TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Seluruh instansi diminta untuk terus meningkatkatkan kerja sama dan solidaritas. Baik itu Polri, TNI dan ASN.

Hal itu disampaikan Dandim 0204 DS, Letkol Syamsul Arifin saat memimpin apel gabungan di Lapangan Merdeka, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Jumat (17/1).

“Tingkatkan terus soliditas sesama aparatur pemrintah sesuai bidang tugasnya masing masing, dan terus bangun kebersamaan dalam melaksanakan semua program pembangunan,” bilang Syamsul Arifin.

Dandim 0204 DS mengatakan, upacara gabungan yang dilaksanakan setiap tanggal 17 merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan soliditas antara institusi pemerintah.

“Dengan soliditas dan semangat yang tinggi bersama-sama dengan masyarakat, mari kita sukseskan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan dan sekaligus menghadapi tantangan yang semakin kompleks,” pinta Syamsul Arifin.

Dengan mengambil contoh, ibu kota yang dilanda banjir dan cuaca ekstrim, disikapi dengan apel siaga bencana. Menurutnya, Pemko Tebingtinggi sudah menggelar apel siaga bencana dan kesiapsiagaan, segenap kekuatan yang dimiliki termasuk sarana prasarananya harus tetap disiagakan terus. “Jaga kekompakan, saling mengisi untuk lebih baik NKRI ke depan,” paparnya. (ian/han)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Polres Dairi berbagi bersama sejumlah abang becak yang ada di kota Sidikalang, Jumat (17/1).

Kasubbag Humas Polres Dairi, Ipda Donny Saleh mengatakan, berbagi bersama abang becak tersebut dalam kegiatan Jumat Barokah. “Dengan tujuan, para abang becak merasa diperhatikan sehingga bisa memotivasi mereka agar semakin rajin menjalani profesinya untuk memperbaiki ekonomi mereka,”kata Ipda Dony.

Selain makan bersama, Polres Dairi juga menyampaikan pesan kamtibmas, salah satunya agar bisa menjaga kekondusifan di lingkungan masing-masing, dan diharapkan para abang becak menjadi contoh tertib berlalu lintas di jalan raya. “Mereka senang dan terharu atas kepedulian Polres Dairi,”tuturnya. (rud/han)

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Perayaan Natal keluarga besar Kodim 0213 Nias Tahun 2019, belangsung meriah, di Gedung Letkol (Purn) Aswar, Jalan Gomo, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli, Selasa (14/1).

Perayaan Natal kali ini berthemakan “Dengan sukacita Natal kita perkokoh semangat Prajurit Sapta Marga dan PNS, TNI-AD untuk tetap tegaknya Kesatuan dan Persatuan”. Sedangkan Sub Thema : diambil dari Nas Alkitab (Yohanes 15:14-15) Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu.

Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu, apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku.

Dandim 0213 Nias, Letkol Inf TP Lobuan Simbolon dalam arahannya, mengajak hadirin mengucapkan syukur atas kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. “Pada saat ini, kembali kita mengucapk syukur kepada Tuhan atas perayaan Natal Kelahiran Tuhan Kita Yesus Kristus, Juru Selamat Manusia,”ujar Simbolon.

Dandim mengatakan, bahwa sesuai dengan Sub Tema “Kamu adalah Sahatku”, maka dengan itu, personil TNI khususnya Kodim 0213 Nias, wajib membantu masyarakat yang sedang kesulitan. “Tugas pokok kita membantu kesulitan rakyat, dan membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan,”katanya.

Lebih lanjut dikatakan Dandim, makna dari Sub Tema perayaan Natal Kodim 0213 Nias, Tahun 2019, bahwa berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, jadilah pelayan. “Untuk itu pelaksanaan Natal ini janganlah menjadi pendengar saja tetapi jadilah menjadi pelayan, bukan untuk dilayani tetapi melayani,”katanya.

“Jadilah prajurit jujur, dan berani menjadi prajurit yang dicintai oleh rakyat, karena kita semua mencintai rakyat,”tambahnya.

