagai dasar penguatan pihak keluarga kegiatan yang dilakukan CV. BAS ataupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas.

“Besok atau lusa kami harus ke rumah tidak apa-apa kita mintai keterangan, kita BAP dan tanda tangan. Itu juga sebagai dasar pihak keluarga terhadap kegiatan yang dilakukan ataupun rekomendasi yang dikeluarkan dinas,” janji Zainuddin.

Selain itu, Zainuddin juga berjanji akan menyampaikan tuntutan Marhaeni Kristina dan keluarga kepada pimpinannya terkait peninjauan kembali izin rekomendasi atau persetujuan yang dikeluarkan Dinas LHK kepada CV. Berkat Anugerah Sejati (BAS).

“Saya akan menyampaikan ke pimpinan sesuai dengan tuntutan untuk melakukan review atau peninjauan ulang terhadap izin rekomendasi persetujuan lingkungan tersebut, mengingat dari pihak keluarga sudah menyurati dinas sebelum terbit akan dilaporkan ke kepala dinas dengan saran untuk peninjauan kembali izin rekomendasi tersebut,” pungkasnya.(san/han)

Warga Antusias Serbu Pasar Murah di Kantor Lurah Indra Kasih Medan

ANTUSIAS: Masyarakat antusias mendatngi pasar murah di Kantor Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung. Dewi Syahruni Lubis/Sumut Pos

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung bekerja sama dengan Perusahsan Daerah (PD) Pasar Medan menggelar pasar murah, di Kantor Lurah Indra Kasih, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Rabu (9/10).

Dari amatan, sebanyak puluhan warga mendatangi Kantor Lurah Indra Kasih tersebut dengan penuh antusias, sebab dapat membeli sembako dengan harga yang murah.

Lurah Indra Kasih, Morrid Manik mengatakan, pasar murah sudah dilaksanakan selama empat kali di Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung ini.

Sesuai informasi yang menggelar pasar murah, lanjutnya, di wilayah ini penjualannya paling banyak. Dari sisi itu, berarti pembelinya sangat banyak, dan digelarnya selama dua hari.

“Dari sisi kelurahannya sendiri, kita apresiasi kepada yang menggelar, yakni PD Pasar Medan, yang mau mengadakan pasar keliling dengan menjual sembako, seperti beras, minyak goreng dan gula. Nah itu sangat dibutuhkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Namun jika boleh menyarankan, bolehlah harganya diturunkan lagi sedikit,” katanya kepada Sumut Pos saat ditemui usai menggelar pasar murah.

Menurutnya, harga yang dijual sudah murah, yakni untuk beras dijual dengan harga Rp62.500 per 5Kg, lebih murah berkisar Rp7.000-Rp8.000 dibandingkan harga grosir. Kemudian, minyak goreng Rp31.000 per 2 liter dan gula Rp17.000 per Kg.

“Memang harga ini sudah murah dibandingkan harga di grosir, tetapi jika bisa dikurangi lagi harganya,” harapnya.

Ia juga berharap, agar pasar murah ini dapat dilaksanakan secara rutin hadir setiap bulannya di Kantor Lurah ini. “Sebab masyarakat inikan membutuhkan beras itu secara perbulan. Sehingga dapat belanja bulanan juga secara rutin,” tukasnya. (dwi/han)

Polrestabes Tembak 2 Sindikat Curanmor di Medan

DITEMBAK: Kedua pelaku sindikat curanmor di Medan ditembak kakinya saat ditangkap petugas, Rabu (9/10). AGUSMAN/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polrestabes Medan menangkap dua pelaku sindikat pencurian kendaran bermotor (curanmor) yang masuk target operasi (TO). Tak hanya itu, polisi juga menghadiahi kaki tersangka dengan timah panas.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Jama K Purba mengatakan, kedua tersangka diantaranya, Gusti Prantika (26) warga Jalan Ampera Medan dan Putra Ananda (24) warga Jalan Kusuma IV Medan.

