Home Blog Page 522

Forkopimda Labuhanbatu Sambut Obor Api PON XXI Aceh-Sumut

MELEPAS: Plt Bupati Labuhanbatu beserta Forkopimda melepas rombongan pelari Kirab Api XXI Aceh - Sumut (fajar)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Plt Bupati Ellya Rosa mengatakan Kirab Api Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut tidak hanya sekadar simbol semangat olahraga. Tetapi juga wujud persatuan dan persaudaraan seluruh masyarakat Sumatera Utara.

“Dengan diaraknya Api PON, kita berharap semangat olahraga dapat tumbuh di tengah masyarakat, dan Labuhanbatu siap mendukung kesuksesan PON XXI Aceh-Sumut,” ujarnya saat bertindak sebagai Inspektur Upacara Penerimaan Obor Api PON XXI Aceh-Sumut, Jumat 6 September 2024 di Lapangan Ika Bina Rantauprapat, Jalan MH Thamrin, Rantau Utara.

Bersama Plt Bupati tampak hadir Kapolres AKBP Bernhard L Malau, Dandim 0209/LB Letkol Inf Yudi Ardian Saputro, Kajari Rantauprapat, Marlambson Carel Wiliams, Wakapolres dan para Kabag serta sejumlah pejabat penting, diantaranya Sekdakab Labuhanbatu, Hasan Heri, Asisten I Kabupaten Labuhanbatu, Sarimpunan Rambe, Kasat Pol PP M Yunus Hasibuan, serta Ketua MUI dan FKUB Labuhanbatu.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memupuk semangat kebersamaan menjelang pelaksanaan PON XXI yang akan diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara.

Rangkaian Kirab Api PON yang melintasi beberapa daerah, dan Labuhanbatu berperan sebagai salah satu titik penerimaan sebelum api melanjutkan perjalanan menuju lokasi-lokasi lainnya. Rombongan Kirab Api PON XXI memasuki lapangan upacara dengan penuh semangat.

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Bernhard L Malau, menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pengamanan kegiatan PON XXI.

“Kami siap mengamankan seluruh rangkaian kegiatan PON, termasuk jalannya Kirab Api PON XXI, demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif,” kata Kapolres.

Plt. Bupati Labuhanbatu beserta Forkopimda melepas rombongan pelari Kirab Api yang akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Labuhanbatu Utara. Api PON diarak sejauh 2-3 kilometer dari perbatasan dan dilanjutkan dengan perjalanan menggunakan mobil hingga ke perbatasan daerah berikutnya.

Kirab Api PON ini diharapkan mampu meningkatkan antusiasme masyarakat dalam mendukung kesuksesan PON XXI Aceh-Sumut, dimana Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah di 10 kabupaten/kota. (fdh/han)

Hasil Kesehatan Tiga Paslon Cabup-Cawabup Batubara Dinyatakan Memenuhi Syarat

PERIKSA KESEHATAN: Paslon Bupati-Wakil Bupati Batubara Baharuddin-Syafrizal usai melakukan pemeriksaan Kesehatan di RS Haji Medan, Selasa(2/9). Liberti H haloho/SUMUT POS

BATUBARA,SUMUTPOS.CO – Tiga Pasangan Balon Bupati-Wakil Bupati Batubara telah melakukan pemeriksaan kesehatan di RS Haji Medan, dan dinyatakan memenuhi Syarat (MS). Ketiga Pasangan Balon tersebut masing-masing, Ir Zahir MAP-Aslan Rayuda,SE MM, H Darwis-Oky Iqbal Frima dan H Baharuddin Siagian-Syafrizal, SH, MSi,MAP.

“Ya. Ketiga Paslon berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan di UPTDK Rumah Sakit Haji Medan,”kata Ketua KPU Batubara Erwin, Kamis (5/9) ketika dikonfirmasi Sumut Pos, di Limapuluh.

Ia mengatakan, KPU Batubara mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan ke tiga pasangan calon tersebut sesuai surat tertanggal 3 September 2024 yang ditandatangani Ketua Tim Penilai dr Zul Bahri Sp.JP.

Menurut Erwin, test kesehatan
Pasangan Calon dilakukan untuk memastikan dari rekam medis mereka akan diketahui bahwa mereka itu sehat dan memiliki kemampuan kesehatan normal untuk menjadi Kepala daerah.

Untuk hari pertama pemeriksaan kesehatan,Sabtu tanggal 31 Agustus 2024, pasangan calon atas nama Ir Zahir MAP -Aslam Rayuda SE MM., diusung PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Ummat dan Partai Gelora.

