TERJARING: Sejumlah siswa bolos sekolah terjaring razia Satpol PP Tebingtinggi dalam operasi UGeCe.
sopian/sumut pos
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Untuk merespon dan menangani pengaduan masyarakat dengan cepat, Satpol PP Tebingtinggi menciptakan inovasi melalui aplikasi lapor Unit Gerak Cepat (UGeCe).
“Melalui UGeCe, pengaduan masyarakat bisa ditanggapi dengan cepat dan serta merta dengan waktu pelayanan maksimal 1,5 jam sejak masuknya peng aduan,”ungkap Kasatpol PP M Guntur Harahap melalui Sekretaris, YB Hutapea didampingi Kabid Trantib Umum, Benny EH Hutajulu, Rabu (6/11).
Pembentukan UGeCe berdasarkan Perwal No.32 tahun 2019 tentang pelayanan pengaduan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, merupakan terobosan baru untuk meningkatkan kinerja Satpol PP khususnya dibidang penegakan Peraturan Daerah, bidang ketentraman dan ketertiban umum sekaligus dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
Inovasi program UGeCe juga diharapkan mampu menyelesaikan tugas besar Satpol PP dalam menegakkan Perda dan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. “Dalam jangka panjang, dengan inovasi UGeCe ini diharapkan masyarakat akan puas dengan kinerja Satpol PP Tebingtinggi,” harapnya.
Beberapa kegiatan operasional yang menjadi target pelaksanaan dengan mekanisme UGeCe antara lain, penertiban gelandangan pengemis (gepeng) dan orang gila, penertiban siswa bolos sekolah, pedagang kaki lima, izin bangunan dan usaha, penertiban reklame, hiburan rakyat bernuansa porno, penertiban limbah yang mencemari lingkungan serta bencana kebakaran.
“Untuk proyek perubahan jangka pendek, pelaksanaan operasional UGeCe akan fokus pada penertiban gepeng dan orang gila serta penertiban siswa bolos sekolah,” jelas Y B Hutapea.
Di bidang penertiban siswa bolos sekolah, hingga September 2019, jumlah siswa bolos sekolah yang terjaring razia Satpol PP Tebingtinggi berjumlah 71 siswa terdiri dari 22 siswa SD, 24 SMP dan 25 siswa SMA.
Untuk meningkatkan kinerja Satpol PP yang optimal, diperlukan SDM yang berkompetensi serta personil yang memadai sesuai dengan Permendagri No 60 tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah Polisi Pamong Praja, diakui bahwa jumlah personil Satpol PP belum sesuai dengan yang tertuang dalam Permendagri tersebut.
“Saat ini personil Satpol PP yang seharusnya berjumlah 200 orang yang diukur berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, namun kenyataannya personil Satpol PP Tebingtinggi hanya 96 orang terdiri dari 34 orang PNS dan 62 tenaga kontrak,” bilangnya.
Bila mengacu pada hal di atas, personel Satpol PP, Damkar dan Linmas jumlah keseluruhannya sebanyak 200 orang, terdiri dari Satpol PP 96 orang, Damkar 24 orang serta Linmas 80 orang yang bertugas di kelurahan dan kecamatan. (ian/han)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sudah sepekan lebih dibukanya seleksi jabatan untuk eselon II di jajaran Pemko Binjai, jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham Kota Binjai, masih minim peminat. Buktinya, baru 2 Pelamar yang menyerahkan berkas ke Tim Panitia Seleksi.
“Baru 2 sejauh ini,” kata Kabid Diklat BKD Binjai, Fauzi.
Namun sayang, dia mengaku tak tahu siapa-siapa saja 2 pelamar tersebut. “Saya belum tahu nama-namanya,” tukasnya.
Bagi yang ingin melamar harus melengkapi sejumlah persyaratan. Di antaranya, berstatus PNS di lingkungan Pemko Binjai yang sudah memenuhi syarat pangkat dan usia maksimal 56 tahun per satu Januari 2020, memiliki pangkat golongan ruang serendahnya Pembina (IV a), memiliki kompetisi (teknis, manajerial, sosial kultural) sesuai standart jabatan yang ditentukan, miliki pengalaman di bidang tugas terkait minimal lima tahun, lulus diklat Tingkat III Diutamakn diklat Tingkat II, dikecualikan bagi jabatan fungsional ahli madya.
Untuk Tim Pansel termasuk Sekda Binjai yang telah ditunjuk KASN. Pansel telah disetujui KASN, itu ada Sekda, Prof Hasyim Purba, Iskandar Zulkarnain, Yusmadi Yusuf, dan tokoh masyarakat H Fadlan.
Tiga tahapan dilaksanakan dalam seleksi ini. Yakni, tahapan seleksi administrasi, seleksi manajerial dan sosial kultural, seleksi kompetensi bidang dan wawancara akhir dan terakhir akan diumumkan hasilnya.
Seleksi terbuka untuk jabatan Direktur RSUD Djoelham Binjai sejak Selasa (29/10) sampai 13 November 2019 mendatang atau 15 hari kerja. (ted/han)
STUNTING: Dua balita warga Dusun Sirongit, Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, mengalami stunting.
FAJAR DAME HARAHAP/sumut pos
STUNTING: Dua balita warga Dusun Sirongit, Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, mengalami stunting.
