Polmed Dorong Pengembangan Usaha Konveksi Batik di Medan

9 December 2019 16:38 PM

Politeknik Negeri Medan (Polmed) mendorong pengembangan usaha ekonomi mikro khususnya konveksi batik di Medan untuk meningkatkan bisnisnya. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan fungsi tridharma perguruan tinggi.

Abdul Rahman SE Ak MSi CA selaku ketua tim pengabdian mengatakan, usaha konveksi batik yang didorong peningkatan bisnisnya adalah milik Hari, yang terletak di Jalan Bromo Ujung, Kecmatan Medan Denai. Bisnis tersebut telah berjalan selama 2 tahun dengan jumlah permintaan batik berupa pakaian jadi. Jumlah permintaan yang besar belum semua bisa dipenuhi karena keterbatasan modal dan juga peralatan produksi serta sumber daya manusia (SDM) yang hanya 4 tenang kerja.

“Itulah yang menjadi ketertarikan tim pengabdian untuk mendorong pengembangan bisnisnya, karena memiliki potensi bisnis yang prospektif.,” ungkap Abdul Rahman didampingi anggota tim pengabdian, Riswanto SE MM dan Cahyoginarti SE MSi, Minggu (8/12).

Dijelaskan Abdul, dalam seminggu usaha konveksi batik tersebut menerima permintaan lebih dari 500 potong. Lantaran adanya keterbatasan, maka hanya mampu dipenuhi 500 potong. “Biaya produksi yang dikeluarkan dalam 1 minggu adalah Rp 23,32 juta untuk 500 potong. Setiap potongnya dihargai Rp 75 ribu, sehingga bila dikalikan maka omset satu minggu mencapai Rp 37,5 juta,” terangnya.

Abdul melanjutkan, jika dihitung dari omset yang didapat lalu dikurangi dengan modal yang dikeluarkan, maka bisa meraup keuntungan Rp 14,18 juta. Hal ini berarti keuntungan yang diperoleh adalah sekitar 60,8 persen. “Dari sini terlihat bahwa usaha ini sangat prospektif apabila dibina dan dikembangkan dapat menyerap tenaga kerja lebih untuk memenuhi permintaan konsumen, mula dari sekolah, perkantoran maupun perorangan. Tentunya, dapat meningkatkan pendapatan keluarga,” papar Abdul.

Untuk itu, kata Abdul, sebagai upaya pengembangan bisnis ekonomi mikro tersebut maka diberikan peralatan produksi berupa mesin jahit dan mesin obras. Hal ini untuk dapat meningkatkan kuantitas produksi kemeja batik yang dihasilkan. Selain itu, diberikan pelatihan pembukuan sederhana untuk menghitung tingkat keuntungan usaha berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Kemudian, diberikan juga pelatihan pemasaran produk agar permintaan konsumen terhadap batik semakin meningkat.

Sementara, Riswanto, anggota tim menambahkan, tim pengabdian akan melakukan pemantauan untuk mengevaluasi sejauh mana tindak lanjutnya. Tak hanya itu, akan terus memberi motivasi dan berbagi informasi, terus bersemangat menjalankan usahanya.

“Kami akan terus melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap permasalahan yang dihadapi. Direncanakan akan meneruskannya terhadap kelompok usaha bersama yang ada di sekitar Medan Denai. Alasannya, karena banyak menemukan pelaku usaha mikro yang masih sangat membutuhkan bantuan,” imbuhnya. (ris/ram)

Januari, Badan Adhok Binjai Dibentuk

9 December 2019 14:50 PM

Adhok-Dibentuk-Pertengahan-Januari-2020 — ACARA: Komisioner KPU Binjai saat menghadiri acara, kemarin.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai sudah mulai menyusun sejumlah tahapan. Satu di antaranya membentuk Adhok seperti Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Koordinator Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM KPU Binjai, Robby Effendi menjelaskan, pembentukan Badan Adhok tersebut dilakukan pada 15 Januari 2019. Penyelenggara pemilu di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) juga memegang peranan penting dalam menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas.

“Karenanya kita ikuti saja petunjuk dan peraturan yang ada secara transparan, obyektif dan akuntabel,” sebut dia.

Merujuk PKPU 16 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan tahun 2020, pembentukan PPK itu dimulai 15 Januari 2020 dengan masa kerja dimulai sejak 1 Februari sedangkan pembentukan PPS dimulai 15 Februari dengan masa kerja dimulai 23 Maret 2020. “Untuk persyaratan dan dokumen pendaftaran yang diperlukan untuk menjadi anggota PPK dan PPS ini akan kami sosialisasikan lebih lanjut lagi dalam waktu dekat,” seru Robby.