“Keduanya masuk TO polisi yang melakukan perlawanan saat ditangkap dan kedua kaki pelaku ditembak anggota,” ujarnya, Rabu (9/10).

Saat penangkapan itu, kata dia, pihaknya mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di Jalan PDAM Tirtanadi/Jalan Pantai Harapan, Asam Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal.

“Kemudian tim menuju ke TKP, dimana pelaku berinisial GP alias G. hendak melarikan diri dari halaman rumah, namun tim berhasil mengamankan pelaku berikut barang bukti. Dilakukan interogasi pelaku mengakui perbuatannya melakukan pencurian bersama dengan Reza alias PA,” jelasnya.

Lebih lanjut, terangnya, pihaknya kembali menangkap Reza alias PA setelah melakukan pengembangan kepada pelaku PA di Jalan Kusuma IV, Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal. Setelah dilakukan interogasi pelaku akhirnya mengakui perbuatannya.

“Namun saat itu pelaku berusaha melawan petugas dengan cara mendorong dan kemudian melarikan diri, sehingga diberikan tindakan tegas dan terukur,” bebernya.

Selanjutnya, kata dia, pelaku dibawa ke RS Bhayangkara Medan guna dilakukan perawatan. Kemudian pelaku dan barang bukti seperti jaket hitam, celana panjang dan CCTV dibawa ke Unit Pidum Sat Reskrim Polrestabes Medan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

“Pelaku melanggar Pasal 363 ayat 1 KUHPidana dengan ancaman 7 tahun penjara,” pungkas Jama. (man/han)

Jadi Tim Kampanye Cabup/Cawabup, Anggota dan Pimpinan DPRD Dairi Wajib Cuti

Kordinator Divisi SDM-Parmas KPU Dairi, Ridwan Hendra Agustinus Samosir. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi, ingatkan semua anggota DPRD Dairi. Jika ikut kampanye Calon Bupati/Wakil Bupati, wajib urus cuti.

Ketua KPU Dairi, Ariyanto Tinendung melalui Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM-Parmas), Ridwan Hendra Agustinus Samosir kepada wartawan, mengatakan bahwa pimpinan dan anggota DPRD wajib cuti saat mengikuti kampanye calon kepala daerah Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati/Wakil Bupati Dairi.

“Anggota dewan wajib cuti bila mengikuti kampanye kepala daerah. Cuti dimaksud di luar tanggungan negara. Tidak boleh mempergunakan fasilitas pemerintah”, tandas Ridwan, Rabu (9/10/2024).

Ridwan memaparkan, kampanye tersebut bisa dalam bentuk tatap muka di ruangan terbatas, dialog atau ruangan terbuka. Artinya,kampanye bisa dalam beberapa formula.

KPU Dairi telah menerima daftar tim kampanye 5 pasangan calon (Paslon) Bupati/Wakil Bupati Dairi. Di tim kampanye dimaksud, terdapat sejumlah nama anggota DPRD aktif.

Ridwan menyebut, telah memanggil tim penghubung atau LO paslon sebanyak 5 kali. Tujuannya, untuk mengingatkan kandidat melalui LO tentang konsekwensi bila dewan dimaksud tidak mengajukan cuti.

“Bila ada anggota dewan ikut kampanye tanpa disertai ijin cuti, itu kategori pelanggaran pilkada. Bawaslu berhak menindak”, ujar Ridwan.

Dibenarkan, kendati sudah memasuki masa kampanye belum satupun legislator menyampaikan salinan cuti.

Sekretaris DPRD, Bahagia Ginting membenarkan, anggota dewan mesti cuti bila ikut kampanye. Bahagia menyebut, sampai sekarang, belum ada anggota dewan mengajukan cuti, ungkapnya. (rud/han)

Tim PKM Polmed Latih Pengelolaan Berbagai Bisnis Usaha Berbasis Syariah di Yayasan AN-Nahlu Kisaran

ASAHAN, SUMUT POS.CO – Para dosen Politeknik Negeri Medan (Polmed) yang tergabung dalam Tim Pengabdian Kemitraan Masyarakat (PKM), melakukan pengabdian di Yayasan An-Nahlu Kisaran, Kabupaten Asahan, 30 September lalu.

