istimewa/sumut pos
MASKER: Pegawai UPK Belawan memakaikan masker pada bocah yang berada di boncengan sepeda motor.
MASKER: Pegawai UPK Belawan memakaikan masker pada bocah yang berada di boncengan sepeda motor. Istimewa/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengantisipasi infeksi saluran pernapasan (ISPA) akibat kabut asap yang telah menyebar di Kota Medan, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Belawan membagikan masker gratis kepada masyarakat.
Pembagian sebanyak 5.000 masker gratis kepada pengguna jalan, pelajar, nelayan dan pengemudi angkot berlangsung di Jalan KL Yos Sudarso, Simpang Canang, Kecamatan Medan Belawan, Selasa (24/9).
Pemberian masker dilakukan seluruh jajaran manajemen dan struktural PLN – UPK Belawan merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat di Belawan. Selain itu, untuk membantu tugas pemerintah berdasatkan surat edaran Wali Kota Medan.
Manajer PT PLN – UPK Belawan, Syahminan Siregar mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan adalah bentuk peduli dampak kabut asap bagi masyarakat di Belawan. Pembagian masker ini untuk mengantisipasi penyakit saluran pernapasan.
“Harapan kita, dengan masker yang dibagikan dapat bermanfaat untuk pencegahan lebih dini. Kontribusi yang kami lakukan ini bekerja sama dengan pihak kelurahan sebagai bentuk peran PLN mendukung surat edaran yang telah dikeluarkan Wali Kota Medan,” pungkas Syahminan didampingi Humasnya, Buchori
Sementara, Lurah Belawan Bahari, Sonang mengapresiasi reaksi cepat yang dilakukan PLN – UPK Belawan yang telah berkontribusi memberikan masker kepada masyarakat secara gratis.
“Kegiatan ini merupakan bentuk yang dilaksanakan sesuai dengan surat edaran Bapak Wali Kota Medan. Hari ini, pembagian masker sudah dilaksanakan oleh PLN – UPK Belawan, kamis sangat berterima kasih,” tuturnya. (ila)
fachril/sumut pos
BANTUAN: Kapolres Belawan, AKBP Ikhwan memberikan bantuan kepada keluarga bocah penderita hidrosefalus.
BANTUAN: Kapolres Belawan, AKBP Ikhwan memberikan bantuan kepada keluarga bocah penderita hidrosefalus. Fachril/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan SH, MH mengunjungi balita yang menderita penyakit Hidrosefalus (Pembesaran Kepala) Dea Aisyah Putri, Selasa (24/9) siang.
Bayi yang baru berusia satu tahun ini, anak ketiga dari pasangan Hendra Yadi dan Jumiati yang tinggal di Jalan Durung III, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan sudah menderita penyakit ini semenjak berusia empat bulan.
Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Pelabuhan Belawan didampingi oleh PJU Polres Pelabuhan Belawan, Bhabinkamtibmas Terjun dan sejumlah awak media.
Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan SH MH menyampaikan rasa prihatin atas apa yang diderita oleh Dea Aisyah Putri.”Saya cukup merasa sedih dengan apa yang diderita oleh anak kita Dea Aisyah Putri, semoga anak kita bisa sehat dan normal seperti anak – anak yang lain,” ucap Kapolres.
Lebih lanjut dijelaskan orang nomor satu di Polres Pelabuhan Belawan ini, kunjungan pada hari ini salah satu program kegiatan bakti sosial Polres Belawan.”Kegiatan bakti sosial ini sebagai bentuk kepedulian dan jalinan silahturahmi, Polres Pelabuhan Belawan kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Sementara itu Jumiati saat ditemui mengucapkan terimakasih atas kunjungan Kapolres Pelabuhan Belawan kerumahnya. “Saya merasa terharu dan berterima kasih telah dikunjungi Bapak Kapolres Belawan, bapak Kapolres sangat peduli dengan keadaan dan derita yang dialami anak kami Dea Aisyah Putri semoga Pak Kapolres selalu sehat dalam mengemban tugas memimpin di Polres Pelabuaha Belawan,” ucap Jumiati.
Pengobatan terhadap anaknya terus berjalan dengan menggunakan kartu sehat dari pemerintah. “Sampai saat ini pengobatan terhadap anak saya memang terus berjalan dengan cara terapi dan dibawa ke puskesmas, dan saya juga mempunyai kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat),”kata Jumiati.