Sementara, KPU Binjai mengimbau kepada masyarakat yang ikut dalam pencalonan pemilihan wali kota dan wakil wali kota dari jalur perseorangan untuk memanfaatkan help desk yang telah disediakan. “Kami imbau manfaatkan help desk di kantor KPU Binjai agar diberikan informasi dan tata cara mempersiapkan syarat-syarat dukungan calon,” ujar Koordinator Divisi Teknis KPU Binjai, Risno Fiardi kepada wartawan, Minggu (8/12).

“Hingga kini, belum ada bakal calon perseorangan yang mendatangi help desk KPU Binjai,” sambung Risno.

Kepada masyarakat yang ikut Pilkada melalui jalur perseorangan, dia menyerukan untuk segera menyampaikan tim penghubung ke KPU Binjai. “Agar disampaikan ke tim penghubungnya karena akan kita latih terkait dengan penggunaan silon,” sebutnya.

Help desk untuk jalur perseorangan dibuka KPU Binjai sejak 3 Desember 2019 hingga 19 Februari 2020.

Dia menambahkan, KPU Binjai juga telah mengumumkan syarat calon perseorangan baik melalui media sosial dan website KPU Binjai. “Di mana di dalam pengumuman itu, kami menunggu kedatangan calon perseorangan untuk mendaftarkan tim penghubungnya. Harapannya agar diberikan User dan pasword aplikasi Silon untuk mengimput data dukungan paslon perseorangan,” kata dia.(ted/azw)

Perkuat Pengawasan Pilkada Medan 2020, FISIP UMSU Siap Bantu Bawaslu

9 December 2019 14:47 PM

FISIP-UMSU-Siap-Bantu-Bawaslu-Medan — DIABADIKAN: Dekan FISIP UMSU Dr. Arifin Saleh SSos MSP dan Ketua Bawaslu Medan Payung Harahap SE MM bersama unsur jajaran dibadikan usai penandatanganan MoU di kantor Bawaslu Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan bersepakat melakukan kerja sama yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU).

MoU dilakukan bertujuan untuk memperkuat pengawasan Pilkada Medan 2020. Kemudian, Penandatanganan kerja sama itu dilakukan langsung oleh Dekan FISIP Dr Arifin Saleh SSos MSP dan Ketua Bawaslu Medan Payung Harahap SE, MM di kantor Bawaslu Medan Jalan Sei Bahorok, Medan, kemarin.

“Penguatan pengawasan Pilkada Medan 2020 adalah salah satu kegiatan dari MoU ini. Bentuk kegiatan lainnya menyangkut tentang tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan tugas pengawasan pemilihan umum,” sebut Arifin dalam kata sambutannya.

Arifin menjelaskan MoU sebagai wujud membantu penguatan pengawasan tersebut, dengan akan menerjunkan mahasiswa FISIP UMSU langsung dan dilibatkan dalam beberapa tahapan pilkada, khususnya saat pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), 23 September 2020, mendatang.

“Kita siap melibatkan mahasiswa dan polanya sudah ada, tinggal menyepakati dan membicarakan hal teknis dengan Bawaslu Medan. Ini semua demi lancar dan berkualitasnya Pilkada Medan 2020,” tutur Arifin.

Tanda tangan MoU tersebut langsung disaksikan unsur dari kedua pihak. Dari FISIP hadir WD 3 Abrar Adhani, SSos MIKom, Ketua Prodi Kessos Mujahiddin MSP, Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Publik Ananda Mahardika MSP.

Kemudian, dosen Ilmu Komunikasi Faisal Hamzah Lubis MIKom, Fadhil Fahlevi MIKom, dan Sigit Hardiyanto, MIKom. Dari Bawaslu Medan disaksikan tiga komisioner lainnya, M Taufiq Munthe, Raden Admiral, dan J Turnip, serta Kepala Sekretariat Ayu Harianti.

Menurut Arifin, MoU FISIP UMSU dengan Bawaslu Medan ini sekaligus untuk menindaklanjuti MoU antara Bawaslu RI dengan Forum Dekan FISIP Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

“Kita memilih Bawaslu Medan karena mahasiswa FISIP mayoritas penduduk asli Kota Medan dan terdaftar sebagai pemilih. Diharapkan kegiatan dari MoU ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa, fakultas, dan Bawaslu Medan,” ungkap Arifin.

Sementara Ketua Bawaslu Medan Payung Harahap menyambut positif penandatanganan MoU. Ia menjelaskan untuk pengawasan di Pilkada Medan 2020, juga diharapkan ada kontribusi dari masyakarat seperti dilakukan FISIP UMSU ini.

“Satu kebanggaan bagi kami bisa kerja sama dengan FISIP UMSU. Sesuai prosedurnya, kami sudah koordinasi dan konsultasi ke Bawaslu Sumut dan Bawaslu Sumut sudah memberi arahan dan mendukung MoU ini,” jelasnya.

