HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Polres Humbang Hasundutan (Humbahas) agaknya enggan membeberkan perkembangan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) salah satu kepala desa di Kecamatan Peranginan, belum lama ini.
Kepala Subbagian Kehumasan Aiptu S Purba mengaku, dirinya tidak bisa memberi keterangan.
“Belum bisa saya kasih keterangan,” ujar Kepala Subbagian Kehumasan Aiptu S Purba.
Purba mengaku sudah menyampaikan kepada kapolres, bahwa media meminta perkembangan kasus tersebut. Namun, AKBP Rahmayani Dayan belum membalas konfirmasinya.
“Belum ada balasan beliau,” ucap Purba saat dihubungi.
Sementara, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbahas, Jenda Silaban enggan menerima telepon maupun pesan singkat wartawan.
Kasus ini diketahui media setelah Kasi Intel Kejari Humbahas, Juanda Sitorus memaparkan pihak sedang menangani kasus OTT salah satu kades.
Namun, kasus itu masih P19 karena jaksa penuntut umum (JPU) masih membutuhkan bukti lainnya dari penyidik Polres Humbahas.
“ Kasus ini P19, jadi apa kekurangannya tidak kita ketahui,” ucap Juanda mengakhiri. (mag-12/ala)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polda Sumatera Utara melaksanakan test urine terhadap personelnya di Lapangan Urgakkum Subbidprovos Polda Sumut, Senin (11/11) sekira pukul 8.00 WIB.
Kegiatan Penegakan Ketertiban dan Kedisiplinan (Gaktibplin) Test Urine serta Pengecekan Identitas kelengkapan personel tersebut dipimpin Kombes Pol Ni Ketut Swastika SIK dari Tim Biro Provos Divpropam Polri. Ia didampingi Tim Pusdokkes Mabes Polri serta Kabidpropam Polda Sumut Kombes Pol Yofie Girianto Putro SIK MH.
“Hasil pemeriksaan Gampol dan Sikap Tampang ditemukan personel yang tidak sesuai dengan ketentuan. Terdapat 30 personel dengan rambut dan Gampol Dinas yang tidak sesuai ketentuan serta diberikan tindakan dengan dilakukan pemotongan rambut dan teguran terhadap tata cara pemakaian atribut dan Gampol Polri,” jelas Kabid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/11).
Selain itu, dari 208 personel yang mengikuti pemeriksaan urine, ditemukan 30 personel terindikasi narkotika dan zat terlarang/adiktif.
“Setelah dilakukan pendalaman, terdapat 10 personel terindikasi Narkoba dan akan dilakukan tindak lanjut proses pemeriksaan Subbidprovos Bidpropam Polda Sumut terhadap dugaan pelanggaran disiplin,” pungkasnya.(bbs/ala)
Truk Pengangkut Makanan Ringan Masuk Jurang
Isi Muatan Dijarah Warga Sekitar
CEK TKP: Polisi mengecek TKP bus pengangkut makanan ringan masuk jurang. IST/SUMUT POS
SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Satu unit truk Mitsubishi Fuso BK 9405 TL yang mengangkut makanan ringan masuk ke jurang sedalam 10 meter di lintas Siantar-Parapat, Senin (11/11), sekira pukul 7.30 WIB. Tepatnya di KM 37-38, Huta Tanjung Dolok, Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Simalungun.
Informasi dihimpun, truk naas tersebut dikemudikan Aman Nainggolan (47) warga Jalan Sentosa Bawah, Rambung Merah, Pematangsiantar.
Sementara 3 penumpangnya adalah Ming Han yang merupakan pemilik truk, serta 2 kernet Irwan dan Rony. Semuanya warga Panombeian Panei.
Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut dan saat ini sudah ditangani Unit Lantas Polsek Parapat. Berdasarkan keterangan Aman Nainggolan, mereka dalam perjalanan dari Kota Siantar menuju Parsoburan.