Selanjutnya, Paslon Drs H Darwis MSi-Oky Iqbal Frima SE yang diusung Partai Nasdem dan Partai Demokrat.

Kemudian, pada tanggal 2 September 2024, Pasangan Baharuddin Siagian-Syafrizal yang diusung partai, Gerindra,PKS, PAN, PKB, Perindo dan PPP, serta didukung PBB dan Partai Buruh.

Erwin menambahkan, pemeriksaan mencakup berbagai tes, termasuk kesehatan jiwa, pemeriksaan narkotika, serta tes penyakit dalam, bedah, neurologi, dan beberapa pemeriksaan khusus lainnya.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit di UPTDK Rumah Sakit Haji Medan, berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Batubarab setelah KPU melakukan kunjungan dan beberapa kali rapat koordinasi.(mag-3/han)

Telkomsel Hadirkan 5G untuk Sukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024

Telkomsel telah memastikan kesiapan infrastruktur terdepan untuk mendukung kenyamanan aktivitas komunikasi dan pengalaman digital seluruh peserta dan pengunjung di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 meliputi penyediaan jaringan 5G di 12 lokasi strategis, pengoptimalan jaringan 4G di 257 site eksisting, hingga pemasangan 14-unit Compact Mobile BTS (COMBAT).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Telkomsel, sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, kembali menunjukkan komitmen dan dedikasinya dalam mendorong kemajuan bangsa yang sejalan visi dan misi perusahaan untuk memberdayakan masyarakat, dengan kembali mendukung kesuksesan acara berskala nasional melalui kesiapan infrastruktur jaringan terdepan, termasuk menghadirkan akses broadband terkini 5G di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Perhelatan olahraga terbesar di Indonesia ini akan berlangsung pada 9-20 September 2024, dengan melibatkan ribuan atlet, official, volunteer, serta pengunjung dari seluruh Indonesia.

Untuk memastikan kelancaran komunikasi dan memberikan pengalaman digital terbaik selama PON XXI Aceh-Sumut 2024, Telkomsel telah melakukan berbagai upaya penguatan dan optimalisasi kapasitas serta kualitas jaringan di seluruh venue utama dan pendukung acara. Langkah ini meliputi penyediaan tambahan jaringan 5G di 12 lokasi strategis penyelenggaraan acara, pengoptimalan jaringan 4G di 257 site eksisting, hingga pemasangan 14-unit Compact Mobile BTS (COMBAT). Semua upaya ini dilakukan untuk memberikan pengalaman konektivitas berkecepatan tinggi yang andal bagi seluruh peserta, termasuk di lokasi-lokasi penting seperti Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh, Sumut Sport Center, wisma atlet, bandara, tempat penginapan, media center dan area strategis lainnya.

Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna mengatakan, “Telkomsel berkomitmen untuk terus menjadi yang terdepan dalam menyediakan solusi dan layanan telekomunikasi digital yang dapat mendukung berbagai acara kenegaraan tingkat nasional dan internasional. Seluruh kesiapan infrastruktur, termasuk kehadiran jaringan 5G terkini kami di PON XXI Aceh-Sumut 2024 merupakan bagian dari upaya dan semangat kami yang terinspirasi oleh semangat Indonesia untuk menggerakan kemajuan dengan memastikan kelancaran komunikasi dan pengalaman digital terbaik bagi seluruh peserta. Kami berharap, dukungan layanan telekomunikasi yang kami hadirkan dapat menyuksesksesan penyelanggaraan PON XXI, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi terkini 5G yang lebih luas bagi seluruh pelanggan dan Masyarakat di Aceh dan Sumut.”

Telkomsel juga menyiapkan berbagai produk dan layanan pelanggan untuk mengakomodasi kebutuhan komunikasi para atlet, official, volunteer, serta pengunjung yang dapat ditemukan di berbagai lokasi, seperti pusat layanan di Media Center Hotel Hermes Aceh dan Hotel Santika Dyandra Medan, 12 GraPARI yang tersebar di berbagai lokasi Aceh dan Sumatera Utara, 31 booth layanan di berbagai lokasi seperti pusat perbelanjaan, area penginapan, terminal transportasi darat dan bandara, termasuk venue utama seperti Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh dan Stadion Gelora Batang Kuis, hingga bekerja sama dengan mitra outlet resmi Telkomsel yang tersebar di seluruh wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang siap melayani pembelian pulsa, paket data, eSIM, registrasi kartu, pembelian modem Orbit, pemasangan IndiHome, serta aktivasi eSIM dan layanan 5G. Seluruh titik layanan ini dirancang untuk memastikan kemudahan akses dan kenyamanan komunikasi bagi seluruh peserta dan pengunjung.