Menurut Payung, kegiatan seperti memang bagian dari pertanggungjawaban terhadap publik sebagai bukti keterbukaan untuk bekerja sama dengan lembaga lain, khususnya perguruan tinggi. “Mudah-mudahan bentuk kerja sama sesuai yang ada di MoU bisa dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.(gus/azw)

Jelang Pilkada Medan, Komunitas Melayu Minta Rolel Harahap Maju

9 December 2019 14:45 PM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rolel Harahap memiliki hubungan yang tak dapat terpisahkan dari komunitas Melayu khususnya Kota Medan. Sebagai seorang yang berpengalaman di pemerintahan, Rolel pun diharapkan bisa maju di Pilkada Medan 2020. Harapan itu tercetus dalam silaturahim Rolel Harahap bersama Keluarga Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota Tanjungbalai.

Silaturahmi digelar Sabtu (7/12) di Sekretariat MABMI Tanjungbalai Jalan Arteri Resto Raja Bahagia.

“Kami doakan salah seorang penasihat kami Tuan Rolel Harahap untuk maju pada Pilkada Kota Medan tahun 2020. Kami juga akan menyampaikan dan berkomunikasi dengan Ketua Umum PB MABMI Dato’ Seri H Syamsul Arifin SE di Medan,” kata Ketua PD MABMI Tanjungbalai Hj Delima Spd MM.

Kata Hj Delima, sosok Rolel Harahap memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan entitas Melayu Tanjungbalai yang juga banyak berdomisili di Kota Medan.

Menurut Hj Delima, majunya Rolel Harahap di Pilkada Medan diharapkan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat Melayu yang banyak tersebar di Kota Medan.

“Tuan Rolel Harahap hidup dan besar dalam balutan budaya melayu. Mulai lahir, khitanan, kawin dan punya anak semuanya pakai adat melayu,” beber Hj Delima.

Bahkan saat menjadi Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Rolel dinilai sangat peduli dengan budaya dan masyarakat Melayu.

“Itulah sebabnya kita daulat Tuan Rolel sebagai penasihat MABMI. Sekarang penasihat kita ini berniat maju di Pilkada Kota Medan, mari kita doakan,” papar Hj Delima.

Mengenakan Teluk Belanga, kehadiran Rolel Harahap disambut Ketua PD MABMI Tanjungbalai didampingi Sekretaris Lian Rangkuti, Wakil Ketua H Ucok Roufdi, Bendahara Dahwiyani SE, dan beberapa pengurus lainnya.

Rolel yang sudah resmi mendaftar sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Medan di DPD Partai Golkar Medan, dinilai punya modal pengalaman memimpin di Tanjungbalai sebagai Kota Pusat Kerajaan Melayu Islam Kesultanan Asahan yang ramai dihuni kaum perantau.

Hal itu mirip dengan Kota Medan sebagai Pusat Kerajaan Melayu Kesultanan Deli yang kini masyarakatnya heterogen kaum perantau.

“Tuan Rolel adalah tokoh yang aktif mempererat hubungan Pemko Tanjungbalai dengan Kesultanan Asahan. Saat menjadi Wakil Wali Kota Tanjungbalai, beliau terus menjalin hubungan dengan Tengku Yose Rizal Perdana Menteri Kesultanan Asahan sebagai perwakilan Sultan Dr Kamal Abraham Abdul Jalil Rahmadsyah,” terang Wakil Ketua MABMI Tanjungbalai H Ucok Roufdi.

Sementara pandangan juga diutarakan Sekretaris MABMI Tanjungbalai, Lian Rangkuti.

“Sama seperti saya keseharian Tuan Rolel Harahap adalah hidup sebagai orang Melayu. Di sini berlaku pantun, bukan kapak sembarang kapak, kapak dipakai pembelah kayu, bukan batak sembarang batak, batak yang hidupnya bak orang melayu,” ungkap Lian Rangkuti.

Sebagai pihak yang memiliki hubungan dekat, MABMI Tanjungbalai mengenal betul sosok dan latarbelakang Rolel Harahap.

“Saya pribadi kenal betul. Tuan Rolel Harahap juga akrab dengan masyarakat perantau dari berbagai etnis, termasuk asal Tabagsel (Tapanuli bagian Selatan). Rolel Harahap aktif di organisasi Ika Tabagsel, bersama pengurus lainnya mempelopori berdirinya Gedung Sopogodang sebagai pusat kegiatan masyarakat Tanjungbalai asal Tabagsel,” ungkap Lian Rangkuti.