FAJAR DAME HARAHAP/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, angka stunting di Sumut mencapai 32,39%. Angka ini lebih tinggi dari nasional yang hanya 30,8%. Artinya, 3 dari 10 anak balita mengalami stunting. Bahkan, dari hasil Riskesdas 2013, Sumut pada urutan ke-6. Namun, pada 2018 turun menjadi urutan ke-14.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan tak menampik angka rata-rata kasus stunting di Sumut masih di atas angka nasional berdasarkan data Riskesdas 2018. Sedangkan menurut WHO, persentase angka stunting berada di angka 20%. “Rasanya saya tidak ikhlas, karena 32,39% itu kan sama dengan satu dari tiga anak bertubuh pendek,” katanya kepada wartawan, baru-baru ini.
Alwi mengaku, pihaknya akan mengambil langkah serius dalam mengeliminir kasus stunting di Sumut. Eliminasi stunting ini harus dikebut hingga mencapai angka 0%. “Kalau yang saya inginkan itu 0%, walaupun nantinya memang harus memakan waktu yang cukup lama,” ucapnya.
Kata Alwi, apabila stunting ini hanya sekedar masalah ukuran tubuh yang pendek, hal itu memang bukan menjadi masalah. Hanya saja, karena ada faktor gizi di dalamnya, maka akan membuat otak dan pertumbuhan si anak menjadi terganggu. “Ini artinya satu di antara tiga ini akan kalah bersaing secara absolut pada masanya nanti atau dewasa,” jelasnya.
Dengan begitu, lanjut dia, tentunya si anak akan mengalami kesulitan dalam bersaing dengan teman-teman seumurannya. Apalagi, jika anak-anak ini harus bersaing dengan anak-anak dari luar negeri yang notabene kebutuhan gizinya terpenuhi.
“Angka yang mau dicapai Sumut sebetulnya 27% atau lebih rendah dari angka nasional 30%. Namun hal ini menurutnya bukan sebuah capaian yang diharapkan, sebelum kasus stunting benar-benar dihilangkan. Maka dari itu, dalam mengeliminirnya kita tidak ingin melakukannya sendiri tetapi harus secara bersama-sama dengan mengajak semua lini,” cetusnya.
Diutarakan Alwi, kasus stunting ini sebetulnya dapat diintervensi hingga temuannya menjadi nol kasus.
Caranya, dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anak selama dua tahun. Sebab, pemberian ASI tersebut menurut hasil penelitian dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia, yaitu dilakukan selama delapan kali perhari sampai sang anak merasa kenyang. Hal itu sudah cukup untuk memenuhi gizi sang anak agar terhindar dari stunting.
“Sebenarnya stunting ini kalau diintervensi, yakni pada 1.000 hari pertama kehidupan. Mulai dari konsepsi di dalam rahim (gizi ibu), kemudian pemberian ASI selama dua tahun. Kalau kedua hal ini bisa kita jaga dengan baik, maka stunting itu harusnya nol,” paparnya.
Dia meyakini, semua ibu tentu sayang pada anaknya. Hanya saja, Alwi menilai, banyak ibu yang belum begitu paham bagaimana cara menyayangi anaknya dengan benar, sehingga masalah stunting ini bisa sampai terjadi. “Untuk itu, kita berencana untuk menggandeng Karang Taruna sebagai penggerak menanggulangi stunting . Paling tidak, organisasi bisa melakukan pendampingan bila ada ibu hamil dan menyusui di desanya,” tandas dia. (ris/han)
DIEVAKUASI: Angkot Persada Nusantara terbalik saat dievakuasi warga usai terbalik di Jalan Jamin Ginting Kabanjahe, tepatnya di depan Kantor Bupati Karo, Kabanjahe, Kamis (7/11).
SOLIDEO/SUMUT POS
DIEVAKUASI: Angkot Persada Nusantara terbalik saat dievakuasi warga usai terbalik di Jalan Jamin Ginting Kabanjahe, tepatnya di depan Kantor Bupati Karo, Kabanjahe, Kamis (7/11).
SOLIDEO/SUMUT POS
KARO, SUMUTPOS.CO – Ngebut-ngebut di jalanan, angkot Persada Nusantara terbalik usai menyalip sebuah dump truk yang melaju di depannya. Akibatnya, 8 dari 19 orang siswa SMP menderita luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit.
Peristiwa yang menggemparkan warga dan pengendara ini terjadi di Jalan Jamin Ginting Kabanjahe, tepatnya di depan Kantor Bupati Karo, Kabanjahe, Kamis (7/11) sekira pukul 12.30 WIB.
Sementara sang sopir, Hendra Nainggolan (22) warga Jalan jamin Ginting, Gang Brahmana, Lorong II Kabanjahe, diamankan ke kantor Satlantas Polres Karo.
Kasat Lantas Polres Karo, Iptu Ridwan Harahap saat dikonfirmasi mengatakan, saat kejadian arus lalu lintas padat karena jam pulang anak sekolah. Mungkin karena ingin mengejar setoran dan mengambil penumpang di depan SMPN I Kabanjahe. Sopir angkot PN yang datang dari arah Berastagi, menyalip mobil dump truk nopol B 9086 TYU yang sedang parkir di pinggir jalan.
“Sopir angkot dengan nomor pintu 32 BK 1023 DF menyalip ke arah kanan, atau berpindah jalur. Namun terbentur mengenai sudut belakang sebelah kiri tuck. Karena tak bisa mengendalikan kendaraannya, angkot itu oleng dan langsung terbalik,”jelasnya.
Akibatnya, sambungnya lagi, 8 dan 19 orang siswa SMP mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan pertama.
Saat ini para siswa yang menjadi korban kecelakaan telah dijemput orangtuanya. Sementara sopir angkot dan dan dump truck bernama Leonardo Zebua (34) beralamat di Dusun III Handayani RT 2/4 Sukaramai Kampar berikut kendaraannya harus diamankan.