“Penumpang ada 3 orang, 1 toke dan 2 kernet. Waktu berangkat dari gudang di Jalan Cokromainoto Siantar, truknya masih bagus. Tiba-tiba di jalan longsor dekat (kantor Dinas) Kehutanan, remnya blong. Karena truk kami lumayan kencang, saya terpaksa banting stir ke kiri akhirnya masuk ke jurang,” sebut Aman di lokasi.
Menurut Aman, mereka selalu mengantar barang kanvasan ke Parsoburan, sekali dalam dua minggu.
“Kita mau antar barang ke Parsoburan, dan kernet saya Irwan hanya mengalami luka gores di bagian rusuk kirinya. Mereka juga telah dibawa ke rumah sakit Tentara Siantar sama toke naik truck Colt Diesel yang kebetulan lewat kosong. Kami tiga sehat-sehat kok bang,” sebutnya.
Kanit Lantas Parapat, Ipda Hendri Koto didampingi Briptu Anwar Ginting mengatakan, tidak ada korban jiawa dalam kecelakaan tunggal tersebut.
“Begitu mendapat laporan dari masyarakat, kita langsung turun ke lokasi, selanjutnya kita lakukan olah TKP. Dan diduga kecelakaan tungal disebabkan rem blong, tidak ada korban jiwa,” ungkap Ipda Hendri.
Amatan di lokasi, truk Fuso mengangkut barang jajanan anak-anak dan rokok. Kendaraan berat itu masuk ke jurang sedalam 10 meter dengan kondisi roda ke atas. Sedangkan barang bawaan truk berserak di TKP dan sempat sebagian dijarah warga sekitar. (bbs/ala)
PERLIHATKAN: Korban memperlihatkan luka-luka akibat dianiaya tetangganya.
IST/SUMUT POS
PERLIHATKAN: Korban memperlihatkan luka-luka akibat dianiaya tetangganya.
IST/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga pekan berlalu, NM merasa cemas dan ketakutan tinggal di rumahnya, Jalan Bakti Luhur, Blok D 10, Medan Helvetia. Wanita yang tengah hamil 5 bulan itu mengaku trauma akibat penganiayaan yang belum lama ini dialaminya.
“SUDAH hampir tiga minggu semenjak laporan penganiayaan terhadap istriku itu dilaporkan, tapi sampai sekarang belum juga ada hasilnya. Pelaku belum juga ditangkap polisi. Istri saya ketakutan kalau tinggal sendiri di rumah,” kata Sum (45) didampingi istrinya NM, usai menyambangi Mapolrestabes Medan, Senin (11/11) siang.
Menurut Sum, terduga pelaku yang menganiaya istrinya adalah BS (40), yang tak lain tetangga mereka di Jalan Bakti Luhur.
“Visum sudah, saksi 2 orang yang melihat kejadian istri ku dianiaya pelaku juga sudah dimintai keterangannya,” bebernya.
Sum merasa heran kenapa sampai saat ini, Polsek Helvetia tidak juga menangkap pelakunya. Sesuai bukti Laporan Polisi yang ada di tangan Sum, peristiwa itu sudah dilaporkan ke Mapolsek Helvetia dengan nomor: LP/760/X 2019/SU/ Polrestabes Medan/Sek Medan Helvetia, Rabu (23/10/2019) lalu.
Dia pun sangat berharap agar Polsek Helvetia segera memproses kasus tersebut. Apalagi, 2 petugas dari Polsek Helvetia sudah melakukan cek dan olah TKP.
“Saya berharap Polsek Helvetia profesional dalam menjalankan tugas sesuai semboyan polisi Promoter. Saya mohon Pak Kapolrestabes Medan melalui Kapolsek Helvetia AKP Sah Udur Sitinjak supaya mengatensikan kasus ini agar pelakunya segera ditangkap, karena sudah tidak alasan lagi untuk Polsek Helvetia untuk tidak segera menangkap pelaku,” harap Sum.
Lebih lanjut dijelaskan Sum, terduga pelaku (BS) bukan sekali ini saja bertindak arogan. Pada bulan Juli 2019 lalu, dirinya sendiri pernah mengalami penganiayaan.
“Waktu itu bibir saya ditonjok sampai berdarah. Tapi kejadian itu tidak saya laporkan karena beberapa pertimbangan,” lanjut Sum.
