Home Blog Page 450

Jaga Pasokan BBM Nelayan, Hendri Inginkan Berdirinya SPBN

Cabup Labuhanbatu, Hendri Syahputra Daulay mengharapkan berdirinya sentra pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) di pesisir Labuhanbatu. (FAJAR/SUMUT POS)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Calon Bupati (Cabup) Kabupaten Labuhanbatu, periode 2024 – 2029, Hendri Syahputra Daulay cukup gusar dengan kondisi kepastian penyediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk para nelayan di pesisir pantai Labuhanbatu.
Keprihatinannya terhadap nasib para nelayan itu terungkap saat gelar kampanye Akbar kehadiran Calon Gubernur (Cagub) nomor 1, Muhammad Bobby Afif Nasution Rabu 23 Oktober 2024 di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, Panai Hulu, Labuhanbatu.

Di kampanye kolaborasi paslon Cagubsu dan Cabup serta Cawabup Labuhanbatu nomor 3, Hendri Syahputra Daulay dan Ellya Rosa Siregar (HERO) itu, Hendri mengutarakan sebaiknya didirikan sentral pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk nelayan. Itu, untuk menjamin ketersediaan solar mesin boat nelayan dan sarana transportasi air di kawasan pesisir Labuhanbatu. Yakni, kecamatan Panai Hulu, Panai Tengah dan khususnya Panai Hilir.

“Masyarakat mengharapkan perbaikan kualitas jalan. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dan , sepantasnya dibangun SPB nelayan,” ucapnya di hadapan Bobby dan Maruli Siahaan anggota DPR RI pengganti Meutya Hafiz yang diangkat sebagai menteri.

Mengutip Data statistik yang dihimpun media dari Badan Pusat Statistik (BPS) Labuhanbatu Tahun 2019, jumlah kapal bermotor milik nelayan di kecamatan Panai Hilir sebanyak 916 unit. Sedangkan perahu motor tempel sebanyak 803 unit. Di kecamatan Panai Tengah Kapal motor 191 unit dan perahu motor tempel 92 unit. Di kecamatan Panai Hulu kapal motor sebanyak 68 unit dan perahu motor tempel 35 unit.
Sedangkan statistik produksi ikan perairan umum di kecamatan Panai Hilir mencapai 3777,73 ton per tahun. Yakni, jenis ikan sebanyak 2.701,73 ton. Teri 1.062 ton, udang 12,65 ton dan lainnya.
Keinginan Hendri Syahputra Daulay untuk merespon pendirian SPB Nelayan disambut positif warga di sana.
Seorang nelayan setempat, mengaku ratusan boat di tiga kecamatan di sana selama ini masih membeli solar dari SPBU yang terdapat di Ajamu kecamatan Panai Hulu, Labuhanbatu. Dampaknya, tak jarang terjadi antrian dengan masyarakat setempat.

Dia berharap dengan didirikannya SPBU khusus untuk BBM nelayan, maka sarana transportasi air di kecamatan Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir akan dapat menjamin ketersediaan bahan bakar transportasi penghubung wilayah-wilayah yang belum tersentuh prasarana transportasi darat.

Sebab, dalam beberapa dekade terakhir pembangunan jalan darat disana terkesan terbelakang. Padahal, kata dia, sumber daya alam (SDA) di pesisir pantai Labuhanbatu cukup besar. Untuk itu, menjadi harapan kepada terkait agar merealisasikan pendirian SPBU khusus untuk nelayan dan sarana transportasi air di pesisir pantai Labuhanbatu. (fdh)

Aniaya 2 Anggota Kepolisian, 7 Terdakwa Dihukum 2 Tahun Penjara

SIDANG: Tujuh terdakwa kasus penganiayaan anggota kepolisian, menjalani sidang putusan di PN Medan, Rabu (23/10). AGUSMAN/SUMUT POS

MEDAN , SUMUTPOS.CO – Tujuh terdakwa penganiayaan dua anggota kepolisian saat melakukan penyelidikan, divonis hakim masing-masing 2 tahun penjara. Putusan dibacakan hakim ketua Donald Panggabean di ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (23/10).