Dalam kunjungannya Kapolres memberikan bantuan Tali Asih berupa paket sembako, yang di serahkan langsung oleh Kapolres AKBP H Ikhwan SH MH.(fac)
IST/sumut pos
BERSAMA: TGB Syech Ahmad Sabban Al-Rahmany Rajagukguk (tengah) bersama lainnya di acara peluncuran bukunya di Hotel JW Marriot Medan, Senin (23/9).
BERSAMA: TGB Syech Ahmad Sabban Al-Rahmany Rajagukguk (tengah) bersama lainnya di acara peluncuran bukunya di Hotel JW Marriot Medan, Senin (23/9). IST/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengusung isu soliditas keberagamaan dan kebangsaan, Tuan Guru Batak (TGB) Syekh Ahmad Sabban Elrahmaniy Rajagukguk, meluncurkan buku berjudul Dakwah Kerukunan dan Kebangsaan serta melantik Gerakan Dai Kerukunan dan Kebangsaan (GDKK).
Acara peluncuran buku dan pelantikan pengurus GDKK ini juga dirangkai dengan Dialog Nasional Memperkokoh Ikatan Persaudaraan Kebangsaan yang dihadiri ratusan tokoh dari lintas agama, para pejabat pemerintahan, TNI dan Polri, di Hotel JW Marriot, Senin (23/9).
Kegiatan yang dibuka langsung Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi turut dihadiri Wagubsu Musa Rajekshah, Sekdaprovsu Sabrinan
Wakapoldasu Brigjen Pol Mardiaz Kusin, Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin diwakili Asisten Pemerintahan Setdako Medan, Musadad Nasution, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Ketua Rumah Komunikasi Lintas Agama Pusat Bunda Indah, Kakanwil Kemenag Sumut Iwan Zulhami, Ketua MUI Sumut Abdullah Syah, Rektor UIN Sumut Saidurrahman, para alim ulama serta tokoh lintas agama.
TGB Syekh Ahmad Sabban Elrahmaniy Rajagukguk, dalam sambutannya meminta kepada semua pihak untuk menguatkan soliditas keberagamaan dan kebangsaan untuk menjaga persatuan, kebhinekaan dan keutuhan NKRI.
“Untuk menjaga itu, tidak boleh lagi ada yang memainkan isu-isu agama yang berpotensi dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa. Para tokoh dari berbagai agama, silakan pelajari dan dalami ajaran agamanya serta dakwahkan kepada jamaahnya masing-masing. Namun, harus tetap saling bergandeng tangan mempererat silaturahim dan persaudaraan dengan umat yang lain demi kedamaian, persatuan dan keutuhan NKRI,” ujarnya.
Disampaikannya metode dakwah yang mengutamakan kerukunan dan persatuan ini ia terapkan karena berakar dari kehidupan pribadi dan keluarganya. “Islam itu rahmat bagi sekalian alam. Sehingga orang yang serius menjalankan agamanya harus juga bisa menjadi rahmat bagi umat yang berbeda agama dengannya,” katanya.
Lebih lanjut ditegaskan dia bahwa persatuan dan kerukunan itu harganya mahal. Para pendiri negara ini telah mengorbankan pikiran, harta bahkan nyawa untuk melahirkan konsep negara kesatuan yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk menyatukan semua agama, suku dan etnis yang ada di Indonesia. “Karena persatuan dan kesatuan itu harganya mahal maka kita harus menjaganya secara bersama-sama,” katanya.
Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, tidak ada agama di dunia yang mengajarkan umatnya untuk saling mencelakai dan berbuat kejahatan. Untuk itu masing-masing pemeluk agama harus hidup saling menghargai dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
Atas dasar itu Gubsu sangat mengapresiasi dan mendukung penuh digelarnya dialog nasional sekaligus peluncuran buku yang ditulis TGB Syekh Ahmad Sabban Elrahmaniy Rajagukguk. Sebab, buku itu mengupas tentang kerukunan hidup beragama dan kebangsaan sehingga dapat diteladani. “Tuhan menciptakan keberagaman karena ada maksudnya yang tidak kita ketahui sama sekali,” katanya.
