BALIGE, SUMUTPOS.CO – Ribuan masyarakat hadiri puncak perayaan HUT ke-21 Kabupaten Tobasa dilaksanakan di Tanah Lapang Raja Sisingamangara XII, Balige, Sabtu (14/3).

Perayaan hari jadi ke-21 itu, juga dirangkai dengan diresmikannya Kabupaten Tobasa berganti dengan nama Kabupaten Toba.

Gubernur Sumatera Utara, Mayjend (Purn) Edy Rahmayadi bersama istri yang hadir mengatakan, dengan bergantinya nama Tobasa menjadi Toba memiliki nilai-nilai histori, dan hasil dari permintaan dari para tokoh tokoh adat dan masyarakat yang ada di daerah Toba.

“Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat daerah ini menjadi lebih maju,”ujar Gubsu.

Sementara itu, mewakili Mendagri Jenderal Pol (Purn) Dr. Tito Karnavian untuk melakukan penandatanganan prasasti diwakilkan kepada DR.Tumpak Haposan Simanjuntak, MA.

Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini menyampaikan perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba diproses sejak tahun 2017 dan berhasil PP nya diterbitkan dan ditanda tangani Presiden RI Ir.Jokowidodo tahun 2020.

Mendagri, kata Tumpak, berpesan denganadanya pergantian nama Daerah, Ibu Kota adalah di latar belakangi adat istiadat dan aspirasi masyarakat, kesepakatan masyarakat dengan DPRD beserta Pemerintah Daerah.

Untuk perubahan nama Daerah dan Ibu Kota, perpindahan ibu Kota atau perubahan rupa unsur bumi pada pemerintahan berdasarkan undang undang haruslah ditetapkan dengan melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang ditandatangani oleh Presiden serta di catatkan dalam dokumen lembaran negara.

Atas amanah Peraturan Pemerintah (PP) No.14 Tahun 2020 tentang pergantian nama kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba, maka resmilah Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba.

Tumpak juga meminta kepada Dinas Duk Catpil Kabupaten Toba secepatnya melaporkan perubahan ini kepada Kementerian Dukcatpil RI. Hal ini supaya diprogramkan di kementerian untuk perubahan nama daerah Kabupaten pa da setiap administrasi Kependudukan.

”Kepada Dinas atau SKPD lainnyan di jajaran Pemerintahan Kabupaten Toba, supaya melaporkannya ke pada Kementerian masing masing untuk melakukan perubahan admistrasi dengan nama Kabupaten yang baru Kabupaten Toba,”pintanya.

Pengesahan dan penandatanganan prasasti Kabupaten Toba dilaksanakan oleh Dirjend Depdagri, disaksikan Gubernur Sumut, Edi Rahmayadi disaksikan oleh Bupati Toba, Darwin Siagian dan Wakil Bupati Hulman Sitorus, anggota DPR-RI Martin Manurung, anggota DPRD Kabupaten Toba, Dandim Tapanuli Utara,Kapolres Toba, para mantan bupati dan wakil bupati terdahulu, tokoh Agama tokoh Adat

Tokoh Masyarakat kabupaten Toba dan Bupati & Wakil Bupati Tetangga juga dimeriahkan dengan penampilan seni Martumba,vokal group sanggar seni LP3KD Kabupaten Toba dengan lagu O..Tano Batak, serta penampilan Taruna Cilik binaan Polres Kabupaten Toba. (mag-14/han/bbs)

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Untuk mencegah masuknya virus corona (covid-19) melalui laut, Pemerintah Kota Gunungsitoli telah membentuk tim lintas sektoral di pelabuhan Gunungsitoli, sebagai salah satu pintu masuk di kepulauan Nias.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informastika Kota Gunungsitoli, Onahia Telaumbanua ST MT saat dihubungi Sumut Pos, Minggu (15/3) sore.

“Pemko Gunungsitoli telah membentuk tim untuk langkah antisipatif atau pencegahan penyebaran virus corona, berupa imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat,”ungkapnya.