Dalam amar putusannya, terdakwa Asro Ependi (58), Teddy Sudrajat (39), Coki Irawan Simangunsong (31), Mauliddin alias Aang (54), Mahammad Daffa (21), Roby Alfando Yoga (24) dan Andri Hari Sahputra Simanjuntak (34), diyakini bersalah melanggar Pasal 214 Ayat (2) ke-1 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 2 tahun,” tegas Donald.

Menurut hakim, hal memberatkan perbuatan para terdakwa, yakni meresahkan masyaraakat dan menyebabkan saksi korban menjadi cacat. “Hal meringankan, para terdakwa bersikap sopan selama persidangan,” katanya.

Menanggapi putusan hakim tersebut, baik ketujuh terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU) Risnawati Ginting, kompak pikir-pikir.

Diketahui, vonis hakim lebih ringan dari tuntutan JPU, yang semula menuntut ketujuh terdakwa masing-masing selama 7 tahun penjara.

Diketahui, kasus ini bermula pada 13 Maret 2024 di Jalan PDAM Tirtanadi, Medan Sunggal. Saat itu, korban Mhd Alfarizi dan Rahmat Hidayat melakukan penyelidikan di jalan tersebut, tiba-tiba Sangkot (DPO) meneriaki kedua petugas itu sebagai ‘kibus’.

Kemudian, Andri Ginting (DPO) dan Sangkot memeriksa kantong celana korban Alfarizi. Namun saat itu, Alfarizi melawan dan mencoba melarikan diri dan Andri Ginting langsung memukul wajah korban Alfarizi serta menusukkan kunci T.

Saat itu, kedua petugas itu berusaha melarikan diri namun terdakwa Asro, Teddy, Coki, Mauliddin, Daffa, Roby, Andri serta Dedy Syahputra (berkas terpisah), Sangkot, Iwan, Andri Ginting, Ateng, Ijul, Ojek dan Bibi ikut mengejar kedua polisi itu.

Setelah tertangkap, para pelaku melakukan penganiayaan kepada polisi itu. Walau telah mengaku sebagai polisi, para pelaku tetap melakukan penganiayaan. (man/han)

Pj Gubsu akan Tindak Tegas ASN yang Tidak Netral di Pilkada 2024

DITINDAK: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni akan menindak tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di perhelatan Pilkada 2024.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni akan menindak tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di perhelatan Pilkada 2024.

Hal itu dikatakannya saat melakukan Deklarasi Netralitas ASN dalam rangka pilkada 2024, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rabu (23/10/2024).

Agus mengatakan, dengan tujuan tersebut pemprov Sumatera Utara, menggelar deklarasi yang dihadiri seluruh Forkompinda dan pihak penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Sehingga semua turut melaksanakan komitmen untuk menjaga agar seluruh ASN Se Sumatera Utara bisa menjaga netralitas tersebut dan tidak berpihak terhadap calon manapun.

“ASN itu harus menjaga roda pemerintahan, dan harus berjalan dengan lancar dalam kondisi apapun, ASN memang mempunyai hak pilih, ASN tidak ikut dalam politik praktis, dan saya memohon kepada masyarakat dan media untuk saling mengawasi,” ujar Agus.

Himbauan netralitas ASN sudah dikeluarkan Pemprov Sumut pada Juli lalu, dan sudah diedarkan ke seluruh 33 Kab/Kota yang ada di Sumatera Utara, jadi dengan adanya surat edaran tersebut, bisa dijadikan pedoman untuk bisa menegakkan netralitas.

“Karena tanpa deklarasipun, ASN memang tidak diperbolehkan untuk memihak terhadap salah satu calon, dan memang harus netral, aturan dan regulasinyapun sudah jelas, dan ini untuk mempertegas saja,” ucap Agus.

