LABUHANBATU UTARA, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) sosialisasikan Sensus Penduduk 2020 secara online kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Labura.

Sosialisasi Sensus Penduduk tersebut dilaksanakan usai upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional di halaman Kantor Bupati Labura, Senin (17/2).

Kepala BPS Labura, Rika Ventina, SE, M.Si, mengatakan sosialisasi dilakukan ke ASN berupa pendampingan pengisian data Sensus Penduduk online.

“Sosialisasi ini bertujuan memberikan kesadaran ke ASN untuk segera mendaftarkan dan mengisi data diri serta keluarganya pada situs sensus.bps.go.id agar hasil maksimal,” kata Rika.

Rika menuturkan ASN dan masyarakat Labura tidak perlu risau, apabila gagal mendaftarkan sensus penduduk secara online, karena akan ada petugas yang mendatangi langsung pada proses sensus penduduk secara wawancara.

Ia mengharapkan pasca dilakukan pendampingan pengisian data Sensus Penduduk online, ASN di Pemkab Labura mengerti dan mensosialisasikan ke masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

“Sehingga pengisian dan pengiriman data tidak salah, hingga target Sensus Penduduk secara online mencapai 13 persen di Labuhanbatu Utara ini,” pungkas Rika Ventina.

Sosialisasi Sensus Penduduk online dilakukan BPS juga dihadiri Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Setdakab Labura, Raja Saljukdin, M.Si, jajaran OPD, dan para ASN, Honorer dan masyarakat.

Sebelumnya, Bupati Labuhanbatu Utara H. Kharuddin Syah, SE, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Labura Nurahman, S.Sos, mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mensukseskan Sensus Penduduk 2020 sistem online yang dilaksanakan BPS mulai 15 Februari sampai 31 Februari, dan 1 Juli sampai 31 Juli untuk sistem wawancara.

Nurahman, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah tentang Sensus Penduduk 2020, di aula Ahmad Dewi Syukur, Kantor Bupati Labura, Kamis (13/2), mengimbau dan mengajak seluruh OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, dan seluruh komponen masyarakat Labura untuk ikut mendukung dan menyukseskan Sensus Penduduk 2020.

“Semua harus ikut serta dan berperan aktif mensosialisasikan dan mempublikasikan Sensus Penduduk 2020 dimulai dari keluarga, tempat tinggal, dan tempat kerja,” pesan Nurahman, saat membacakan sambutan Bupati Labura.

Masih melalui Nurahman, Bupati Kharuddin Syah juga berharap hasil dari Sensus Penduduk 2020 tidak ada lagi jumlah penduduk yang asal-asalan, guna mewujudkan satu data kependudukan di Kabupaten Labura.

Bupati Labura berharap tidak ada lagi perbedaan, antara data instansi dengan BPS. Seperti 2018, data jumlah penduduk di Disdukcapil Labura 392.520 jiwa, sedangkan data BPS Labura 360.926 jiwa. (mag-7/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR, Riono Suprapto mengungkapkan, Kota Tebingtinggi bersama Kota Sukabumi terpilih sebagai Pilot Project Tata Kelola Jalan Daerah, setelah dilakukan penilaian dari 98 kota yang ada di Indonesia.

“Kota Tebingtinggi dan Sukabumi kita anggap kota-kota yang setter atau pusat pusat produksi yang sangat berpotensi untuk mengembangkan wilayah sekitarnya. Tebingtinggi juga daerah penyanggah khususnya di Sumut,”ujar Riono Suprapto, usai Workshop kegiatan Pilot Project Peningkatan Tata Kelola Jalan Daerah, serta Pemaparan Project oleh Team JICA, di Balai Kota Tebingtinggi, Senin (17/2).

Kegiatan ini difasilitasi oleh Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR RI, dan Badan Kerja Sama Internasional Jepang JICA (Japan International Cooperation Agency).

Riono Suprapto menjelaskan, Kementerian PUPR bekerjasama dengan JICA khususnya dalam rangka pembinaan perangkat daerah dalam hal tata kelola, pemeliharaan dan perbaikan jalan, khususnya jalan kota.