Vice President Consumer Business Area Sumatera Telkomsel Mulya Budiman menambahkan “kami juga menghadirkan berbagai keseruan serta activity menarik di booth Telkomsel selama PON berlangsung seperti tukar POIN dengan berbagai merchandise special, lucky draw dengan berbagai hadiah menarik untuk setiap pembelian produk dan layanan Telkomsel serta program lainnya. Selain itu ada juga paket bundling smartphone 5G dengan diskon menarik khusus di booth Telkomsel yanga da di Stadion Harapan Bangsa Aceh dan juga Sumut Sport Center.”

Selain itu, Telkomsel juga menghadirkan berbagai penawaran khusus selama perhelatan PON XXI Aceh-Sumut 2024. Pelanggan dapat memanfaatkan Surprise Deal PON XXI yang menawarkan paket data hingga 25 GB selama tujuh hari dengan harga spesial pada tanggal 7-8 September dan 20-21 September. Penawaran ini hanya berlaku di lokasi penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut dan tersedia melalui aplikasi MyTelkomsel dan di outlet-outlet terdekat. Telkomsel juga menawarkan Paket Jelajah Spesial PON seharga Rp 5.000 untuk akses 50 GB selama satu hari yang bisa di beli saat pelanggan berada di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh dan Sumut Sport Center. Paket tersebut dihadirkan untuk memastikan peserta dan pengunjung tetap terhubung di media sosial selama acara berlangsung.

Tidak hanya itu, terdapat juga Kartu Perdana Spesial PON XXI dengan tambahkan kuota hingga 3GB untuk mengakses ragam platform layanan hiburan digital. Kartu Perdana tersebut dapat diperoleh di Booth Telkomsel selama PON atau outlet-outlet terdekat di 20 kota yang menjadi venue PON di Sumatera Utara dan Aceh. Seluruh penawaran ini dirancang untuk memberikan nilai tambah dan kenyamanan komunikasi bagi seluruh peserta dan pengunjung PON XXI Aceh-Sumut 2024.(rel)

Penahanan Zahir Terkait Dugaan Suap PPPK, Pengamat Hukum: Kapolda Harus Tunduk pada ST Kapolri

Terkait PDI Perjuangan menyurati Polda Sumut untuk menangguhkan penahanan terhadap mantan Bupati Batubara Ir Zahir, turut ditanggapi oleh pengamat hukum Kota Medan, Ronald Syariansyah SH.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terkait PDI Perjuangan menyurati Polda Sumut untuk menangguhkan penahanan terhadap mantan Bupati Batubara Ir Zahir, turut ditanggapi oleh pengamat hukum Kota Medan, Ronald Syariansyah SH.

Menurutnya, Kapolda Sumut, Irjen Pol Wishnu Hermawan harus tunduk pada Surat Telegram (ST) Kapolri No ST/1160/V/2023.

“Kalau menurut kita, harusnya Kapolda tunduk pada telegram Kapolri No ST/1160/V/2023, demi menjaga kondusifitas dalam pemilukada 2024 dan memberikan jaminan atas hak demokratis seluruh pihak,” ujarnya kepada Sumut Pos, Kamis (5/9).

Terkait ditahannya mantan Bupati Batubara itu, usai mendaftar ke KPU Batubara, Ronald berharap hal itu murni persoalan hukum tanpa embel-embel lain.

“Jika kita mengacu pada ST Kapolri tersebut, Kapolri memerintahkan agar menangguhkan seluruh penyidikan perkara pidana terhadap peserta Pemilukada. Nah bahasa menangguhkan ini bukan menghentikan penyidikan, namun demi menjaga kekondusifan pemilu harusnya kapolda mematuhi ST tersebut,” katanya.

Menurut Ronald, ST Kapolri itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dipatuhi oleh jajaran dibawahnya, sepanjang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

“Lantas, apakah surat telegram Kapolri bisa diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan? Menurut hemat kami, surat telegram Polri merupakan naskah dinas bersifat internal dalam lingkup Polri yang memuat pemberitahuan, pernyataan, atau pemintaan ke pejabat lain di lingkungan Polri,” jelasnya.

“Bahwa jika berdasarkan ST tersebut, maka kapolda harus patuh, kalau tidak akan terjadi ketimpangan hukum dan akan mengganggu kekondusifan di wilayah hukum Polda Sumut,” sambungnya.