Terkait dengan isu cawe-cawe yang diduga dilakukan oleh beberapa pejabat negara itu selalu didengungkan dam selalu tidak netral, Agus Fatoni mempersilhakan masyarakat dan media untuk selalu mengawasi pejabat secara keseluruhan.

“Silahkan masyarakat awasi kami semua, jika ada temuan ada pelanggaran, bila ada ASN tidak netral, dan ada bukti, akan saya tindak tegas, dan untuk di Kab/Kota akan ditindak oleh Bupati/Walikota,”ucapnya.

Ia menjelaskan, pengawas ASN itu bermacam-macam, dan masyarakat tidak perlu khawatir, dan jangan menuduh sesuatu tanpa bukti yang membuat iklim semakin tidak kondusif.

“Pengawas ASN itu Inspektorat, ada bawaslu, ada APH, ada Gakkumdu, ada kawan-kawan media, jadi cukup banyak, jadi kalaw ada bukti silahkan beritahu, yang menjadi kewenangan saya akan ditindak tegas,” ucapnya.

Deklarasi ini, untuk mengingatkan seluruh pihak terutama ASN, dan mejaga Pilkada di Sumatera Utara untuk tetap aman dan damai, tidak terjadi sesuatu apapun, dan menciptakan iklim yang positif.

“Jadi pelanggaran itu bukan hanya dilakukan ASN saja, tapi juga bisa dilakukan oleh pihak penyelenggara”, ucapnya.(san/han)

Kejatisu Terima UP Rp2 M Lebih dari Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan di Madina

PERKARA: Kejatisu menerima UP sebesar Rp2 miliar lebih, dari perkara dugaan korupsi jalan di Madina, Rabu (23/10). ISTIMEWA/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menerima pengembalian uang kerugian keuangan negara sebesar Rp2 miliar lebih. Uang pengganti (UP) itu, dari perkara dugaan korupsi pekerjaan konstruksi ruas Jalan Muarasoma-Simpang Gambir di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tahun 2020, dengan kerugian negara mencapai Rp3,74 miliar.

Uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut diserahkan oleh perwakilan PT Erika Mila Bersama (EMB) kepada tim jaksa penuntut umum (JPU) Bidang Pidsus Kejatisu, di kantor Kejatisu, Rabu (23/10).

“Total uang pengembalian sebesar Rp2.054.000.000. Sebelumnya telah diserahkan sebesar Rp1.687.000.000. Sehingga total keseluruhan sebesar 3.740.431.580 dan seluruh kerugian keuangan negara sudah dikembalikan. Setelah diterima, kemudian uang tersebut disetor ke kas negara melalui RPL (Rekening Penampungan Lainnya),” ungkap Kasipenkum Kejatisu, Adre W Ginting.

Lebih lanjut dia menyampaikan, dalam perkara ini ada 4 terdakwa yang sudah ditahan dan sedang menjalani persidangan. Terdakwanya adalah kuasa pengguna anggaran (KPA) Andi Hakim Matondang, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Marwan, konsultan supervisor Suhaini Aritonang, dan Dirut PT EMB Martua Pandapotan Siregar.

“Proyek pembangunan ruas jalan Muarasoma-Simpang Gambir tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak. Dari segi spesifikasi juga dinilai tidak sesuai dengan kontrak. Berdasarkan laporan hasil investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), dugaan korupsi ini menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp3,74 miliar,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, kata dia, kontrak yang dimaksud tidak dapat diselesaikan sesuai masa atau tenggang waktu pelaksanaan kontrak sesuai spesifikasi yang telah diatur dalam kontrak baik mutu (kualitas) maupun jumlah (kuantitas).

Karena PT EMB selaku penyedia, jelasnya, sudah sejak awal pelaksanaan kontrak terlambat melakukan mobilisasi personel, peralatan dan material yang mengakibatkan pihak penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai time schedule (jadwal) yang ditetapkan atau dengan kata lain antara rencana dan realisasi di lapangan terdapat deviasi yang cukup signifikan.

