Home Blog Page 484

STIKes Mitra Husada Medan Gelar Pengabdian Masyarakat Cegah HIV/AIDS

HIV/AIDS: Pengabdian masyarakat cegah HIV/AIDS yang diadakan STIKes Mitra Husada Medan.(ISTIMEWA)

SEKOLAH Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Medan berkolaborasi dengan Yayasan Roasro dalam upaya pencegahan HIV/AIDS di Medan Johor. Yayasan Roasro ini telah menjalin Memorandum of Understanding (MoU) Nomor : 207/STIkes-MHM/I/II/2021 dan Nomor : 358/Yay.Roasro/II.2021.

Tim Pengabdian Masyarakat Prodi Kebidanan Program Sarjana STIKes Mitra Husada Medan dipimpin Ester Simanullang STrKeb Bd MKes PhD. Sedangkan anggota tim yakni Dr Herna Rinayanti Manurung Bd MKes, Dr Rosmani Sinaga MM dan Febriana Sari SST MKeb.

Dua mahasiswa semester V Prodi Kebidanan Program Sarjana STIKes Mitra Husada Medan Priska Estika Sianipar dan Eva Ulina Lompota Pinem juga ikut dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut.

Pengabdian masyarakat yang memenangkan dana hibah Kemendikbudristek tahun anggaran 2024 diadakan Juli hingga Desember 2024. Kegiatan diawali dengan sosialisasi peduli HIV/AIDS.

Sejak lama, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaksanakan program pencegahan. HIV/AIDS mayoritas karena faktor tidak setia pada pasangan hidup. Tidak setia pada pasangan hidup juga dapat menyebabkan kejadian seperti ca serviks, PMS serta keluhan pada alat genetalia baik pada pria dan wanita.

HIV/AIDS bisa menyebar ke semua kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa dan pasangan usia subur. Bahkan HIV/AIDS bisa mengenai pada kandungan ibu selama kehamilan.

Tim pengabdian masyarakat fokus dalam pencegahan HIV AIDS. Seluruh responden pengabdian masyarakat sangat antusias dalam kegiatan pengabdian tersebut.

Bu Daniel, responden bersyukur bisa ikut kegiatan sehingga tahu tentang kesehatan wanita mencegah HIV/AIDS. Novena sebagai responden juga menyatakan bahwa kegiatan ini bermanfaat menambah pengetahuan untuk pencegahan dan antisipasi HIV/AIDS.

Hasil pengabdian masyarakat ini adalah turunan dari penelitian dosen STIKes Mitra Husada Medan yang selalu mengukir dan mengasah pengetahuan dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian. Ketua PKM mengucapkan terima kasih kepada Kemdikbudristek, LLDikti Wilayah I, STIKes Mitra Husada Medan dan Yayasan Roasro yang telah mendukung pengabdian masyarakat.

STIKes Mitra Husada Medan merupakan penyelenggara pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dalam bidang kesehatan dengan service excellent. STIKes ini memiliki profil sebagai care provider (pemberi asuhan), community leader (penggerak masyarakat), communicator (komunikator), decision maker (pengambil keputusan), manager (pengelola), entrepreneur (kewirausahaan) dan researcher (peneliti). (dmp)

Tim PKM Polmed Beri Pelatihan Pencatatan Laporan Keuangan kepada UKM Mery Craft Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dosen Politeknik Negeri Medan kembali mengadakan pengabdian kepada masyarakat (PKM), Sabtu (28/9). Pada pengabdian kali ini, tim memberikan pelatihan pencatatan laporan keuangan dan pemberdayaan tenaga kerja terampil pada UKM Mery Craft Medan.

Ketua Tim Pengabdian, Raya Puspita Sari Hasibuan, SE, M.Si, mengatakan, Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari tiga pilar, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. “Nah, pelaksanaan PKM ini merupakan pilar ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi,” kata Raya Puspita Sari Hasibuan dalam pesan tertulisnya kepada Sumut Pos, Selasa (1/10).

Raya juga mengungkapkan, kegiatan PKM ini dibiayai oleh dana DIPA Polmed. Selain kegiatan utama, memberikan pelatihan pencatatan laporan keuangan, tim PKM Polmed juga memberikan beberapa peralatan berupa stelling besar dan stelling kecil untuk menempatkan produk Handy Craft tersebut, beserta berbagai bahan untuk kegiatan produksi handycraft.