Pada kegiatan ini, Tim PKM yang diketuai Muhammad Zuardi, S.E, M.M ini, memberikan pelatihan mengenai pengelolaan unit usaha sekolah dan berbagai bisnis usaha berbasis syariah yang bisa diterapkan di lembaga pendidikan, untuk membantu meningkatkan perekonomian dan kemandirian. Dalam kesempatan itu, Tim PKM juga memberikan bantuan berupa printer dalam rangka membantu operasional koperasi nantinya.

“Selanjutnya, kami akan terus melakukan pembinaan pengelolaan unit usaha dan pemberdayaan ekonomi di dalam yayasan pendidikan ini yang akan diselenggarakan berkesinambungan, sehingga dapat lebih meningkatkan pemahaman usaha bisnis intra sekolah,” kata Zuardi.

Menurut Zuardi, pengabdian ini merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang digelar Polmed. “Polmed sangat intens melakukan berbagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat melalui para dosennya di berbagai kalangan masyarakat,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, pihak Yayasan An-Nahlu Kisaran mengucapkan terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang dilakukan, sembari berharap kerjasama ini akan terus berlanjut ke depan. (adz)

Tim PKM Polmed Beri Pelatihan Kontrak Bisnis Syariah dalam Pengelolaan Ziswaf di Pesantren Darul Mukhlisin Sergai

SERDANGBEDAGAI, SUMUTPOS.CO – Politeknik Negeri Medan (Polmed) senantiasa terus bergerak melakukan Tridharma perguruan tinggi, yang salah satunya adalah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat melalui para dosennya. Seperti yang dilakukan para dosen yang tergabung dalam Tim Pengabdian Kemitraan Masyarakat (PKM) Polmed di Pesantren Darul Mukhlisin, Kabupaten Serdang Bedagai, baru-baru ini (31/8).

Pada kegiatan ini, tim pengabdian memberikan pelatihan mengenai kontrak bisnis syariah dalam pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (ZISWAF) intra pesantren dalam rangka membantu meningkatkan perekonomian pesantren. Kegiatan ini diikuti para guru dan santri/santriwati pesantren yang berjumlah sekitar 30 orang.

Pimpinan Pesantren Ustad Salim Fahri, S.Pd.I diwakili Wakil Pimpinan Zulkarnain, S.Pd.I mengucapkan terima kasih kepada Tim PKM sembari berharap ilmu yang telah disampaikan dapat diterapkan secara berkesinambungan oleh pihak pesantren. Sehingga dalam pengelolaan pesantren khususnya dalam upaya mengelola ZISWAF intra pesantren bisa terwujud dengan semakin baik, termasuk semua bisnis bernuansa ekonomi syariah yang bisa dilakukan di dalam pesantren.

Pada pertemuan ini, tim PKM yang diketeui Dr. Muhammad Zuhirsyan, Lc, MA memberikan paparan edukasi tentang dunia pendidikan tinggi dan pengelolaan ZISWAF intra pesantren. “Pesantren ini memiliki potensi besar untuk penerapan kontrak bisnis syariah dalam berbagai usaha di dalamnya termasuk pengelolaan ZISWAF,” tutur Zuhirsyan. (adz)

Kadishub Sumut Minta Damri Evaluasi Layanan dan Tingkatkan Inovasi Layanan Transportasi

AUDIENSI: Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Agustinus Panjaitan, menerima audiensi General Manager Perum Damri Cabang Medan, Yulianto, beserta tim di ruang kerjanya, di Medan, Rabu (9/10/2024). FOTO: ISTIMEWA/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Agustinus Panjaitan, menerima audiensi General Manager Perum Damri Cabang Medan, Yulianto, beserta tim di ruang kerjanya, di Medan, Rabu (9/10/2024).

