MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peminat penumpang terhadap angkutan kota (angkot) di Kota Medan semakin menurun. Warga lebih memilih angkutan online, baik roda dua maupun roda empatn

meski ongkosnya lebih mahal dari angkot. Karenanya, pemerintah maupun Organisasi Angkuta Darat (Organda) Kota Medan harus berbenah mengatasi hal ini.

Pengamat Transportasi di Kota Medan, Medis Sejahtera Surbakti menilai, kondisi terpuruknya angkutan konvensional di Kota Medan harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kota. “Memang jelas angkutan konvensional semakin terpuruk, kenapa? Karena regulasi dan aturan untuk angkutan online juga tidak dikawal ketat oleh pemerintahnya. Harusnya aturan ditegakkan, semua tetap ‘bermain’ dalam koridor aturan yang sudah ditetapkan. Baik konvensional maupun online, semua harus ikut aturan main supaya ada kesetaraan,” tegas Medis.

Pengawasan terhadap angkutan online, lanjut Medis, memang bukan lah hal yang mudah. “Tapi kan pasti ada tekniknya dan pihak Dinas Perhubungan pastilah lebih tahu. Sekarang tinggal bagaimana mereka, serius atau tidak dalam mengawasi angkutan online di Kota Medan ini?” ujarnya.

Intinya, kata Medis, harus ada keberpihakan pemerintah terhadap angkutan umum yang merupakan moda transportasi massal, sebagai upaya pemerintah dalam menggalakkan transportasi massal yang bertujuan untuk menekan kemacetan di kota – kota besar seperti Kota Medan.

Namun demikian, lanjut Medis, pihak angkutan umum konvensional juga harus mulai berbenah dalam berbagai hal. “Selain mendapatkan keberpihakan dari pemerintah, angkutan konvensional juga harus berbenah, bagaimana caranya agar masyarakat kembali menjadikan angkot sebagai transportasi ‘primadona’ di Kota Medan. Intinya penumpang ingin kenyamanan dan harga yang terjangkau, itu jadi tugas pemerintah,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan, Iswar mengakui bahwa saat ini banyak masyarakat yang kurang berminat memilih angkot sebagai moda transportasi sehari-hari. “Iyalah, kurang nyaman dan banyak hal yang disebut penumpang sebagai keluhan. Justru inilah tugas kita, bagaimana caranya agar masyarakat mau memilih transportasi massal, salah satunya angkot untuk menjadi alat transportasi mereka sehari-hari,” tegasnya.

Begitupun, kata Iswar, hingga kini pihaknya terus berupaya untuk segera membuat satu terobosan agar dapat segera memperbaiki dan membenahi transportasi massal di Kota Medan. “Ini sedang kita upayakan bagaimana caranya agar angkot dan transportasi massal lainnya bisa diminati oleh masyarakat umum.

Kita harus buat kesetaraan antara angkutan konvensional dan online. Karena sebenarnya mereka itu tak perlu bersaing, justru saingan mereka yang sebenarnya adalah mobil-mobil pribadi. Kita sedang berupaya bagaimana caranya agar masyarakat lebih memilih angkutan umum daripada mobil pribadinya,” kata Iswar.

Dikatakannya, saat ini jumlah Angkot konvensional di Kota Medan berkisar 7.000 unit. Jumlah itu tidaklah terlalu banyak, bahkan disebut masih sangat ideal untuk sebuah kota besar seperti kota Medan. “Gak banyak lah itu, harusnya malah lebih dari itu. Inikan Kota Medan, bukan kampung – kampung, jumlah itu masih sangat ideal lah,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Organda Medan melakukan protes terhadap Dishub Sumut atas membeludaknya jumlah angkutan online roda 4 di Kota Medan yang dinilai telah melanggar Permenhub 118 tahun 2018 yang salah satunya mengatur tentang pembatasan jumlah angkutan online di Kota Medan. Sejumlah pihak termasuk masyarakat juga kerap melakukan protes terhadap angkot konvensional yang juga disebut membeludak di Kota Medan.

Berdasarkan Permenhub 118, seluruh taksi online harus memiliki Kartu Pengawasan (KPs) dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumut. Selain itu, taksi online juga harus terdaftar di badan usaha. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian. Karena hal itu, angkutan Online disebut sebagai ‘angkutan pemangsa’ bagi angkutan konvensional dan membuat angkutan konvensional kian terpuruk. (map/ila)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang milik Pemerintah Kabupaten Dairi direkomendasi turun kelas dari tipe C menjadi tipe D.

Rekomendasi tersebut diterbitkan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan tertanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani Dirjen Pelayanan Kesehatan, dr. Bambang Wibowo Sp.OG (K) Mars.

Dalam dokumen dimaksud, sejumlah rumah sakit mengalami perubahan dan penyesuaian kelas, salah satunya RSUD Sidikalang yang turun dari tipe C menjadi tipe D.