Onahia menjelaskan, langkah yang akan dikerjakan oleh tim saat ini antara lain, melakukan imbauan kepada para pengguna jasa pelabuhan PT Pelindo I Gunungsitoli, melakukan kebersihan dan penyemprotan area terminal pelabuhan, serta melakukan koordinasi dipusat terkait peralatan pencegahan Covid-19.

“Imbauan melalui spanduk, sambil memantau perkembangan Covid-19 di Pelabuhan Gunungsitoli,” jelasnya.

Terkait surat edaran Mendikbud RI Nomor: 3 tahun 2020, tentang pencegahan corona virus, Onahia mengaku dinas pendidikan Kota Gunungsitoli telah mensosialisasikan di tingkat sekolah-sekolah.

“Petunjuk belajar jarak jauh atau libur sekolah kepada anak-anak sekolah dan atau kerja dirumah kepada ASN sebagai antisipatif penyebaran virus corona sampai detik ini belum ada,”terangnya.

Sementara pembentukan satuan tugas tingkat Kabupaten/Kota sesuai Kepres nomor :7 tahun 2020 untuk percepatan penanganan corona virus, Onahia mengatakan hingga saat ini masih menunggu keputusan Walikota Gunungsitoli.

“Masih kita tunggu petunjuk dari pimpinan lebih lanjut dan nantinya disesuaikan topoksi masing-masing perangkat daerah,” bebernya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias, Marthin L.Harefa,SKM,M,Kes mengatakan hingga saat ini belum ditemukan warga yang mengalami gejala terinfeksi virus Corona.

Namun demikian, untuk meningkatkan kewaspadaan Pemerintah Kabupaten Nias telah mengintruksikan kepada para Camat dan seluruh fasilitas kesehatan untuk memberikan informasi terkait langkah-langkah pencegahan

“Untuk langkah pencegahan bapak Bupati Nias telah menyurati Camat dan seluruh fasilitas kesehatan. Dan sampai saat ini belum ditemukan ada warga baik yang positif maupun yang diduga mengalami gejala terinfeksi corona virus,” katanya.

Kadis Kesehatan Kabupaten Nias mengakui, hingga saat ini RSUD Gunungsitoli yang merupakan satu-satunya rumah sakit rujukan di kepulauan Nias belum memiliki alat pendeteksi corona virus, maupun ruangan isolasi. Namun demikian jika ada pasien yang mengalami gejala terinfeksi corona virus akan dirujuk ke Medan.

“Pemeriksaan masih dilakukan secara umum, jika ada warga yang mengalami gejala corona virus seperti demam tinggi, sesak dan batuk-batuk kita akan rujuk keluar daerah. Kita di kepulauan Nias belum memiliki kemampuan untuk mengetahui seseorang positif terinfeksi corona virus,” bebernya.

Sebagai langkah antisipasi kepada individu, Marthin L.Harefa mengimbau masyarakat, untuk menjaga kebersihan serta mengkonsumsi makanan bergizi.

“Selain mengkonsumsi makanan bergizi, masyarakat harus menjaga kebersihan harus dijaga, juga dijaga kontak harus dijaga dengan warga lainnya,”pungkasnya. (adl/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – SKK Migas – EMP Gebang Limited melakukan sosialisasi kegiatan seismik 3D kepada Pemerintah Kabupaten Langkat, Jumat (13/3) di Kantor Bupati Langkat.

Sosialisasi ini merupakan sosialisasi awal dan untuk selanjutnya sosialisasi serupa akan dilakukan di tingkat kecamatan hingga desa.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Langkat yang diwakili Asisten bidang Administrasi Tata Pemerintahan Pemkab Langkat, Drs Abdul Karim, MAP, Kepala SKK Migas Perwakilan Sumatra Bagian Utara yang diwakili Manajer Administrasi dan Keuangan, Supriyono, Polres Langkat, Dandim Langkat serta sejumlah kepala dinas, kepala bagian, camat dan aparatur pemerintah Kabupaten Langkat.