Di akhir pertemuan, Rolel menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus PD MABMI Kota Tanjungbalai. (bbs/azw)

Pemburu Harimau Sumatera Terancam 5 Tahun Penjara

9 December 2019 14:39 PM

RIAU, SUMUTPOS.CO – Tim Intel Polhut Pasopati dan Siber Patrol Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Intelijen dan Keamanan Polri pada Sabtu (7/12), pukul 06.00 WIB, membekuk pelaku kejahatan perburuan harimau sumatera atau Panthera Tigris Sumatrae di Provinsi Riau.

Terungkapnya kasus ini merupakan keberhasilan upaya kolaborasi dan sinergi KLHK bersama Polri dan instansi terkait lainnya dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan yang mengancam kelestarian tanaman dan satwa dilindungi di Indonesia bahkan di dunia (global).

“Upaya penegakan hukum memerangi kejahatan ini juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak.Terutama dengan semakin tingginya ancaman dan semakin beragamnya modus kejahatan,” kata Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK Sustyo Iriyono dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta.

Operasi peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi tersebut dilaksanakan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tentang dugaan perburuan di Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Petugas berhasil mengamankan pelaku masing masing berinisial MY; SS dan E (yang merupakan istri MY) dan diperoleh barang bukti berupa empat ekor janin harimau yang disimpan dalam toples plastik di lokasi tersebut.

Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dilakukan pengejaran pelaku lainnya ke jalan Lintas Timur Sumatera dan mengamankan dua orang pelaku lainnya yang berinisial SS dan TS dengan barang bukti satu lembar kulit harimau dewasa di Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan.

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Eduward Hutapea mengapresiasi kerjasama KLHK dan POLRI serta masyarakat yang berhasil mengungkap adanya kejahatan yang mengancam kelestarian Tumbuhan dan Satwa Liar.

Terutama jika dikaitkan dengan konflik manusia dengan Harimau Sumatera yang terjadi beberapa tahun belakangan ini menunjukkan potensi permasalahan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan motif keuntungan pribadi.

Pemerintahan melalui KLHK, kata dia, pasti sangat serius dengan permasalahan ini (konflik hariamau dan manusia) termasuk dalam proses penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KLHK terhadap pelaku diterapkan Pasal 40 Ayat 2 Jo Pasal 21 Ayat 2 Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda Rp100 juta. (jpnn/btr)

Tak Semua ASN Dapat Waktu Kerja Fleksibel

9 December 2019 14:34 PM

ASN-sedang-bekerja — BERKERJA: Para ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang melakukan aktivitas di kantornya. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan penerapan kerja ASN yang fleksibel terhadap waktu dan tempat.

Rencana penerapan kerja aparatur sipil negara (ASN) yang fleksibel terhadap waktu dan tempat terus dipersiapkan. Sebanyak 17 instansi pemerintah akan menjadi pilot project pada Januari–Desember 2020.

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) Rudiarto Sumarwono menjelaskan, konsep besar kebijakan itu ialah flexible working arrangement. Di dalamnya mencakup lokasi dan waktu kerja. ”Ini diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS,” ujarnya saat ditemui dalam diskusi ASN Super di Jakarta,Sabtu (7/12).

Untuk pengaturan waktu, kata dia, tidak serta-merta ditetapkan empat hari. Namun, ada ketentuan minimal jam kerja yang harus dipenuhi ASN. Yakni, 40 jam dalam seminggu. Nah, ketika ketentuan minimal tersebut bisa dicapai sebelum lima hari kerja, tentu itu akan menjadi bonus. ASN bisa mengambil libur. ”Empat hari kerja itu hanya analog. Itu juga kalau flexible arrangement sudah tertata dengan baik. Sasaran kinerja pegawai terpenuhi,” jelasnya.

Efektivitas kebijakan itu akan dilihat pada 17 instansi yang menjadi pilot project. Yakni, 7 instansi pusat dan 10 instansi daerah. Seluruhnya dipandang memenuhi tiga kriteria yang ditetapkan. Yaitu, mewakili keunikan tiap-tiap daerah di Indonesia, ada keinginan perubahan dari pemimpinnya, serta pemimpin instansi berkomitmen untuk menerapkan perubahan yang ada.

Kendati demikian, fleksibilitas waktu dan lokasi kerja tidak bisa diterapkan pada semua lini pekerjaan. Artinya, tidak semua ASN bisa menikmatinya. ”Ini tidak berlaku untuk yang pelayanan publik ya. Nggak mungkin kan orang bikin KTP di rumah,” tuturnya.

Dia yakin, implementasi PP 30/2019 akan berdampak positif bagi output yang ditargetkan. Apalagi, ke depan, evaluasi pejabat ASN, terutama eselon I dan II, tidak hanya dilakukan atasan. Tapi, juga dari rekan dan anak buah. ”Karena yang digunakan sistem 360 degree,” katanya.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut pemerintah masih memiliki tantangan dalam hal penilaian kinerja dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS. Pasalnya, saat ini sistem penilaian para PNS belum sesuai antara yang ada di atas kertas dengan realita di lapangan.