Pertemuan tersebut membahas berbagai tantangan yang dihadapi Damri, terutama terkait penurunan kemampuan operasional dan pendapatan layanan mereka.

Damri, yang telah lama menjadi penyedia layanan angkutan kota dan antarkota, menghadapi kendala serius dalam menjalankan operasional secara mandiri. Yulianto berharap adanya dukungan dan kerja sama lebih lanjut dengan pemerintah daerah, khususnya Pemprov Sumut untuk mengembalikan performa layanan transportasi. Salah satu peluang yang dibahas adalah keterlibatan Damri dalam proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang, meliputi Medan, Binjai, dan Deli Serdang, terutama pada rute Medan-Binjai dan Medan-Lubuk Pakam.

Agustinus menyarankan agar Damri lebih inovatif dalam meningkatkan mutu layanannya. Menurutnya, Damri perlu segera mengevaluasi rute-rute pelayanan mereka yang saat ini belum optimal, seperti layanan BRT Trans Mebidang rute Medan-Binjai, Medan-Lubuk Pakam, layanan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Danau Toba serta layanan angkutan perintis dibl beberapa kabupaten seperti di Langkat, Karo, Simalungun dan Kepulauan Nias. Saat ini berdasatkan data, tingkat keterisian (load factor) hanya 30 hingga 40 persen dari kapasitas yang disediakan.

“Damri harus lebih inovatif dalam pelayanannya. Juga perlu menjalin kerjasama dengan Pemda untuk memastikan integrasi layanan dengan moda angkutan lainnya, seperti angkutan perkotaan, pedesaan supaya lebih optimal, termasuk bagaimana dukungan Pemda untuk menyelenggarakan event-event kegiatan yang bisa meningkatkan kunjungan khususnya ke daerah-daerah wisata. Itu sangat perlu,” ujar Agustinus.

Selain itu, Agustinus juga mendorong adanya kajian lebih lanjut untuk meningkatkan layanan angkutan perintis di wilayah terpencil, seperti Langkat, Simalungun, Karo, dan Kepulauan Nias. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dinilai sangat penting untuk menghadirkan transportasi yang lebih efisien dan mendukung perkembangan pariwisata, khususnya di Danau Toba dan Bukit Lawang.

“Saya menyarankan, supaya dikaji bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dengan Pemda untuk layanan angkutan perintis dan angkutan KSPN di Danau Toba. Perlu juga dikaji potensi layanan angkutan lanjutan dari stasiun Binjai ke Bukit Lawang dengan skema subsidi Pemda. Termasuk langkah-langkah apa yang mau dilakukan Damri untuk pengembangan layanan ke destinasi wisata,” imbuh Agustinus.

Yulianto berjanji akan mengkaji rute-rute yang mereka kelola saat ini dan fokus pada upaya peningkatan layanan. Ia berjanji akan semakin intens berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, supaya Damri bisa menggebrak dengan terobosan-terobosan baru di bidang layanan angkutan.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemprov untuk memastikan Damri bisa menjadi operator yang andal dalam transportasi publik, termasuk dalam proyek BRT dan BTS,” ucap Yulianto.

Melalui kolaborasi ini, Damri berharap bisa kembali meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di Sumatera Utara dan memberikan solusi yang lebih baik bagi masyarakat, serta mendukung sektor pariwisata dan konektivitas antarkota.(san/han)

Prof Saiful Anwar Matondang MA PhD: APT Unggul yang Diraih Unpab Bawa Dampak Positif pada Masyarakat

KOMPAK: Rektor Unpab yang juga Ketua Aptisi Sumut Dr H Muhammad Isa Indrawan MM (kanan) bersama Prof Saiful Anwar Matondang MA PhD di kantor LLDikti Wilayah I.(ISTIMEWA)

LEMBAGA Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I memberi apresiasi terhadap rektor beserta sivitas akademika Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) yang berhasil meraih Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) unggul.