“Jadi tata kelola pemeliharaan dan perbaikan jalan kota bagi pegawai di Dinas PU juga akan diberikan pembinaan, terkait dengan bagaimana proses speksi jalan dalam rangka mendapatkan data data jalan yang valid, setelah itu merencanakan perencanaan jalan selama 1 tahun,” paparnya.

Ditambahkannya, hal ini menggunakan aplikasi progremar yang dikeluarkan oleh eksport eksport dari Jepang, sehingga nanti perangkat daerah khususnya Dinas PU dapat menangani pemeliharaan jalan secara sistematis dan struktur dalam rangka menjaga kemantapan jalan Kota Tebingtinggi, dan juga mendapatkan peralatan untuk pemeliharaan.

Di tempat yang sama, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, Kepala Pusat Fasilitas Inprastruktur Daerah Kementerian PUPR, Riono Suprapto bersama rombongan JICA yang hari ini hadir dalam rangka peluncuran dari pada proyek regional ruth depelover di Kota Tebingtinggi.

“Kita bersyukur terpilih sebagai salah satu dari dua kota selain Sukabumi, Tebingtinggilah sebagai kota Pilot Project yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR dan JICA untuk regional depelovment khususnya bagaimana kita melakukan pemeliharaan jalan dengan baik dan benar untuk sebagai contoh nantinya di Indonesia,” bilangnya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan memberikan cenderamata dan pemasangan kain ulos kepada Kepala Pusat Fasilitas Inprastruktur Daerah Kementerian PUPR, Riono Suprapto dan Ketua Tim JICA, Mr Kawabata Tomoyuki. (ian/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Selain menuai kecaman dari warga Bumi Turang, produk hukum Perbup Karo No. 48 Tahun 2018 hasil temuan BPK RI perwakilan Sumatera Utara, disorot oleh anggota DPRD Karo, Dra. Lusia Sukatendel. Menurutnya, hal ini sudah bisa dimasukkan ke ranah hukum.

Wakil Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyayangkan sikap Pemkab Karo yang terkesan tertutup, dan diam-diam mengeluarkan produk hukum. Karena selain mencetak undang-undang dan legislasi, tupoksi anggota dewan sebagai mitra kerja selayaknya mengetahui kegiatan Pemda Karo. Terlebih kebijakan yang menyangkut keuangan daerah, sekalipun itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan DPRD.

“Kalau benar adanya informasi yang seperti ini, kalaupun dewan tidak mendapat kepentingan dalam bagian itu. Dalam prinsipnya, sebagai pengawas kebijakan Pemda Karo, dimana letak tupoksi dewan itu? Seharusnya, terlebih itu menyangkut keuangan daerah, selayaknya ada kajian hukum.

Jangan nanti bermasalah dulu baru kami tau, kan gak etis seperti itu,” kritik Lusia saat dikonfirmasi wartawan, Senin (17/2).

Apalagi Perbup no.48 Tahun 2018 tentang kriteria dan besaran pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan Pemkab Karo, baru terungkap setelah bermasalah.

“Produk Hukum apapun yang dikeluarkan bupati, baik itu Peraturan Bupati (Perbup) dan sebagainya, secara Tatanan hukum di pemerintahan harus ada pemberitahuan ke DPRD. Ini kan tidak,” tegas Lusia.

Diakui Lusia, sebagai wakil rakyat, pihaknya sama sekali tidak dilibatkan dalam Perbup tersebut. “Kapan Perbup itu berlaku? Kami tidak tau. Kami juga tidak diundang untuk membicarakannya, ada-enggak sudah dipanggil dinas terkait? Kalau ada kesepakatan, baru ditandatangani Ekskutif dan Legislatif. Apa yang diperbuat Pemda Karo mitra kerja juga harus tahu, karena pemerintah itu bukan satu. Minimal itu ada rapat kerja. Tapi mereka pun bisa saja dengan tidak sengaja,” tandasnya.

Seperti diketahui, Perbup ini dinilai “abal-abal” karena sudah dihentikan dan jadi temuan BPK. Hal ini juga diakui Kepala Dinas PPKAD Karo Andreasta Tarigan dan Kepala Inspektorat Philimon A. S. Brahmana, SH. Pasca diberlakukan hingga Desember 2019, Perbup ini telah menghabiskan anggaran Rp 2.289.400.000.