Adapun nama-nama siswa yang menjadi korban kecelakaan tersebut yakni, Hagai Ginting (13), Fauzul Hamdika (13), Andra Arya Barus (12), Dio Difanta Sipayung (13), Efan Sinuraya (12) Leo Marpaung (15), Kristian Naibaho (13), Argianto Situmorang (15), Aldo Sitepu (14), Faren Sembiring (12), Hiskia Febrianus (13), Josua Rinaldi (13), Febrian bangun (12), Erwin Manalu (13), Aji Syahputra (12), Harlan Purba (13), Steven (13), Heri (12) dan Aji (13). (deo/han)
SERTIJAB: Serah terima jabatan yang dipimpin Kapolres Langkat AKBP Doddy Hermawan terhadap sejumlah Kapolsek.
SERTIJAB: Serah terima jabatan yang dipimpin Kapolres Langkat AKBP Doddy Hermawan terhadap sejumlah Kapolsek.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Polres Langkat, melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) 6 Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dalam apel khusus berlangsung di halaman Jananuraga Polres Langkat, Kamis (7/11) pagi.
Salah satu yang dimutasi adalah AKP Henry Tobing, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Gebang, menduduki jabatan baru sebagai Kasat Reserse Narkoba Batubara.
Serah terima jabatan langsung dipimpin oleh Kapolres Langkat AKBP Doddy Hermawan.
Dalam arahanya, orang nomor satu diluang lingkup jajaran Polres Langkat menyampaikan, mutasi jabatan dilingkungan Polisi Republik Indonesia (Polri) adalah hal biasa.
Karena semua merupakan amanah kerja yang harus dijalankan dan dipertanggung jawabkan.
“Mutasi merupakan hal yang biasa, diharapkan seluruh pejabat yang berpindak tugas lebih meningkatkan kinerja,” katanya.
Seusai prosesi serah terima jabatan, dilanjutkan dengan acara kenal pamit dan ramah tamah bersama Kapolres dengan seluruh personel jajaran Mapolres Langkat.
Adapun jabatan Kapolsek yang diserah terimakan antara lain, Kapolsek Secanggang yang tadinya di pimpin oleh AKP Manggalek Pasaribu diserahkan kepada Iptu Mahruzar Sebayang, sebelumnya menjabat Kasipropam Polres Langkat, AKP Manggalek menduduki jabatan Kabag Ren Polres Binjai.
AKP Junaidi selaku Kapolsek Salapian menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada AKP Armansyah sebelumnya menjabat Kapolsek Kuala. AKP Junaidi menjabat Kasat lantas Polres Padang Sidempuan.
Selanjutnya, Kapolsek Kuala dipercayakan kepada Iptu Bevan Raga Utama, sebelumnya Bevan menjabat Kaurbin opsnal sat lantas Polres Langkat.
Kapolsek Pangkalan Berandan yang dijabat oleh Iptu Dahnial Saragih, diserahkan kepada AKP Panggil Sarianto Simbolon yang sebelumnya menjabat kasat reserse narkoba Polres Tapanuli Utara, AKP Dahnial menjabat Kapolsek Talun Kenas Polres Deli Serdang.
Berikutnya, AKP Selamet Riyadi menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kapolsek Pangkalan Susu kepada AKP Ilham, yang sebelumnya menjabat Kapolsek Tiga Juhar Polres Deli Serdang. Sementara AKP Selamet menduduki jabatan Kapolsek Pantai Cermin.
Dan jabatan Kapolsek Gebang yang dipercayakan kepada AKP Hendry David Tobing, diserah terimakan kepada AKP Riksun Sinaga sebelumnya menjabat Kapolsek Pematang Raya Polres Simalungun, AKP Hendry menjabat Kasat serse narkoba Batubara. (bam/han)
BERBENAH
David Maulana dan kawan-kawan diharapkan mampu benahi finishing saat menjamu Hongkong dalam lanjutan kualifikasi Grup K Piala Asia U-19 di Stadion Madya, Jakarta, Jumat (8/11) malam ini.
BERBENAH
David Maulana dan kawan-kawan diharapkan mampu benahi finishing saat menjamu Hongkong dalam lanjutan kualifikasi Grup K Piala Asia U-19 di Stadion Madya, Jakarta, Jumat (8/11) malam ini.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Timnas Indonesia U-19 bakal melakoni laga kedua Grup K di babak kualifikasi Piala Asia U-19 tahun 2020. Setelah menang 3-1 atas Timor Leste, Garuda Nusantara akan menghadapi Hong Kong U-19 di Stadion Madya, Jakarta, Jumat (8/11) malam.
Jelang duel, ada beberapa hal yang disorot pelatih Fakhri Husaini. Menurut dia, finishing tim asuhannya belum mencapai kata memuaskan. “Pertandingan pertama memang tidak mudah. Kami harus belajar mengatasi tekanan. Kami sudah melakukan evaluasi. Finishing kami bermasalah,” kata Fakhri.
Tak hanya itu, Fakhri juga membenahi koordinasi di lini pertahanan. Dia menilai, gol Timor Leste lewat titik penalti murni terjadi karena kesalahan anak didiknya.
“Pertahanan kami sebenarnya bermain cukup baik. Sayangnya, satu passing Ridho ke tengah menjadi bencana buat kami. Tentu hal itu menjadi pekerjaan rumah jelang laga melawan Hong Kong,” ujarnya.
Di sisi lain, Hong Kong bermain imbang di laga pertama Grup K. Tim asuhan Amason Tholakur Mararnason seri 1-1 melawan Korea Utara. Pertandingan antara Hong Kong dan Korea Utara tak luput dari pantauan Fakhri. Dia mencatat, beberapa hal penting dari permainan Hong Kong, dua di antaranya adalah kedisiplinan dan kolektivitas.