“Anggaran perbaikan jalan tersebut bersumber dari APBD Pemprov Sumut dengan pagu anggaran sebesar Rp18 miliar,” katanya.

Dia menambahkan, empat terdakwa melanggar Pasal 2 Subsidair Pasal 3 Subsidair Pasal 9 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (man/han)

Apresiasi Peran Jurnalistik, BPJS Ketenagakerjaan Gelar Lomba Karya Tulis

Kantor BPJS Ketenagakerjaan.(Istimewa/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menggelar lomba karya tulis jurnalistik dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-47 tahun sekaligus penghargaan atas peran jurnalis. Penilaian lomba karya tulis berlangsung dari September sampai November 2024.

Lomba ini diharapkan dapat mendorong penyebaran informasi yang mendidik masyarakat mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan dan risiko yang dihadapi pekerja. Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun dalam keterangan pers yang diterima Rabu (23/10/2024) menyatakan, kompetisi ini bertujuan untuk menggali dan menyoroti kontribusi nyata seluruh pihak salam meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia melalui jaminan sosial. Tema yang diangkat adalah, kontribusi terbaik sejahterakan pekerja.

“Kami sangat mengapresiasi peran jurnalis khususnya dalam membantu kami menyampaikan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Seluruh pekerja Indonesia dari Sabang sampai Merauke, harus bersama-sama kita edukasi untuk terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Lomba ini bentuk apresiasi kami sekaligus kami berharap dapat memperkuat sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan media atau jurnalis itu sendiri,” jelas Oni.

Dewan juri dalam lomba tulis jurnalistik ini terdiri dari para ahli dan praktisi terkemuka di bidangnya. Dewan juri mencakup Muhammad Zuhri, Ketua Dewan BPJS Ketenagakerjaan, yang dikenal dengan pengalaman dan pengetahuannya yang mendalam mengenai kebijakan ketenagakerjaan.

Selain itu, Budiman Tanuredjo, seorang jurnalis senior dengan reputasi tinggi atas keahlian dan kontribusinya di dunia media, akan turut serta. Timboel Siregar, seorang pakar dalam jaminan sosial dan ketenagakerjaan, juga akan bergabung sebagai juri, yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem perlindungan sosial.

Total hadiah yang diperebutkan senilai Rp90 juta dan terbagi dalam 3 kategori. Pertama adalah media online hardnews yang menilai berita menyajikan informasi terkini dan akurat mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kategori kedua adalah media cetak hardnews yang akan menilai berita cetak yang menyajikan fakta dan data terbaru mengenai kebijakan serta manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Kategori ketiga dengan nominal hadiah lebih tinggi adalah media online/cetak yang menulis dengan gaya feature.

Kategori ini akan menilai dan mengevaluasi artikel-artikel mendalam yang mengulas cerita dan dampak jaminan sosial terhadap kehidupan pekerja. Setiap kategori dirancang untuk menghargai dan menyoroti kontribusi penting jurnalis dalam menyebarluaskan informasi tentang perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Selain itu, lomba ini juga merupakan kesempatan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mempererat hubungan dengan media dan jurnalis. “Daftarkan sekarang juga dan tunjukkan karya jurnalistik terbaikmu! Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan detail lomba, kunjungi laman https://microsite.kompas.tv/lomba-jurnalistik-bpjs,” katanya.

Sementara, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai, Syarifah Wan Fatimah mengapresiasi insan jurnalis khususnya di kota rambutan yang selama ini telah membantu publikasi berita mengenai manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya sangat apresiasi kepada jurnalis khususnya di Kota Binjai yang selama ini telah membantu publikasi berita manfaat program BPJS Ketenagakerjaan untuk menyebarluaskan kepada masyarakat. Harapannya, jurnalis Kota Binjai berpartisipasi dalam perlombaan tulis jurnalis 2024 ini,” pungkasnya. (ted)

Oknum Kades di Langkat Diadili Kasus Penganiayaan, Korban Sebut Ada Perencanaan

DIADILI: Terdakwa Elvius Sembiring yang masih Kades Kwala Musam Kecamatan Batangserangan diadili di PN Stabat.(Teddy Akbari/Sumut Pos)

STABAT, SUMUTPOS.CO – Kepala Desa Kwala Musam, Elvius Sembiring duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Stabat, Rabu (23/10/2024). Perkara penganiayaan yang melibatkan oknum kades di Kecamatan Batangserangan, Langkat itu, beragendakan mendengar keterangan saksi dan korban.