Wali Kota Gunungsitoli diwakili Asisten III, Folata Mendofa dalam pesan Natalnya, juga mengajak mengucapkan syukur. “kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas pelaksanaàn Natal Kodim 0213 Nias, yang bersuka cita dalam menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus,”ujarnya.

Folata menyampaikan pemerintah Kota Gunungsitoli menyambut baik dan mengapresiasi atas pelaksanaan Natal keluarga besar Kodim 0213 Nias. (adl/han)

Saksi: Insentif Kami Dipotong 15 Persen

Kasus pungli Kepala BPKD Siantar Adiaksa Dian Sasman dan Bendahara Erni Zendrato, kembali disidangkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi di ruang Cakra 4 Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (17/1).

Pengakuan Kasubag Tata Program BPKD Pematang Siantar, Olo dan dua PHL, yakni PHL Bidang Pendapatan Dua BPKD Pematang Siantar, Windri dan PHL Bidang Perbendaharan BPKD Pematang Siantar, Tri Utami Sinaga, yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) mengatakan, insentif yang mereka terima per tiga bulannya dan uang lembur setiap bulan, mendapat potongan.

“Kami mendapatkan dana Insentif pertiga bulan, sedangkan uang lembur yang dihitung setiap bulannya,” ucap Olo.

Dikatakan Olo, ketika uang insentif ditransfer ke rekeningnya. Ia mendapat telepon dari Erni, yang meminta agar mengeluarkan 15 persen dari insentif yang diterima, dengan dalih ada pengeluaran yang harus dibayarkan sesuai arahan Kepala BPKD, Adiyaksa Purba.

Keterangan kesaksian ini juga dikuatkan Windri dan Tri Utami, yang juga dipotong dengan angka yang sama sebesar Rp15 persen. Namun untuk Windri, ia tidak langsung menyerahkan kepada Erni, akan tetapi melalui Lidia PNS di Bidang Pendapatan Dua BPKD Pematang Siantar.

“Kalau saya, langsung diberikan kepada Kak Lidia. Karena yang lain memberikan saya pun juga melakukan hal yang sama,” ucapnya, meski itu merasa berat baginya.

Bahkan, ia pernah dimintakan tolong untuk mengambil uang kepada rekanan bernama Tahan Sitorus, karena SP2D telah cair atas suruhan Erni.

Meski diakui Erni bukan atasannya langsung, melainkan M Danil Lubis selaku Kabid Pendapatan Dua.

Mendengar itu, tim penasehat hukum kedua terdakwa, menanyakan kenapa Windri mau melaksanakan permintaan tersebut. Windri menyatakan, sebelum ia telah meminta izin kepada atasannya.

“Uang yang saya terima dari Tahan Sitorus langsung diserahkan kepada Erni (Zendrato),” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Tri Utami sebagai Bidang Perbendaharaan juga menuturkan, bahwa ia harus mengeluarkan uang insetif. Namun ia hanya sekali saja mengeluarkan uang insetif karena saat triwulan kedua Insentif tidak dibayarkan karena keluar kota.

Sama halnya dengan Windri, ia pun pernah menagih karena SP2D telah cair kepada beberapa rekanan di antaranya, CV Tulus Maju, waktu memberikan uang Rp1,7 juta dan uang itu diserahkan kepada Erni.

Dari keterangan ketiga saksi yang diperiksa secara terpisah, mengatakan bahwa yang dilakukan Erni adalah arahan dari kepala badan.

Namun ketiganya, mengaku setelah OTT, uang insetif dan uang lembur mereka tidak dikenakan potongan termasuk tidak pernah lagi mengutip uang ke rekanan meski SP2D telah cair.

Usai mendengarkan keterangan ketiganya, majelis hakim yang diketuai Jarihat Simarmata menunda sidang hingga pekan depan.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendrik Sipahutar, disebutkan pada tahun anggaran (TA) 2019 APBD kota Pematangsiantar, menganggarkan dana kepada kantor BPKD kota Siantar, berupa alat tulis kantor (ATK), makan minum kegiatan dan belanja modal.