Menurutnya, UKM Mery Craft merupakan UKM yang sangat layak untuk di bantu, demi meningkatkan perekonomian Kota Medan. “UKM yang berdiri sejak tahun 2015 ini, merupakan salah satu UKM yang terdampak Covid dan saat ini sudah mulai bangkit. Mereka sangat bersemangat untuk mengelola usahanya dengan baik. Bahkan memaksimalkan produksi dan pemasarannya melalui e-commerce seperti shopee, tiktok shop dan tokopedia,” bebernya.

Pengabdian Masyarakat ini diketuai oleh Raya Puspita Sari Hasibuan, SE, M.Si dengan anggota Dr. Deliana, S.E., Ak., M.Si.,CA, M. Rikwan Effendi Salam Manik, S.E., M.E, ⁠Mardelia Desfrida, S.E., M.Si dan dibantu oleh beberapa Mahasiswa Polmed. (adz)

Plt Wali Kota Binjai Buka Kerukunan Umat Beragama

SAMBUTAN: Plt Wali Kota Binjai, Rizky Yunanda Sitepu saat memberi sambutan.(Diskominfo Binjai/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Binjai menggelar dialog kerukunan umat beragama, Senin (30/9/2024). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas Wali Kota Binjai, Rizky Yunanda Sitepu.

Ketua FKUB Sumut, M Hatta Siregar turut hadir dalam kesempatan tersebut. Bahkan, Hatta juga menjadi narasumber.

Kegiatan tersebut mengusung tema, merawat kerukunan dalam kebhinekaan dalam mewujudkan Kota Binjai yang damai. Rizky menyambut baik kegiatan tersebut.

Dia juga menilai, momentum ini dapat memperkuat hubungan silaturahmi yang telah terbangun baik selama ini. Juga dapat dijadikan sebagai media untuk menjalin komunikasi serta berdiskusi berbagai ilmu dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Kota Binjai.

“Kepada saudara-saudara yang duduk dalam kepengurusan FKUB, hendaknya dapat terus membangun komunikasi, melalui dialog lintas agama agar selalu terpelihara kesepahaman antar Umat beragama,” ujarnya.

Rizky berharap, FKUB dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan lagi peran serta fungsinya di tengah-tengah masyarakat.

“Dengan menanamkan nilai persatuan dan kesatuan, persaudaraan, hubungan kebangsaan serta persaudaraan atas dasar kemanusiaan, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya. (ted/han)

Plt Wali Kota Binjai Pimpin Apel Gabungan Perdana

APEL:Plt Wali Kota Binjai, Rizky Yunanda Sitepu saat memimpin apel gabungan perdana.(Diskominfo Binjai/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Rizky Yunanda Sitepu memimpin apel gabungan ASN dan non ASN perdana sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota Binjai, Senin (30/9/2024). Rizky juga sebagai sebagai pembina apel dengan pelaksana dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Binjai.

Sekretaris Daerah Binjai, Irwansyah Nasution dan jajaran asisten hingga kepala organisasi perangkat daerah, kecamatan serta kelurahan pun hadir dalam apel tersebut. Dalam arahannya, Rizky menekankan agar segala bentuk koordinasi yang terjalin, baik itu antar jajaran OPD dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Dengan koordinasi yang diperkuat dan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan, kata dia, akan mempermudah langkah dalam memajukan Kota Binjai. Dalam 2 bulan kedepan, akan mulai masuk tahapan kampanye.

Rizky pun meminta kepada seluruh pihak, menjaga kekondusifan baik dalam lingkungan kerja maupun tempat tinggal masing-masing. “Mari kita jaga stabilitas roda pemerintahan dengan tetap menjaga netralitas,” ujarnya.

Dia berpesan kepada seluruh ASN Pemerintah Kota Binjai untuk bekerja dengan baik. Rizky menekankan pentingnya pengabdian yang membawa berkah bagi orang lain.