Kapolsek Helvetia AKP Sah Udur Sitinjak, ketika dikonfirmasi, Senin (11/11) mengatakan, kasus tersebut mengaku masih dalam penyidikan.
“Ada perbedaan keterangan saksi, jadi masih sidik nanti lanjut gelar untuk penetapan tersangka,” katanya.
“Saya juga pernah hamil bang. Saya juga pernah dibanting sama tersangka waktu nangkap narkoba. Ga ada yang mau lama-lamain kasusnya. (Kasusnya) diatensi kok. Sabar ya,” sebut Sah Udur.
Sebelum terjadinya penganiayaan tersebut, awalnya NM keluar dari rumahnya membawa anjing kecil peliharaannya untuk berjalan keliling Jalan Bakti Luhur. Setelah itu, NM beristirahat duduk di depan rumahnya bersama anjing tersebut sembari bermain dengan anaknya. Tiba-tiba, anjing tersebut menggonggong.
Tak lama berselang, istri BS disebut LS keluar dari rumah dan langsung menjumpai NM. Saat itu LS disebut mengeluarkan ucapan tak senonoh terhadap NM.
Tak terima, NM pun akhirnya terlibat pertengkaran mulut yang berujung saling jambak. Tak lama kemudian, BS yang melihat istrinya ribut-ribut lalu keluar dari rumah. Tanpa basa basi pria itu langsung memukuli NM. Tak sampai di situ, pria itu juga menolakkan NM hingga jatuh telentang.
Seorang tetangga NM lainnya yang melihat kejadian itu langsung menolongnya disusul tetangga lainnya. Akibat peristiwa itu, NM mengalami bengkak di kening sebelah kanan, pipi kiri, luka gores di leher kiri, bengkak di tangan dan leher sebelah kanan.
“Ini bukan kali pertama, beberapa bulan lalu suami saya juga dihajarnya sampai bibir suami saya terluka. Perlakuan tersangka tidak bisa dibiarin karena saya juga lagi hamil, dihajarnya hingga saya lebam-lebam,” kata korban.(bbs/ala)
FOTO BERSAMA: Ketua DPD GPEI Sumut Hendrik H Sitompul foto bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP GPEI terpilih, Benny Sutrisno dan Toto Dirgantoro.
FOTO BERSAMA: Ketua DPD GPEI Sumut Hendrik H Sitompul foto bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP GPEI terpilih, Benny Sutrisno dan Toto Dirgantoro.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – H Benny Sutrisno dan Toto Dirgantoro kembali terpilih secara aklamasi memimpin Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia periode 2019- 2024 pada Musyawarah Nasional VIII, di Hotel Holiday Inn, Jakarta, Kamis (7/11) lalu. Benny dan Toto kembali dipercaya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral untuk 5 tahun mendatang.
Dalam pandangan umum yang disampaikan seluruh Ketua DPD GPEI se-Indonesia, kepimpinan Benny Sutrisno selama ini mampu memperkuat organisasi GPEI dan memiliki usaha-usaha yang visioner untuk membesarkan GPEI sehingga sosok Benny dan Toto masih sangat dibutuhkan GPEI 5 tahun ke depan.
Ketua DPD GPEI Sumut, Hendrik H Sitompul didampingi Sekretaris DPD GPEI Susilo, dan Wakil Ketua Bidang Hukum GPEI Donsisko Peranginangin setelah menyampaikan pandangan terkait laporan pertangungjawaban Benny Toto, langsung meminta dan mendorong agar pasangan Benny Sutrisno dan Toto Dirgantoro kembali memimpin GPEI 5 tahun ke depan. “Kami sangat mengapresiasi kepengurusan Pak Benny dan Toto, maka dari itu DPD Sumatera Utara kembali memilih dan mendukung keduanya memimpin 5 tahun ke depan” kata Hendrik diikuti tepuk tangan dari seleuruh peserta Munas.
