MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) wilayah 1 Medan memperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur sebagian wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Update peringatan dini cuaca di Sumut, Kamis (7/11) pukul 14.40 WIB, masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada pukul 15.20 WIB di Langkat.

Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Kota Medan, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Pematang Siantar, Samosir, Sergai, Tobasa, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara (Labura), Tapanuli Utara (Taput) dan Asahan.

Keadaan tersebut dapat meluas ke daerah Binjai, Dairi, Pakpak Bharat, Humbahas, Tebing Tinggi, Batu Bara, Labuhan Batu Selatan (Labusel), Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga, Tanjung Balai, Tapanuli Selatan (Tapsel) dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 18.20 WIB.

BMKG sebelumnya juga memprediksi cuaca 33 kota besar di Indonesia pada, Kamis (7/11/2019), kemarin. Berdasarkan prakiraan BMKG yang terjadi Kamis kemarin, wilayah Medan akan diguyur hujan seharian. Pada siang hari, akan terjadi hujan ringan dengan suhu 29 derajat celsius dan kelembapan 65 derajat. Pada malam hari, akan terjadi hujan sedang dengan suhu 25 derajat celsius dan kelembapan 85 derajat.

Lalu, saat dini hari, hujan ringan dengan suhu 24 derajat celsius dan kelembapan 95 derajat akan mengguyur wilayah tersebut. Secara rinci, pada Kamis (7/11), di Kota Medan siang hari hujan ringan, malam hari hujan sedang, dini hari hujan ringan dengan suhu udara 23-29 derajat celcius dan kelembapan Udara: 65-95%. (bbs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Farianda Putra Sinik, SE, secara aklamasi kembali terpilih menjadi Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Cabang Sumatera Utara Periode 2020-2024, pada Muscab SPS Sumut Tahun 2019, yang digelar Kamis (7/11) di Garuda Plaza Hotel.

Muscab SPS Cabang Sumut diikuti peserta sebanyak 31 pemilik/pimpinan perusahaan media anggota SPS yang ada di Sumut.

Usai membacakan laporan pertanggungjawaban, pemilik sekaligus Pemimpin Redaksi Harian Medan Pos ini didaulat menjadi calon tunggal Ketua SPS Sumut secara demokratis.

Dari pertimbangan para peserta, mayoritas peserta Muscab mendukung kepemimpinan Farianda Putra Sinik kerena selama dipimpinnya, SPS Sumut berturut-turut mendapat penghargaan menjadi SPS terbaik dari seluruh SPS yang ada di Indonesia. SPS Sumut juga rutin menggelar berbagai kegiatan baik itu workshop, sosialisasi dan sebagainya yang ditujukan untuk peningkatan kualitas penerbitan media anggota SPS Sumut.

Dalam sambutannya, Ketua SPS Cabang Sumut terpilih, Fariandamengucapkan terima kasih atas kepercayaan seluruh anggota SPS yang kembali mempercayakan dirinya memimpin SPS Sumut. ‘’Kepercayaan ini merupakan amanah yang harus dijalankan sebaik baiknya,’’ujarnya.

Farianda menyampaikan, segala program kerja yang sudah dilaksanakan pada kepemimpinan dia sebelumnya, tak terlepas dari kerjasama antar pengurus pada periode sebelumnya. Dan ke depan, Farianda tetap mengharapkan dukungan dario pengurus baru dan juga anggota SPS Sumut lainnya agar bisa membawa SPS Sumut lebih berkarya lagi.

Gubsu Edy Rahmayadi dalam sambutannya mengatakan, sebagai salah satu pilar demokrasi, pers berperan penting dalam keberlangsungan dan tatanan bernegara, antara lain dengan menyajikan informasi yang benar. Apalagi, di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat sering dibingungkan dengan informasi yang simpang siur melalui media sosial. “Pers harus mampu menjadi corong penyampaian informasi yang mengutamakan kebenaran sesuai fakta dengan memperhatikan etika,” kata Gubsu.

Dikatakan Edy, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tidak bisa mewujudkan Sumut bermartabat sendirian. Banyak pembangunan yang akan dilakukan beberapa tahun ke depan, yang membutuhkan dukungan dan peran seluruh lapisan masyarakat, khususnya pers. “Pasti saya tak bisa bekerja sendiri, saya sangat butuh dukungan pers,” kata Edy.