Sekira bulan Februari 2019, telah bekerjasama dengan bendahara pengeluaran yaitu Erni Zendrata mengadakan rapat dengan mengumpulkan para kepala Bidang (Kabid). Dimana para Kabid yang ada pada kantor BPKD, yang dalam pengelolaan keuangan berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Dalam pertemuan tersebut, terdakwa memerintahkan kepada seluruh Kabid, apabila dana-dana berupa alat tulis kantor, makan minum kegiatan dan belanja modal Modal termasuk dana insentif dan uang lembur yang telah cair agar dipotong 15 persen dari anggaran dan disetor kepada terdakwa melalui bendahara Erni Zendrato.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e, f UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana. (man/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) tetap menginginkan digelarnya Festival Danau Toba (FDT), karena sangat membantu perekonomian masyarakat di 7 kabupaten yang ada di sekeliling Danau Toba.

Demokrat juga menyatakan, nama FDT harus tetap dipertahankan karena sudah menjadi ikon. Hal tersebut dikemukakan Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Drs Herri Zulkarnain Hutajulu,SH,MSi kepada wartawan di Medan, Kamis (16/1), terkait statemen Gubsu yang akan meniadakan Festival Danau Toba (FDT) karena kunjungan wisata di FDT Tahun 2019 tidak mencapai 1 juta wisatawan.

Dikatakan Herri, FDT harus tetap dilaksanakan, hanya saja tehnis pelaksanaannya yang harus di manejemen/dikelola dengan lebih baik lagi,sehingga wisatawan berminat datang ke Danau Toba. Artinya, konsep dan kemasan acara harus diperbaiki agar lebih menarik. ‘’Jadi jika FDT 2019 kurang pengunjung, yang salah bukan FDT-nya, tapi panitia dan manajemennya. Manusia yang diberikan mandat untuk membuat acaranya”, katanya didampingi Ketua Perempuan Demokrat Republik Indonesia( PDRI) Sumut Nurhasanah,S.Sos dan pengurus DPD Partai Demokrat lainnya, Jesayas Tarigan, Maju Manalu, Herman Nduru, Rasmina Sitepu dan lainnya.

Ditambahkannya, Danau Toba merupakan Ikon bagi Sumut, sebab menjadi danau terbesar ketiga di dunia, dan sudah diketahui keindahan Danau Toba oleh masyarakat dunia seperti halnya Bali, Candi Borobudur dan lainnya yang ada di Idonesia.

Demikian juga sarana prasarana Danau Toba sudah difasilitasi/ disiapkan pemerintah seperti jalan, bandara dan lainnya. Tinggal bagaimana pemerintah propinsi menata dan “menjual” Danau Toba ke mancanegara.

Herri mencontohkan, bagaimana pemerintah Thailand mensubsudi paket wisata ke negara ini. Sehingga pengelola wisata Thailand bisa memberikan paket murah kepada pengunjung. Ini salah satu upaya meningkatkan kunjungan wisata ke Thailand. Dengan banyaknya wisatawan yang datang, akan berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakatnya. “Wisatawan yang banyak itu tentunya akan berbelanja sehingga terjadi perputaran ekonomi dan pedapatan masyarakatnya meningkat”, kata Heri.

Hal seperti ini, ujarnya, bisa jadi pertimbangan pemerintah provinsi Sumatera Utara.

Demokrat, juga, sambung Heri berharap agar masyarakat dan instansi terkait lainnya dapat membantu Gubsu, bagaimana agar wisatawan senang datang ke Danau Toba umunya ke Sumut. “Harus dicari solusi bagaimana agar wisatawan datang ke Sumut termasuk ke Danau Toba, sehingga PAD di daerah keliling Danau Toba bertambah,’’ujarnya. (sih)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan meminta kepada para pejabat eselon III, IV dan Camat yang baru dilantik untuk meningkatkan pendapatan sesuai dengan potensi yang ada.

“Karena objek pajak berada di kecamatan dan di kelurahan, maka saya harap Camat, Lurah dan Kades harus punya kontribusi yang besar untuk mencapai pendapatan daerah, mulai inventarisasi dan validasi bahkan sampai penagihan,”ujar Ashari saat diwawancarai usai pelantikan pejabat Eselon III dan IV di Aula Cendana Kantor Bupati, Lubukpakam, Jumat (17/1).