“Kemarin kami lihat permainan Hong Kong dan Korea Utara. Hong Kong saya melihat mereka mempunyai organisasi permainan yang cukup rapi, dan pertahanan disiplin. Mereka bermain mengandalkan kekuatan tim dan sukses unggul lebih dulu meski pada akhirnya disamakan,” kata Fakhri.
“Korea Utara juga sama baiknya. Meski mereka ditekan terus, beberapa peluang mereka juga berbahaya. Kami juga beruntung bisa melihat pertandingan mereka karena sebelumnya kami buta dengan kekuatan mereka,” imbuhnya.
Setelah menghadapi Timor Leste pada Rabu (6/11) lalu, David Maulana dan kawan-kawan hanya punya jeda waktu satu hari sebelum bertanding melawan Hong Kong. Oleh karena itu, pada sesi latihan kemarin, Fakhri memilih untuk mengistirahatkan 11 pemain yang menjadi starter pada laga melawan Timor Leste. Baginya, recovery pemain menjadi hal paling utama saat ini.
“Saya akan melihat sejauh mana perkembangan terakhir soal kebugaran pemain sebelum memilih siapa-siapa saja yang akan kami turunkan. Setelah itu kami dapatkan, baru kami melihat kebutuhan taktik dan itu kunci siapa yang akan bermain besok,” kata Fakhri.
Demi menjaga peluang lolos, Hong Kong berambisi menang saat bertemu Indonesia. Mereka optimistis bisa meredam agresivitas Garuda Muda. “Saya tahu Indonesia punya generasi yang bagus. Mereka pernah berlatih di London. Tapi saya tidak terlalu peduli dengan mereka. Saya lebih fokus untuk memantapkan persiapan tim saya sendiri,” ujar Mararnason. (bbs/adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Upah Minimum Kota (UMK) Medan tahun 2020 saat ini masih dalam pembahasan di Dewan Pengupahan Kota Medan. Ditargetkan, dalam pekan ini pembahasan dapat dituntaskan dan segera diusulkan ke Gubernur Sumatera Utara untuk ditetapkan.
“Saat ini sedang kita bahas, belum final. Nanti kalau sudah final pasti akan kita beri kabar,” kata Ketua Dewan Pengupahan Kota Medan, Harun kepada Sumut Pos, Kamis (7/11). Kapan final pembahasan besaran kenaikan UMK itu, Harun menargetkan dalam minggu ini. Namun, Harun masih enggan memberitahu kisaran besar kenaikan UMK Medan tahun 2020.
“InshaAllah minggu-minggu ini finallah pembahasannya. Makanya saya belum bisa kasih info berapa kenaikannya, karena memang belum final. Nanti begitu final, pasti saya kabari. Mudah-mudahan secepatnya,” ujarnya.
Di dalam pembahasan UMK 2020 itu, kata Harun, Pemko Medan melibatkan semua pihak dalam pembahasannya. “Selain pemerintah, ada juga pihak serikat (buruh) dan tentunya pengusaha juga,” katanya.
Dilanjutkannya, setelah usulan itu disepakati, maka pihaknya akan memberikan usulan itu kepada Gubernur Sumatera Utara. “Kalau sudah oke, nanti akan kita sampaikan ke pak Gubernur. Nanti pak Gubernur yang akan menentukan disetujui atau tidaknya nilai UMK yang baru itu,” tandasnya.
Belum Ada Usulan UMK ke Gubsu
Hingga saat ini, belum ada kabupaten kota yang mengusulkan UMK 2020 ke Gubsu. “Belum, belum ada usulan yang kita terima. Saat ini masih proses di dewan pengupahan masing-masing kabupaten dan kota,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Harianto Butarbutar menjawab Sumut Pos, Kamis (7/11).
Menurutnya, paling lama pada 10 November ini, usulan UMK kabupaten/kota mesti sudah masuk ke Depeda Sumut sehingga dapat dieksaminasi sebelum mendapat persetujuan dari gubernur. “Iya, benar. Artinya biar masih ada waktu untuk memeriksa usulan mereka. Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk penetapan UMK 2020 dan sesuai surat edaran menteri Tenaga Kerja tentang besaran kenaikan UMK tersebut,” katanya.
Sementara itu mengenai batas akhir pengumuman UMK 2020, Harianto menegaskan paling lama harus sudah disampaikan ke publik pada 21 November mendatang. “Ketentuan itu sudah seragam se Indonesia. Mesti diumumkan selambat-lambatnya tanggal 21 November ini. Kita harapkan secepatnya kabupaten/kota menyampaikan usulan UMK-nya ke provinsi, sehingga bisa segera kami periksa dokumennya,” katanya.
Catatan Sumut Pos, pada penetapan UMK 2019 diketahui sebanyak 20 kabupaten/kota menetapkan UMK bagi para pekerja atau buruh yang mulai berlaku 1 Januari 2019. Yakni Binjai Rp2.409.741, Dairi Rp2.307.801, Deliserdang Rp2.938.524, Gunungsitoli Rp2.399.083, Humbanghasundutan Rp2.326.083, Karo Rp2.829.558, Labuhanbatu Rp2.668.223, Labuhanbatu Utara Rp2.644.265, Labuhanbatu Selatan Rp2.701.106, Langkat Rp2.498.377. Nias Rp2.395.539, Padanglawas Utara Rp2.550.718, Padangsidempuan Rp2.466.325, dan Pematangsiantar Rp2.305.335.