“Jangan pernah lupa bahwa kita bekerja adalah ibadah. Kita mencari amal jariyah, bukan materi ataupun jabatan. Siapapun kita, semoga apapun yang kita lakukan menjadi berkah dan bermanfaat bagi orang lain,” tukasnya. (ted/han)

BPMP Provinsi Sumatera Utara Optimalisasi Literasi dan Numerasi untuk Peningkatan Kualitas SDM

PMO: Kegiatan PMO BPMP Provinsi Sumatera Utara bersama Dinas Pendidikan Provsu pada 30 September 2024.(ISTIMEWA)

BALAI Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) di daerah terus mendorong peningkatan literasi dan numerasi.

BPMP Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan. Sedangkan fungsinya pemetaan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Fungsi berikutnya pelaksanaan supervisi pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan serta pelaksanaan urusan administrasi.

Selain program Merdeka Belajar episode 23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia, BPMP Provinsi Sumatera Utara juga melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk advokasi dan pendampingan untuk memastikan optimalisasi literasi dan numerasi dapat terwujud.

Berbagai kegiatan peningkatan kompetensi literasi dan numerasi juga dilakukan kepada pengambil kebijakan, staf pelaksana teknis, pengawas, kepala sekolah dan guru. Seperti kegiatan rapat koordinasi, bimbingan teknis, lokakarya dan Komunitas Belajar (Kombel).

”BPMP merupakan struktural eselon III yang salah satunya, membijaksanai bagaimana peningkatan mutu pendidikan di Sumut,” sebut Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara Tajuddin Idris, S.Si., MT, Senin (30/9).

Di Sumut, kata kepala BPMP, salah satu evaluasi kita adalah literasi dan numerasi. Kenapa literasi dan numerasi ini penting? Karena berdasarkan catatan terkini dari sampling lima provinsi di tanah air, Sumut masih rendah. Untuk mewujudkan optimalisasi literasi dan numerasi, BPMP Sumut tidak bisa bekerja sendiri. Butuh kolaborasi dari berbagai pihak.

”Dibandingkan dengan Sumbar, Kalsel, Kepri dan Kalbar. Untuk literasi dan numerasi pada sekolah dasar masih rendah. Demikian pula untuk sekolah menengah pertama. Untuk itu, kita ingin literasi dan numerasi di Sumut dapat meningkatkan,” kata Tajuddin Idris, S.Si., MT kepada Sumut Pos diruang kerjanya.

Tajuddin Idris, S.Si., MT menyebutkan bahwa pihaknya tiap bulan mengintensifkan advokasi ke Dinas Pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumut dan beberapa kegiatan lainnya.

”Tiap dua bulan, kita juga melaksanakan Project Management Office (PMO) mengadvokasi satuan pendidikan. Salah satunya, untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Hari ini kita lakukan PMO dengan Dinas Pendidikan Provsu menghadirkan semua Kacabdis. Hadir juga Bappeda Provsu dan Dinas Pemerintahan Desa, Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya,” urai kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu juga mengadakan kegiatan Bulan Merdeka Belajar di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) dan Festival Kurikulum Merdeka. Kemudian kegiatan Kombel UPT Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diadakan di Sumut pada 18-20 September.

”Seluruh UPT di Indonesia yang membidangi penjaminan mutu pendidikan kita hadirkan di BPMP Provinsi Sumatera Utara. Salah satu keluarannya adalah terbitnya Deklarasi Simalungun,” jelasnya.

Dalam Deklarasi Simalungun pada 20 September 2024, menurut Tajuddin Idris, S.Si., MT, ditegaskan kesepakatan untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Deklarasi ini ditandatangani Katman SPd MA (Perwakilan Kombel Wilayah I), Dr Nugraheni Triastuti SE MSi (Perwakilan Kombel Wilayah II), Dra Widyati Rosita MPd (Perwakilan Kombel Wilayah III) dan Muslihuddin MPd (Perwakilan Kombel Wilayah IV).

Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara secara khusus juga meminta dukungan dari gubernur, bupati/wali kota hingga pemerintahan desa di Sumut dalam meningkatkan literasi dan numerasi.