Kegiatan survei seismik merupakan salah satu kegiatan eksplorasi untuk mengambil data bawah permukaan dengan menggunakan sumber getar dan alat perekam khusus. Survei seismik ini merupakan tahap awal dari rangkaian kegiatan eksplorasi migas sebelum dipergunakan untuk melihat potensi migas yang ada di areal kerja EMP Gebang Limited.

General Manager EMP Gebang Limited, Resha Ramadian, mengatakan, kegiatan seismik tersebut akan beroperasi di areal seluar 348 kilometer persegi yang dibagi ke dalam dua fase. Fase pertama seluas 127 kilometer persegi dan fase kedua seluas 221 kilometer persegi. “Pekerjaan untuk fase pertama ini akan berlangsung sekitar tujuh bulan, dimulai dari bulan April dan berakhir pada Oktober 2020,” kata Resha Ramadian.

Seluruh areal lokasi pekerjaan seismik dilakukan di Kabupaten Langkat. Untuk fase satu, lintasan seismik akan beraktifitas di Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Gebang. Sedangkan untuk fase dua, lintasan seismik berada di Kecamatan Gebang, Babalan, Brandan Barat, Pangkalan Batu dan Pangkalan Susu.

Menurut Resha Ramadian, survei seismik akan membawa manfaat bagi semua pihak. Bagi EMP Gebang Limited, kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas data eksplorasi dan probabilitas kesusksesan pengeboran minyak dan gas bumi. Sementara keuntungan bagi negara antara lain adalah untuk meningkatkan potensi cadangan migas negara.

Manajer Administrasi dan Keuangan SKK Migas Perwakilan Sumbagut, Supriyono, dalam sambutannya berharap dukungan dari Pemerintah Kabupaten Langkat karena kegiatan survei seismik 3D merupakan kegiatan strategis pemerintah dalam eksplorasi migas untuk mengetahui dan mendapatkan cadangan migas, dalam rangka merealisasikan visi SKK Migas untuk meraih second golden era, Road to 1 Million BOPD (Menuju Satu Juta BOPD) pada tahun 2031 dimana saat ini produksi minyak bumi pada akhir Februari 2020 baru mencapai 728 Ribu BOPD.

“Kami berharap dukungan dari semua pihak, khususnya kepada pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Langkat, agar apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi semua pihak,” ungkap Supriyono

Sementara itu, Asisten bidang Administrasi Tata Pemerintahan Pemkab Langkat, Drs Abdul Karim, MAP, dalam sambutannya menyambut baik survei seismik yang dilakukan oleh SKK Migas – EMP Gebang Limited. Pemerintah daerah siap mendukung kegiatan negara ini sesuai dengan aturan yang berlaku. (rel)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat sangat mengapresiasi kegiatan penyaluran sembako edisi ke-31 untuk kaum duafa yang dilakukan Komunitas Sedekah Jumat (KSJ) Langkat, di sela-sela pengukuhan di Masjid Raya Stabat Jumat (13/3)

Kabag Kesos Langkat, H.Syahrizal mewakili Bupati Langkat Terbit Rencana. PA, berharap seluruh komponen masyarakat bersatu, untuk bergotong- royong membantu antar sesama, khususnya terhadap saudara-saudara kita yang duafa di wilayah Kabupaten Langkat.

Ke depannya, tambah Syahrizal, hadirnya KSJ dapat bersinergi dengan pemerintah. Misalnya, dalam kesigapan mempercepat proses menyalurkan bantuan kepada penerima. Semoga, organisasi yang tidak memiliki hasil finansial ini, terus berkesinambungan dan sukarela membantu umat.

“Kepada para relawan, ingatlah semua program kalian adalah tabungan akhirat. Teruslah berbuat dengan semangat, ikhlas dan sabar dalam menyalurkan amanah umat, “ sebutnya.

Sementara, itu Ketua KSJ Langkat Zainuddin, mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Langkat atas dukungannya.

Zainuddin menjelaskan, salah satu program KSJ yakni menghimpun bantuan atau sedekah dari para donatur dan sukarelawan, lalu menyalurkannya kepada yang berhak.