Sementara itu, dalam dialog nasional yang menghadirkan sejumlah narasumber dari tokoh lintas agama, dicapai beberapa poin kesepakatan. Pertama; Kasih sayang (kesatuan) adalah sebuah fitrah yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. Kasih sayang ini telah menjadi inti dari ajaran setiap agama. Keragaman tersebut termasuk keragaman agama, juga merupakan anugerah. Karenanya, keragaman agama mestinya menguatkan kasih sayang di antara pemeluknya.
Kedua, bahwa kerukunan atau hidup rukun itu adalah budaya unggulan masyarakat Indonesia yang disebut “kearifan lokal” sehingga tidak boleh hilang serta harus dipertahankan dan ditingkatkan. Ketiga, hidup rukun harus dilandaskan kepada pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang mendalam dan paripurna. Karena setiap agama pada sisinya yang terdalam mengajarkan kasih sayang sebagai landasan penting dalam membangun kerukunan.
Di akhir acara, TGB melantik kepengurusan GDKK yang diketuai Salahuddin Harahap, dan Sekretaris Muhammad Ikhyar Harahap. Sedangkan TGB Syeikh Ahmad Sabban El-Rahmany Rajagukguk, bertindak selaku Ketua Dewan Pembina, dengan Wakil Hj Bunda Indah dan Ketua Dewan Penasehat Bobby Arif Nasution. (prn/ila)
SAMPAIKAN:
Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumut, Trisno Sumantri (tengah), Direktur Air Minum Joni Mulyadi, Direktur Air Limbah, Fauzan Nasution, Sekretaris Perusahaan Jumirin, Kabid Publikasi dan Komunikasi, Oktavia Anggraini menyampaikan keterangan kepada wartawan.
di kantor PDAM Tirtanadi, Jl. Sisingamangaraja Medan, Senin (23/9) sore.
SAMPAIKAN:
Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumut, Trisno Sumantri (tengah), Direktur Air Minum Joni Mulyadi, Direktur Air Limbah, Fauzan Nasution, Sekretaris Perusahaan Jumirin, Kabid Publikasi dan Komunikasi, Oktavia Anggraini menyampaikan keterangan kepada wartawan.
di kantor PDAM Tirtanadi, Jl. Sisingamangaraja Medan, Senin (23/9) sore.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara punya mimpi besar menjadikan BUMD milik Pemprov Sumut menjadi panutan bisnis pengelolaan air di Indonesia.
Saat ini, PDAM Tirtanadi terus berupaya ke arah itu, di mana antara lain dengan memperbaiki sumber daya manusia dan transformasi sistem layanan air bersih kepada masyarakat.
“Ini cita-cita kami, menjadikan PDAM Tirtanadi sebagai role model (panutan) bisnis air di Indonesia. Salah satunya dengan membangun museum air yang sudah lama berdiri sebagai ikon Medan dan Sumut, yang berada di depan kantor kami,” ujar Dirut PDAM Tirtanadi Sumut, Trisno Sumantri didampingi Direktur Air Minum Joni Mulyadi, Direktur Air Limbah, Fauzan Nasution, Sekretaris Perusahaan Jumirin, dan Kabid Publikasi dan Komunikasi, Oktavia Anggraini kepada wartawan di kantor PDAM Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja Medan, Senin (23/9) sore.
Pihaknya mengaku tidak pernah mau berhenti untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan di semua sektor. Bahkan sebagai alarm atau pengingat seluruh jajaran guna selalu meningkatkan kinerja, diakui Trisno profile picture (PP) grup WhatsApp mereka sengaja dipasang gambar air menetes. Isinya kira-kira berbunyi; netes (air) sama dengan rupiah hilang.
“Supaya semua orang itu fokus, jadi kami ini tidak main-main. Meski demikian di sana-sini masih banyak juga kelemahan kami. Terutama pada titik-titik tertentu dimana tekanan air masih lemah. Inilah yang terus kami perbaiki dan tingkatkan,” katanya.
Alasan membangun museum pada ikonik Kota Medan dan Sumut itu, lanjut Trisno, bukan tanpa alasan. Menara air Tirtanadi yang dibangun sejak 1908 tersebut masih berdiri megah sampai dengan saat ini. Dan di Indonesia, sebutnya bahkan belum ada memiliki museum air seperti rencana pihaknya.