Selanjutnya Tapanuli Selatan Rp2.675.368, Serdangbedagai Rp2.644.265. Padanglawas Rp2.521.268, Tebingtinggi Rp2.338.840, Toba Samosir Rp2.459.326, Asahan Rp2.593.986, Medan Rp2.969.824, dan Mandailingnatal Rp2.480.700.
Bagi daerah yang tidak mengajukan dan menetapkan UMK, sesuai regulasi maka besaran UMK mesti mengikuti nilai UMP Sumut 2020. Selain itu berdasarkan evaluasi Disnaker Sumut pada 2018, dari 33 kabupaten/kota ada 4 daerah yang tidak mengajukan UMK. Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan dan Pakpak Bharat. (map/prn)
SALAM KOMANDO: Ihwan Ritonga dan Ketua DPC Gerindra Medan Bobby Zulkarnain salam komando saat pengembalian berkas formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota Medan di Sekretariat Gerindra Medan, Kamis (7/11).
MARKUS PASARIBU/SUMUT POS
SALAM KOMANDO: Ihwan Ritonga dan Ketua DPC Gerindra Medan Bobby Zulkarnain salam komando saat pengembalian berkas formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota Medan di Sekretariat Gerindra Medan, Kamis (7/11).
MARKUS PASARIBU/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga, resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Medan ke DPC Partai Gerindra. Dengan begitu, Ihwan kini tinggal mengharap restu dari DPP Partai Gerindra untuk diusung sebagai calon Wali Kota Medan pada Pilkada Medan, 23 September 2020.
Ihwan Ritonga mengantarkan sendiri formulir pendaftaran beserta berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran sebagaimana yang disyaratkan ke Kantor DPC Partai Gerindra, Jalan Abdul Manaf Lubis, Kamis (7/11). Saat itu, dia didampingi 8 anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra.
Bahkan, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, Sugiat Santoso turut memberikan dukungan moril kepada Ihwan. Tak hanya itu, sejumlah pengurus DPC Partai Gerindra dari Tebingtinggi dan Kabupaten Batubara juga turut hadir untuk memberikan dukungan.
Kedatangan Ihwan Ritonga dan rombongan disambut Ketua DPC Partai Gerindra Medan, Bobby O Zulkarnain dan Sekretaris Jhon Sari Haloho. Dikatakan Bobby, Ihwan merupakan salah satu bakal calon yang telah menyerahkan formulir dan berkas pendaftaran ke DPC Partai Gerindra Medan.
“DPC Partai Gerindra Medan menerima dengan tangan terbuka pendaftaran ini. Kader Gerindra juga akan mendukung penuh serta bertanggungjawab memenangkan Ihwan Ritonga bila Allah meridhoi agar rekomendasi dari DPP Partai Gerindra dijatuhkan kepadanya untuk maju sebagai calon Wali Kota Medan,” kata Bobby.
Menurutnya, semangat mendukung Ihwan begitu besar. Karena, selain kader Gerindra, Ihwan juga merupakan anggota legislatif terpilih dengan suara terbesar dari 49 caleg terpilih lainnya pada Pileg 2019 yang lalu. “Doa kita bersama agar rekomendasi dari DPP Partai Gerindra jatuh pada Ihwan Ritonga.
Dan jika itu terjadi, menjadi kewajiban kami dan seluruh kader Gerindra memenangkan Ihwan Ritonga pada Pilkada Medan 2020 karena ini pertaruhan marwah kita bersama. Dan kita juga yakin, Ihwan akan mampu membawa perubahan di Kota Medan menjadi lebih maju dan humanis,” katanya.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, Sugiat Susanto menyatakan, ada semangat bersama mendampingi Ihwan Ritonga. Karena dari 23 kabupaten/kota yang mengikuti Pilkada serentak, ada beberapa titik yang harus direbut Partai Gerindra untuk jadi pemenang, salah satunya Kota Medan.
“Kalau orang luar saja kita perjuangkan menang, seperti Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI 2012, Anies-Sandi Pilkada DKI 2017 dan Pilgubsu 2018 Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, apalagi kalau kader terbaik kita, Ihwan Ritonga. Inilah momentumnya, di Pilkada 2020 ini agar Partai Gerindra dapat memberi solusi terbaik bagi pembangunan Kota Medan yang saat ini sudah 3 kali Wali Kotanya terjerat hukum,” ungkap Sugiat.
Hal senada juga dikatakan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan, Surianto yang menyatakan seluruh anggota DPRD Medan Fraksi Gerindra siap memperjuangkan dan memenangkan kader Partai Gerindra menjadi Wali Kota Medan 2020-2025. “Ini perjuangan murni untuk kepentingan warga Kota Medan,” katanya.
Sementara itu, Ihwan Ritonga yang juga Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Medan mengatakan, pencalonannya sebagai Wali Kota Medan berawal dari keinginan kader Gerindra, pendukung saat maju Pileg dan juga emak-emak yang mempunyai keinginan besar terhadap anak muda dan juga kader Gerindra. Sehingga diambil kesimpulan untuk mengambil kesempatan untuk maju pada Pilkada Medan 2020 dari Partai Gerindra yang sudah memiliki 10 kursi di DPRD Medan.
“Saya besar, dikenal dan berasal dari Partai Gerindra. Saya bergabung sejak tahun 2011 dan pada Pileg 2014 jadi anggota DPRD Medan dengan memperoleh suara terbanyak ke dua dan Pileg 2019 mendapatkan suara terbanyak lintas partai di DPRD Medan. Jadi saya harus membalas budi ke Partai Gerindra dengan menjadi Balon Wali Kota dari Partai Gerindra,” katanya.