Hendrik juga mengatakan, sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah sebagai asosiasi perusahaan ekspor, sudah seharusnya GPEI berkewajiban berperan aktif membantu pemerintah dalam meningkatkan ekspor. “GPEI dibentuk pemerintah melalui Menteri Perdagangan pada tahun 1961, tentu kita memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam meningkatkan ekspor sebagai sumber devisa Negara,” ujar Hendrik.
Hendrik menambahkan, sosialisai program dan kegiatan GPEI kepada masyarakat khususnya pengusaha eksport juga sangat sangat penting agar GPEI semakin dikenal sehingga nantinya dapat bekerja sama dalam usaha peningkatan ekspor Indonesia. “Sosialisasi program dan kegiatan GPEI penting dilakukan, agar masyarakat khususnya eksportir dapat diajak berkontribusi dalam meningkat ekspor,” katanya.
Hendrik menambahkan, tersosialisasi program dan kegiatan GPEI secara otomatis akan juga membesarkan GPEI sebagai asosiasi pengusaha Ekspor yang diakui oleh Pemerintah. Hendrik menyarankan agar setiap DPD mengandeng wartawan dan media sebagai mitra untuk sosialisasi program dan kegiatan. “Caranya, adalah dengan mengundang wartawan atau media dalam setiap kegiatan dilakukan, saya kira itu cara yang efektif,” saran Hendrik.
“Terserah mau dengan cara apa. Intinya program dan kegiatan GPEI harus sampai di masyarakat, dan ada usaha untuk meningkatkan ekspor,” pungkas pengusaha asal Kota Medan ini.
Sementara, keputusan Munas yang menetapkan Benny Sutrisno sebagai Ketua Umum DPP GPEI, dibacakan pimpinan sidang Munas, Sudarmawan Asrikan (DPD GPEI Jatim), didampingi Ade Siti Muksodah (DPD GPEI Jateng) sebagai Sekretaris dan Drs Hendrik H Sitompul MM (DPD GPEI Sumut) sebagai anggota.
Munas GPEI VIII ini dihadiri seluruh DPD yang ada di seluruh Indonesia dari Banda Aceh sampai Papua. Dalam sambutannya, saat setelah terpilih Benny Sutrisno menyampaikan rasa terimakasih atas kepercayaan yang diberikan, dan berharap untuk ke depannya agar bersama sama untuk mengembangkan GPEI dalam rangka meningkatkan ekspor Indonesia. Benny Sutrisno juga mengharapkan agar ke depannya, ada regenerasi kepemimpinan di tubuh GPEI, dirinya yakin banyak orang orang muda berpotensi untuk memimpin GPEI.
Sementara itu, Ketua DPD GPEI Sumut Hendrik Sitompul meminta kepada seluruh pengurus DPD GPEI yang ada di seluruh Indonesia agar berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekspor serta mensosialisasikan program-program maupun kegiatan GPEI di daerah masing masing. (adz/ram)
Sihar P. H. Sitorus, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan meminta Bank Indonesia untuk memperhatikan Nias dan Mandailing Natal sebagai dua wilayah potensial sumber ekonomi baru di Indonesia.
Hal ini disampaikan Sihar dalam Rapat Kerja Bank Indonesia dengan Komisi XI DPR RI, Senin (11/11) di Ruang Rapat Komisi XI Gedung Nusantara I Jakarta.
Kedua wilayah yang disebutkan Sihar ini menurutnya masih terbelakang dari segi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) padahal memiliki potensi yang baik.
“Dari dapil pemilihan saya di Sumut, ada minimal dua wilayah yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, saya katakan dua karena mungkin di Indonesia ada banyak, tetapi yang dua ini terbelakang berdasarkan kriteria yang ada seperti IPM atau HDI, dll,” ujar Sihar saat diberi kesempatan bertanya.
Wilayah pertama yang disebutkan Sihar adalah Nias. Nias menurutnya merupakan daerah yang seluruh wilayahnya dikelilingi lautan dan merupakan wilayah segitiga dagang dengan Aceh dan Sumatera Barat.
“Karena Nias 360 derajat dikelilingi lautan dan bisa membentuk segitiga dagang dengan Aceh dan Sumatera Barat, namun di sana masih banyak sekali masalah, salah satunya stunting,” tutur Sihar.