”Apa yang sudah dilakukan Kemendikbudristek beserta jajarannya seperti program Merdeka Belajar juga dapat dilanjutkan karena sudah banyak capaian-capaian yang positif. Kita juga berharap anggaran pendidikan baik di APBN, APBD provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengacu pada amanat UUD 1945 sebesar 20 persen khusus untuk pendidikan. Mari beri atensi pada pendidikan yang menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia,” harapnya.

Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara berharap pendidikan dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar. Untuk itu, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan pemerintah kota menaruh perhatian khusus, fokus, dapat bersinergi dan berkolaborasi terhadap pendidikan.

Dengan peningkatan literasi dan numerasi, kata kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara, bonus demografi Indonesia harus dipersiapkan dari sekarang. Sehingga pada 20-30 tahun kedepan dapat mewujudkan Indonesia Emas.

Secara internal, Tajuddin Idris, S.Si., MT juga meminta jajaran BPMP Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kapasitas kompetensi melalui In House Training (IHT) yang segera dilaksanakan.

”Yang namanya mutu pendidikan ada di BPMP. Kami sangat berkepentingan pada anak-anak kita. Pertama, dari tugas dan fungsi BPMP. Kedua, kita ingin menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni mengelola negara,” katanya.

Dibagian lain, Tajuddin Idris, S.Si., MT berharap peran aktif orangtua dalam pendidikan. Ia mencontohkan mengutarakan transformasi digital tidak bisa dihindari dimana asupan digitalisasi yang diterima anak-anak, terkadang tidak terkait dengan pendidikan dan pembelajaran. ”Orangtua diharapkan bisa mengawasi dan mendampingi agar media digitalisasi ini bisa mewujudkan kemajuan anak,” pesannya. (dmp)

Polres Pelabuhan Belawan Gelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

UPACARA: Polres Pelabuhan Belawan menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Apel Polres Pelabuhan Belawan, Selasa (1/10/2024). FOTO: ISTIMEWA/SUMUTPOS

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Polres Pelabuhan Belawan menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Apel Polres Pelabuhan Belawan, Selasa (1/10/2024).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Janton Silaban, SH., SIK., MKP., dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Utama (PJU), perwira, serta personil Polres Pelabuhan Belawan.

Dalam upacara tersebut, rangkaian kegiatan dimulai dengan pembacaan Teks Pancasila oleh Kapolres, dilanjutkan dengan pembacaan Naskah Teks UUD 1945, serta pembacaan Naskah Ikrar Kesetiaan terhadap Pancasila sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setelah upacara berlangsung khidmat, seluruh peserta upacara bersama-sama mengucapkan yel-yel sebagai penyemangat kecintaan terhadap NKRI, meneguhkan semangat Pancasila sebagai ideologi negara dan landasan dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

Kapolres Pelabuhan Belawan menyampaikan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini bukan sekadar seremoni, melainkan momen penting untuk merefleksikan nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Dengan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini saya mengajak seluruhnya khususnya warga wilkum Polres Pelabuhan Belawan untuk kembali menggali dan meresapi nilai – nilai Pancasila terutama dalam kegidupan bertetangga agar dapat lebih harmonis lagi dan dapat menahan diri untuk tidak melakukan aksi tawuran.” Ujar Kapolres.(san/han)

Kembali Dilantik sebagai Anggota DPD RI, M Nuh Berharap Komunikasi dan Silaturahim Bisa Lebih Intens

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai lembaga yang berisikan perwakilan setiap provinsi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mempunyai fungsi yang sama dengan DPR RI. Dalam melakukan fungsi pengawasan, DPD dan DPR RI relatif sama, bisa memanggil menteri atau pemerintah daerah untuk berdialog.

“Perbedaannya hanya pada bobotnya saja,” kata KH Muhammad Nuh MSP dalam pers rilisnya usai dilantik sebagai Anggota DPD RI Periode 2024-2029 digedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Dalam hal legislasi atau pembuatan undang-undang, DPD RI berhak mengusulkan Rancangan Undang Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), ikut membahas RUU yang terkait dengan kewenangan DPD RI (otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat-daerah, sumber ekonomi, pendidikan, dan agama).