”Saya mengucapkan selamat kepada Universitas Panca Budi yang telah meraih AIPT unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT),” kata Kepala LLDikti Wilayah I Prof Saiful Anwar Matondang MA PhD kepada Sumut Pos di Medan, Rabu (9/10).

Prof Saiful Anwar Matondang MA PhD mengutarakan bahwa akreditasi unggul yang diraih Unpab tersebut adalah hasil kerja keras seluruh sivitas akademi dan alumni Unpab serta LLDikti Wilayah I untuk pengisian borang.

Kepala LLDikti Wilayah I menegaskan bahwa pendidikan tinggi yang unggul akan membawa dampak positif pada masyarakat. ”Dampak positif antara lain menghasilkan riset inovasi unggul dan manfaat teknologi tepat guna,” urainya.

Secara khusus, Prof Saiful Anwar Matondang MA PhD berharap prestasi capaian APT unggul yang diraih Unpab dapat meningkat jumlah mahasiswa baru. ”Termasuk semakin banyak calon mahasiswa baru yang kuliah di Unpab yang berasal dari provinsi diluar Sumatera Utara,” harapnya.

Perlu diketahui bahwa Unpab yang dipimpin Dr H Muhammad Isa Indrawan MM sebagai rektor menjadi salah satu dari tiga Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumut yang meraih akreditasi unggul. Unpab meraih APT unggul dari BAN-PT berdasarkan surat keputusan BAN-PT nomor: 1865/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2024 pada 8 Oktober 2024.

Selain dari LLDikti Wilayah I, Unpab juga mendapatkan apresiasi dari
Sekretaris Aptisi Sumut Supriyanto SP MSi, Ketua ABPPTSI Sumut Prof Dr H Bahdin Nur Tanjung MM dan Ketua Umum Apperti Sumut Ir Indra Gunawan MP.

Pimpinan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia dan Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia di tingkat Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan kebanggaan atas capaian akreditasi unggul yang diraih Unpab.

Tiga tokoh pendidikan Sumut menyebutkan bahwa prestasi yang diraih Unpab mendorong perguruan tinggi lainnya untuk menjadi lebih baik dan maju sehingga generasi Indonesia Emas yang dihasilkan dari lulusan PTS di Sumut. Prestasi ini juga diharapkan menjadi contoh bagi PTS yang ada di lingkungan LLDikti Wilayah I. (dmp)

BKD Sumut Buka Seleksi P3K 2024, Tampung 600 Orang

[15:23, 10/9/2024] johan sp: Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumut, Aprilla Siregar. [15:30, 10/9/2024] johan sp:

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut mengumumkan pembukaan pendaftaran dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Sebanyak 600 formasi P3K yang akan diterima.

Hal itu dikatakan oleh Kepala BKD Sumut, Aprilla Siregar ketika dikonfirmasi Sumut Pos, Rabu (9/10/2024)

Ia menjelaskan, seleksi dibuka sesuai Pengumuman yang tertuang dengan Nomor : 800.1.13.2/564/2024 Tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024.

Aprilla melanjutkan, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuka seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan ketentuan.

“Alokasi kebutuhan formasi sebanyak 600, dengan rincian tenaga guru berjumlah 300 orang, dan tenaga teknis sebanyak 300 orang,” ucapnya.

Bagi calon pelamar harus memenuhi 19 syarat umum.