“Ikon ini yang harus kita pelihara. Dan saat ini kita tak punya museum air di Indonesia. Ini semua bukan konsep main-main. Dan insyallah banyak teman-teman yang mendukung, seperti dari Gramedia. Bahkan perwakilan Belanda waktu datang ke pemprov, mereka mau bantu mencari peta besarnya. Inikan bisa menjadi informasi juga nantinya,” katanya.
Di samping itu pihaknya kini sedang fokus membenahi SDM dan transformasi digital sistem pelayanan air bersih. Di mana, sekitar 100 hari kerja mereka sebagai jajaran direksi, telah melakukan nota kesepahaman bersama dengan pihak-pihak terkait. Yakni melibatkan perguruan-perguruan tinggi negeri. Sementara untuk transformasi sistem, pihaknya melibatkan PT Telkom. Untuk kompetensi karyawan, dikerjasamakan dengan sebuah Yayasan Tirta Karya Perpamsi dan Akademi Tirta Magelang untuk pendidikan keairan.
“Tiga hal inilah jadi konsern kami dari banyak hal yang mau dibenahi. Tapi secara bertahap akan kita lakukan untuk perubahan yang positif. Sehingga ‘Sumut Bermartabat’ yang menjadi visi misi gubernur dan wakil gubernur kita, tidak sekadar slogan semata,” katanya.
PDAM Tirtanadi juga sedang melakukan sinergi dengan investor untuk peningkatan kapasitas produksi 500 liter/detik dan 1.500 liter/detik. Saat ini sinergi itu berproses agar berjalan sesuai rencana dan tujuan perusahaan dan agar berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, Tirtanadi tidak asal menggandeng investor karena harus dipastikan sama-sama berniat bagus membangun Sumut dari sektor air minum. “Banyak juga dari pihak-pihak lain yang menawarkan sistem hibah, tetapi harus kita pelajari kembali,” sebut Trisno.
Karenanya koordinasi-koordinasi aktif dilakukan pihaknya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya yang menangani air minum dan air limbah, yakni soal dana-dana hibah yang bisa dibawa ke Sumut. (prn/ila)
“Pengajuan-pengajuan kita selalu direspon baik oleh Kementerian PUPR, antara lain hibah pasang baru, hibah pembiayaan dan banyak hal. Alhamdulillah ini yang selalu kita giring untuk meningkatkan kinerja kita,” katanya.
Sedangkan soal tingat kebocoran (losses) air Tirtanadi yang saat ini mencapai 30% dari kapasitas produksi 6.400 liter/detik, juga menjadi salah satu fokus. “Kebocoran juga butuh investasi yang tidak sedikit. Kebocoran 30%, ini ibarat WTP (water treatment plant/instalasi pengolahan air) yang baru, ini yang harus kita kelola,” katanya.
Tidak hanya soal pelayanan air minum, sambung Trisno, Tirtanadi pun fokus untuk air limbah. Salah satunya soal limbah rumah tangga yang disedot lalu diolah menjadi air bersih. Saat ini Tirtanadi memiliki pengolahan limbah rumah tangga di kawasan Cemara, Deliserdang. Karenanya, program 100-0-100 SDGs, yakni 100% melayani air, 0% pemukiman kumuh dan 100% untuk sanitasi, tetap menjadi sasaran Tirtanadi ke depan.
“Ini bolak-balik ke Jakarta, kalau kita diam, kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita harapkan dari dana Pemprov Sumut bukan tidak ada, tetapi kan harus dibagi rata (banyak program pembangunan yang harus dibiayai),” ujarnya. (prn/ila)
DEDI/SUMUT POS
DIBANGUN: Rumah Adria, sebagai penerima bedah rumah dari Pemkab Humbahas sedang dalam proses pembangunan.
DIBANGUN: Rumah Adria, sebagai penerima bedah rumah dari Pemkab Humbahas sedang dalam proses pembangunan. DEDI/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program pengentasan kemiskinan lewat program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, menuai masalah. Pasalnya, 20 KK yang mendapat program bedah rumah dipungut sebesar Rp400 ribu dengan alasan uang administrasi.