Dari kasus Zahir ini, Ronald juga mengaku heran. Dari beberapa kasus seleksi PPPK seperti di Langkat dan Batubara, kenapa hanya perkara Zahir saja kepolisian begitu serius.

“Tapi sebagai catatan bahwa persoalan PPPK ini bukan hanya di Batubara, ada di Langkat, Madina dll. Bahkan Ketua DPRD Madina pun yang sudah tersangka atas kasus yang sama, kemarin baru saja dilantik menjadi ketua DPRD lagi. Nah, kenapa atas Zahir Polda begitu sigap sampai mengabaikan ST Kapolri? Ini kan jadi tanda tanya,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Presidium Kornas Sutrisno Pangaribuan mengungkapkan kasus yang menjerat Zahir, terkait dugaan suap rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Batubara tahun 2023, juga juga terjadi di Kabupaten Langkat, dan Mandailing Natal (Madina).

“Akan tetapi Zahir mendapat perlakuan berbeda dengan Jafar Sukhairi Nasution Bupati Madina, Ketua DPW PKB Sumut, dan Syah Affandin (Ondim), Plt. Bupati Langkat, Ketua DPW PAN Sumut,” ucap Sutrisno, di Medan, Kamis (5/9/2024).

Politisi PDIP ini menilai dukungan kilat PKB dan PAN untuk Cagub Sumut diduga ditukar kompensasi bebas bagi Jafar dan Ondim. Zahir diperlakukan berbeda karena bukan bagian dari partai politik (Parpol) yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus B. Zahir masuk Parpol Koalisi Indonesia Merdeka (KIM) Plus A, Blok Sumut, bukan Blok Medan.

Dia mengatakan, berdasarkan UUD 1945, Pasal 27 ayat 1, yang berbunyi setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

“Maka Zahir dengan alasan apapun tidak boleh mendapat perlakuan berbeda. Mengapa Zahir satu-satunya bupati yang dijadikan tersangka, sementara bupati lainnya yang telah diperiksa untuk kasus yang sama tetap aman? Apakah Polda Sumut menerapkan prinsip equality before the law?,” sebutnya.

Sutrisno mengatakan, jika konstruksi kasus tersebut sama, dan pola peristiwa dugaan tindak pidana pun serupa, mengapa hanya Zahir yang dijadikan target? Zahir pun diperlakukan berbeda dengan Erwin Efendi Lubis, Ketua DPC Partai Gerindra, Ketua DPRD (2019-2024), Anggota DPRD Madina (2024-2029).

“Erwin tidak pernah ditangkap dan ditahan dengan status tersangka pada kasus dugaan suap rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Madina tahun 2023.

Kasus Madina tersebut semakin istimewa karena Ketua DPRD nya tersangka, namun tidak ditangkap dan ditahan, sementara bupatinya aman meski bolak balik diperiksa di Polda Sumut,” ujarnya.

Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini mengatakan, PDIP menghormati proses hukum yang sama dan adil bagi setiap warga negara. Maka Zahir tidak boleh diperlakukan berbeda dengan siapapun.

“Semua bupati (aktif atau mantan) yang terlibat dalam perkara rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di semua kabupaten harus ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap. Semua calon bupati yang terlibat untuk kasus yang sama pun harus ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap, dan ditahan,” sebutnya.

“Hukum tidak boleh dijadikan sebagai alat politik, untuk menjadi alat sandera dan pembunuhan karakter Zahir yang saat ini ikut Pilkada Batubara. Zahir tidak boleh dizalimi hanya karena partainya PDIP mengusung Edy Rahmayadi (bukan Blok Medan) sebagai calon Gubernur Sumut,” pungkasnya.(man/san/han)

PLN Gelar Apel Siaga Untuk Pastikan Pasokan Listrik Andal Selama Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh – Sumut 2024

Direktur Distribusi PT (Persero), Adi Priyanto (dua dari kiri) bersama General Manager PLN UID Sumatera Utara, Saleh Siswanto (kiri) secara simbolis menyematkan rompi dan helm kepada petugas siaga PON XXI Aceh - Sumut 2024 (4/9).

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara menggelar apel siaga kelistrikan menyambut pergelaran Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh – Sumut 2024 yang akan berlangsung dari tanggal 8 hingga 20 September 2024 di kawasan sport center, pada Rabu (4/9/2024).

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Distribusi PT PLN (Persero), Adi Priyanto, Executive Vice President (EVP) Operasi Distribusi Sumatera Kalimantan, Agung Nugraha, General Manager PLN UID Sumatera Utara, Saleh Siswanto, dan PLN Group.