Lebih lanjut Sihar menyampaikan, wilayah kedua di Dapil II Sumut yang dapat menjadi potensi sumber ekonomi baru adalah Mandailing Natal.
Sihar menjelaskan wilayah ini merupakan daerah yang kaya akan sumber agrobisnis dan juga tambang, bahkan dulunya Portugis membangun dermaga di Mandailing Natal.
“Wilayah kedua adalah Mandailing Natal, bahkan dulunya Portugis membangun dermaga di sana yang saat ini mungkin masih dapat mereka kenali, selain itu Madina merupakan daerah yang kaya dengan agro dan tambang,” ujar Sihar.
Untuk itu Sihar menyampaikan kepada Bank Indonesia untuk mengunjungi Nias dan Mandailing Natal sebagai wilayah sumber perekonomian baru di Indonesia.
“Mohon mampir ke Nias dan Mandailing Natal pak, bu,” ujar Sihar.
Selain itu, saat membahas mengenai ekonomi syariah, Sihar memperkenalkan Madina sebagai kabupaten dengan julukan Bumi Sejuta Santri.
“Saat membahas mengenai ekonomi syariah, saya teringat akan Kabupaten Mandailing Natal yang dijuluki Bumi Sejuta Santri, mungkin dapat melihat kesempatan dan nilai yang dapat dilihat di sana,” tutur Sihar.
BERSAMA: Foto bersama dalam kegiatan simposium di Hotel Polonia Medan oleh peserta kepala sekolah yang tergabung di MKKS Kota Jayapura yang juga dihadiri Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Medan Supri Harahap dan Kepala SMPN 38 Hj Rohanim SPd MM.
BERSAMA: Foto bersama dalam kegiatan simposium di Hotel Polonia Medan oleh peserta kepala sekolah yang tergabung di MKKS Kota Jayapura yang juga dihadiri Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Medan Supri Harahap dan Kepala SMPN 38 Hj Rohanim SPd MM.
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se – Kota Jayapura melakukan studi banding ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 38 Medan Jalan Marelan VII Kelueahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.
SIMPOSIUM: Foto bersama dalam kegiatan simposium di Hotel Polonia Medan oleh peserta Kepala Sekolah yang tergabung di MKKS Kota Jayapura yang juga dihadiri Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Medan Supri Harahap dan Kepala SMPN 38 Hj Rohanim SPd MM
Kedatangan rombongan berkaitan dengan Pendidikan Karakter dan Sekolah Ramah Anak yang telah diterapkan di SMP Negeri 38 sebagai Sekolah Piloting Karakter Nasional dan Sekolah Ramah Anak.
Acara penyambutan dirangkai dengan kegiatan penyematan selempang songket kuning oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 38, Hj Rohanim SPd MM kepada ketua rombongan diiringi salam tepuk karakter atau PPK serta tarian persembahan Melayu dan tarian Ahoi oleh siswa-siswi SMP Negeri 38 sebagai ciri khas kearifan lokal Kota Medan multietnis Sumatera Utara.
Kegiatan studi banding itu turut dihadiri Kordinator Pengawas SMP Kota Medan mewakili Dinas Pendidikan Kota Medan dan Pengawas Managerial, orang tua peserta didik serta unsur Kecamatan Medan Marelan.
Perolehan Adiwiyata Nasional 2018 yang pernah diraih SMP Negeri 38, Rohanim memaparkan kepada 30 kepala sekolah se Jayapura. Dalam paparannya, karakter sekolah terbentuk dengan melakukan pembinaan kepada siswa-siswi pembelajaran di kelas, melalui budaya dengan menampilkan literis peserta didik melalui hasil karya dalam kegiatan ekstrakulikuler berkaitan 8 standar pendidikan dan partisipasi masyarakat.
Ke depannya, Rohanim terus membangun program karekter sekolah untuk menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri di tahun 2020. Hal itu diwujudkan dengan mengembangkan bakat dan prestasi peserta dididik di bidang akademik maupun nonakademik, bersinergitas kepada masyarakat, orang tua siswa, muspika, dan muspida serta perusahaan yang memberikan dukungan.