Seperti pengakuan dari warga Desa Parsingguran 1 Kecamatan Pollung, Adria Banjarnahor. Kepada wartawan, bapak tiga anak ini mengatakan, berawal dari warga yang mendapat bantuan bedah rumah itu dikumpulkan di kantor Kepala Desa setempat untuk mengisi syarat-syarat penerima bedah rumah. Namun, karena syarat dinilai rumit, warga yang dikumpulkan membuat kesekapakatan melalui masing-masing kelompok memberikan uang dengan alasan jasa adminitrasi.
“Sebelum dimulai bedah rumah, kami dikumpulkan, ada sebanyak 20 kepala rumah tangga sebagai penerima disatu kelompok desa ini untuk mengisi syarat-syarat adminitrasi, tapi karena sulit kami sepakat dengan memberikan uang Rp400 ribu untuk jasa adminitrasi,” kata suami boru Simarmata ini, Selasa (24/9).
Adria menceritakan, uang itu diberikan kepada Jonson Banjarnahor, sebagai ketua kelompok di daerah mereka. “ Jadi uang itu kami kasih kepada ketua kelompok,” katanya.
Adrian yang mendapat bantuan bedah rumah dari Dinas Perumahaan Permukiman berupa material. Yakni, seng, pasir, besi, batu sertu dan semen, paku untuk merenovasi rumah mereka yang berukuran 7×6 m2. Namun, dari bahan material yang diterima mereka, harganya tidak sesuai dipasaran. Ia mencontohkan, harga semen dijual Rp 75 ribu per sak, kemudian batubata per batang Rp 700 perak.
Sementara, Jonson Banjarnahor, oknum yang mengumpulkan uang jasa adminitrasi membenarkan kutipan tersebut. Ia beralasan, uang itu dikarenakan untuk jasa pengisian syarat-syarat adminitrasi yang diberikan kepada pihak Dinas Perkim.
“Ini bukan kutipan tetapi kita berikan uang jasa atau sukarela yang diberikan penerima bedah rumah,” katanya saat dijumpai di rumahnya. Jonson yang diangkat menjadi ketua kelompok di desanya itu juga menerima bedah rumah dari pemerintah setempatnya. Menurut dia, uang yang diminta kepada warga karena merasa syarat-syarat adminitrasi yang harus diisi terlalu rumit.
Karena rumit, sehingga mereka sepakat meminta tolong agar pihak Dinas Perkim untuk mengisi syarat yang diminta. “ Sebenarnya uang yang kami kasih ini paling sedikit, di daerah lain ada sampai Rp 600 ribu,” katanya.
Disinggung masalah bahan bangunan, Jonson juga mengamini. “ Benar, terlalu mahal tidak sesuai yang diharapkan,” katanya.
Dia menceritakan, harga bahan material yang diberikan kepada warga di desanya itu harus disesuaikan dengan standar harga barang pemerintah. Sehingga, bahan material dari toko yang ditetapkan tidak lagi sesuai dengan harga pasaran toko lainnya.
“ Sebenarnya harga bahan material yang diambil dari toko itu tidak segitu harganya, tapi karena pemerintah bilang harus sesuai standar harga barang jadi harus disesuaikan. Padahal dari toko itu, seperti batubata per batang Rp 600 ribu namun dari standar harga barang pemerintah jadi naik Rp 700 perak,” keluhnya.
Namun, karena sudah menjadi kesepakatan, Jonson mau tidak mau dengan warga lainnya sebagai penerima bedah rumah memaui standar harga barang yang dibuat pemerintah. Padahal, tambah dia, jauh sebelumnya desanya disuruh mencari toko penjual bahan material yang paling murah.
“ Jadi kita sebelumnya disuruh cari mana yang lebih murah dan kulihat ada toko marga Siregar ini yang murah, namun karena ada keputusan di kantor desa ada keputusan harus dibuat sesuai harga kabupaten yakni standar harga barang. Jadi jelas percuma yang disuruh,” keluhnya.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Perkim Rockeffeler Simamora melalui Kepala Seksi Perumahaan menangani bedah rumah , Dina Simamora membantah ada menerima uang jasa untuk mengisi adminitrasi yang dibilang warga. “Tidak ada ito, untuk apa katanya? Maaf low bt, ini lagi sambil ngecas,” katanya melalui sms.