Dalam laporannya, General Manager PLN UID Sumatera Utara, Saleh Siswanto, melaporkan bahwa sistem kelistrikan dalam kondisi normal/AMAN. Selama pelaksanaan PON XXI Aceh – Sumut, diproyeksikan kebutuhan listrik sebesar 2.165 Mega Watt. Total Daya Mampu Pasok (DMP) sebesar 2.300 Mega Watt dan cadangan daya sebesar 135 Mega Watt.

“Secara menyeluruh, PLN siap mengamankan 37 lokasi pertandingan yang tersebar di Sumatera Utara. Dalam menjaga pasokan listrik, PLN telah mempersiapkan sebanyak 31 unit mobil dan 37 motor siaga, 1 unit Distribution Control Center (DCC) mobile, 37 unit Uninterruptible Power Supply (UPS), 19 unit Gardu Bergerak (UGB), 31 unit genset, 1 unit SPKLU mobile, 28 unit titik SPKLU, dan 644 petugas siaga,” jelas Saleh.

Saleh juga menambahkan bahwa Sumatera Utara memiliki potensi bauran energi bersih yang melimpah, terutama dari pembangkit listrik tenaga air. Untuk itu, pergelaran PON XXI Aceh – Sumut akan disuplai dari bauran Energi Baru Terbarukan (EBT). Hal ini sejalan dengan penerapan nilai AKHLAK dalam kinerja 5 tahun kepemimpinan Erick Thohir.

“Bauran EBT di Sumatera Utara mencapai 43,7 persen dan merupakan capaian tertinggi di Indonesia. Untuk itu, perhelatan PON XXI Aceh – Sumut akan kami suplai dengan bauran EBT. Ini merupakan komitmen kami sejalan dengan penerapan nilai AKHLAK dalam kinerja 5 tahun kepemimpinan Erick Thohir,” pungkas Saleh.

Direktur Distribusi PT PLN (Persero), Adi Priyanto, mengatakan bahwa PLN memastikan sistem kelistrikan dalam kondisi andal untuk mendukung kesuksesan event olahraga nasional yang akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara.

“PLN berkomitmen untuk menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh – Sumut. Seluruh tim sudah siap siaga, dan kami akan terus memantau kondisi kelistrikan secara real time selama acara berlangsung,” ujar Adi.

Dengan persiapan matang ini, PLN optimis dapat menyediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas untuk mendukung kelancaran pembukaan, selama pertandingan hingga penutupan. (ila)

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Serentak 2024

Oleh: Ramen A Purba

PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, pada Pasal 1 ayat (1) dikatakan: “Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota secara langsung dan demokratis”.

Mengacu kepada peraturan tersebut, partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Masyarakat diharapkan untuk memberikan kedaulatan suaranya guna memilih pemimpin yang tepat. Pada Pemilu 2024, berdasarkan data KPU, tingkat partisipasi pemilih di atas 81 persen. Tetapi KPU mengatakan, partisipasi pemilih Pemilu 2024 menurun daripada Pemilu 2019.

Harapannya pada Pilkada serentak 2024 tidak terjadi. Partisipasi masyarakat sangat penting sebagai hakekat demokrasi. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan melahirkan pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih oleh mayoritas masyarakat.

33 daerah di Provinsi Sumatera Utara akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 27 November 2024. Salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada yakni Kota Binjai. Kota Binjai akan menyelenggarakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

Berdasarkan data KPU Kota Binjai, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada serentak 2024 sebanyak 215.861 orang. Berdasarkan data KPU Kota Binjai, terdapat empat pasangan calon yang akan bertarung. Partisipasi masyarakat Kota Binjai sangat penting dalam membangun demokrasi yang kuat dan stabil.

Dengan ikut serta dalam Pilkada serentak 2024, masyarakat Kota Binjai memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang mereka percayai dapat memimpin dengan baik dan memperjuangkan kepentingan mereka. Partisipasi masyarakat Kota Binjai dalam Pilkada serentak 2024 juga memberikan kesempatan bagi masyarakat Kota Binjai untuk menyalurkan aspirasi dan keinginanya.

Mengacu kepada tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 yang cenderung rendah, dikuatirkan pada Pilkada serentak 2024 juga demikian. Berdasarkan penelusuran penulis, rendahnya partisipasi masyarakat karena masyarakat masih belum memahami pentingnya keikutsertaan mereka.