Akan tetapi, lanjut Nuh, DPD RI tidak ikut memutuskan sesuatu RUU menjadi UU. Ini dianggap sebagai sisi minus DPD RI. Namun, karena hal itu disebut secara rinci dalam UUD NRI tahun 1945, maka solusinya diamandemen butir tersebut. “Hal ini tentu tidak mudah. Demikian juga di bidang anggaran, DPD RI hanya bisa memberi pertimbangan terhadap RAPBN yang diajukan pemerintah,” jelasnya.

Muhammad Nuh yang saat ini juga diamanahi sebagai Dewan Pertimbangan MUI Sumatera Utara menambahkan, meski dengan kewenangan yang terbatas dan jumlah yang hanya 4 orang, bisa dibandingkan dengan anggota DPR RI asal Sumatera Utara yang berjumlah 30 orang. Di samping jumlahnya lebih banyak, kewenangannya juga lebih besar.

Pada kesempatan itu, Nuh menyampaikan beberapa kegiatan atau upaya yang sudah dilakukannya pada periode 2019-2024. Hal ini dilakukannya sebagai wujud pertanggung jawaban secara moral atas kepercayaan dan amanah yang diberikan masyarakat Sumatera Utara kepadanya.

Pertama, kasus KM 50. Pada Selasa, 4 Juli 2023, Komite I DPD RI mengadakan rapat kerja dengan Menkopolhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan), Jaksa Agung, dan BIN. Pada kesempatan tersebut Muhammad Nuh menyampaikan hal terkait dengan 6 orang pemuda Indonesia yang gugur di KM 50 tol Cikampek.

Menurut Komnas HAM, 4 diantaranya merupakan pelanggaran HAM. Nuh meminta agar masalah ini dituntaskan. Mengingat masyarakat luas masih beranggapan bahwa keterlibatan pihak tertentu belum diungkap secara nyata.

Kedua, peyelesaian permasalahan tanah di Sumatera Utara. Pada rapat kerja dengan Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang)/ (Badan Pertanahan Nasional) Agus Harimurti Yudoyono (AHY), Muhammad Nuh menyampaikan agar kasus-kasus pertanahan di Sumatera Utara segera diselesaikan. Hal yang paling menonjol adalah terkait dengan eks HGU PTPN 2 dan sengketa pertanahan lainnya.

Ketiga, Aspirasi FKPPN. Saat Ketua DPD RI AA La Nyala Mahmud Mataliti berkunjung ke Medan, Forum Komunikasi Purna Karya Perkebunan Negara (FKPPN) menyampaikan aspirasi, bahwa 10.820 purna karya (pensiun) PTPN yang belum menerima tunjangan hari tua senilai Rp835,1 miliar. Muhammad Nuh melalui alat kelengkapan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) menindaklanjuti hal tersebut. “Dengan izin Allah Swt, secara bertahap hak pensiunan itu didapatkan,” ujarnya.

Keempat, masalah kepemiluan. Pemilu serentak (Pilpres dan Pemilu Legislatif) membawa korban yang tidak bisa dianggap ringan. Pada Pemilu serentak 2019 sebanyak 894 petugas KPPS meninggal dunia dan 5.275 petugas KPPS sakit. Sedangkan pada Pemilu serentak 2024, merilis data kemenkes disebutkan 57 orang petugas KPPS meninggal dunia dan 8381 petugas KPPS sakit.

Oleh karena itu, pada Sabtu 6 April 2024, Muhammad Nuh mengadakan FGD (Focus Group Discussion) yang melibatkan para tokoh dan pakar. Mengemuka ketika itu adanya pemikiran agar dipisah antara pemilu nasional (Presiden, DPR dan DPD RI), Provinsi (Pemilihan Gubernur dan Anggota DPRD Provinsi) dan Pemilihan Daerah (Memilih Walikota/Bupati dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota)

Masih banyak hal yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dam menindaklanjuti aspirasi masyarakat Sumatera Utara pada periode sebelumnya. “Semoga ke depannya dapat lebih intens berkomunikasi dan bersilaturahim dengan masyarakat di 33 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara,” pungkasnya. (adz)

PLN UID Sumatera Utara Sambungkan Listrik Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi VII DPR RI, Hendrik H. Sitompul secara simbolis melakukan penyalaan dirumah salah satu penerima BPBL atas nama Sanjaya, di Desa Suka Rende, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (30/9).