Disinggung, masalah standar harga barang harus disesuaikan dengan aturan standar harga barang pemerintah, Dina juga membantah. “ Yang bilang siapa amang? Dan desa mana? Biar kami panggil,” katanya sembari mengaku lagi rapat. (mag-12/han)
Rudy Sitanggang/Sumut Pos
TERBAKAR: Hutan di perbukitan kawasan Danau Toba tepatnya di wilayah Rumah Tanggal Desa Silalahi 3 Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, kembali terbakar, Senin (23/9).
TERBAKAR: Hutan di perbukitan kawasan Danau Toba tepatnya di wilayah Rumah Tanggal Desa Silalahi 3 Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, kembali terbakar, Senin (23/9).
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan H. Surya Bsc menginstruksikan Perangkat Daerah terkait, agar turun langsung untuk membantu penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Desa Perbangunan Blok XX Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan. Hal tersebut disampaikan Sekda Kabupaten Asahan, Taufik ZA Siregar kepada wartawan, Selasa (24/9), saat memantau lokasi lahan yang terbakar di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan.
“Guna menanggulangi kebakaran lahan di Desa Perbangunan, saya bersama Kapolres Asahan AKBP Faisal F Napitupulu, S.I.K., M.H. turun langsung ke lokasi untuk memantau perkembangan upaya pamadaman api,” ujar Taufik.
“Saat ini api sudah padam total di lokasi dan asap juga sudah berkurang dari hari hari sebelumny. Sebelumnya saya telah instruksikan agar penanganan kebakaran dipercepat serta mencegah kebakaran meluas,” sambungnya.
Pantauan di lokasi, semua tim terkait terjun langsung untuk memadamkan sisa api di Desa Perbangunan.
“Kita semua turun, tim terpadu yang terdiri dari Pemkab Asahan, TNI, Polri, dan dibantu oleh warga masyarakat berkerja sama untuk menangani kebakaran lahan. Karhutla saat ini menjadi isu nasional sehingga menjadi perhatian pemerintah pusat,” sebut Taufik.
“Maka dari itu, peristiwa kebakaran lahan yang saat ini terjadi di wilayah Kabupaten Asahan akan secepatnya kita atasi, agar kabut asap yang terjadi akibat peristiwa tersebut dapat segera hilang,” pungkasnya.(ala)
tomi/sumut pos
BERSAMA: Bupati Asahan H Surya BSc diabadikan bersama Forkopimda Asahan dan panitia Festival Anak Sholeh di Gedung Tahfiz Quran, Mesjid Agung, H Achmad Bakrie, Jalinsum, Kecamatan Kisaran Barat, Selasa (24/9).
BERSAMA: Bupati Asahan H Surya BSc diabadikan bersama Forkopimda Asahan dan panitia Festival Anak Sholeh di Gedung Tahfiz Quran, Mesjid Agung, H Achmad Bakrie, Jalinsum, Kecamatan Kisaran Barat, Selasa (24/9). Tomi/sumut pos
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 641 peserta mengikuti festival Anak Sholeh yang dilaksanakan oleh Tim Imtaq Kabupaten Asahan di Gedung Tahfiz Qur’an, Mesjid Agung H. Achmad Bakrie, Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Kisaran Barat, Selasa (24/9).
Bupati Asahan, H. Surya, B.Sc mengatakan, penyelenggaraan Festival Anak Sholeh merupakan program Pemerintah Kabupaten Asahan melalui kegiatan peningkatan Iman dan Taqwa, yang diselenggarakan bukan sebagai ajang kompetisi, namun dijadikan sebagai inspirasi dan semangat dalam menjalankan pembangunan.
“Artinya penyelenggaraan Festival Anak Sholeh harus dijadikan sebagai media dakwah dan syiar keagamaan yang efektif,” kata Surya.
“Diharapkan kepada Dewan Juri saya minta, lakukanlah penilaian dengan ketentuan aturan yang berlaku,”bilang Surya.
Sementara Ketua Umum Panitia Festival Anak Soleh, Suherman Siregar menyebutkan bahwa kegiatan akan berlangsung selama 4 hari (24-27 September 2019) dan diikuti sebanyak 641 peserta yang terdiri dari tingkat TK, SD, SMP, SMA/Sederajat se-Kabupaten Asahan, yang akan berkompetisi dalam 6 cabang perlombaan seperti Hafidz Qur’an Juz 30, Azan, Tilawah, Pidato Bahasa Indonesia, Pidato Bahasa Inggris, Busana Muslim dan Mars MTQ.