“Itulah jumlah yang sudah dibayarkan sampai dengan bulan September 2019. Ini yang menurut temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. Tetapi dalam temuan itu tidak dirinci siapa saja menerima dan berapa jumlahnya. Tetapi sepertinya teman -teman wartawan sudah bisa menghitungnya,” kata Philimon.

Sekedar mengingatkan, Perbup Nomor 48 Tahun 2018 ini mengatur tentang kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo.

Selain disinyalir hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu, Perbup yang rentan masuk ke ranah hukum ini juga belum mendapat persetujuan dari Mendagri.

Perbup ini jelas bertentangan dengan hati nurani masyarakat Karo, apalagi Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda disebut-sebut ikut menikmati. Dalam Perbup Karo No 48 Tahun 2018 tersebut menyebut besaran tambahan penghasilan yang diterima sejumlah pejabat daerah di lingkungan Pemkab Karo. Adapun pejabat yang menerima diantaranya, Bupati Karo Rp 40.000.000, Wakil Bupati Karo Rp 35.000.000, Sekretaris Daerah 26.000.000, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karo Rp 22.000.000, Kepala DPPKAD Rp 20.100.000, Sekretaris DPPKAD Rp 10.300.000.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Rp 6.100.000, Kepala Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Rp 6.100.000, Staf Sekretariat BPKPAD Rp 1.600.000. Kemudian, Kepala Bidang Anggaran BPKPAD sebesar Rp 10.100.000, Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Rp 6.900.000, Kepala Subbidang Pengendalian Anggaran Rp 6.900.000, Keapala Subbidang Wvaluasi dan Pelaporan Anggaran Rp 6.900.000, Staf Bidang Anggaran Rp 1.800.000.

Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah BPKPAD Rp 10.100.000, Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Rp 6.900.000, Kepala Subbidang Perbendaharaan Rp 6.900.000, Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah Rp6.900.000, Staf Bidang Akuntansi dan Aset Rp 1.800.000.

Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD Rp 9.100.000, Kepala Subbidang Pendapatan Asli Daerah Rp 6.100.000, Kepala Subbidang Dana Perimbangan Rp 6.100.000, Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Rp 6.100.000, Staf Bidang Pendapatan Rp 1.400.000.

Kepala bidang PBB – P2 BPKPADRp 8.000.000, Kepala Subbidang PBB-P2 Wilayah-I Rp 5.200.000, Kepala Subbidang PBB- P2 Wilayah II Rp 5.200.000, Kepala Subbidang PBB-P2 Wilayah III Rp 5.200.000, Staf Bidang PBB-P2 Rp 1.300.000. Eselon IV.A Pada UPT Rp 3.100.000, Eselon IV.B Pada UPT Rp 2.500.000, Staf pada UPT Rp 1.100.000, dan Muasa BUD sebesar Rp 2.000.000.

Berdasarkan lampiran Perbup dimaksud Bupati Karo, Terkelin Brahmana berhak menerima tambahan penghasilan sebesar Rp40 juta setiap bulan. Dengan ditekennya Perbup tersebut Terkelin Brahmana sudah menerima Rp360 juta, sementara Wakil Bupati Karo, Cory S. Sebayang juga berhasil menambah pundi-pundinya sebesar Rp315 juta. (deo/han)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – KINERJA Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dinilai amburadul dalam mengawasi anggaran. Misalnya anggaran dana desa.

Itu disampaikan oleh, Ketua Komisi A DPRD Humbang Hasundutan, Bresman Sianturi, belum lama ini.

Atas tudingan itu, Kepala Inspektorat, Bilson Parluhutan Siahaan mengatakan, bahwa tudingan itu sebagai dorongan ke mereka untuk lebih kerja keras lagi kedepannya. “Pernyataan dimaksud bagi kami sebagai dorongan untuk lebih kerja keras ke depannya,” jelas Bilson di pesan singkat WhatsApp, Senin (17/2).

Sebelumnya, Ketua Komisi A, Bresman Sianturi menyampaikan, bahwa banyaknya anggaran yang dikelola oleh kepala desa tidak diawasi ketat oleh pihak Inspektorat. Itu dibuktikannya, melihat dilapangan penggunaan anggaran desa , diragukan.