Di balik rencana itu, tidak semua PNS bisa berkerja fleksibel. hanya para PNS yang memiliki kinerja yang lebih baik saja akan mendapatkan hadiah tersebut.

“Rencananya akan ada flexible work arrangement, yaitu yang pertama PNS bisa bekerja dari rumah atau tempat lain, kedua pekerjaan bisa dilakukan pada waktu lain, dan yang ketiga pekerjaannya bisa dilakukan oleh lebih dari satu pegawai.” ungkap Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Rudiarto Sumarwono.

Menurutnya, semua ini memerlukan sasaran kinerja yang terpadu dan tidak semua pekerjaan atau semua jabatan dapat dilakukan secara fleksibel. Seperti halnya pekerjaan pelayanan publik yang tetap harus dikerjakan secara langsung.

“Pengalaman dari negara maju seperti Autralia, Inggris dan yang lain-lain. Tidak semua PNS bisa melakukan pekerjaan fleksibel itu, pekerjaan ini hanya dilakukan oleh orang yang high performance, melakukan pekerjaan dengan baik,” ungkapnya. (jpnn/btr)

Sambut Hari Ibu, Plt Ketua TP PKK Kota Medan Jalan Sehat

9 December 2019 13:54 PM

Ajak Kaum Ibu Peduli Lingkungan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Plt Ketua TP PKK Kota Medan, Hj Nurul Khairani Lubis beserta seluruh unsur dan ketua organisasi wanita Sumut mengikuti jalan sehat dalam rangka memperingati Hari Ibu Tingkat Provinsi Sumut, Minggu (8/12).

Bersama rombongam, selanjutnya Plt Ketua TP PKK Kota Medan kembali ke Lapangan Merdeka yang menjadi garis finish jalan sehat. Tiba di Lapangan Merdeka, tanpa rasa lelah dan penuh antusias, Plt Ketua TP PKK Kota Medan bersama seluruh ketua organisasi wanita selanjutnya melakukan Tari Ahoii Nusantara yang dimotori PKK Kota Medan, sekaligus menjadi tarian khas Kota Medan. Kegembiraan juga terpancar dari seluruh warga yang ikut memeriahkan dan meramaikam tarian tersebut.

Di kesempatan ini, TP PKK Kota Medan juga menerima bibit pohon yang diserahkan Ketua TP PKK Provsu, Nawal Lubis Edy Rahmayadi. Hal ini menjadi simbol sekaligus ajakan agar para ibu-ibu khususnya jajaran dan pengurus PKK Kota Medan agar aktif untuk melakukan penanaman pohon dan tumbuhan guna penghijauan lingkungan terutama untuk Kota Medan.

Ketua TP PKK Provsu, Nawal Lubis mengatakan, TP PKK memiliki peran penting sekaligus menjadi contoh bagi lingkungan masing-masing untuk gerakan penghijauan di wilayah masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan sehingga tetap asri demi keberlangsungan hidup yang lebih baik.

“TP PKK menjadi organisasi wanita yang memiliki segudang program yang harus diberdayakan terlebih untuk kepentingan masyarakat salah satunya upaya penghijauan. Untuk itu, TP PKK diharapkan mampu mengimplementasikan dan menjalan setiap program yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk Sumut yang bermartabat,” kata Ny Nawal.

Hal senada juga disampaikan Plt Ketua TP PKK Kota Medan, Hj Nurul Khairani Lubis mengatakan TP PKK Kota Medan siap dan senantiasa untuk melakukan serta menjalankan program-program yang ada termasuk upaya penghijauan lingkungan. Dengan demikian, Kota Medan dapat menjadi kota yang bersih dan asri.

“Insya Allah, pemberian bibit tanaman ini menjadi magnet bagi seluruh jajaran dan pengurus TP PKK untuk melakukan penghijauan di wilayahnya masing-masing serta mampu mengajak masyarakat melakukan hal yang sama.

Kami juga berharap kepedulian dan kesadaran warga untuk beraprtisipasi menjaga lingkungan salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan,” bilang Ny Nurul.

Peringatan Hari Ibu ke-91 Tingkat provinsi Sumut dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju ini berlangsung meriah dan semarak.