“Tentu bagi peserta terbaik nantinya akan mendapatkan sertifikat penghargaan dari Pemkab Asahan, serta Trophy dan juga uang tunai,”bilang Suherman yang juga merupakan Asisten II Pemkab Asahan. (omi/han)
FAJAR DAME HARAHAP/SUMUT POS
UNJUKRASA-Ratusan warga dari tujuh kelompok tani di 4 Kabupaten berunjukrasa di Kantor BPN Labuhanbatu.
UNJUKRASA-Ratusan warga dari tujuh kelompok tani di 4 Kabupaten berunjukrasa di Kantor BPN Labuhanbatu. FAJAR DAME HARAHAP/SUMUT POS
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Ratusan warga dari tujuh kelompok tani (Koptan) di 4 Kabupaten menggelar unjukrasa damai di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Labuhanbatu, di kawasan Jalan Padang Matinggi, Rantauprapat, Labuhanbatu, Selasa (24/9). Massa menuntut kejelasan status tanah masyarakat yang mengalami sengketa agraris dengan sejumlah manajemen perusahaan perkebunan.
Adapun ketujuh Koptan tersebut adalah kelompok tani bersama (KTB) Desa Meranti, kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu yang berkonflik dengan pihak PT Tolan Tiga/Sipef. Kelompok Tani Panji Perjuangan Teluk Panji, Kampung Rakyat, Labusel, bersengketa dengan manajemen PT SMA.
Kemudian, Kelompok Tani Pujakesuma Desa Sigagan Kecamatan Simangambat, Padang Lawas Utara (Paluta). Kelompok Tani Sungai Perduaan, Desa Tanjung Harapan Suka Makmur, Kecamatan Pangkatan, Labuhanbatu bersengketa dengan PT RSK. Kelompok Tani Padang Halaban sekitarnya Desa Padang Halaban, Marbau bersengketa dengan PT Smart. Kelompok Tani Sindur Permai, Desa Cikampak, Torgamba, Labusel konflik dengan PT SSPI dan Kelompok Tani Pare-Pare Hilir Desa Pare Pare, Marbau, Labusel dengan PT SHJ.
Menurut salah seorang peserta demo dari KTB Meranti, Supriono mengatakan, KTB Meranti dan sejumlah Koptan lainnya menuntut selisih areal tanah di luar hak guna usaha (HGU).
Senada dengan persoalan konflik Koptan Panji Perjuangan Teluk Panji, Kampung Rakyat, Labusel dengan PT. Dimana warga menuding perusahaan menguasai areal jauh dari luasan HGU perkebunan yang ada. “Info ini sesuai jaringan kerja pemetaan partisipatif (JKPP),” ungkap warga, SPR.
Mereka, kata warga bersedia keluar dari areal jika luasan penguasaan perkebunan sesuai dengan yang tertera di HGU. Namun, aksi massa tak mendapat tanggapan dari Kepala BPN Labuhanbatu yang sedang berada di Kota Medan. Massa kemudian diterima Kasi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN Labuhanbatu, Daniel Sagala. Dijelaskan Daniel, pihak BPN Labuhanbatu hanya menangani konflik tanah seluas 10 hektare ke bawah. Sedangkan persoalan yang mencapai ribuan hektare menjadi kewenangan pihak BPN Pusat.
Semetara Kepala Tata Usaha BPN Labuhanbatu mengatakan, seharusnya pihaknya perwakilan warga duduk bersama untuk mengetahui permasalahan yang ada. (mag13/han)
DIALOG: Perwakilan KRB saat berdialog dengan staf PTPN2 terkait okupasi lahan yang dilakukan di beberapa lokasi.
batara/sumut pos
DIALOG: Perwakilan KRB saat berdialog dengan staf PTPN2 terkait okupasi lahan yang dilakukan di beberapa lokasi. Batara/sumut pos
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Ratusan massa Komite Rakyat Bersatu (KRB) mendatangi Kantor Direksi PTPN2 di Desa Buntu Bedimbar, Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, Selasa (24/9).