Pada kesempatan itu, Ketua KSJ Langkat Zainuddin menyalurkan 50 paket sembako berupa beras, gula, teh dan minyak makan.

Kabag Kesos Langkat dalam kesempatan itu juga ikut serta menyerahkan bantuan sembako secara simbolis, bersama KSJ Langkat kepada masyarakat penerima. (yas/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Okupasi lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II atas sertifikat HGU No. 54 dan 55 di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, terbukti cacat administrasi hukum karena berada di wilayah Deliserdang. Bukti ini terungkap saat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menggelar sidang lapangan, Jumat (13/3).

Dalam sidang lapangan ini, menunjukkan bahwa lokasi lahan yang digugat oleh kelompok Tani Setia Kawan berada di wilayah administrasi Kota Binjai, sesuai PP No 10 Tahun 1986 tentang pemekaran Kota Binjai dan dikuatkan KEPMENDAGRI No 47 Tahun 2014 tentang tapal batas administrasi Kota Binjai dan Kabupaten Delserdang. Hal ini bertentangan dengan sertifikat HGU No 54 dan 55 milik PTPN II yang menyebut lahan yang diokupasi berada di desa Tunggurono, Kabupaten Deliserdang, sehingga diduga ada mall administrasi dalam penerbitan sertifikat HGU.

Sidang lapangan yang diketuai Majelis Hakim Kasim ini dihadiri pihak penggugat dari Kelompok Tani Setia Kawan, para tergugat yakni Kementerian ATR/BPR, Kanwil BPN Sumut, BPN Deliserdang, dan tergugat intervensi PTPN II. Dalam sidang lapangan yang berlangsung sekitar 4 jam lebih ini, para pihak ditunjukkan peta objek yang berperkara yakni sertifikat No. 55.

Menurut Kelompok Tani Setiakawan, tanah mereka tidak ada berkaitan dengan HGU milik PTPN II. Justru sebaliknya, lahan yang disebut PTPN II dalam sertifikat No.55 ada di wilayah Deliserdang, dan itu bisa dibuktikan dengan adanya tugu tapal batas. “Tanah yang disebutkan itu, tidak ada di sini majelis hakim, melainkan berada di wilayah seberang dan sudah masuk Kabupaten Deliserdang,” kata Parlin S, Ketua Kelompok Tani Setia Kawan.

Menanggapi itu, hakim anggota Jimmy Claus Pardede meminta agar para pihak menunjukkan lokasi tanah yang dimaksud. Setelah dilakukan peninjauan tapal batas antara Kota Binjai dan Kabupaten Deliserdang, pihak PTUN berpendapat bahwa lokasi yang digugat kelompok tani berada di wilayah administrasi Kota Binjai.

Hal itu juga dikuatkan dengan keterangan pihak Kanwil BPN Sumut yang diminta penjelasannya oleh majelis hakim. Perwakilan BPN Sumut membenarkan, bahwa wilayah yang diklaim oleh pihak masyarakat tani Parlin Cs berada di wilayah administrasi Kota Binjai.

Dalam keterangannya saat sidang lapangan, perwakilan BPN Sumut mengatakan, bahwa pihak PTPN II juga masih memohon perpanjangan HGU, akan tetapi belum keluar persetujuannya dari BPN Pusat. Hal ini dikarenakan di wilayah Kota Binjai tidak boleh ada lagi perkebunan sesuai RTRW Kota Binjai. (ris/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Sejumlah guru honorer di Kemenag Langkat, mengeluhkan belum dicairkannya tunjangan sertifikasi selama 6 bulan. Keluhan para guru honorer itu disampaikan pada reses anggota DPR RI Prof Djohar Arifin di Desa Alur Gadung, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, Sabtu(14/3)

“Dimana sangkutnya. Di pusat kah atau memang akal-akalan oknum-oknum di Kemenag Langkat kami, hingga kini tak mengetahuinya. Yang jelas tunjangan sertifikasi seluruh guru honor Kemenag Langkat belum dibayar selama 6 bulan,”ujar beberapa guru honorer kepada Djohar Arifin.