Meski demikian, rumah sakit masih diberi kesempatan selama 28 hari untuk memberi tanggapan berupa keberatan atau tidak keberatan terkait rekomendasi tersebut.

Direktur RSU Sidikalang, Henry Manik menjawab pertanyaan wartawan, melalui pesan elektronik, Jumat (19/7) mengatakan, pihaknya masih mengajukan keberatan ditujukan kepada subdit pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit Dirjen Yankas Kementerian Kesehatan.

Sebagaimana telah dilansir, Pemerintah Kabupaten Dairi dibawah kepemimpinan Bupati Eddy Kelleng Ate Berutu dan Wakil Bupati Jimmy AL Sihombing memberikan atensi terhadap pembenahan RSUD Sidikalang dan menjadi salah satu bagian dari program 100 hari kerja.

Hari pertama masa kerjanya, RSUD menjadi sasaran yang dikunjungi. Kala itu, Bupati juga meminta agar disediakan ruangan kerja di RSUD. Pada hari-hari selanjutnya, lembaga itu kerap didatangi pada kunjungan Sidak.

Dua minggu setelah menjabat, tepatnya pada Jumat 10 Mei 2019 lalu, Bupati Eddy KA Berutu bersama Kepala Dinas Kesehatan Nitawaty Sitohang dan Direktur RSU Sidikalang Henry Manik melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek di Jakarta, dengan tujuan mengusulkan pengembangan RSU dan Puskesmas.

Sementara itu, dikutip dari situs www.pasienbpjs.com, diterangkan bahwa RSU tipe D hanya memberi pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Sama halnya dengan RSU tipe C, RSU tipe D juga menampung pelayanan yang berasal dari Puskesmas. (mag-10/han)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Dairi meminta Pemerintah Kabupaten Dairi untuk menganggarkan tunjangan profesi ners.

Hal itu disampaikan Ketua DPD PPNI Dairi, Rismawaty Doloksaribu di sela-sela kegiatan bakti sosial dalam rangka peringatan HUT ke-45 PPNI, Kamis (18/7) di gedung Djauli Manik.

Ketua DPD PPNI Dairi, Rismawaty Doloksaribu menyampaikan, bakti sosial yang dilaksanakan bertujuan untuk memperkenalkan perawat sebagai profesi yang berdiri sendiri.

Di Kabupaten Dairi, lanjut Rismawaty, pelayanan kesehatan sering menjadi perhatian banyak orang. Ketika ada pelayanan kesehatan yang kurang baik, perawat yang disalahkan.

Diakuinya, hal itu juga bagian dari intropeksi bagi perawat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. “Kami sering menangis dalam hati karena dicerca, dirundung (dibully),” ucapnya.

Selain itu, Rismawaty juga mengeluhkan profesi ners di Dairi belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Menurutnya, profesi ners dihargai dengan memberikan tunjangan profesi. Perawat sama halnya dengan petugas kesehatan lainnya, memiliki kualifikasi.

“Untuk perawat di Dairi, sudah banyak yang menyandang gelar ners (Ns), oleh sebab itu perlu dapat perhatian dari Pemerintah Daerah. Kami berharap tunjangan profesi ners supaya dianggarkan,”pintanya.

Eddy Keleng Ate Berutu yang hadir mengapresiasi kegiatan PPNI Dairi. Dikatakannya, perawat memegang peranan penting dalam membentuk sebuah generasi menjadi generasi yang sehat. PPNI harus menetapkan sendiri standart profesi yang ada dan menentukan kualifikasi.

Terkait dengan kesejahteraan para perawat di Kabupaten Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan agar menampung aspirasi tersebut dan dimasukkan ke dalam program agar dibahas secara bersama-sama. Sebab, perawat berhak untuk kesejahteraan.

Bupati pun berjanji merealisasikan, dengan mengacu kepada daerah lain yang sudah terlebih dahulu mensejahterakan perawatnya.

“Perawat adalah profesi yang sangat mulia. Para perawat di Dairi, agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat sebagai seorang profesional,”pungkasnya.

Ketua Panitia Denny Siringoringo menuturkan, memeriahkan HUT PPNI ke-45, PPNI Dairi memberikan seminar kesehatan kepada masyarakat tentang bahayanya demam berdarah, pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol, pemberian sembako kepada masyarakat keluarga tidak mampu secara gratis.

Selain itu, juga dilaksanakan donor darah yang bekerjasama dengan PMI Dairi. Dari kegiatan itu, sebanyak 28 kantong darah didapatkan. Dana kegiatan bersumber dari swadaya anggota PPNI Dairi yang berjumlah 329 orang. (mag-10/han)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumut senilai Rp32 juta atas denda keterlambatan proyek pembangunan Outlet di Sipinsur Kecamatan Peranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, hingga saat ini belum dibayar CV Viktory Jaya Mandiri, selaku pihak ketiga.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Radna Marbun kepada wartawan, Jumat (19/7).