Selain senam sajojo, jalan sehat keluarga dan tari Ahoii, seluruh peserta dan warga yang ikut andil dalam kegiatan tersebut juga membawa tumbler (botol air minum isi ulang) masing-masing sebagai bentuk dukungan program Pemko Medan yang gencar mensosialisasikan pengurangan plastik dalam aktifitas sehari-hari. (map/ila)

Ayo, Besok Hadiri Natal Oikumene Kota Medan 2019, Perayaan Dimeriahkan Judika Sihotang

9 December 2019 13:50 PM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Umat Kristiani Kota Medan diajak untuk memeriahkan Perayaan Natal Oikumene Pemko Medan Tahun 2019 di TD Pardede Hall, Selasa (10/12). Kegiatan yang rutin digelar Pemko Medan ini pada tahun ini mengangkat tema Hiduplah Sebagai Sahabat Bagi Semua Orang.

Ajakan tersebut disampaikan Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan Hannalore Simanjuntak selaku Ketua Panitia Natal Oikumene Pemko Medan Tahun 2019. Nantinya acara akan dimulai pukul 16.00 – 16.45 WIB dengan sesi pra ibadah lalu dilanjutkan dengan ibadah serta Khotbah oleh Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Pdt Gomar Gultom.

“Untuk mensukseskan Perayaan Natal Oikumene Pemko Medan Tahun 2019, saya mengajak seluruh umat Kristiani di Kota Medan untuk beramai-ramai hadir dan datang bersama anggota keluarga untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah dan acara. Kita bersuka cita bersama di sana nantinya,” kata Hannalore.

Dikatakan Hannalore, Perayaan Natal Oikumene ini dilakukan Pemko Medan sebagai bentuk cinta kasih kepada umat Kristiani agar dapat merayakan hari besar keagamaan sekaligus menjadi ajang silaturahmi sesama umat Kristiani se-Kota Medan. Dengan begitu, akan tercipta rasa kebersamaan dan kekompakan guna mendukung setiap program yang telah dicanangkan Pemko Medan.

“Kami berharap momentum Perayaan Natal Oikumene ini semakin mempererat hubungan kita semua terutama sesama umat Kristiani. Selain itu juga semakin me-ningkatkan kepatuhan kita kepada Tuhan sehingga kita menjadi makhluk Tuhan yang taat dalam ajaran-ajaran baiknya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” bilangnya.

Sebelum acara puncak di TD Pardede, Hannalore mengungkapkan panitia sebelumnya telah menggelar bakti sosial dengan memberikan bantuan kepada tiga panti asuhan di Kota Medan, Sabtu (30/11). “Semoga bantuan yang kita berikan berguna dan bermanfaat bagi anak-anak panti asuhan. Sebab, kegiatan bakti sosial ini merupakan kegiatan rutin yang kita lakukan jelang perayaan puncak Natal Oikumene,” jelasnya.

Adapun panti asuhan yang menerima bantuan itu yakni Panti Asuhan Sukacita Anak Mahkota Perumahan Griya Asam Kumbang, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan. Lalu Panti Asuhan Yayasan Pembangunan Didikan Islam Indonesia, Jalan Letjen Jamin Ginting serta Panti Asuhan Taman Getsemane Kasih Jalan Kawat Tanjung Mulia Hilir.

Hannalore mengungkapkan, nantinya Perayaan Natal Oikumene semakin semarak karena akan dimeriahkan dengan penampilan artis ternama ibukota, Judika. “Kita hadirkan penyanyi top ibukota untuk menghibur semua yang hadir nanti. Oleh karena itu, ayo hadir, ramaikan dan meriahkan acara yang bertujuan untuk mengagungkan Tuhan tersebut,” ajaknya. (map/ila)

Perjuangkan SDM Berkualitas, Bupati Taput Bantu 230 Mahasiswa Berprestasi

9 December 2019 13:44 PM

SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara Drs Nikson Nababan MSi didampingi Asisten Pembangungan dan Perekonomian Osmar Silalahi bersama Pimpinan PT Bank Sumut Cabang Tarutung Rudy Pardede memberikan bantuan bagi mahasiswa berprestasi di Perguruan Tinggi Negeri, bertempat di Balai Data Kantor Bupati, Tarutung, Jumat, (6/12).

“Saya berharap agar bantuan ini dapat dipergunakan dengan baik untuk mendukung perkualiahan dan menjadi penambah semangat. Saat ini kita masih memprioritaskan pada pembangunan jalan hingga daerah pelosok, selanjutnya apabila sudah memungkinkan kita akan memperbanyak pemberian bantuan ini sehingga semakin banyak dana yang akan disalurkan. Saya berharap agar anak-anak kami ini menjadi teman saya berdiskusi dalam membangun Tapanuli Utara serta turut memberikan pembelajaran di desa masing-masing,” ucap Bupati mengawali arahannya.

Selanjutnya, bupati menjelaskan pentingnya pendirian Universitas Negeri Tapanuli Raya yang akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Tapanuli Raya.