1. Pelamar merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Usia pelamar
a. Untuk Jabatan Fungsional Guru paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling
tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran
b. Tenaga Teknis paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima
puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran

3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan
tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta

5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional
Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis

7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang
masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang
mempersyaratkan

8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar

9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

10.Pelamar yang melamar CPNS tidak dapat melamar Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) dalam periode tahun yang sama;

11.Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan dalam 1 (satu) periode Tahun Anggaran

12.Pelamar yang diketahui melamar pada lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan, atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

13.Pelamar tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi pengadaan

14.Pelamar tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai

15.Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

16.Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 15 hanya dapat melamar pada unit kerja atau perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan penetapan formasi PPPK yang disediakan

17. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya

18. Bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN secara sistem pada saat pembuatan akun pendaftaran di aplikasi SSCASN otomatis diarahkan untuk mengikuti rangkaian seleksi yang dimulai pendaftaran
pada 1 Oktober 2024

19.Bagi Pelamar yang tidak masuk dalam kategori yang dimaksud pada angka 18 maka secara sistem pada saat pembuatan akun pendaftaran di aplikasi SSCASN otomatis diarahkan untuk mengikuti rangkaian seleksi yang dimulai pendaftaran pada 17 November 2024.

Kepala Bidang (Kabid) Pendataan BKD Sumut, Reni Tania menyampaikan ketentuan lainnya dalam seleksi dan penerimaan P3K. Bahwa Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya, pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan, pelamar wajib melakukan proses pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan.

Lalu pelamar dilarang menggunakan meterai palsu/meterai yang sudah
digunakan/meterai yang sama pada surat yang berbeda, kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri.

“Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,”ucapnya.

Selain itu disampaikan, bahwa Panitia Seleksi Pengadaan CASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara Formasi Tahun 2024 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos. Pemberkasan dilaksanakan setelah peserta dinyatakan lulus seleksi P3K.

Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi
administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi Pengadaan CASN di lingkungan Pemprovsu diberikan waktu 5-8 hari untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan
keputusan sanggah.

Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar / palsu pada saat
pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.

“Apabila Dokter yang memeriksa kesehatan PPPK merekomendasikan bahwa PPPK tersebut tidak layak untuk diangkat sebagai PPPK, maka PPPK tersebut diberhentikan,” jelasnya.

Informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat dilihat melalui laman
www.sumutprov.go.id dan https://bapeg.sumutprov.go.id

“Para pelamar dihimbau untuk aktif memantau laman sebagaimana dimaksud pada angka 10 untuk mengetahui informasi, perubahan jadwal (jika ada) dan/atau pengumuman penting lainnya terkait Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara,” ucapnya.

Untuk layanan bantuan informasi disediakan dan/atau dapat disampaikan melalui email bkd2provsu@gmail.com.
Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman dan tidak
mengikuti perkembangan informasi merupakan resiko dan menjadi tanggung
jawab pelamar.

“Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CASN di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2024, bersifat Mutlak dan tidak dapat diganggu gugat,”ucapnya.(san/han)

Refleksi Hukum tentang Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Anak yang jadi Isu Global

Fitria Ramadhani Siregar.(ISTIMEWA)

Oleh: Fitria Ramadhani Siregar (Mahasiswi Doktor Ilmu Hukum USU)

PENGARUH globalisasi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak menjadi sebuah permasalahan serius di Indonesia. Dahulunya, kita hanya mendengar dengan istilah juvenile delinquency atau kenakalan remaja. Akan tetapi kenalakan anak tersebut menjadi poros meningkatnya kejahatan pidana.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak bukan hanya menjadi permasalahan besar masyarakat Indonesia, bahkan telah menjadi isu global. Amerika Serikat melalui Direktur Biro Investigasi Federal (FBI) Christopher A Wray mengungkap faktor penyebab peningkatan kejahatan remaja yaitu anak-anak yang tidak bersekolah akibat dari pandemi Covid-19. Faktor ini menyebabkan peningkatan antara lain penggunaan obat-obatan terlarang hingga kelompok geng bersenjata.

Amerika Serikat menjadi salah satu pioneer dalam penerapan restorative justice. Dimulai pada tahun 1970, proses Restorative justice berupa Victim Offender Mediation (VOM) telah diterapkan di Amerika bagian Utara.