Selain itu, SMP Negeri 38 membina karakter dengan mengedepankan SDM guru membangun Tri Sentra dalam memajukan pendidikan yaitu sekolah keluarga dan masyarakat. Sebagai salah satu fasilitator nasional penguatan pendidikan karakter yang diamanahkan Kemendikbud sebagai narasumber, menjadi inspirasi bagi Kepala SMP/ MTs se-Kota Jayapura mengapresiasi SMP Negeri 38 sebagai Sister School.
“Kita bersyukur, SMP Negeri 38 sebagai sekolah contoh Piloting atau percontohan nasional dikunjungi kepala sekolah se – Kota Jayapura. Kegiatan ini kita lakukan dapat menjadi motivasi bagi SMP Negeri 38 ke depannya, mereka juga banyak belajar dengan kita dari cara kita bersinergi di masyarakat, orang tua, dunia usaha atau perusahaan yang berpartisipasi dan unsur pemerintahan. Capaian yang kita peroleh itu yang mereka pelajari,” jelas Rohani, Jumat (8/11).
Sebelumnya, kata Rohanim, para rombobangan terlebih dahulu mengikuti kegiatan simposium di Hotel Polonia yang dihadiri Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Medan Bapak Supri Harahap untuk mendengarkan persentase kegiatan studi banding tersebut. (fac)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menyebut bahwa penyeleng garaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung memang perlu dievaluasi. Hal itu disampaikannya setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa Pilkada langsung menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah transaksi politik yang tinggi.
Siti menyebut, jika pilkada langsung hanya menjadi ajang transaksi politik, hal itu dapat berbahaya bagi demokrasi. Sebab, semua kontestan hanya memikirkan cara untuk memenangkan Pilkada tanpa memikirkan masyarakat yang menjadi konstituennya.
“Jika cuma vote buying, cuma politik transaksional pokoknya menghalalkan segala cara, menurut saya harus dihentikan. Karena ini bahaya sekali,” ujar Siti saat dihubungi, Minggu (10/11).
Pilkada langsung juga harus dievaluasi, karena menurutnya tidak semua daerah dapat menerapkan pemilihan secara langsung. Ia mencontohkan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki otonomi khusus, karena wilayah tersebut masih bersifat kerajaan.
“Papua juga salah satu contohnya, itu sudah ada satu usulan untuk tidak menerapkan Pilkada langsung. Karena bahkan di daerah-daerah tertentu yang merasa aneh dilangsungkan Pilkada langsung,” ujar Siti.
Dengan adanya evaluasi, Siti meng anggap bahwa itu bukan merupakan tanda kemunduran bagi demokrasi. Menurutnya, itu menjadi tanda bahwa negara bercermin pada hal-hal yang dianggap merugikan dari penyelenggaraan pilkada-pilkada sebelumnya.
Selain itu, masyarakat juga tidak perlu takut dengan adanya evaluasi akan memunculkan keotoriteran dalam memilih kepala daerah. Karena ia yakin evaluasi dilakukan pada daerah-daerah yang terindikasi adanya biaya politik yang tinggi.
“Demokrasi itu membangun peradaban, kalau kita tidak beradab dengan sistem demokrasi yang kita aplikasikan, apalagi melalui yang langsung itu, itu harus dipertanyakan. Dalam konteks itu (biaya politik) menurut saya memang harus dievaluasi,” ujar Siti. (bbs/azw)
RAKOR: Sekretaris DPW PPP Sumut H Jafaruddin Harahap saat membuka Rapat koordinasi (Rakor) Pilkada, Sabtu (9/11).
RAKOR: Sekretaris DPW PPP Sumut H Jafaruddin Harahap saat membuka Rapat koordinasi (Rakor) Pilkada, Sabtu (9/11).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumut H Jafaruddin Harahap, mengingatkan para kader PPP untuk menjadikan Pilkada 2020 momentum kembali merangkul ulama dan tokoh masyarakat.
Kemudian, dia juga mengingatkan tim penjaringan calon kepala daerah agar tidak mengutip mahar dalam menjaring calon kepala daerah. Hal ini ditegaskannya saat membuka Rapat koordinasi (Rakor) Pilkada, Sabtu (9/11).