Kepada Djohar Arifin, para guru honorer meminta agar langsung dipertanyakan penyebab keterlambatan pencairan dari Kementerian Agama. “Tolong ya pak, demi hajat hidup kami guru-guru honor ini pak.”kata mereka lagi.

Selain guru honorer, warga khususnya kaum ibu menyampaikan aspirasi mereka tentang minimnya lapangan pekerjaan, dan kurangnya perhatian untuk mengadakan pelatihan serta bantuan untuk pengembangan UMKM di sektor mikro yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, kehadiran Djohar Arifin dan rombongan disambut oleh dewan guru siswa siswi dari Yayasan Al Jamilah.

Sekretaris Desa Sungai Mati dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas perhatian Prof Djohar Arifin yang masih ingat dengan rakyat, terutama di Dusun Sungai Mati, Desa Alur Gadung ini. “Mari kita manfaatkan kesempatan ini demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat terutama di Desa Alur Gadung ini,” tuturnya.

Prof Djohar Arifin dalam pertemuan reses tersebut mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan dan kehadiran masyarakat Alur Gadung. “Bagi saya kunjungan ke Alur Gadung ini seperti pulang kampung, karena dulunya orangtua saya pernah tinggal di sini. Makanya pihak keluarga membangun sekolah di sini, agar masyarakat bisa menikmati pendidikan,” ucap pria yang pernah bermain di PSL Langkat dan PSMS Medan ini. (yas/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dari 350 warga Sumatera Utara yang ikut acara tabligh akbar di Masjid Petaling Kualalumpur, Malaysia selama tiga hari, mulai 28 Februari hingga 1 Maret 2020, sebagian sudah teridentifikasi. Saat ini, warga yang teridentifikasi dalam pemantauan Dinas Kesehatan Sumut, setelah belasan peserta tabligh akbar dikonfirmasi positif terjangkit virus corona.

“Dinkes Sumut telah menelusuri dan mencari keberadaan warga Sumut yang ikut tabligh akbar itu. Hasilnya, ditemukan tiga titik lokasi orang-orang dimaksud. Tapi ini masih dalam proses. Mana-mana (titiknya), nanti saja disampaikan. Harus agak dingin menanganinya ini,” ujar Kepala Dinkes Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan, Minggu (15/3).

Kata Alwi, beberapa orang yang telah teridentifikasi sedang dalam pemantauan. Sebab ada kemungkinan kontak dengan orang positif COVID-19 dari 10 ribu peserta tabligh akbar dari berbagai negara itu. “Kalau dia sakit, kita jadikan dia sebagai pasien dalam pengawasan atau kita isolasi,” ungkapnya.

Namun sejauh ini mereka yang terlacak belum ada yang naik statusnya dari pemantauan ke pengawasan. “Proses pengidentifikasian orang-orang ini dilakukan secara hati-hati, dengan melibatkan jaringan Dinas Kesehatan. Pengidentifikasian ini agak mudah dilakukan karena yang hadir di acara itu berasal dari komunitas-komunitas,” ucapnya.

Ia mengimbau peserta tabligh akbar segera menghubungi posko Dinkes dan rumah sakit rujukan serta menghubungi call center 082164902482.

Alwi menekankan, penyebaran virus corona tidak seseram yang dibayangkan. Virus itu tidak menyebar lewat udara. “Orang bisa tertular, misalnya dengan terkena percikan ludah dari batuk orang positif corona. Atau memegang sesuatu yang terkena ludah tadi. Jadi, kemungkinan lain orang bisa terpapar karena melakukan kontak erat dengan orang positif corona,” terangnya.

Cara pencegahan yang bisa dilakukan yaitu sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun atau cairan anti septic. Di samping itu, dalam menerima informasi terutama dari media sosial jangan muda percaya dan juga jangan pula disebarkan.

“Dengan cuci tangan yang benar, sebetulnya sudah cukup. Selain itu, dalam menerima informasi harus betul-betul kita pahami dengan begitu pasti lebih tenang dan tidak panik,” tandasnya.