Sementara Ketua Panitia Muscab, Rianto Aghly menyampaikan terima kasih kepada semua peserta yang hadir. Tak lupa Rianto juga menyampaikan terima kasih kepada mitra yang telah mendukung terlaksananya seminar dan muscab SPS Sumut 2019 ini.

Muscab diawali dengan seminar Tantangan Media Cetak di Era Digital : Meningkatkan Kualitas Surat Kabar yang Bermartabat. Seminar yang dibuka Gubernur Sumatera Utara H Edy Rahmayadi ini menghadirkan narasumber Sekjen SPS Pusat Asmono Wikan yang membahas Perkembangan Media Cetak Nasional Dalam Kacamata SPS.

Kemudian Ketua SPS Sumut dan narasumber dari kalangan akademisi Dosen Fisip USU Drs Hendra Harahap, Msi Phd yang membawakan materi Tantangan Media Cetak dalam Menghadapi Era Digitalisasi dengan moderator Drs M Syahrir. (rel/sih)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jumlah warga di Sumatera Utara (Sumut) yang belum mendapatkan pekerjaan alias mengganggur tercatat 383 ribu jiwa. Jumlah tersebut terhitung di Agustus 2019. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim kalau jumlah penggangguran tersebut menurun. Sebab, pada Febuari 2019 lalu, total pengangguran mencapai 414 ribu jiwa.

“Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 sebanyak 7,06 juta orang, turun 60 ribu orang dibanding Agustus 2018. Sejalan dengan itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga turun 1,63 poin,” ungkap Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Sumut, Mukhamad Mukhanif kepada wartawan di Medan, Kamis (7/11).

Mukhamad menjelaskan, dari total ratusan ribu jiwa menganggur di Sumut, ternyata didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tapi hal itu juga mengalami penurunan atau berkurang 13.000 orang dibandingkan Agustus 2018 yang mencapai 396.000 orang.

“Berkurangnya jumlah pengangguran di Sumut karena terjadi penurunan jumlah penduduk bekerja sebanyak 47.000 orang menjadi 7,06 juta di Agustus 2019,” tutur Mukhamad.

Mukhamad mengatakan, tingkat pengangguran tamatan SMK pada Agustus merupakan yang tertinggi yakni 8,5%. Kemudian SMA sebesar 7,54%. Itu artinya, ada penawaran tenaga kerja yang berlebih terutama pada tingkat SMK dan SMA.

“Sedangkan mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dapat dilihat dari tingkat pengangguran SD ke bawah, paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yakni sebesar 2,52%,” paparnya.

Dari hasil data diperoleh BPS Sumut, lanjutnya, dengan melihat tempat tinggal, di mana pengangguran di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding di pedesaan. Pada Agustus 2019, pengangguran di perkotaan sebesar 6,89% dan di pedesaan sebesar 3,70%.

Adapun menurut tingkat pendidikannya mayoritas tenaga kerja berpendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) ke bawah dengan 28,56% atau 1.908 orang. “Kemudian, Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada 20,15% atau 1,35 juta orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) ada 23,89 persen atau 1,60 juta orang. Untuk tingkat Universitas ada 10,07 % atau 673 ribu orang,” kata Mukhamad.

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2019, kata Mukhamad, penduduk paling banyak bekerja pada sektor pertanian (35,54 persen), disusul sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (17,68 persen) dan sektor industri pengolahan (9,91 persen).

“Sebagian besar dari penduduk bekerja yakni 55,16 persen (3,68 juta orang) bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir, dari Agustus 2018 pekerja informal turun hingga 1,56 poin,” pungkasnya. (gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Baru-baru ini pasar tradisional Sei Sikambing di Jalan Gatot Subroto Medan baru saja meraih sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2015 dari PT Global Inspeksi Sertifikasi (GIS). Sayangnya, beberapa hari mendapat SNI talang air di bagian dalam bangunan kedapatan bocor saat hujan pada Kamis (7/11). Mirisnya lagi, kebocoran itu sudah terjadi sejak tiga bulan lalu.

Pantauan wartawan Koran ini di pasar tradisional milik Pemko Medan yang telah direvitalisasi pada akhir tahun 2016 tersebut, talang air yang bocor ada dibeberapa titik, yakni di Blok A yang banyak diisi pedagang emas dan pakaian serta ke posisi pedagang jualan buah dan sayur. Sehingga, membuat banjir. Akibatnya, pihak pedagang terpaksa menampung air hujan dengan ember.