Masyarakat tidak percaya dengan sistem yang dibuat, merasa tidak punya pilihan yang layak atau tidak peduli karena menganggap Pemilu tidak ada untungnya bagi mereka. Ibaratnya, siapun yang duduk, tidak akan megubah apapun dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika pelaksanaan Pemilu, masyarakat lebih memilih untuk beraktivitas dirumah dan mengerjakan pekerjaan mereka.

Ada yang pergi ke ladang, bergabung dengan teman-teman duduk di warung kopi, pergi berwisata, dan aktivitas lainnya. Padahal waktu untuk memberikan hak suara ke TPS tidak sampai 15 menit. Pengalaman penulis ketika Pemilu 2024, penulis dan istri hanya menunggu 10 menit sudah dipanggil. Mencoblos kertas untuk Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan DPD RI, hanya tiga menit.

Karenanya menurut penulis, harus ada strategi yang dijalankan untuk merubah pemikiran masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat harus tinggi. Berdasarkan informasi, KPU Kota Binjai menargetkan partisipasi 90 persen pada Pilkada serentak 2024. Dengan strategi dan formula yang tepat, menurut pemikiran penulis, hal tersebut dapat diwujudkan.

Strategi dan Formula
Strategi dan formula yang tepat menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Di Kota Binjai terdapat lima kecamatan. Berdasarkan data KPU Kota Binjai, jumlah DPT untuk Kecamatan Binjai Kota 25.116 jiwa. Kecamatan Binjai Barat 38.425 jiwa. Kecamatan Binjai Timur 47.130 jiwa. Kecamatan Binjai Utara 62.439 jiwa. Kecamatan Binjai Selatan sebanyak 42.751 jiwa.

Menurut pemikiran penulis, khususnya di Kota Binjai, KPU Kota Binjai dapat melakukan beberapa strategi dan formula, seperti :

1) Melakukan sosialisasi. KPU Kota Binjai memetakan sosialisasi kelima kecamatan. Artinya sosialisasi diselenggarakan secara merata. Sosialisasi dilakukan secara langsung. Apakah mengumpulkan masyarakat di satu tempat. KPU Kota Binjai dapat bekerjasama dengan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

2) Membuat gerakan-gerakan untuk memotivasi masyarakat. Selain sosialisasi, KPU Kota Binjai juga dapat membuat gerakan-gerakan seperti membuat slogan-slogan yang isi dan tujuannya untuk mengingatkan dan mengajak masyarakat. Untuk gerakan ini, KPU Kota Binjai dapat bekerja sama dengan para pemuda yang juga pemilih pemula. Karena para pemuda akan kreatif membuat gerakan dan slogan.

3) Memanfaatkan perangkat dan media berbasis komputerisasi. Agar informasi terkait Pilkada dapat sampai ke seluruh pelosok. KPU Kota Binjai juga harus memanfaatkan perangkat dan media berbasis komputerisasi, mulai dari media sosial, WA Blast, SMS, Blast, dan perangkat teknologi lainnya.

Berikutnya 4) Bekerja sama dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya. Kerja sama ini perlu dilakukan mengingat tokoh-tokoh tersebut memiliki basis massa. Jadi para tokoh tersebut akan menginstruksikan kepada massanya agar pada waktunya datang ke TPS untuk memilih.

5)Berkolaborasi dengan institusi pendidikan dan partai politik. Kolaborasi ini penting untuk dilakukan mengingat institusi pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi serta partai politik juga memiliki basis massa. Apalagi partai politik yang merupakan peserta kontestasi.

6) Bermitra dengan media online dan cetak, serta operator telekomunikasi. Media online dan cetak, serta operator telekomunikasi harus menjadi mitra dari KPU Kota Binjai. Agar segala informasi dapat tersampaikan seluas-luasnya.

7) Libatkan Bawaslu dan aparat penegak hukum. Bawaslu dan aparat penegak hukum merupakan rekanan KPU. Karenanya harus dilibatkan.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi sangat penting karena partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan pemilu.

Semakin tinggi partisipasi Masyarakat maka legitimasi pemilu secara otomatis juga semakin baik. Oleh karenanya penyelenggara dalam hal ini KPU Kota Binjai harus benar-benar dan serius menerapkan strategi dan formula. Dengan demikian target yang diharapkan dapat tercapai.

Jangan Golput
Masyarakat Kota Binjai jangan sampai golput pada Pilkada serentak 2024. Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, tentu harus aktif mengambil bagian dalam proses pemilihan. Dengan ikut memilih pada Pilkada serentak, masyarakat dapat secara langsung terlibat dalam menentukan arah dan masa depan Kota Binjai. Ketika tidak memilih atau Golput, berarti melepaskan kesempatan untuk menentukan pilihan yang sesuai dengan hati nurani.