Bupati juga menargetkan pada tahun depan akan memberikan bantuan kepada mahasiswa S2 dan S3 yang berprestasi. “Ada juga putra-putri Tapanuli Utara yang sedang kuliah untuk meraih gelar S2 dan S3, maka pada tahun depan akan dianggarkan untuk para anak-anak kita tersebut. Untuk itu agar OPD yang terkait perlu mempersiapkan aturan dan persyaratan yang jelas serta menyebarluarkan info tersebut dengan cepat. Selamat kepada mahasiswa yang menerima bantuan semoga prestasinya semakin meningkat,” pungkasnya.

Sambutan Pinca PT Bank Sumut menjelaskan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2019 kepada Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebesar Rp300.734.629.

“Sesuai dengan petunjuk Bapak Bupati sehingga sebagian dialokasikan untuk program beasiswa mahasiswa berprestasi,” ujar Pinca Rudy Pardede.

Dalam laporan Kepala Bagian Perekonomian Fajar M Gultom menjelaskan bahwa pemberian Bantuan kepada 230 mahasiswa masing-masing menerima sebesar Rp600.000 dan penyerahan saat ini dilaksanakan secara simbolis.

Dijelaskan juga bahwa para penerima manfaat adalah para mahasiswa berprestasi asal Tapanuli Utara yang sedang mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi Negeri.

“Sebanyak 74 orang penerima bantuan tersebut bersumber dari Bunga Dana Abadi milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang diserahkan secara Tunai dan bantuan sebanyak 156 orang bersumber dari CSR PT. Bank Sumut yang diberikan dalam bentuk Non Tunai,” ucap Kabag Fajar M Gultom

Edward Simanjuntak yang merupakan perwakilan orang tua penerima manfaat, sangat berterima kasih atas perhatian Bupati Tapanuli Utara untuk membantu para orang tua.

“Semoga dengan adanya bantuan ini akan semakin menambah semangat generasi muda untuk belajar dan kelak menjadi anak-anak yang berhasil,” pungkasnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. (mag-12/azw)

Pembangunan di Desa Berua Tak Sesuai Musdes

9 December 2019 13:38 PM

Pemprov-Bantu-10-Betor-Untuk-Pemkab-Samosir — PEMBUKAAN: Warga Desa Berua menyaksilan pembukaan jalan yang menggunakan dana desa tahun anggaran 2019. Warga menilai pembangunannya kurang bermanfaat, karena jalan masih buntu. ADITIA LAIA/SUMUT POS

PEMBUKAAN: Warga Desa Berua menyaksilan pembukaan jalan yang menggunakan dana desa tahun anggaran 2019. Warga menilai pembangunannya kurang bermanfaat, karena jalan masih buntu.
ADITIA LAIA/SUMUT POS — PEMBUKAAN: Warga Desa Berua menyaksilan pembukaan jalan yang menggunakan dana desa tahun anggaran 2019. Warga menilai pembangunannya kurang bermanfaat, karena jalan masih buntu. ADITIA LAIA/SUMUT POS

NIAS UTARA, SUMUTPOS.CO – Warga Desa Berua, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, sangat menyayangkan sikap Danafia Gea, selaku Kades. Pasalnya, pembangunan fisik yang menggunakan dana desa tahun anggaran 2019, tidak sesuai dengan hasil musyarawarah desa (Musdes)

Tidak hanya itu, dana pelatihan PKK sebesar Rp9 juta, serta dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebesar Rp 32 juta belum terlaksana. Padahal, dananya sudah dicairkan dari bank.

Hal itu dikemukakan oleh salah seorang warga desa Berua, Rusli Gea kepada Sumut Pos di kediamannya, Jumat (6/12).

Rusli mengungkapkan, sesuai hasil musawarah desa Berua yang dilaksanakan pada tanggal 21 Augustus 2019 lalu, tentang penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa), telah diputuskan, bahwa pelaksanaan dana desa, Desa Berua tahun anggaran 2019, baik tahap I, II dan III sebesar Rp800 juta lebih, seluruhnya diperuntukan untuk pembukaan badan Jalan dari Dusun I menuju Dusun II, ditambah beberapa item bangunan pendukung.

“Kami masyarakat menilai pak kades bertindak sewenang-wenang. Seharusnya apa yang sudah diputuskan melalui musyawarah desa, dan sesuai berita acara waktu itu, itulah yang dituangkan di dalam R-APBDes,”ungkap Rusli, yang juga Kaur Pemerintahan desa Berua itu.

“Kami tidak habis pikir, apa alasan pak Kades mengalihkan pembangunan ke lokasi lain. Padahal di lokasi itu kami melihat kurang bermanfaat, bahkan jalannya buntu. Kami menduga pengalihan lokasi, sarat dengan kepentingan pak Kades, karena setelah kami telusuri, lokasi yang dibangun itu merupakan lahan milik iparnya,”tambahnya.