“Saya dibacok oleh terdakwa Elvius Sembiring, membacok ke arah perut dan badan,” kata korban, Pinta Sitepu dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua, Andriansyah.

Peristiwa pembacokan yang dialami Pinta bermula dari rombongan mereka berjalan menuju ke arah Tangkahan dengan mobil, Kamis (11/8/2024) sekitar pukul 03.00 WIB dinihari. Dalam perjalanan tepatnya di Desa Kwala Musam, menurut Pinta, mereka dihadang oleh rombongan terdakwa dengan menggunakan mobil Pajero.

Setelah dihadang, terdakwa bersama Sabarta Perangin-angin, Surianto Sembiring alias Grontol dan Robinson Sembiring alias Bagok (ketiganya DPO), langsung turun dengan menggenggam senjata tajam jenis parang menuju ke arah mobil korban.

Sontak penghadangan tersebut, membuat rombongan Pinta juga turun dari mobil. Sempat terjadi cekcok mulut antara kedua kubu tersebut.

Cekcok mulut yang berbuntut pembacokan itu, didengar oleh korban Hakimta Sembiring. “Hakimta di mobil lain, dan lalu datang karena dengar kami dihadang. Setelah saya dibacok, parang yang dipegang adik Vius (terdakwa), dilempar ke arah Hakim dan mengenai kakinya. Setelah itu mereka langsung pergi,” kata Pinta.

Karena dua korban yang jatuh akibat peristiwa penganiayaan berat ini, Pinta dan Hakimta dilarikan ke Rumah Sakit Putri Bidadari untuk mendapat perawatan medis. “Saya berhubungan baik dengan Bagok dan Vius. Saya bingung entah kemasukan setan apa orang ini,” kata Pinta.

Senada juga diungkapkan Hakimta Sembiring. Dia sempat berusaha melerai cekcok mulut tersebut.

Namun, usahanya berujung pergelangan kaki kanan Hakimta Sembiring mengalami luka dan bahkan nyaris putus.

“Mobil saya di depan, dan mereka (Pinta) di belakang. Saat di (Dusun) Aman Damai, mobil orang ini (Pinta) dijegat dan lalu saya balik lagi. Saya lihat Pinta udah dibacok Vius ke arah badan. Saya datang mau melerai, adik Vius si Bagok langsung melempar parang dan kaki saya terkena, abis itu jatuh saya,” kata Hakimta dalam kesaksiannya dari atas kursi roda.

Usai melempar parang, Bagok lari ke arah mobil, menyusul teman-temannya. Majelis sempat menyinggung persoalan lain di balik peristiwa penyerangan ini.

Menurut Hakimta, persoalan brondolan sawit. “Sebelumnya saya pun ditikam sama Vius ini, di bagian sini masih ada bekasnya (lengan kanan),” kata Hakimta sembari menunjukkan bekas luka tikam di bawah lengan kanannya.

Ada 5 saksi yang hadir bersaksi di hadapan majelis hakim. Sebelum menutup sidang, majelis mengingatkan kepada terdakwa yang berstatus tahanan kota alias tidak ditahan, untuk hadir di PN Stabat tepat waktu pukul 09.00 WIB.

“Sidang dilanjutkan minggu depan, Rabu (30/10/2024) dengan agenda mendengar keterangan yang meringankan terdakwa. Ingat ya, jam 9 pagi harus sudah hadir. Kami masih bisa merubah status penahanan terdakwa,” tukasnya.

Usai sidang, Hakimta Sembiring yang diwawancarai tetap meminta kepada PN Stabat dan Kejari Langkat untuk menahan terdakwa Elvius di dalam penjara. Bukan dapat bebas berkeliaran, meski perkara tetap berjalan dalam persidangan.

“Saya kecewa melihat Elvius Sembiring tidak ditahan. Kami minta kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk membatalkan penangguhan penahanannya,” ujar Hakimta.

Dia menduga, Elvius Sembiring tidak berada di Kabupaten Langkat. Padahal tahanan kota dimaksud adalah, terdakwa tidak boleh meninggalkan daerah domisilinya.

“Di luar Kabupaten Langkat dia (Elvius), karena yang menjadi jaminan penangguhannya istrinya, alasan karena kesehatan. Sementara dalam persidangan, dia (terdakwa) dalam keadaan sehat. Yang menjadi penjamin istrinya, sementara istrinya tidak datang, yang datang malah selingkuhannya, bagaimana kepala desa menjadi contoh yang baik sama kita masyarakatnya, kalau yang menjamin istrinya tapi datang malah selingkuhannya,” kata Hakimta.

Dia menduga, kelompok terdakwa sudah merencanakan aksi penganiayaan tersebut.

“Sudah direncanakan lah, kalau gak, kok bisa mereka pegang parang semua keempatnya,” tukasnya.

Dalam dakwaan JPU, terdakwa Elvius Sembiring didakwa dengan dakwaan primair pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan kedua, pasal 351 ayat (1) KUHPidana. (ted/han)

Bawaslu Sumut Sebut Pelanggaran Pilkada di Sumut Masih Bersifat Normatif

[13:49, 10/23/2024] johan sp: Kordinator Divisi Humas Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu. [13:50, 10/23/2024] johan sp:

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut hingga saat ini belum menerima apapun laporan terkait pelanggaran Pilkada 2024, dan laporan pelanggaran Pilkada masih dilakukan di Bawaslu Kab/Kota di Sumut.

Hal itu dikatakan oleh Kordinator Divisi Humas Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu ketika dikonfirmasi Sumut Pos, Rabu (23/10/2024).

Ia mengatakan, laporan pelanggaran Pilkada di Kab/Kota di Sumut, masih bersifat normatif tidak ada laporan terkait pelanggaran besar maupun vital yang terjadi.

“Laporan pelanggaran masih dibawah naungan Bawaslu Kab/Kota, dan itu pun masih bersifat normatif, belum ada pelanggaran yang bersifat besar maupun vital”, ucapnya.

Saut menjelaskan, pelanggaran bersifat normatif yang dimaksud adalah jenis pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pasangan di beberapa daerah, seperti berkas pendaftaran maupun berkas laporan, itu pun sudah dapat diselesaikan.

“Yang kita tahu pelanggaran seperti itu ada beberapa daerah, seperti Kab.Noas Selatan, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk saat ini masih bersifat normatif dan belum masuk dalam kategori pelanggaran berat,” ucapnya.(san/han)

Pj Ketua TP PKK Ajak Masyarakat Dukung Posyandu di Kota Tebingtinggi

TINJAU: Pj Ketua TP PKK Kota Tebingtinggi, dr Dara Caprina Moettaqien ketika melakukan kunjungan di Kelurahan Pabatu Kecamatan Padang Hulu Kota Tebingtinggi. ISTIMEWA/SUMUT POS

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Tebingtinggi, Nyonya dr Dara Caprina Moettaqien didampingi oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Tebingtinggi dr Henny Sri Hartati, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mendukung posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan.

Ajakan ini disampaikan Pj Ketua TP PKK saat membuka Gerakan Aktifkan Posyandu di Kantor Lurah Pabatu, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebingtinggi, Rabu (23/10).