Ia mengungkapkan, semisal pengelolaan anggaran fisik. “Jujur sangat miris kita melihat penggunaan anggaran dana desa, semisal didesa Paranginan Utara, Desa Batu Najagar dan desa lainnya, rata-rata terkesan amburadul. Jadi, kinerja inspektorat patut dipertanyakan, ada apa ini, hampir seluruh desa yang kami monitoring pekerjaan fisiknya asal jadi. Jangan-jangan inspektorat tidak serius melakukan pengawasan,” ucap Politisi Partai Demokrat itu.

Bilson mengatakan, tak heran jika memang masih ada ditemukan pengelolaan anggaran dan desa yang tidak sesuai harapan. Biarpun, dalam pengawasan mereka sudah ada selama ini.

“Kami sudah bekerja dan wajar saja jika ada temuan DPRD dan itu mungkin belum sesuai harapan,” kata Bilson.

Pun demikian, Bilson meminta pengertian dari masyarakat dan DPRD Humbahas jika memang masih ditemukan, mengingat karena keterbatasan sumber daya manusia di mereka. Biarpun, mereka sudah semaksimal mungkin dalam mengawasi anggaran.

“Belum bisa maksimal karena sumber daya yang masih relatif terbatas, namun tetap memaksimal sumber daya yang ada,” tandasnya. (des/azw)

BOLON PANGURURAN, SUMUTPOS.CO – Reses perdana delapan anggota DPRD Samosir Daerah Pemilihan (Dapil) I periode 2019-2024 dilaksanakan di Aula Gereja HKBP Bolon Pangururan, Senin (17/2).

Delapan Anggota Legislatif tersebut yaitu Renaldi Naibaho (PDIP), Sorta Siahaan (PDIP), Saur Silalahi (Gerindra), Polten Simbolon (Golkar), Jonner Simbolon (Nasdem), Polma Gurning (Nasdem), Russel Baringin Sihotang (Demokrat). Nasip Simbolon (PKB).

Reses ini dimoderatori oleh Camat Pangururan Bresma Simbolon SPd. Dan kegiatan ini dihadiri oleh Lurah, Kades, BPD, Kepala SD, SMP, dan SMU, UPTD, Tokoh Masyarakat dari FKTM, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian.

Berbagai usulan disampaikan dari beberapa utusan undangan antara lain mengenai pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur.

Usulan dari kelurahan Pintusona yang disampaikan Kasi Pemerintahan M Reza Tanzila Putra agar Pemerintah dan Anggota DPRD terpilih dari Dapil I mempertimbangkan usulan masyarakat kelurahan Pintusona yaitu mengenai pembangunan Puskesmas di sekitar kelurahan Pintusona.

“Karena usulan ini sangat mendesak dari masyarakat yang membutuhkan, sebab jika pasien yang berobat ke RSUD yang berada di Pintusona harus mengambil rujukan dari Puskesmas Buhit yang jauhnya sekitar 10 KM, banyak masyarakat mengeluh akibat kurang paham tentang rujukan dan selalu setelah mendaftar di RSUD baru pasien berangkat mengambil rujukan sejauh 20 KM pulang pergi” ujar Reza.

Setelah menerima berbagai usulan dan menyerap aspirasi dari berbagai konstituen, anggota DPRD Nasib Simbolon mengatakan bahwa DPRD bertujuan untuk menjaring informasi dan menghimpun aspirasi masyarakat dan kemudian disalurkan.

Sementara jika anggaran yang kita usulkan belum tentu dapat direalisasikan seluruh usulan dari kelurahan dan desa dapil I Kecamatan Pangururan, jadi untuk penataan dari beberapa desa yang sudah terealisasi hendaknya menunggu giliran selanjutnya agar terjadi pemerataan pembangunan di kelurahan dan desa lainnya.

“Kami akan berupaya menindak lanjuti seluruh usulan ke Bupati melalui dinas terkait, jika usulan masuk dalam skala prioritas maka kami akan perjuangkan, jika hal ini tidak termasuk skala prioritas maka kami akan tetap upayakan agar menjadi bahan pertimbangan” pungkasnya. (win/azw)