Rusli membeberkan persoalan di desa Berua, pernah di fasilitasi Camat Namohalu Esiwa pada Oktober 2019 yang lalu, dihadiri oleh Kades Berua, dan seluruh perangkat desa serta tokoh masyarakat.

Pada pertemuan itu, mengasilkan keputusan antara lain, pelaksanaan DD, Desa Berua tahun 2019, sesuai dengan hasil musawarah desa sebelumnya, yakni : dialokasikan pada pembangunan pembukaan badan Jalan dari Dusun I menuju Dusun II.

Pada rapat itu juga diputuskan, agar dana Bumdes sebesar Rp32 juta yang ada ditangan bendahara desa, dikembalikan ke bank (rekening desa), dan pelatihan kelompok perempuan (PKK) Desa Berua, agar segera dilaksanakan.

“Waktu itu bapak Camat langsung yang pimpin rapat, semua yang hadir saat itu menandatangani berita acara, hanya pak Kades yang tidak tandatangan. Mungkin karena tidak berterima keputusan rapat, dia pulang lebih awal meninggalkan rapat,”bebernya.

Senada dengan itu, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Juliaro Gea mengatakan jika pengalihan anggaran DD di desanya, sudah melanggar ketentuan, sesuai dengan Permendes Nomor 2 tahun 2015, tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.

“Apa yang disampaikan pak Kaur Pemerintahan itu, benar. Semua pembangunan di desa yang anggarannya bersumber dari DD, harusnya berdasarkan hasil musyawarah desa, karena pengambilan keputusan tertinggi di desa adalah musyawarah desa,”ujarnya.

“Lokasi dialihkan kemana kami tidak mengetahui, karena kami selaku BPD dan sebagai fungsi pengawasan, tidak dilibatkan Kades. Bahkan fotokopi berita acara hasil musyawarah dan APBDes, tidak diberikan kepada kami,”tam bahnya.

Menyikapi persoalan ini, ketua BPD bersama timnya, dalam waktu dekat berencana audiensi kepada Bupati Nias Utara. “Persoalan ini pernah difasilitasi pak Camat, namun keputusan saat itu tidak dilaksanakan Kades. Jelas kalau sudah lari dari musyawarah desa, itu adalah sebuah pelanggaran. Jadi dalam waktu dekat kami akan audensi kepada bapak Bupati,”pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Berua, Danafia Gea dihubungi Sumut Pos, Sabtu (7/12) melalui telfon selularnya mengatakan, pelaksanaan DD Desa Berua tahun anggaran 2019, berdasarkan APBDes, Desa Berua 2019.

“Kita berpedoman pada APBDes, musyawarah desa itu hanya rencana, yang menetapkan APBDes itu berdasarkan kesepakatan dengan BPD,”kata Kades.

Terkait APBDes yang belum ditandatangani oleh ketua BPD, menurut Kades hal itu tidak menjadi persoalan, asalkan anggota BPD yang sudah tandatangan memenuhi 50 persen plus 1. “Dari 11 orang anggota BPD, di desa kita yang tanda tangan ada 6 orang, artinya secara teknis sudah memenuhi,”kata Kades.

Menurut Danafia Gea, pengalihan lokasi pembangunan, disebabkan tidak mencukupinya anggaran. Sedangkan tidak adanya musyawarah desa, karena sudah ada kesepakatan antara pihaknya dengan BPD.

“Bukan dirobah, tapi dengan volume pekerjaan itu dananya kurang, sehingga dialihkan ke lokasi lain. Yang penting kan sesuai kesepakatan dengan BPD,”katanya. (adl/han)

Polmed Dorong Pengembangan Usaha Konveksi Batik di Medan

Januari, Badan Adhok Binjai Dibentuk

Perkuat Pengawasan Pilkada Medan 2020, FISIP UMSU Siap Bantu Bawaslu

Jelang Pilkada Medan, Komunitas Melayu Minta Rolel Harahap Maju

Pemburu Harimau Sumatera Terancam 5 Tahun Penjara

Tak Semua ASN Dapat Waktu Kerja Fleksibel

Sambut Hari Ibu, Plt Ketua TP PKK Kota Medan Jalan Sehat

Ajak Kaum Ibu Peduli Lingkungan

Ayo, Besok Hadiri Natal Oikumene Kota Medan 2019, Perayaan Dimeriahkan Judika Sihotang

Perjuangkan SDM Berkualitas, Bupati Taput Bantu 230 Mahasiswa Berprestasi

Pembangunan di Desa Berua Tak Sesuai Musdes

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor

Tifatul Ajak Warga Konsisten Amalkan Nilai-nilai Pancasila

Seluruh Aceh Kembali Terhubung, Telkomsel Rampungkan Pemulihan di 289 Kecamatan