Dengan datang ke TPS dan melakukan pemilihan, berarti masyarakat Kota Binjai menjadi katalis untuk perubahan positif Kota Binjai lima tahun kedepan. Dengan memberikan pilihan atau tidak golput, masyarakat kota Binjai memberi sinyal tentang apa yang mereka inginkan dari pemimpinnya. Kualitas pemimpin Kota Binjai sangat dipengaruhi oleh keputusan masyarakat binjai di bilik suara. Ketika masyarakat Kota Binjai Golput akan berakibat terpilihnya pemimpin yang tidak efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Binjai.

Kita optimis partisipasi masyarakat binjai pada Pilkada 2024 akan meningkat signifikan. Dengan demikian akan terpilih pemimpin yang amanah, bijaksana, berkualitas dan berintegritas. Seluruh pihak dan elemen harus terlibat untuk menyukseskan Pilkada serentak 2024 di Kota Binjai. Untuk kebaikan dan kemajuan Kota Binjai kedepan. Untuk masyarakat Binjai yang makmur dan sejahtera. Kita yakin. Pasti Bisa! (*)

(Penulis Direktur Politeknik Unggul LP3M. Tulisan ini diikutkan dalam Lomba Karya Tulis Pilkada Serentak Kota Binjai 2024)

Pemkab Sergai-BPJS Ketenagakerjaan Rakor Peningkatan Universal Coverage Jamsostek

RAKOR: Sekdakab Sergai Rusmiani Purba saat pimpinan Rakor pembahasan Universal Coverage Jamsostek Pekerja Rentan. ( ISTIMEWA/SUMUT POS )

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO- Pemerintah Kabupaten Serdangbedagai (Pemkab Sergai) terus memperkuat perlindungan bagi tenaga kerja rentan melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Hal ini menjadi fokus utama dalam Rapat Pembahasan Peningkatan Universal Coverage Jamsostek yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sergai, di Komplek Kantor Bupati Sergai, Kecamatan Sei Rampah, Kamis (5/9/2024).

Bupati Sergai H.Darma Wijaya diwakilkan Sekdakab Sergai Rusmiana Purba dalam sambutannya menekankan pentingnya perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh pekerja, terutama mereka yang berada di sektor informal atau rentan.

“Pemkab Sergai berkomitmen untuk terus memperluas cakupan Universal Coverage Jamsostek. Pekerja rentan, seperti petani, nelayan, buruh lepas, hingga pedagang kecil, harus mendapatkan perlindungan yang sama seperti pekerja di sektor formal. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat,” ujar Sekdakab.

Lebih lanjut, Rusmiani Purba menyatakan bahwa peningkatan cakupan jaminan sosial ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha.

“Kami berharap ada sinergi yang kuat antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan masyarakat, sehingga perlindungan ini bisa berjalan efektif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Selama rapat, berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Universal Coverage Jamsostek juga dibahas. Pemkab Sergai melalui dinas terkait dan BPJS Ketenagakerjaan berencana melakukan sosialisasi lebih intensif dan memberikan insentif agar semakin banyak pekerja rentan yang dapat mendaftar dalam program Jamsostek.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sergai Udur Sirait menyambut baik inisiatif Pemkab Sergai. Mereka menyatakan siap berkolaborasi untuk mempercepat peningkatan kepesertaan pekerja rentan di Kabupaten Sergai.

“Kami sangat mendukung program ini dan siap bekerja sama dengan Pemkab Sergai untuk memastikan pekerja rentan mendapatkan perlindungan sosial yang layak. Dengan perlindungan ini, diharapkan dapat mengurangi risiko sosial dan ekonomi yang mungkin mereka hadapi,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Udur Sirait memamparkan realisasi kepesertaan Jamsostek di Kabupaten Sergai adalah 38,45 persen dari target 46,80 persen.

“Untuk tahun 2024, kami menargetkan 54% pekerja di Sergai bisa mendapat perlindungan jaminan sosial Jamsostek. Kami berharap target ini dapat tercapai sehingga sektor pekerja di Sergai dapat terlindungi,” tandasnya.