Persamaan penerapan restorative justice di Indonesia dan Amerika Serikat berlaku untuk peradilan pidana dengan tindak pidana tertentu seperti tindak pidana ringan, kasus anak berhadapan dengan hukum dan untuk pelaku yang baru pertama kali berhadapan dengan hukum.

Namun ada pula perbedaan dalam restorative justice di dua negara tersebut. Diantaranya di Amerika Serikat memiliki banyak program dalam penerapan restorative justice. Sedangakan di Indonesia penerapannya masih sebatas mediasi dan penghentian tuntutan.

Kehadiran UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, mewajibkan penyelesaian perkara dengan mengedepankan prinsip restorative justice dengan proses diversi membuat anak semakin ‘manja’ dari segi konstitusi.

Maksudnya ‘manja’ ialah anak semakin percaya diri dan bangga dengan perbuatan yang dilakukan. Negara yang bersusah payah untuk melindungi kedudukan anak. Untuk itu negara, harus lebih ekstra memikirkan cara menanggulangi anak yang melakukan kejahatan.

Negara begitu yakin dengan restorative justice. Namun nyatanya eksistensi restorative justice dianggap kurang mampu mengurangi kejahatan anak.

Data Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat 2.302 kasus anak sebagai pelaku kejahatan. Dalam laporan tersebut, kasus yang paling banyak terjadi adalah pencurian dengan 838 kasus. Kemudian, narkoba dengan 341 kasus, penganiayaan 232 kasus dan pelanggaran hukum lain 491 kasus.

Sebanyak 48 anak di bawah umur bahkan tercatat menjadi pelaku pembunuhan. Kejahatan seperti pencabulan atau pelecehan hingga pemerkosaan juga marak terjadi, mencapai 199 kasus.

Apakah pendekatan restorative justice sebagai metode penyelesaian perkara anak sudah berjalan efektif? Apakah anak sebagai pelaku kejahatan yang sudah melanggar nilai dan moral dapat serta merta pulih dan mampu mengobati keresahan di masyarakat?

Kehadiran restorative justice sebagai bentuk pembaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum maksimal diterapkan. Hal ini disebabkan berbagai kendala. Diantaranya, tidak konkrit aturan pelaksanaan pemberlakuan restorative justice.

Kemudian lemahnya pemahaman dan pengetahuan aparat penegak hukum dalam menerapkan restorative justice serta ketidakserapan restorative justice dikalangan masyarakat. Lalu sikap permisif masyarakat terhadap fenomena kenakalan remaja.

Kendala itu menjadi alasan tidak tercapai atau tidak berhasilnya penegakan hukum di Indonesia sesuai pandangan yang disampaikan oleh Lawrence M Friedman. Yaitu bahwa indikator berhasil atau tidak suatu penegakan dan sistem hukum disebabkan tiga hal.

Diantaranya substansi hukum atau UU yang diberlakukan, struktur hukum atau pranata/pelaksana hukum serta kultur hukum atau budaya hukum yang terdapat di masyarakat.

Dari ketiga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa eksistensi restorative justice sebenarnya sudah sangat baik apabila hakikatnya sudah sejalan dengan tujuan pemidanaan yang secara filosofi dapat mewujudkan tujuan daripada hukum.

Yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang pada akhirnya manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dengan berkurangnya tingkat kejahatan dilakukan oleh anak di Indonesia.

Yang terpenting dalam penerapannya adalah melakukan edukasi kepada masyarakat terkait syarat dan prosedur penerapan restorative justice pada sebuah kasus pidana dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan setelah proses mediasi dilakukan.

Perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan restorative justice secara lengkap sehingga proses penyelesaian kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui restorative justice yang lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya besar. Diharapkan penegak hukum dapat melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dengan melibatkan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang secara optimal. (*)

1...436437438...15,668Page 437 of 15,668

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor