MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasca deklarasi Medan Bebas Banjir Tahun 2022 bersama ribuan warga Medan pada Desember 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, mencanangkan gerakan Satu Juta Biopori, pencanangan penanaman vetiver (tanaman pencegah longsor), dan penataan model tanaman penghijauan.

“Pencanangan Satu Juta Biopori ini tentunya membantu menyerap dan menyimpan air di dalam tanah. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah banjir di masa depan. Dengan demikian, cita-cita kita mewujudkan Medan Bebas Banjir pada Tahun 2022 bisa terwujud,” ujar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di kantor BPBD Jalan Medan-Binjai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Jumat (17/1).

Langkah pencanangan Satu Juta Biopori dan penanaman vetiver diapresiasi Gubernur. Apalagi, sepanjang Tahun 2019 lalu, bencana yang terjadi di wilayah Provinsi Sumut sebanyak 80% merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Jadi, pencanangan ini dipandang sangat relevan dan dibutuhkan.

“Untuk itu, saya imbau kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota khususnya Medan dan sekitar agar turut menyukseskan gerakan satu juta biopori. Dimulai dari rumah-rumah. Begitu pula dengan membudidayakan tanaman vetiver khususnya daerah-daerah rawan longsor, karena tanaman ini memang juga sudah diimbau oleh Presiden Jokowi untuk dibudidayakan,” jelas Edy Rahmayadi.

Edy mengingatkan, agar masyarakat menjaga kebersihan, dengan dimulai dengan bertanggung jawab terhadap sampah masing-masing. Misalnya, sampah rumah tangga agar dikelola dengan benar dimulai dari rumah. Menerapkan prinsip 3R yakni reuse, reduce, recycle.

Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis menjelaskan, pencanangan Satu Juta Biopori dan penanaman vetiver merupakan langkah untuk mewujudkan Medan Bebas Banjir 2022 dan penanggulangan banjir Sumut secara umum.

“Biopori ini merupakan lubang resapan berupa pipa yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah. Pipa dengan diameter 10-30 cm ini ditanam dengan kedalaman 100-120 cm dan dapat menyimpan air sebanyak tiga meter kubik per biopori. Jadi, kalau sejuta biopori menyimpan tiga juta meter kubik. Untuk vetiver, ialah rumput konservasi lahan mampu menyimpan air dan mengikat tanah,” tutur Riadil.

Seperti imbauan Gubernur, Riadil berharap seluruh pihak termasuk pengembang perumahan turut menyukseskan satu juta biopori dengan mulai ikut membuat minimal satu rumah satu biopori. Begitu pula dengan turut menanam tanaman vetiver. Untuk perkantoran, Riadil mengajak para OPD agar menata kantor dengan konsep ramah lingkungan dan dipenuhi tanaman hijau.

Dalam kesempatan tersebut, Gubsu secara simbolis menanam satu pipa biopori di halaman Kantor BPBD, dilanjutkan dengan menanam vetiver bersama Kepala BPBD Sumut Riadil, dan melepas sebanyak 25 fasilitator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana ke 15 kabupaten/kota Sumut (49 desa) yang rawan bencana banjir dan longsor. Kemudian, diakhiri dengan ramah-tamah dan foto bersama. (prn/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan rekonstruksi kasus dugaan penerimaan suap terhadap Wali Kota Medan nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin, di depan Hotel Swiss Bell In Jalan Gajah Mada, Jumat (17/1/2020). Dalam rekon tersebut, sejumlah personel polisi bersenjata laras panjang berjaga di lokasi.

Penyidik KPK melakukan rekonstruksi selama lebih dari dua jam, sejak pukul 16.00 WIB dan selesai pukul 18.34 WIB. Rombongan penyidik KPK menggunakan empat unit mobil Toyota Innova berwarna hitam. Di antaranya BK 1597 MU, BK 1782 FL, BK 1938 OX dan BK 1379 DX.

Warga dan pengendara yang melintas sangat antusias menyaksikan rekonstruksi dugaan suap Wali Kota Medan nonaktif, yang juga melibatkan Kadis PU Kota Medan Isa Anshari. Setelah melakukan rekonstruksi, penyidik KPK membawa beberapa koper yang berisi dokumen penting.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan kegiatan rekonstruksi itu dalam perkara dugaan suap Wali Kota Medan nonaktif, Dzulmi Eldin. “Dilakukan untuk melengkapi berkas perkara, dan memperoleh gambaran utuh terkait dengan rangkaian peristiwa dugaan penerimaan uang suap tersebut,” ungkapnya.

“Rekonstruksi dilakukan di beberapa tempat di Kota Medan, antara lain di sekitar Hotel Swissbell Medan,” sambungnya.

Rekonstruksi ini dilakukan menyusul semakin dekatnya persidangan terhadap terdakwa Dzulmi Eldin. Namun sejauh ini belum diketahui pasti, lokasi persidangan terhadap Eldin dilaksanakan di Jakarta atau di Pengadilan Tipikor Medan. Namun, untuk perkara dengan terdakwa Kadis PU Kota Medan, Isa Ansyari dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Medan.

KPK menetapkan Dzulmi Eldin bersama eks Kadis PUPR Kota Medan Isa Anshari dan eks Kasubbag Protokoler Syamsul Fitri Siregar sebagai tersangka, setelah KPK melakukan OTT (operasi tangkap tangan) pada 15 Oktober 2019.

Dzulmi karena diduga menerima suap total Rp 330 juta. Duit itu diduga untuk menutupi kelebihan biaya perjalanan dinas ke Jepang yang ditagih kepadanya. Kelebihan dana Rp 800 juta itu diduga akibat istri dan anak serta pihak lain yang tak berkepentingan turut ikut ke Jepang. (man)

Tersangka Buang Hape ke Sungai

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pascamembunuh dan membuang jenazah Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jamaluddin, ke jurang di Kutalimbaru, dua eksekutor masing-masing M Jefri Pratama dan Reza Fahlevi, membuang handphone alias hape yang dijadikan sebagai alat komunikasi, ke sungai. Rekonstruksi pembuangan barang bukti pembunuhan itu akan digelar minggu depan.

KEPALA Satreskrim Polrestabes Medan, AKBP Maringan Simanjuntak, membenarkan tim penyidik gabungan dari Direktorat Reskrimum Polda Sumut dan Satreskrim Polrestabes Medan, akan menggelar rekonstruksi tahap tiga atau terakhir. “Masih ada 1 lagi (rekon). Minggu depan,” ujar Maringan, Jumat (17/1).

Rekonstruksi akan menghadirkan tiga tersangka, yaitu istri kedua Jamaluddin, Zuraida Hanum (41), M Jefri Pratama (41), dan Reza Fahlevi (29). Namun Maringan belum bersedia membeberkan lokasi dan waktu pelaksanaan rekonstruksi, maupun jumlah adegan yang akan diperagakan.

Sebelumnya, Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Andi Rian mengatakan, setelah menggelar rekon tahap pertama dan kedua, tim penyidikn

yang menangani kasus tersebut akan melanjutkan rekon tahap ketiga. “Rekon tahap 3 merupakan tahap pembuangan barang bukti. Ada handphone yang dibeli para tersangka dibuang ke sungai,” kata Andi Rian, saat rekon tahap kedua yang digelar di rumah korban, Perumahan Royal Monaco Blok B No. 22 Jalan Aswad/Eka Surya, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kamis (16/1).

Sebelumnya, tim penyidik gabungan telah menggelar dua kali rekonstruksi kasus pembunuhan tersebut. Rekon tahap pertama merupakan proses perencanaan para tersangka untuk menghabisi korban, yang digelar Senin (13/1). Dalam rekon ini, diperagakan 15 adegan pada beberapa lokasi seperti di Cafe Everyday Jalan Ringroad, Medan (seberang Focal Point), warung tempat usaha Reza Fahlevi di kawasan Jalan Setiabudi Ujung, Simpang Selayang, The Coffee Town Jalan Ngumban Surbakti, dan tempat-tempat pembelian perlengkapan untuk membunuh korban.

Rekon tahap kedua merupakan proses eksekusi dan pembuangan jasad korban yang digelar, Kamis (16/1). Dalam rekon kedua tersebut, 77 adegan diperagakan pada beberapa lokasi. Di antaranya, tempat dijemputnya tersangka Jefri dan Reza oleh Zuraida di Perumahan Graha Johor Blok A No 10, Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor. Kemudian, tempat eksekusi pembunuhan di rumah korban.

Selanjutnya, pembuangan mayat korban di jurang areal kebun sawit Dusun II Namo Rindang, Desa Suka Rame, Kecamatan Kutalimbaru, Deliserdang.

Hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin (55) ditemukan sudah tak bernyawa di dalam mobil Toyota Prado warna hitam BK 77 HD miliknya pada Jumat (29/11/2019) sekitar pukul 13.30 WIB.

Mobil tersebut berada di jurang tepatnya di Dusun II Namo Bintang Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.

Saat ditemukan, jenazah Jamaluddin sudah membiru dengan kondisi terbaring di posisi bangku belakang. Belakangan terungkap bahwa pembunuhan Jamaluddin direncanakan oleh istri keduanya, Zuraida Hanum (41). (ris)

Pemko Medan Anggarkan Dana Rp14 Miliar

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, telah menganggarkan pembangunan infrastruktur pedukung Rumah Sakit (RS) tipe C di di Jalan Kolonel Yos Sudarso Km 19, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, sebesar Rp14 miliar.

Kepala Dinas PKPPR Kota Medan, Benny Iskandar ST MT mengatakan, pembangunan gedung RS tersebut sudah rampung secara keseluruhan. “Kalau gedungnya sudah final, sudah selesai. Saat ini kita tinggal membangun infrastruktur pendukung RS tersebut, seperti instalasi AC, ruang Rontgent dan beberapa hal lainnya,” katanya.

Untuk itu, Dinas PKPPR Kota Medan telah menganggarkan dana sebesar Rp14 miliar dari APBD Kota Medan tahun 2020 untuk menyelesaikan infrastruktur pendukung tersebut. “Paling lama sekitar bulan Juni sudah selesai infrastruktur pendukungnya,” tuturnya.

Sedangkan untuk hal lainnya seperti Mabeler dan alat-alat kesehatan yang nantinya akan digunakan oleh RS tersebut, hal itu akan disiapkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan.

“Seperti tempat tidur dan peralatan mabel lainnya serta alkesnya, itu dari Dinkes,” paparnya.

Dilanjutkan Benny, setelah infrastruktur pendukung itu selesai dibangun oleh Dinas PKPPR serta dilengkapi dengan Mabeler dan Alkes dari Dinas Kesehatan, maka RS tipe C milik Pemko Medan tersebut sudah layak untuk beroperasi. “InshaAllah tahun ini juga beroperasi, mungkin agak ke akhir tahun,” ujarnya.

Seperti diketahui, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin (saat ini Wali Kota nonaktif) telah meletakkan batu pertama pada pembangunan Rumah Sakit Tipe C milik Pemko Medan di Jalan Kol L Yos Sudarso Km 19, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan pada 19 September tahun 2018 yang lalu.

Kehadiran rumah sakit ini nantinya diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi warga Medan yang bermukim di kawasan Medan bagian Utara yakni Kecamatan Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Marelan dan Medan Belawan.

Selain itu, pembangunan RS ini juga diharapkan dapat mengurangi tingginya jumlah warga kota Medan yang merupakan pasien di RSUD dr Pirngadi Medan, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan pihak RS dapat lebih maksimal kepada setiap pasien yang membutuhkan layanan kesehatan.

Rumah Sakit Tipe C dengan total 8 lantai ini direncanakan akan dilengkapi dengan dua buah lift, basement dan ruang parkir yang cukup memadai dengan total luas bangunan sekitar 13.539 M2.

Pembangunan RS ini dibangun dengan menggunakan dana APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018/2019, dengan total nilai anggaran yang disebut mencapai angka Rp100 Miliar. Pembangunan Rumah Sakit Tipe C di Medan Labuhan ini dibangun sebagai salah satu wujud komitmen Pemko Medan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Medan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan mengklaim telah memiliki berbagai persiapan untuk menghadapi masa pancaroba jelang musim kemarau ini. Salah satunya dengan melakukan perawatan pohon yang ada di badan jalan maupun taman kota.

“Memasuki musim pancaroba ini kita akan melakukan perawatan intensif terhadap pohon-pohon, bagaimana agar pohon-pohon dapat tetap tumbuh dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat menjelang musim kemarau ini,” ucap Kepala DKP Kota Medan, M Husni kepada Sumut Pos, Jumat (17/1).

Disebutkannya, perawatan pohon selalu berbeda setiap musimnya. Bila menjelang musim hujan seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu, pihaknya lebih intensif dalam melakukan pemangkasan pohon. Sebab, kondisi hujan sangat rentan menyebabkan tumbangnya pohon, terkhusus terhadap dahan-dahan pohon yang sudah rapuh.