Menurut dr Dara Caprina, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Kami menekankan pentingnya posyandu dalam menghadapi tantangan kesehatan seperti stunting, gizi buruk dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, dan sektor swasta untuk mengaktifkan kembali posyandu,” jelasnya.

dr Dara Caprina juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi mendukung posyandu dan meningkatkan kapasitas kader yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, dr Dara Caprina juga memperkenalkan program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang bertujuan mendekatkan pelayanan kesehatan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

“Dengan konsep Integrasi Layanan Primer (ILP), kita ingin mendekatkan layanan kesehatan hingga ke tingkat desa atau kelurahan. Ini akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih mudah diakses,” bilangnya.

dr Dara Caprina juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas dan pelatihan bagi kader posyandu agar mereka mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan mudah diakses masyarakat. (ian/han)

Bawaslu Ajak Guru, Pelajar dan Awak Media Menjadi Duta Partisipatif pada Pilkada Serentak 2024

SOSIALISASI: Ketua KPU Batubara M.Amin diwakili Muksin Khalid, Komisoner KPU Batubara, di sela-sela sosialisasi di Aula Singapore City hotel Land, Sei Balai, Batubara, Selasa(22/9). Foto:/Liberti H Haloho.

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Bawaslu Batubara mengelar sosialisasi Pemilih Partisipatif dalam penguatan pemberitaan dan sinergi kehumasan pada Pemilihan serentak Tahun 2024 dengan para Insan Pers, Guru dan Pelajar, di Aula Singapore City hotel Land, Sei Balai, Batubara, Selasa(22/10).

Dalam kesempatan itu, Anggota Bawaslu Batubara Muksin Khalid berpesan agar wartawan dan guru serta pelajar yang diundang Bawaslu ini menjadi duta untuk menyampaikan informasi partisipatif kepada masyarakat secara luas.

Muksin menjelaskan, bahwa media massa dapat menyajikan pemberitaan/ liputan memberikan informasi yang baik dan terkonfirmasi kepada masyarakat. Dan Bawaslu akan melakukan kerjasama pemberitaan khususnya di Pilkada Batubara.

“Kemudian dari informasi yang didapatkan, Bawaslu akan melakukan pemetaan kerawanan daerah yang tidak masuk dalam kerawanan, sebagai data pembanding bagaimana kita dapat menelusuri kerawanan partisipatif pemilihan, serta menjadikan Pilkada Batubara benar-benar berkualitas segera diwujudkan,”paparnya.

Pada sesi kedua dengan Pemateri Dosen UIMSU, Yulhasni, SS, MSi, mengambil Thema: Pilkada Serentak Tahun 2024 pemilih partisipatif dalam penguatan pemberitaan.

Menurut Yulhasni, pemilih partisifatif adalah individu atau kelompok yang
ciri ciri pemilih partisifatif kesadaran politik memilih pemahaman yang baik tentang isu isu politik dan kandidat yang ada.

Keterlibatan aktif, berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti kampanye, diskusi publik, atau kelompok advokasi. Responsif terhadap isu memiliki kemampuan untuk merespon isu isu sosial dan politik yang terjadi di sekitarnya.

“Mengadvokasi perubahan, berusaha untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang berdampak pada masyarakat,”ungkap Yuhasni yang juga Mantan Ketua KPU Sumut.

Menurut Yulhasni, pengawasan terhadap pemilih bukan saja tanggung Bawaslu sendiri, tetapi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat sebagai element tersendiri sebagai tanggung jawab partisifatif.

Ia juga menjelaskan bagaimana keterlibatan masyarakat? Melakukan pemantauan. Masyarakat dapat menjadi pemantau independen pada hari pemungutan suara. Mereka bisa bergabung dengan organisasi non pemerintah atau kelompok masyarakat yang berfokus pada pemantauan Pemilu.

Kemudian, mengumpulkan dan melaporkan data. Masyarakat bisa mengumpulkan informasi terkait pelanggaran pemilu, seperti Intimidasi pemilih, penyuapan, atau praktik tidak etis lainnya dan melaporkannya ke lembaga yang berwenang.