Ia juga mengajak untuk seluruh kader saling bahu membahu dan mendukung tanpa harus saling menjelekkan khususnya diinternal kader partai. “Dengan dukungan penuh dari seluruh kader Gerindra, saya optimis Partai Gerindra mampu untuk memenangkan Pilkada Medan. Gerindra akan menjadi solusi bagi pembangunan di Kota Medan,” tutupnya. (map)
MENGAPUNG: Bangkai babi mengapung di tepi Sungai Bedera, Kelurahan Terjun, Medan Marelan, Rabu (6/11).
MENGAPUNG: Bangkai babi mengapung di tepi Sungai Bedera, Kelurahan Terjun, Medan Marelan, Rabu (6/11).
MEDAN, SUMUTPOS,CO – Temuan bangkai babi di Sungai Bederah kawasan Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, terindikasi akibat terserang virus African Swine Fever (ASF) dan hog cholera. Indikasi itu terungkap berdasarkan hasil investigasi dan uji laboratorium yang dilakukan Balai Veteriner Medan terhadap sampel bangkai babi di lapangan.
HASIL investigasi dan uji laboratorium itu disampaikan dalam surat bernomor 4398/PK.310/F4.1/11/2019 tertanggal 6 November 2019 yang ditandatangani Kepala Balai Veteriner Medan drh Agustia MP yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta, Direktur Kesehatan Hewan di Jakarta, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
Ada beberapa hal penting yang disampaikan dalam surat itu. Di antaranya pertama, hasil pengujian sampel menunjukkan indikasi ke arah adanya penyakit ASF sebagai salah satu penyebab kasus kematian babi.
Kedua, adanya hasil uji yang juga positif terhadap Hog Cholera menunjukkan bahwa sebagian kasus kematian babi di Sumatera Utara juga disebabkan oleh Hog Cholera.
Ketiga, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit ke wilayah yang masih bebas, perlu segera dilakukan tindakan pengamanan di lapangan dengan menerapkan prinsip biosekuriti. Keempat, kepala daerah (wali kota dan bupati) dibantu pejabat otoritas veteriner setempat segera mengajukan penetapan status adanya wabah penyakit pada babi kepada gubernur.
Kepala Balai Veteriner Medan drh Agustia membenarkan surat yang ditandatanganinya itu. Dia mengakui, pihaknya telah melakukan pengecekan dan uji laboratorium berdasarkan laporan dari dinas kabupaten/kota dan provinsi terkait banyak babi yang mati.
“Dari laporan yang diterima, kami melakukan kroscek ke wilayah yang terjadi peningkatan ekskalasi babi mati namun belum tahu apa penyebabnya. Dari pemeriksaan yang dilakukan dan telah diuji di laboratorium, hasilnya ditemukan benar positif hog cholera. Selain itu, kami juga menduga indikasi atau suspect penyakit akibat virus ASF,” ungkap Agustia saat diwawancarai, Kamis (7/11) sore.
Dikatakan Agustia, penyakit hog cholera pernah mewabah di Sumut pada tahun 1993 hingga 1996. Dalam kurun waktu itu, wabahnya sangat dahsyat. Namun demikian, wabah penyakit tersebut dapat berakhir juga.
Akan tetapi, dari segi ilmu kedokteran, virus hoq cholera tetap ada di Sumut. Menurutnya, virus itu tidak menyerang lagi karena ketahanan tubuh babi cukup kuat. Karenanya, Sumut bisa dinyatakan daerah endemis terhadap virus hog cholera. Artinya, kapanpun penyakit itu bisa muncul dan bahkan bisa mewabah. “Bagaimana untuk mencegahnya? Bisa dilakukan dengan vaksinasi terhadap ternak babi atau pembatasan-pembatasan lokasi ternak tertentu. Kemudian, membersihkan kandang babi dan menyemprotkan disinfektan dengan intens,” terang Agustia.
Ia menyebutkan, kenapa pihaknya menyatakan terindikasi virus ASF karena penyakit tersebut belum pernah ada dan terjadi di Indonesia, termasuk Sumut. Dengan kata lain, memang indikasinya ada tetapi belum tentu positif dan belum tentu negatif. “Untuk membuktikan benar virus ASF, maka harus dibuktikan dengan beberapa tahap pengujian baik dari daerah maupun pusat. Namun, nantinya yang menyampaikan jika positif ASF adalah kewenangan menteri (Menteri Pertanian),” sebutnya.
Dijelaskan Agustia, virus ASF dengan hog cholera memiliki perbedaan. Virus ASF lebih sistemik, artinya kalau sudah masuk ke darah maka kemudian menghancurkan seluruh organ tubuh. Hal ini berarti, tingkat kematian tinggi dan jumlah kematian besar. Selain itu, sampai sekarang bahkan di negara manapun belum ada vaksin atau obat penyakit virus ASF.
“Kita tidak bisa menyatakan suatu penyakit hanya berdasarkan gejala saja, tetapi harus dari hasil uji laboratorium. Penyakit ASF ini sifatnya zoonosis atau tidak menular ke manusia, hanya ke hewan sejenisnya saja. Namun, daging dari hewan yang terkena penyakit baik ASF maupun hog cholera boleh dimakan. Asalkan, dimasak secara benar,” tukasnya.
Sementara, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Ikhsar Risyad Marbun yang dihubungi membenarkan pihaknya telah menerima surat tersebut. Bahkan, kata dia, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran agar pemilik ternak babi yang ternaknya mati harus ditanam bukan dibuang ke sungai.
“Suratnya kita terima kemarin (Rabu, 6/11), dan kita sudah meminta kepada pihak kecamatan untuk mengimbau kepada warga. Himbauan tersebut agar memelihara babi atau diternak, baik dikonsumsi pribadi maupun untuk dijual supaya ketika mati untuk dikubur atau ditanam bukan dibuang,” ujar Ikhsar.