Salah seorang pedagang, R Hasibuan mengatakan, talang bangunan yang bocor itu sudah terjadi hampir tiga bulan dan sudah pernah disampaikan kepada pengelola Pasar Sei Sekambing. Namun tidak pernah digubris, mulai dari kebocoran kecil sampai sekarang menjadi lebih lebar dan menjadikan koridor pasar banjir. “Pengelola Pasar Sei Sikambing ini tidak peduli, talang yang bocor dibiarkan sampai kadang membuat barang dagangan ikut basah,” ujarnya kesal.

Senada dikatakan pembeli yang merasa kecewa dengan PD Pasar karena jalan kolidor di pasar tersebut banjir sehingga membuat tidak nyaman. “Pajak ini kan baru dibagusi, tapi sudah banjir aja. Nampak sekali pembangunannya asal-asalan. Kalau mengusir pedagang di pinggir jalan cepat kali mereka, tapi memperbaiki yang rusak malah lambat kali,” katanya.

Anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra, Dame Duma Sari Hutagalung mengatakan, pihak direksi harus segera memperbaiki talang air yang bocor karena sudah meresahkan pedagang yang sudah banyak membayar iuran dari uang kebersihan, keamanan dan cukai.

“Direksi PD Pasar harus segera turun ke lapangan agar talang air segera diperbaiki. Karena memperbaiki talang itu tidak sampai menghabiskan banyak uang. Kan sayang aja sudah dapat predikat SNI tapi infrastruktur bangunannya ternyata tidak bagus,” kata Duma kepada Wartawan, Kamis (7/11).

Saat dikonfirmasi, Dirut PD Pasar Kota Medan, Rudi Sinuraya, mengatakan pihaknya berjanji akan segera memperperbaiki talang air yang bocor tersebut. “Sudah kami hitung kok berapa anggarannya, dalam minggu ini segera kami perbaiki. Kami hanya dapat laporan kalau yang bocor bangunan lama saja bukan pada bangunan baru yang di depan,” jawabnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta menggelar penyerahan sertifikat pendidikan dan latihan (Diklat) Basic Safety Training (BST). Acara berlangsung di aula Terminal Penumpang Bandar Deli, Jalan Pelabuhan Lama, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kamis (7/11).

Dalam kegiatan Penyerahan Sertifikat Diklat Pemberdayaan Masyarakat Program BST (Basic Safety Training) dan SKK (Surat Keterangan Kecakapan) 60 Mil Angkatan XXI di Terminal Penumpang Bandar Deli ini, sebelumnya telah berlangsung dari tanggal 21 sampai dengan 30 Agustus 2019 yang lalu.

Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Sugeng Wibowo melalui Kepala Bidang (Kabid) II Keselamatan Berlayar, Capten Teddy Mayandi dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan penyerahan sertifikat diklat pemberdayaan masyarakat ini merupakan rangkaian kegiatan terakhir bagi para peserta diklat yang telah lulus, di mana para peserta diklat berhak memperoleh sertifikat BST (Basic Safety Training) dan SKK (Surat Keterangan Kecakapan) 60 Mil. Teddy juga mengatakan bahwa hendaknya sertifikat yang telah diperoleh tersebut dapat digunakan sebagai bekal untuk membangun masa depan yang lebih baik, terlebih dapat membuka lapangan kerja sendiri atau menyerap lapangan kerja baru bagi lingkungan sekitarnya, serta dapat menerapkan ilmu dan keterampilannya.

“Saya atas nama Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan juga mengharapkan bahwa pelatihan ini tidak hanya dapat meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia di bidang transportasi laut yang memiliki kompetensi, namun juga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan aspek keselamatan di bidang pelayaran,” ujar Teddy Mayandi.

Menurutnya, hal ini sebagai salah satu bentuk komitmen Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan selaku Instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, untuk terus melakukan sosialisasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

“Saya mewakili Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim dari STIP Jakarta yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu atas bantuan dan kerja samanya. Sehingga, proses kegiatan diklat pemberdayaan masyarakat mulai dari awal pelaksanaan kegiatan diklat sampai dengan proses pembagian sertifikat yang akan dilaksanakan pada hari ini (kemarin,Red) berlangsung dengan lancar dan sukses,” kata Teddy.