“Tidak ada mahar politik dalam menjaring calon kepala daerah, tapi harus meminta sebuah komitmen calon kepala daerah, salahsatunya mampu bergerak bersama-sama membesarkan PPP,” tegas Jafaruddin.
Dalam mengusung calon kepala daerah, kata Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut ini, tim penjaringan harus mengusung calon yang berpeluang menang, karenanya harus melihat elektabilitas dan dukungan masyarakat dan Ormas terhadap calon yang akan diusung.
“Lihat elektabilitasnya dengan melakukan survey dan lihat juga dukungan masyarakat atau ormas terhadap calon yang akan diusung tersebut, masukkan dalam persyaratan,” ungkapnya lagi.
Kemudian, dalam Rakor Pilkada yang bertema ‘Merawat Amanah Merebut Kuasa Menyongsong Pilkada 2020’ tersebut, Jafaruddin Harahap juga menekankan agar kader tidak diam setelah mengusung calon kepala daerah.
“Tidak boleh diam, tapi lakukan konsolidasi partai sampai ke tingkat bawah. Pilkada ini kita manfaatkan, jangan saat Pilkada satu bendera, atribut tak ada. Sosialisasi ke akar rumput, ini kesempatan kita kembali rangkul para ulama dan tokoh masyarakat, yang kemarin saat Pilpres banyak yang sudah alergi karena berbeda pilihan saat Pilpres,” jelasnya.
Pada Pilkada 2020 ini, sebut Jafaruddin, ada 12 kabupaten/kota calon kepala daerah yang akan diusung oleh PPP, karena di 12 kabupaten/kota itu PPP memiliki kursi di DPRD.
Ke 12 kabupaten dan kota tersebut, papar Jafaruddin, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kota Medan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Binjai, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kota Binjai, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Tapanuli Selatan. (adz/azw)
RAMAI: Warga meramaikan event Spektra Meriah di Kota Manado yang berlangsung selama 10 hari.
istimewa
RAMAI: Warga meramaikan event Spektra Meriah di Kota Manado yang berlangsung selama 10 hari.
istimewa
MANADO, SUMUTPOS.CO – Penyelenggaraan SPEKTRA Meriah di Kota Manado berhasil dengan sukses. Terbukti ribuan warga menghadiri acara yang dimulai sejak tanggal 1-10 November 2019. dengan berbagai program penawaran serta promo kejutan menarik yang dapat dinikmati.
SPEKTRA merupakan Brand yang melakukan Pembiayaan Elektronik, Gadget, Perabot Rumah Tangga, Laptop, serta alat kerja produktif. Layanan pembiayaan SPEKTRA dapat ditemukan di sebagian besar toko elektronik, gadget, dan furnitur.
Di kota Manado, SPEKTRA memberikan promo spesial berupa Biaya Administrasi Rp 0, dan Down Payment (DP) Rp 0 Cukup dengan hanya membawa KTP saja. Bertempat di Mega Mall Manado, pameran SPEKTRA akan berlangsung dari tanggal 1 November hingga 10 November 2019 bekerjasama dengan berbagai mitra ternama seperti Nusantara dan Anugerah.
Menurut Marketing Head SPEKTRA, Endrico pameran ini digelar untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan barang elektronik serta perabotan rumah tangga impian mereka melalui proses yang mudah, harga yang lebih murah serta promo yang menarik. “Kami melihat tahun ini kebutuhan masyarakat Indonesia terutama dalam memiliki barang elektronik, perabotan rumah tangga, gadget sangat besar dan semakin meningkat.
Oleh karena itu SPEKTRA kembali hadir dengan lebih banyak lagi menyambangi kota – kota di Indonesia dibanding tahun sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pelanggan dapat membawa pulang barang impian dan pilihan mereka, dengan cara yang mudah, lebih cepat, dan proses persetujuan langsung di tempat,” tutur Endrico
SPEKTRA Meriah, Memang Ringan Cicilannya, Mudah syaratnya. (rel/ram)