Diketahui, Malaysia kembali mengumumkan tambahan kasus positif virus corona. Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan 12 kasus baru, yang terkait dengan sebuah tabligh akbar di sebuah masjid Kuala Lumpur. Acara tersebut berlangsung di Masjid Petaling, selama tiga hari dari 28 Februari hingga 1 Maret. Dalam acara itu, melibatkan 10 ribu orang dari sejumlah negara.

Malaysia tengah mencari 5 ribu warganya yang hadir dalam acara tersebut. Sejumlah negara bagian pun meminta warga yang datang ke acara tersebut memeriksakan diri dengan sukarela. Kasus ini merupakan pengembangan dari pasien corona di Brunei. Seorang pria berusia 53 tahun menderita gejala Cocid-19, setelah 4 hari pulang dari tabligh akbar di Malaysia.

Informasi beredar yang ditulis media lokal negara setempat, ada 27 warga negara lain yang ikut dalam acara itu. Selain Malaysia, ada juga peserta dari Indonesia (696), Filipina (215), Thailand (132), Vietnam (130), Singapura (95).

Lalu, Kamboja (79), Brunei Darusalam (74), China (35), India (18), Bangladesh (9), Myanmar (6), Aljazira (6), Tunisia (5), Jordan (5), Afrika Selatan (4), Australia (4), Arab Saudi (3). Dan juga Korea Selatan (2), Gambia (2), Kanada (1), Selandia Baru (1), Jerman (1), Mesir (1), Tanzania (1) dan Jepang (1).

Dua Orang Diisolasi di RSUP HAM

Sementara itu, dua pasien dirujuk dan diisolasi ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM) Medan, karena diduga terpapar virus corona atau suspect COVID-19. Kedua pasien tersebut datang ke RSUP HAM –yang menjadi RS rujukan utama di Sumut— secara terpisah.

Kassubag Humas RSUP HAM, Rosario Dorothy Simanjuntak alias Rosa, mengatakan kedua orang itu berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP), sehingga harus menjalani isolasi selama pemeriksaan.

“Pasien pertama datang sendiri pada Sabtu (14/3). Sedangkan pasien kedua pada Minggu (15/3),” katanya, Minggu sore.

Rosa belum bisa menyampaikan asal kedua pasien ini dari daerah mana. Karena hasil pemeriksaan belum keluar, apakah keduanya positif atau negatif suspcet virus corona. “Nanti jika sudah selesai, tentu akan disampaikan,” katanya.

Lebih lanjut Rosa mengatakan, pada Jumat (13/3) malam sekitar pukul 21.00 WIB, pihak rumah sakit menerima satu pasien rujukan yang berasal dari Binjai. Namun setelah diperiksa, ternyata kondisi kesehatannya normal. “Sudah PBJ, negatif suspect,” imbuhnya.

Koordinator Tim PINERE (Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging) RSUP HAM, dr Ade Rahmaini MKed (Paru) SpP, juga mengakui hal senada. “Benar (dua pasien dirawat), Pasien Dalam Pengawasan (PDP),” ujarnya kepada wartawan.

Kata dr Ade, kedua pasien yang dirawat ada riwayat pernah ke luar negeri. Pun begitu, tidak dijelaskan kapan kedua pasien ke luar negeri dan tiba di Indonesia. “(Kedua pasien) dari luar negeri, yang pertama dari Israel dan satu lagi dari Vietnam,” ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan melalui Sekretaris Dinas dr Aris Yudhariansyah menyampaikan, hingga Sabtu (14/3) terdapat tiga orang PDP di Sumut. Namun dari jumlah tersebut, hanya satu yang diisolasi di RSUP HAM. Sedangkan dua lainnya Pulang Berobat Jalan (PBJ).

Selain itu, kata Aris, terdapat juga Orang Dalam Pemantauan (ODP). Saat ini, ada sebanyak 18 orang di Sumut. Akan tetapi, tidak dijelaskan lebih lanjut terkait hal ini dan dari kabupaten/kota mana ODP tersebut berasal. “Untuk ODP, saat ini ada 18 orang,” tukasnya. (ris)