“Bukan berarti kita tidak ada melakukan pemangkasan pohon saat memasuki musim kemarau, tidak juga, kita tetap pantau mana dahan pohon yang sudah rapuh dan harus di pangkas, sebab tetap saja bisa tumbang sekalipun tidak hujan. Tapi kemungkinannya cukup kecil, makanya tidak intensif ke situ,” ujarnya.

Sedangkan saat memasuki musim kemarau, kata Husni, pihaknya lebih fokus dalam melakukan perawatan pohon dengan melakukan penyiraman. Sebab, musim pancaroba hingga musim kemarau nanti, curah hujan diyakini akan jauh menurun bila dibandingkan dengan musim hujan pada bulan September hingga Desember yang lalu.

“Kalau saat musim hujan yang lalu kita tidak fokus dengan penyiraman. Tapi kalau sekarang, kita fokus melakukanya, setidaknya dua kali dalam sehari, pagi dan sore hari , dilakukan oleh petugas kita dengan mobil siram,” katanya.

Dikatakan Husni, hal itu dilakukan agar pohon-pohon tidak layu saat memasuki musim kemarau. Hal itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pengendalian udara kotor atau debu saat musim kemarau tiba.

Selain itu, lanjut Husni, saat ini pihaknya juga sedang terus berfokus terhadap pergantian jenis tanaman yang ada di badan jalan Kota Medan dengan jenis tanaman yang lebih layak.

“Kita di badan jalan kebanyakan jenis pohonnya itu pohon angsana, itu menang bagus karena cepat rindang. Tetapi saat memasuki musim hujan, angsana rapuh dan mudah tumbang. Dari sekarang kita secara bertahap telah mengganti jenis pohon angsana dengan berbagai jenis pohon yang batang dan dahannya lebih kokoh agar tidak rentan saat nanti musim hujan kembali tiba,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pembangunan Jalan Tol Dalam Kota yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) masih belum jelas. Pasalnya, hingga kini masih belum ada kepastian kapan jalan Tol yang rencananya akan dibangun mengikuti alur sungai Deli itu akan dibangun.

Pengamat Tata Kota, Rafriandi Nasution mengatakan, Gubernur Sumut selaku inisiator pembangunan jalan tol dalam kota harusnya mengetahui betul sudah sampai dimana proses berjalannya wacana pembangunan jalan tol dalam kota itu.

“Kalau berbeda statement begini kan kesannya seperti gak serius, Kadis terkait pun seharusnya terus meng-update setiap informasi terbaru tentang progres pembangunan jalan tol dalam kota tersebut,” ucap Rafrandi Nasution kepada Sumut Pos, Jumat (17/1).

Selain itu, kata Rafriandi, Gubsu diminta agar tidak terus melempar wacana tentang progres pembangunan jalan tol dalam kota yang rencananya dapat dilintasi oleh sepeda motor tersebut. Sebab hingga saat ini masih dalam proses studi kelayakan atau feasibility study (FS), dan belum ada jawaban resmi dari kementerian PUPR.

“Kita kan sama-sama tahu kalau uji kelayakan ini nantinya akan ditentukan oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini kementerian PUPR. Setelah itu selesai barusan dapat dilakukan Groundbreaking, walaupun sebenarnya jadwalnya itu sudah lewat dari rencana awal,” ujarnya.

Menurut Rafriandi, pemerintah juga harus bisa memberikan kepastian hukum akan dibangunnya Jalan Tol dalam kota tersebut. Termasuk apabila pembiayaan seluruhnya ditanggung oleh investor dan konsorsium.

“Kalau FS memang segera selesai dari kementerian PUPR di bulan Februari, iti artinya memang sudah bisa segera dilaksanakan Groundbreaking secepatnya agar bisa segera dibangun. Tapi, kepastian hukumnya juga harus ada kalau memang pihak investor yang akan membangunnya,” ujarnya.

Selain bekerjasama dengan Investor dan pemerintah pusat, lanjut dia, Pemprovsu juga diminta untuk fokus dalam menjalin komunikasi dengan Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang, sebab proyek jalan tol dalam kota itu ada pada kedua pemerintahan tersebut.