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara kembali melakukan penyalaan sambungan listrik untuk warga tidak mampu melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (30/9/2024).

Dalam sambutannya, Senior Specialist Management Niaga PT PLN (Persero), Chairuddin mengatakan program BPBL ini menjadi bukti komitmen PLN untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu dan listrik untuk kehidupan yang lebih baik.

“PLN berkomitmen penuh dalam pemerataan akses dan percepatan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh lapisan masyarakat, dimana melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang mana mandat dari inpres tersebut adalah menyiapkan ketersediaan dan ketercukupan energi dan elektrifikasi bagi keluarga miskin ekstrem,” ungkap Chairuddin.

Anggota komisi VII DPR RI, Hendrik Halomoan Sitompul saat peresmian BPBL menyampaikan program ini diinisiasi oleh pemerintah dan disalurkan dengan baik oleh PLN kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Langkat. Menurutnya, kehadiran listrik sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Bantuan ini ditujukan kepada masyarakat kurang mampu agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik, terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, program ini dapat terwujud berkat sinergitas pemerintah daerah, pemerintah pusat dan PLN,” ungkap Hendrik.

Di tempat terpisah, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Saleh Siswanto mengatakan bantuan yang diterima oleh setiap keluarga penerima program BPBL mendapatkan fasilitas seperti pemasangan instalasi listrik rumah sebanyak 3 titik lampu dan 1 stop kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) serta pengisian token listrik perdana secara gratis.

“Tercatat hingga tanggal 25 September 2024, PLN UID Sumatera Utara berhasil menyalakan sebanyak 562 rumah tangga kurang mampu di Kabupaten Deli Serdang,” ujar Saleh.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang mendukung dan mensukseskan program BPBL sehingga dapat berjalan dengan baik. Selain itu, PLN mengajak masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan legal untuk menghindari kejadian kebakaran akibat penggunaan listrik secara illegal. (ila)

Dambaan Apresiasi Tim Sergai Juara 2 di Turnamen Sepakbola Korpri 2024 Sumut

DIABADIKAN: Tim KORPRI Kabupaten Serdang Bedagai diabadikan di sela-sela turnamen..( FADLY/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, Darma Wijaya dan Adlin Tambunan ( Dambaan ) apresiasi keberhasilan PS Korpri Sergai berhasil meraih juara 2 turnamen sepakbola Korpri 2024 antar Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumut memperebutkan piala Penasehat Korpri Kota Medan, Bobby Nasution.

Sebelumnya, Senin (30/9) siang di stadion mini USU, Kota Medan, tim PS Korpri Sergai diperkuat mantan pemain PSDS Misriadi, mantan pemain PSSI Primavera Chairul Sofyan,
Raden Cici Setyansyah (Kadis PPKA).

Selanjutnya Reza Firmansyah (Kepala DPMPTSP), Dedy Iskandar (Kadis Pertanian), Rahmat Suhendra Damanik (Kabag Kesra), sejumlah ASN Pemkab Sergai dengan pelatih Imam Faisal (Mantan Pemain PSDS).

Dengan Manajer 1 tim PS Korpri Sergai Ikhsan AP (Kadis Nakerkop), Manajer 2 Dingin Saragih (Kepala BKD), ⁠Official Fajar Simbolon (Kadis PMD), Hotma Hutabarat, ⁠Kindi S , Yohnly BD (Kadis Kesehatan) pada babak semifinal berhadapan dengan tim PS Korpri Humbahas.

Tim PS Korpri Sergai berhasil mengalahkan PS. Korpri Humbahas lewat drama adu penalti dengan skor akhir 5-4 untuk PS Korpri Sergai yang pada pertandingan waktu normal skor imbang 1-1.

Selajutnya, pada laga final PS.Korpri Sergai berhadapan dengan tim PS Korpri Langkat, Senin (30/9) sore di stadion mini USU Jl.Dr.Mansyur Kota Medan.

Dalam laga final tersebut skor bertahan 2-2 hingga babak kedua berakhir, dua gol PS Korpri Sergai diciptakan Bayer Silalahi dan Tanda Safradika.