Jangan Buang Bangkai Babi ke Sungai
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi mengingatkan warga agar tak membuang bangkai babi ke sungai dengan alasan apapun. Terlebih, babi yang dibuang tersebut terindikasi virus hog cholera. “Kita imbau warga jangan membuang bangkai babi sembarang tempat, terlebih ke sungai. Maka nanti saya akan keluarkan surat imbauan kepada seluruh masyarakat, supaya bisa memahami aturan ini tidak membuang sampah atau bangkai babi yang bisa menyebarkan virus atau bakteri kolera,” kata Gubsu menjawab wartawan, Kamis (7/11).
Edy mengatakan, terkait virus hog cholera pada babi, saat ini pihaknya sedang menunggu bantuan vaksin dan tenaga ahli untuk menangani penyebaran kolera babi dari pemerintah pusat. Menurutnya, bantuan vaksin itu sedang dalam perjalanan.”Bantuan vaksin masih dalam perjalanan,” ujarnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, Azhar Harahap menyebutkan, kolera babi ini sudah mewabah di 11 kabupaten/Kota di Sumut dan menyebabkan total 4.682 ekor babi mati.
Penyebaran kematian ternak babi ini dikarenakan virus kolera yang sangat cepat. “Penularan itu bisa berkembang melalui udara, sangat gampang. Saat ini, perkembangan virus tersebut sudah sampai ke 11 kabupaten kota,” katanya.
Di tengah masalah kolera babi ini, ditemukan pula ratusan bangkai babi yang mengambang di Sungai Bedera hingga Danau Siombak, Medan Marelan. Bangkai babi itu diduga sengaja dibuang ke sungai. Untuk itu, baik Gubsu Edy Rahmayadi dan Azhar Harahap meminta sekaligus mengimbau agar situasi ini bisa dipahami masyarakat, dengan tidak membuang limbah babi ke sungai.
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Gusmiyadi mengingatkan agar pemda di Sumut memperbaiki pola penanganan kejadian darurat seperti ini. Pemprov dia minta kedepan harus serius membuat peta besar ancaman semua virus dalam bidang peternakan.
“Lakukan sosialisasi dan pelatihan untuk mengupgrade kamampuan petugas dilapangan agar mampu mengingidentifikasi ini sedari awal. Kita tidak mungkin selalu berperan sebagai pemadam kebakaran. Melakukan penanganan secara reaksioner. Sehingga, seperti saat ini kita terlanjur mengalami kerugian besar atas persoalan ini,” tegasnya. (ris/prn)
MENGAPUNG: Bangkai babi mengapung di Sungai Bederah, Kelurahan Terjun, Medan Marelan, Rabu (6/11) lalu.
MENGAPUNG: Bangkai babi mengapung di Sungai Bederah, Kelurahan Terjun, Medan Marelan, Rabu (6/11) lalu.
PERISTIWA ratusan bangkai babi mengapung di Sungai Bederah Kelurahan Terjun, Medan Marelan, sudah sangat menggangu aktivitas masyarakat sekitar. Tak hanya baunya yang luar biasa menyengat, tapi bangkai-bangkai babi yang mulai membusuk itu juga diyakini sangat mencemari air sungai dan udara di sekitar sungai.
Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kota Medan langsung mengeluarkan larangan kepada warga sekitar untuk tidak melakukan aktivitas dan memanfaatkan air sungai tersebut untuk keperluan sehari-hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Syarif Armansyah Lubis mengaku sudah mendatangi lokasi guna melakukan pengecekan
dan pemeriksaan lebih lanjut terkait lingkungan sekitar sungai yang mulai tercemar. “Rabu (6/11) kemarin, kita dan tim sudah berangkat ke sana. Hasilnya memang kita melihat ada ratusan ekor babi yang sudah mengapung di sungai. Ini tentu sudah menimbulkan bau yang menyengat,” kata Armansyah kepada Sumut Pos, Kamis (7/11).
Kadis yang kerap disapa Bob ini juga mengungkapkan, ia dan tim nya sudah mengambil sampel air sungai yang terkena bangkai babi di Sungai Bederah tersebut. “Jadi tim sudah mengambil sampel air sungai, saat ini masih diperiksa terkait kondisi airnya,” ujarnya.
Begitu juga dengan udara, Bob menuturkan kondisi udara yang sudah berbau busuk khas bangkai di kawasan itu bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk kondisi udara yang sudah tidak sehat. “Udaranya jelas sudah tercemar itu, karena sudah sangat bau,” tuturnya.
Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan mengimbau kepada warga sekitar untuk mengurangi aktivitasnya di seputar kawasan Sungai Bederah yang sudah tercemar bangkai babi. “DLH Kota Medan bersama dan melalui Camat Medan Marelan telah mengimbau kepada seluruh warga sekitar Sungai agar mengurangi aktivitasnya di seputar sungai. Terutama bagi warga sekitar yang mungkin menjadikan sungai sebagai sarana aktifitasnya untuk mencuci dan sebagainya. Kontak fisik dengan air sungai tentu bisa menjadi resiko bagi kesehatan,” imbaunya.
Terkait bangkai babi yang masih banyak mengapung di seputar Sungai Bederah tersebut, Bob menjelaskan, pihaknya tengah membentuk tim untuk menindakkanjuti bangkai-bangkai yang sudah mulai membusuk tersebut. “Sebagian bangkai sudah angkut dan dikubur oleh pihak kecamatan, tapi masih ada juga yang mengapung di sungai. Makanya kami sedang membentuk tim, nanti tim itu yang akan segera berupaya untuk mengevakuasi bangkai-bangkai babi yang masih mengapung disana untuk segera dikubur,” tandasnya.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan juga mengaku telah menurunkan tim kesehatan, untuk meninjau situasi pasti paska ditemukan puluhan bangkai babi di Sungai Bedera, beberapa hari lalu. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Mutia Nimpar menyampaikan, sejauh ini pihaknya memang belum ada menemukan dampak kesehatannya bagi masyarakat atas temuan tersebut.