“Terkhusus Pemko Medan, seharusnya Pemko juga tidak tinggal diam atau sekadar menunggu kabar dan kepastian dari Pemprovsu dan pemerintah pusat. Sikap pro aktif Pemko Medan nantinya sangat mendukung kelancaran proses pembangunan jalan tol dalam kota ini, sebab ini akan banyak bersinggungan secara langsung kepada masyarakat yang nantinya akan terkena dampak pembangunan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, jalan tol dalam kota nantinya dibangun mengikuti pinggir dan anak Sungai Deli. Tol itu panjangnya mencapai 30,97 km dan murni merupakan investasi swasta dengan total nilai investasi sekitar Rp 7 Triliun. Tol dalam kota akan dibangun dan terdiri dari 3 seksi. Seksi I Helvetia – Titi Kuning sepanjang 14,28 km, Seksi II Titi Kuning – Pulo Brayan sepanjang 12,84 km dan Seksi III Titi Kuning – Amplas sepanjang 4,25 km. (map/prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) memetakan, Sumut berada pada peringkat ke 5 kasus difteri terbanyak di Indonesia.

Sebab sebelumnya, ditemukannya kasus difteri yang cukup banyak periode September sampai Desember 2019 membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara (Sumut) menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) di Sumut.

“Bapak Gubernur Sumatera Utara sangat menaruh perhatian terhadap peningkatan kasus difteri di Sumut. Dimulai dengan kasus pada mahasiswa Malaysia dengan diagnosa suspek difteri September lalu. Dan kami, Rumah Sakit Adam Malik sudah membentuk tim dengan dokter-dokter kami yang handal dibidang ini,” ungkap Direktur Utama (Dirut) RSUP H Adam Malik, dr Bambang Prabowo MKes di dampingi Direktur Medik dan Keperawatan, dr Zainal Safri SpPD (K) SpJP (K) pada pertemuan dengan perwakilan dari Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Administrasi rumah sakit tersebut, Kamis (17/1).

Kasus difteri pada pasien mahasiswi USU asal Malaysia yang meninggal setelah 2 hari dirawat di RSUP H Adam Malik menjadi masalah besar ketika dihadapkan dengan pihak lain, yaitu negara Malaysia. Karenanya, pelayanan kesehatan di Indonesia kemudian dinilai kurang. Berdasar pada hal ini, Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI hadir untuk memberikan Bimbingan Terpadu mengenai penanganan penyakit difteri.

“Kasus difteri ini terjadi karena dulu masih belum ada vaksinnya, sehingga penyakit itu diteruskan sampai saat ini. Sementara saat ini, penyakit difteri sudah ada vaksinnya. Vaksin ini tidak boleh diabaikan. Kita punya vaksin yang cukup. Dan seharusnya, banyak penyakit lain belum ada vaksinnya yang menjadi PR kita,” ucap Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, drg Vensya Sitohang MEpid Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI.

Vensya menegaskan, untuk menurunkan angka kejadian difteri dibutuhkan peran surveilans, yaitu memberikan edukasi dalam pengawasan diri bagi pasien, keluarga dan juga orang-orang yang kontak erat dengan pasien. Beliau juga mengingatkan agar setiap kasus yang ditemukan di follow-up oleh Dinas Kesehatan.

“Setiap orang yang kontak erat dengan pasien wajib diberikan obat. Namun ada beberapa kasus seperti teman sekolah, keluarga, dan sebagainya diberikan obat, ada yang menolak. Alasan karena mual, akibatnya penyakit ini terus berkembang. Namun untuk Sumatera Utara kami sangat mengapresiasi kinerja Tim KLB Difteri Rumah Sakit Adam Malik,” paparnya.

Klinis dan tata laksana suspek difteri serta standar laboratorium pemeriksaan difteri adalah materi yang dibahas dalam pertemuan ini, yang dipaparkan oleh pemateri ahli di bidang ini, yaitu Ketua Komite Ahli Difteri Nasional, Prof Dr dr Prof Ismoedijanto SpA (K) dan Anggota Komli Ahli Mikrobiologi BBLK Surabaya, dr Eveline. Kegiatan diisi juga dengan diskusi permasalahan dan solusi.

Puluhan orang mengikuti kegiatan ini yang terdiri dari Dinkes Sumut, Dinkes Kota Medan, Kepala Bidang P2P, Kantor Kesehatan Pelabuhan Medan, Balai Tehnik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kota Medan serta Kepala SMF. Melalui pertemuan ini diharapkan kasus difteri dapat berkurang, dengan didukung adanya anggaran, sarana dan prasarana dari pemerintah. Setiap pihak tekait dapat bekerjasama dan ambil andil sesuai dengan bidangnya. (ris/ila)