Dalam drama adu penalti, tim PS Korpri Langkat berhasil unggul dengan skor 3-2, sehingga berhasil meraih juara 1.

Atas prestasi juara 2, tim PS Korpri Sergai berhasil meraih medali dan uang pembinaan sebesar Rp20 juta.

Terpisah, Calon Bupati Sergai 2024-2029 Darma Wijaya yang langsung menyaksikan laga tersebut memberikan apresiasi kepada seluruh tim PS Korpri Sergai, baik seluruh pemain, pelatih, manajer serta official sehingga Sergai meraih juara 2 atau runner up turnamen sepakbola Korpri 2024 antar Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumut.

Meski belum berhasil meraih gelar juara 1, Darma Wijaya merasa bangga kepada Tim Korpri Kabupaten Serdang Bedagai atas penampilan luar biasa mereka sepanjang turnamen.

” Alhamdulillah, ini adalah pencapaian yang luar biasa, tim kita sudah berjuang sebaik mungkin dan menunjukkan semangat yang tinggi. Meskipun hasil akhir tidak sesuai harapan, saya bangga dengan perjuangan seluruh pemain. Semoga ini menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di masa mendatang,” pungkas Darma Wijaya.(fad/han)

Hindari Calo, Kanim Belawan Imbau Masyarakat Gunakan M-Paspor

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Belawan, Andriw Guntur S. Simanjuntak.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Belawan, Andriw Guntur S. Simanjuntak, mengimbau masyarakat Sumatera Utara, khususnya yang berada di wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang agar menggunakan aplikasi daring pengajuan permohonan paspor atau M-Paspor untuk mengajukan proses permohonan penerbitan paspor baru maupun penggantian.

“Melalui aplikasi M-Paspor, warga bisa secara mandiri mengajukan permohonan serta memilih waktu untuk melakukan permohonan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, sepanjang kuota masih tersedia,” ucap Guntur kepada wartawan, Senin (30/9).

Menurut Guntur, aplikasi buatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi ini menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan transparansi dalam proses permohonan paspor. Sebab, masyarakat bisa dengan mudah mengajukan permohonan serta memilih jadwal dan lokasi kedatangan sesuai kuota yang tersedia melalui aplikasi tersebut.

“Aplikasi tersebut dapat di download melalui playstore ataupun Appstore. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat agar terlayani dengan baik, dan terhindar dari penipuan atau hal-hal lain yang merugikan masyarakat yang hendak memohon paspor,” ujar Guntur.

Dijelaskan Guntur, adapun cara penggunaannya, awalnya pemohon diwajibkan teliti mengunggah dokumen-dokumen persyaratan dan mengisi sejumlah kuesioner.

“Setelah mengisi data-data melalui aplikasi tersebut, masyarakat diarahkan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kode yang diberikan. Lalu, masyarakat diminta datang ke kantor imigrasi yang dipilih, sesuai dengan waktu yang dipilih pula,” jelasnya.

Di kantor imigrasi, sambung Guntur, petugas akan melakukan wawancara dengan pemohon. Dan bila didapati dokumen yang diunggah tidak benar, maka permohonan paspor dapat ditolak dan biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

“Kita mengingatkan masyarakat juga harus mengisi data dengan jujur, khususnya bagi pemohon yang paspor lamanya rusak maupun hilang untuk tidak mengajukan permohonan paspor baru melalui aplikasi M-Paspor karena tetap terdeteksi oleh system,” katanya.

Untuk pengurusan paspor, sambung Guntur, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya paspor 48 halaman biasa adalah Rp350.000. Sedangkan biaya paspor 48 halaman elektronik adalah Rp650.000.

“Untuk biaya percepatan selesai di hari yang sama, dikenakan penambahan biaya sebesar Rp1 juta,” ungkapnya.

Sementara untuk paspor rusak, dikenakan biaya beban tambahan sebesar Rp500 ribu, dan untuk paspor hilang dikenakan biaya tambahan Rp1 juta.

“Kita meminta masyarakat yang mengajukan pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan untuk menghindari calo atau oknum-oknum yang mengatasnamakan petugas Imigrasi,” pungkasnya.
(map/han)

1...483484485...15,842Page 484 of 15,842