“Benar, sampai saat ini pihak rekanan belum membayarkan denda keterlambatan itu. Mereka sudah disurati, baik lisan dan tertulis. Kami selalu mendesak CV Viktori untuk menyetor denda keterlambatan itu,”kata Ratna, Jumat (19/7) dikantornya.

Menurutnya, hasil audit BPK ini, menjadi perhatian serius pemerintah Humbahas, apalagi Bupati menaruh serius terhadap temuan denda yang belum dibayarkan. Namun hingga saat ini, niat baik kontraktor belum ditunjukkan untuk melakukan pembayaran.

Sebab, pemerintah hanya diberi tenggat waktu 60 hari oleh BPK untuk segera menyelesaikan permasalahaan tersebut.

“Batas akhir pembayaran sampai dengan 28 Juli 2019, terhitung 60 hari sejak Bupati mengeluarkan surat atas pembayaran denda tersebut,” katanya.

Disinggung, sanksi, mantan pejabat Kabag Pemerintah Desa ini malah tidak mengetahuinya. “Soal sanksi apakah akan diberikan, ketika tidak dibayarkan, itu kan bukan ranah kami untuk memberikan sanksi,”ujarnya.

Hal senada juga disampaikan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kopedagin D Lumbantoruan. Ia mengaku bahwa perusahaan tak kunjung membayar atas hasil audit BPK tersebut, meski sudah disurati.

Perlu diketahui, proyek yang menghabiskan anggaran APBD Tahun 2018 sekitar Rp800 juta tersebut berdasarkan laporan pemeriksaan fisik yang di lakukan pihak BPK di dampingi Inspektorat dan PPK.

Ada terdapat item pekerjaan, semisal pada tangki air dan pompa yang belum di laksanakan serta bangunan yang belum bisa difungsikan sesuai dengan tujuan pembangunanya.

“Bahwa ada beberapa item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan sampai per 31 desember 2018,” katanya.

Menurut BPK, lanjut dia, atas keterlambatan itu, mengakibat kekurangan penerimanan atas denda keterlambatan yang belum dikenakan pajak pada kegiatan pembangunan outlet di Sipinsur. (mag-12/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO– Ribuan masyarakat memadati Mesjid Agung Kota Tebingtinggi untuk mendengarkan dakwah yang langsung dibawakan Syekh Ali Jaber, Jumat Jumat (19/7).

Kedatangan Syekh Ali Jaber, turut dihadiri Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Dandim 0204 DS dan pada OPD Kota Tebingtinggi.

Seluruh masyarakat yang berhadir sangat antusias dan serius mendengarkan dakwah yang dilantunkan Alustad Syeikh Ali Jaber.

Dalam dakwahnya, Syekh Ali Jaber merasa kagum dan memuji bangunan Mesjid Agung Tebingtinggi.

Di sela-sela dakwahnya, Syekh Ali Jaber memberikan sebuah karpet yang biasa digunakan untuk salat di Masjidil Harram untuk Mesjid Agung Tebingtinggi.

Syekh Ali Jaber menceritakan, sangat sulit mendapat karpet bekas dari Masjidil Harram untuk dibawa ke Indonesia, dikarenakan membutuhkan persetujuan dari beberapa imam imam besar.

Syeikh Ali Jabar mengatakan, Kota Tebingtinggi sangat beruntung mendapatkan karpet dari Masjidil Harram yang spesial tersebut untuk dipakai salat setiap hari.

“Apabila terkena air dia akan kering sendiri dan tidak akan pernah bau,” jelas Syekh Ali Jaber.

Syekh Ali Jaber juga meminta agar masyarakat yang berada di Mesjid Agung Tebingtinggi untuk bersedekah.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan bersedekah senilai jutaan rupiah, disusul para OPD dan masyarakat.

Ketua Panitia Kunjungan Dakwah Syekh Ali Jaber, Muliadi yang sekaligus Ketua Darul Tauhid Kota Tebingtinggi mengatakan, kegiatan ini diadakan karena ada usulan dari DPP Darul Tauhid kepada Darul Tauhid di Kota Tebingtinggi untuk mendatangkan Syekh Ali Jaber.

“Saya mengajak organisasi masyarakat (ormas) Islam Jumat Berbagi Berkah (JBB) untuk bekerjasama memfasilitasi kedatangan Syekh Ali Jaber, ternyata pihak JBB menyetujuinya, dan syukur Alhamdullilah kegiatan ini berlangsung dengan semarak dengan hadirnya ribuan masyarakat Kota Tebingtinggi dan sekitarnya,” bilangnya. (ian/han)