Ashari berharap kinerja mereka berkordinasi dengan Bapenda Deliserdang. Tujuannya, agar apa yang hendak didapatkan berupa pendapatan sesuai dengan potensi Deliserdang yang sesungguhnya. Hal itu diperlukan melalui kerja sama para Camat, Lurah dan Kades dengan para OPD. Camat terbaik se-Sumut yaitu Marianto Irawadi yang ikut dilantik menjadi Camat Tanjungmorawa, dinilai telah berhasil di Kecamatan Bangunpurba.

Adapun yang dilantik yaitu Sandra Dewi Situmorang berasal dari Camat Kutalimbaru menjadi Camat Pancurbatu, Camat Kutalimbaru dijabat M Faisal Nasution yang berasal dari Sekcam Delitua, Sekcam Delitua dijabat Sandi Sihombing yang berasal dari Lurah Delitua Timur, dan Lurah Delitua Timur dijabat M Fadly Fadillah berasal dari seluruh Delitua Barat.

Kemudian, memberhentikan Edy Yusuf sebagai Camat Tanjungmorawa. Camat Tanjungmorawa dijabat Marianto Irawadi yang sebelumnya menjabat Camat Bangunpurba, Camat Bangunpurba dijabat Raden Mewah R yang sebelumnya Sekcam STM Hilir. Sedangkan Sekcam STM Hilir dijabat M Aziziyah R yang sebelumnya Lurah Lubukpakam III. Kemudian, Lurah Lubukpakam III dijabat Boby Arianto yang sebelumnya Kasi Kebersihan Kecamatan Percut Seituan, dan mengangkat Nasib Solichin sebagai Sekcam Percut Seituan.

Eko Sapriadi menjabat Kabag Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat pada Setdakab Deliserdang, Kabag Umum dijabat M Abduh Rizali Siregar dan memberhentikan Feri Herlina sebagai Lurah Galang Kota dan mengangkatnya Kasi Kebersihan di Kecamatan Galang. (btr/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Sidang pertama paripurna DPRD Sergai tahun 2020, beragendakan 3 pembahasan. Pertama, mengesahkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Kedua, pengesahan Rencana Kerja DPRD Sergai tahun 2020-2021, dan terakhir penetapan Panitia Khusus Tentang 3 peraturan DPRD Sergai tahun 2020.

Dalam sidang paripurna itu turut dihadiri Bupati Sergai Ir H Soekirman, ketua DPRD Sergai dr. M. Riski Ramadhan, SH, SE, wakil ketua Siswanto, Merlin Barus, Samsul Bahri, anggota DPRD Sergai, Asisten Pemkab Sergai, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Pejabat administrator, yang digelar digedung DPRD Sergai Jl Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah,

Pada sidang paripurna DPRD tersebut, Bupati Sergai Ir H Soekirman mengusulkan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Kepada DPRD Sergai, ada 1 Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD Sergai dan telah dilakukan pembahasannya dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada tanggal 8-10 Januari 2020.

Adapun ke-11 ranperda yang diusulkan Pemkab Sergai, adalah ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA. 2019, P-APBD TA 2020, ranperda tentang APBD TA 2021, retribusi pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan pertama sistem kesehatan daerah.

Selanjutnya, Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, pembentukan produk hukum daerah, Pajak Daerah, Irigasi, Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Sergai serta Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang Merupakan Inisiatif DPRD.

Bupati Soekirman memberikan apresiasi seluruh kegiatan termasuk rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Perda, yang telah banyak memberikan waktu dan masukan-masukan sehingga Prompemperda Kabupaten Sergai tahun 2020 dapat disahkan.

Bupati Soekirman juga memberi dukungan dan harapan atas pengesahan rencana kerja DPRD Kabupaten Sergai tahun 2020-2021. “Kiranya rencana kerja yang disahkan dapat bersinergi dan sejalan dengan rencana kerja Pemkab Sergai, untuk dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sergai yang unggul, inovatif dan berkelanjutan,” tuturnya. (sur/han)