Lalu, Edukasi dan sosialisasi: Masyarakat dapat mengedukasi diri dan orang lain tentang hak hak pemilih, pentingnya pemilu yang bersih serta cara melaporkan pelanggaran.

Selain itu, Berpartisifasi dalam diskusi publik: Mengikuti atau menyelenggarakan forum diskusi tentang isu isu pemilu, seperti transparansi dan integritas, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Peranan pers adalah pemberitaan yang objektif, investigasi dan pelaporan, Edukasi publik, meningkatkan transparansi, Menyedikan forum untuk diskusi, Memantau perilaku pemangku kepentingan, mendorong akuntabilitas,ungkapnya.
Ia juga jelaskan sinergis pers dan masyarakat.
“Kolaborasi dalam pemantauan, edukasi masyarakat, Sumber Informasi yang terpercaya, Pelaporan Pelanggaran, Forum diskusi, Kampanye kesadaran , Memperkuat akuntabilitas dan menggunakan media sosial,ungkapYuhasni.

Mengakhiri acara, Anggota Bawaslu Batubara Muksin Khalid mengatakan setidaknya kegiatan ini memberikan informasi dan ilmu yang baru tentang keberadaan media massa dalam partisifatif masyarakat. Bagaimana KPU dan Bawaslu dari seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024, Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur dan Bupati-Wakil Bupati Batubara.

Disebutnya, Bawaslu Batubara rencanakan diawal Bulan November ini akan melakukan program Bawaslu Go to School. “Tentunya, ini menjadi navigasi dalam pelanggaran proses yang dilakukan KPU. Bawaslu pencegahan secara dini,”ungkapnya.(mag7/han)

Perkirakan Surat Suara Pilkada Medan Tiba Pekan Depan, KPU Medan Fokus Persiapkan Debat

Ketua KPU Medan, Mutia Atiqah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan terus menjalankan semua tahapan yang ada di Pilkada Medan 2024. Saat ini, beberapa logistik sudah sampai dan disimpan di gudang KPU Medan di Kawasan Medan Deli. Namun untuk surat suara, KPU Medan belum menerimanya.

Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atiqah, mengatakan saat ini surat suara sudah selesai dicetak. Ia pun memperkirakan surat suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan tersebut akan tiba di Kota Medan pada pekan depan.

“Untuk logistik tinggal surat suara yang belum sampai. Saat ini sudah selesai cetak dan baru dikirim dari Cikarang hari Senin kemarin (21/10). Kita estimasikan sampai ke Kota Medan pekan depan,” ucap Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atiqah, Rabu (23/10/2024).

Sembari menunggu surat suara datang, Mutia mengaku bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait menjelang debat perdana pada 9 November 2024 nanti.

“Ini masih koordinasi masing-masing, kemungkinan 25 Oktober 2024 nanti kita gelar rapat kordinasi (rakor) dengan seluruh pihak terkait dalam mematangkan persiapan debat perdana,” ujarnya.

Untuk panelis, Mutia menyebutkan bahwa 4 dari 5 panelis yang direncanakan sudah sepakat dan setuju untuk hadir dalam debat perdana nanti.

“Jadi ada satu panelis lagi yang belum fix, beliau masih melihat jadwalnya dulu. Makanya di rakor nanti kita fix kan semuanya, apakah kita ganti panelis yang lain atau bagaimana. Dalam rakor itu nanti juga akan dibahas tema maupun sub tema debatnya,” sebutnya.

Untuk lokasi debat, sambung Mutia, pihaknya berencana akan memilih Hotel Grand Mercure sebagai tempat ketiga paslon dalam menyampaikan ide dan gagasannya.

“Untuk lokasi sepertinya sudah fix disana (Grand Mercure). Persiapan debat ini sudah mencapai 90 persen lebih, namun kita lakukan rakor untuk lebih mematangkannya saja,” pungkasnya. (map/han)

1...449450451...15,840Page 450 of 15,840