“Kemarin tim kesehatan bersama dinas terkait sudah turun ke Sungai bedera itu. Hasilnya sejauh ini, temuan bangkai babi itu belum ada menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (7/11).
Kendati begitu, Mutia mengimbau kepada masyarakat agar jangan dulu memanfaatkan air Sungai Bedera terutama untuk keperluan konsumsi. Karena ia khawatir, cemaran air sungai tersebut nantinya bisa membahayakan. “Jadi masyarakat kita cegah agar tidak mengkonsumsi air yang tercemar itu. Walaupun kita belum tahu cemarannya sudah sejauh mana, karena perlu uji laboratorium dan lainnya untuk mengetahuinya,” jelasnya.
Akan tetapi, sambung dia, yang melakukan uji atas cemaran itu, adalah tupoksinya dari Dinas Lingkungan Hidup. Dinkes sendiri, tegas Mutia masih hanya mengeluarkan imbauan untuk tidak memanfaatkan air Sungai Bedera itu saja. “Tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa (kepada masyarakat). Kita juga sudah berkoodinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, sehingga bila berdampak kita tentu akan bertindak,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi Gerindra Kota Medan, Surianto menyebutkan, hal ini sudah sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar sungai. Ia meminta dan mendesak Pemko Medan untuk mencari akar masalahnya dengan mencari tahu pelaku pembuangan bangkai babi tersebut. “Pemko Medan harus mencari tahu siapa yang membuang bangkai-bangkai babi itu, ini harus dicari tahu dan pelakunya harus dilaporkan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Butong juga meminta Pemko Medan untuk tidak berlama-lama dalam menyelesaikan masalah bangkai babi yang masih banyak mengapung di kawasan Sungai tersebut. Disebutnya, Pemko harus segera mengubur seluruh bangkai babi yang masih mengapung di Sungai Bederah.
“Ini bangkai babi pun jadi ‘PR’ bagi Pemko Medan. Sudahlah, tak usah lagi harus berpatokan pada dinas-dinas yang sesuai Tupoksi atau tidak. Inikan ‘Urgent’, artinya harus menjadi tanggungjawab bagi semua pihak, tak hanya dinas terkait. Siapapun yang bisa membantu menyelesaikan masalah bangkai babi ini, maka harus turun tangan, Pemko Medan harus bertindak cepat karena ini sudah menyangkut masalah kesehatan warga,” tutupnya.
Pengawasan Lemah
Anggota DPRD Medan dari Fraksi PAN, Sudari menilai, pengawasan dan penanganan regulasi masih lemah mengatasi dampak kematian dan bangkai babi yang masih mengapung di Sungai Bedera dan Paluh Danau Siombak, Kecamatan Medan Marelan. “Harusnya regulasi khususnya dinas yang punya kompeten untuk tanggap darurat, dengan menginventarisir peternak babi untuk mensosialisasikan terhadap dampak virus kolera yang ditimbulkan dari babi tersebut,” kata Sudari.
Wakil rakyat dari Dapil Medan Utara ini menyesalkan masih dilakukan pembiaran terhadap bangkai babi memgapung di sungai. Ini akan berdampak ke laut yang nantinya akan merusak biota laut bagi ikan yang memakan bangkai babi tersebut. “Kepada dinas, kecamatan sampai unsur ke bawah, harus turun ke lapangan. Jangan membiarkan bangkai itu tetap mengapung ke sungai, kalau sudah sampai ke laut sudah pasti akan dikonsumsi ikan, dampaknya kepada masyarakat juga yang akan memakan ikan,” cetus Sudari.
Ditegaskannya, dengan adanya pembiaraan terhadap bangkai babi, adalah bentuk kelemahan dinas yang sengaja memberikan efek buruk bagi masyarakat. “Kalau ini dibiarkan terus, sudah pasti berefek pada kesehatan bagi orang banyak. Dinas Kesehatan Kota Medan harus turun ke lapangan mengidentifikasi untuk mensampling dari bangkai babi yang masih mengapung, sehingga tidak meluas kepada masyarakat,” tegasnya lagi.
Harapannya, regulasi yang punya peran diminta agar melakukan pendataan peternak babi, apabila ada ditemukan babi mati harus dimediasi agar bisa ditanam secara massal. Sehingga masyarakat tidak membuang sembarang ke sungai. “Kita minta agar pendataan dan penanganan secara dini harus segera diterapkan, kalau terus dibiarkan sudah pasti pemilik ternak akan membuang ke sungai,” cetus Sudari.
Terpisah, Kabid II Keselamatan Berlayar Kesyabandaran Utama Belawan, Capten Teddy Mayandi mengharapkan agar bangkai babi tidak sampai mengapung ke pelabuhan, kepada perangkat pemerintahan harus cepat tanggap melakukan penanganan dini.
“Kita ada camat, lurah dan kepling. Mereka pasti bisa menangani ini bersama perangkat lainnya, kita berharap jangan sampai mengalir ke laut bangkai babi itu. Kalau ini sempat terjadi, berarti ada pembiaran, nanti kita malu dengan dunia internasional. Apalagi banyak kapal asing banyak sandar di Belawan, nanti malu kita di mata dunia,” cetusnya. (map/fac)