Mereka mendesak agar kegiatan Okupasi atau pembersihan lahan yang diduduki penggarap dihentikan.
Sebelum menuju Kantor Direksi PTPN2, massa KRB berkumpul di lapangan Garuda PTPN2 di Desa Buntu Bedimbar.
Selanjutnya, massa KRB berjalan kaki dengan pengawalan petugas Polres Deliserdang menuju Puri Triadiguna PTPN2 melalui Jalan Simpang Kayu Besar, Jalan Batang Kuis.
Dalam orasinya, koordinator aksi KRB, Unggul Tampubolon dan Abdul Rahman mengatakan, agar semua pihak dan PTPN2 melaksanakan reformasi agraria.
“Sejatinya tanah untuk rakyat secara kolektif. Tolak RUU pertanahan yang lebih mengakomodir kepentingan modal daripada kepentingan rakyat,” pekik Unggul.
Unggul juga mendesak agar PTPN2 menghentikan okupasi yang dilakukan di PTPN2, atau lahan yang sudah diduduki diusahai masyarakat.
Menurut Unggul, lahan eks HGU PTPN seharusnya distribusikan untuk pemukiman penduduk rakyat miskin dan untuk kedaulatan dan katahanan pangan nasional sesuai dengan Perpres nomor: 86/2018. “Selesaikan seluruh konflik agraria di Sumatera Utara antara rakyat petani dengan kebun negara, swasta, asing, developer dan mafia tanah dan lawan serta tangkap mafia tanah,”pinta Unggul.
Sementara itu, Koordinator Humas PTPN2, Sutan BS Panjaitan SE dan Sastra SH MH selaku penasehat hukum PTPN2 mengatakan, PTPN2 melakukan pembersihan di atas lahan HGU.
Kemudian, pembersihan lahan merupakan program kerja PTPN2. “Dibersihkan adalah HGU dan kepada para KRB supaya secepatnya meninggalkan lahan, karena mau ditanami PTPN2,” bilang Sutan.
Setelah mendapat penjelasan dari pihak PTPN2, massa KRB membubarkan diri. (btr/han)
KARO, SUMUTPOS.CO – Seminggu belakangan ini, kabut asap Karhutla Riau mulai ‘menyerang’ Kabupaten Karo. Dampak buruk asap inipun sudah mulai dirasakan masyarakat, khususnya yang beraktivitas di luar rumah. Betapa tidak, selain mempengaruhi jarak pandang, asap juga menyebabkan pedih di mata dan sesak nafas.
Guna mengantisipasi masalah ini, Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membagi-bagikan masker kepada masyarakat, baik pengendara maupun pejalan kaki di beberapa titik lokasi, di antaranya seputaran Tugu Bambu Runcing Kabanjahe, Simpang Tiga Mesjid Agung Kabanjahe, dan Tugu Perjuangan Berastagi. Petugas Unit Reaksi Cepat BPBD Karo, Jeremia Bangun mengatakan, pembagian masker ini dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Karena kabut asap sudah sangat terasa dan mengganggu aktifitas.
“Kita bagikan masker ini, karena dampak dari kabut asap sudah sangat kita rasakan. Pembagian ini tujuan agar masyarakat terhindar dari penyakit,” terangnya, Selasa (24/9) siang. Dia juga mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas diluar ruangan.
“Pembagian ini ada 3 titik di Kabanjahe dan Berastagi, dan kita imbau kepada masyarakat untuk memakai masker, atau pun penutup mulut. Karena untuk menjaga kesehatan, minimal kita selamatkan diri kita dan keluarga dulu,” harapnya. Hal senada dikatakan Bupati Karo Terkelin Brahmana.
Dia mengimbau semua pihak agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. “Untuk itu kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Karo sebisa mungkin selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan mengingat mulai menurunnya, kualitas udara di Kabupaten Karo bebarapa hari belakangan ini, akibat kabut asap kiriman,” imbaunya.
Sementara itu, masyarakat juga mengeluh akan kabut asap ini. Menurut Juanda Sinaga (38) warga Kabanjahe, kabut asap ini sangat mengganggu pekerjaannya sehari-hari, karena dampak yang dirasakannya sudah menyebabkan penyakit saluran pernapasan. (deo/han)