Ia juga berharap kerjasama ini dapat terus terjalin dan dapat meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas pelaksanaannya.

“Saya mewakili Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan dan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama penyelenggaraan diklat terdapat pelayanan yang kurang baik. Dan kepada seluruh peserta diklat yang akan memperoleh sertifikat pada hari ini, saya sampaikan ucapan selamat, semoga sukses dimanapun kalian berada,” ucap Kabid II Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan.

Teddy menjelaskan, seperti yang telah disampaikan dalam pidato pelantikan Presiden RI Joko Widodo, bahwa tugas Pemerintah saat ini tidak hanya menjamin suatu kegiatan sent (telah terkirim) namun juga harus memastikan delivered (telah diterima), serta yang utama bukan prosesnya namun adalah hasilnya. “Analogi ini dapat diartikan agar Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang telah dilaksanakan ini selain tepat guna dan tepat sasaran, tetapi dapat juga langsung dirasakan manfaat atau hasilnya melalui penerbitan dan pemberian sertifikat,” urainya. Pada kesempatan tersebut, Kabid II Keselamatan Berlayar Capten Teddy Mayandi membuka kegiatan sekaligus melakukan Penyerahan Sertifikat Diklat Pemberdayaan Masyarakat Program BST dan SKK 60 Mil kepada para peserta.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kabid II Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Capten Teddy Mayandi bersama pejabat utama dan Staf, perwakilan dan Tim STIP Jakarta, Lantamal I Belawan, Ditpolair Polda Sumut, Otoritas Pelabuhan Belawan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, perwakilan General Manager PT. Pelindo I (Persero) Cabang Belawan, dan undangan lainnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mahkamah Agung (MA) telah mencoret kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebar para dokter spesialis hingga ke penjuru nusantara. Karenanya, saat ini tidak lagi mewajibkan bagi dokter spesialis untuk berdinas hingga ke pelosok Papua, tetapi hanya sukarela.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Medan, dr Wijaya Juwarna SpTHT-KL mengatakan, menjadi dokter merupakan pilihan yang sadar dari seorang calon dokter. Hal ini karena kewenangan untuk melakukan pelayanan kedokteran berdasarkan kompetensi yang telah ditetapkan oleh kolegium menjadi tugas utamanya kepada masyarakat.

“Lantaran dimulai dari pilihan sadar, maka kewajiban melakukan pelayanan kedokteran baik dari wilayah kota sampai daerah terpencil haruslah didasarkan pada pilihan yang sadar juga. Atau pun juga kesukarelaan tanpa ada paksaan oleh pihak manapun,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Pun begitu, Wijaya mengakui di sisi lain memang harus disadari pula bahwasanya terjadi kelangkaan Sumber Daya Manusia (SDM) dokter, terutama untuk di daerah terpencil. Makanya, paling tidak ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kelangkaan SDM dokter ini.

“Pertama adalah dengan melakukan program jangka pendek berupa Pegawai Tidak Tetap (PTT) ataupun sejenisnya. Para dokter yang mendaftar sukarela ditugaskan di daerah untuk jangka waktu tertentu,” sebutnya.

Kedua, sambung Wijaya, untuk jangka panjang, dapat dilakukan melalui pemerintah daerah dengan mengirim calon dokter yang berkualitas ke Fakultas Kedokteran (FK) yang ditunjuk pemerintah. Dengan begitu, ada kewajiban untuk mengabdi di daerah asalnya.

“Ketiga, dengan membuka program Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) khusus dokter dengan kepastian jaminan. Misalnya, jaminan insentif, tempat tinggal, kendaraan, sekolah anak dan keamanan,” tutur Wijaya.

Keempat, tambahnya, pemerintah menunjuk IDI sebagai regulator pendamping. Sehingga, nantinya ada tenaga dokter yang siap dirotasi untuk bertugas di daerah tertentu.

Diketahui, Keputusan MA mencoret kebijakan Presiden Jokowi seiring dengan diketoknya putusan Judicial Review Nomor 62 P/HUM/2018. MA menganulir Perpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis, alasannya wajib kerja merupakan bagian dari kerja paksa dan dilarang oleh UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa.

Atas putusan MA itu, Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan Perpres Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis. (ris/ila)