Rapat ini dihadiri oleh Bupati Sergai Darma Wijaya diwakili Sekdakab Rusmiani Purba, SP, M.Si dan didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Ikhsan, AP, MSi, Kepala Badan Kesejahteraan Bangsa dan Politik Drs. Nasrul Azis Siregar, dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sergai Udur Sirait. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai strategi untuk meningkatkan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan di Kabupaten Sergai yang perlu mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. ( fad )

Polres Sergai Gladi Pengamanan Cabor PON XXI Wilayah Sergai

GLADI: Wakapolres Sergai Kompol Elisa Sibuea bersama jajaran Polres Sergai saat gladi pengamanan venue PON di Kabupaten Sergai . ( FADLY/SUMUT POS)

SERGAI, SUMUTPOS.CO- Kapolres Serdang Bedagai (Sergai), AKBP Jhon Hery Sitepu diwakili Wakapolres Kompol Elisa Sibuea pimpin pelaksanaan gladi pengamanan (PAM) Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI cabor balap sepeda (road race) dan cabor berkuda.

Diawali apel gabungan personel TNI-Polri dan Pemkab Sergai di alun-alun jalan lintas sumatra Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, (Sumut) pada Kamis (5/9).

“Kita turun langsung memastikan personel yang bertugas dalam pengamanan di sepanjang jalur 2(dua) cabor berikut venue dan sarana pendukung lainnya sudah siap sepenuhnya,” ujarnya.

Pengecekan gladi pengamanan diawali dari alun-alun sebagai venue cabor balap sepeda (road race) sepanjang jalinsum dan cabor berkuda di venue Jericho Stable Jalan Pasar Baru, Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

Kabid Pora Sergai Andi Herisandi sebagai Panitia Lokal PON menyatakan kesiapan penyelenggaraan PON XXI 2024 di Serdang Bedagai baik venue, sarana maupun personel.

“Sergai ada 2 cabor, sepeda dan berkuda. Kita siap sebagai tuan rumah dan hari ini bersama Polres, TNI-Polri turun langsung tinjau jalur dan venue,” ujarnya.

Dua cabang olahraga (cabor) akan dipertandingkan di Serdang Bedagai (Sergai), keduanya adalah cabor balap sepeda (road race) dan cabor berkuda kelas jumping, dressage dan endurance.

Turut hadir dalam kegiatan ini dari berbagai pihak, TNI-Polri dari Kodim Deli Serdang, Polres Sergai dan Pemkab Sergai dari Dinas Perhubungan dan Sat Pol PP. ( fad/han )

STIKes Mitra Husada Medan Gelar Workshop Penyusunan Kurikulum Institusi Berbasis OBE

KURIKULUM: Pemateri dan peserta workshop penyusunan kurikulum institusi berbasis OBE usulan program studi pendidikan profesi ners serta pengembangan kurikulum program studi kebidanan dan keperawatan di STIKes Mitra Husada Medan.(DEDDI MULIA PURBA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – SEKOLAH Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Medan menggelar workshop penyusunan kurikulum institusi berbasis Outcome Based Education (OBE) usulan program studi pendidikan profesi ners serta pengembangan kurikulum program studi kebidanan dan keperawatan.

Kegiatan di aula STIKes Mitra Husada Medan dikuti Ketua STIKes Mitra Husada Medan Dr Siti Nurmawan Sinaga MKes, wakil ketua, pimpinan program studi, dosen dan 2.503 mahasiswa.

Tampil sebagai pemateri workshop adalah Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) Regional II Wilayah Sumut Dr Dudut Tanjung MKep SpKMB dan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (PD IBI) Sumut Betty Mangkuji SST MKeb. Nara sumber berikutnya Dr Nur Asnah Sitohang MKep (keperawatan gawat darurat), Dr Riswani Tanjung MKep SpKom (keperawatan komunitas) dan Nur Afidarti MKep (keperawatan maternitas).

Ketua PD IBI Sumut Betty Mangkuji SST MKeb memaparkan bahwa OBE merupakan sistem pendidikan yang fokus pada pencapaian pembelajaran. ”Pendidikan tidak hanya berpusat pada materi yang harus diselesaikan, namun juga outcome. Kurikulum OBE mengukur kesesuaian kompetensi lulusan masing-masing program studi,” katanya.

Pelaksanaan OBE, menurut Betty Mangkuji SST MKeb, antara lain memperhatikan metode dan materi pembelajaran, keragaman sumber belajar dan fasilitas. OBE multi kriteria yaitu pengetahuan dan keahlian.

Apa yang harus dilakukan? Menjelaskan pada dosen dan mahasiswa bahwa penilaian bukan hanya penguasaan pengetahuan tetapi juga keahlian.

”Dosen mengajar bukan hanya menyelesaikan pengetahuan, tapi juga keahlian untuk masing-masing mahasiswa. Penilaian berdasarkan penguasaan pengetahuan dan keahlian,” rinci ketua PD IBI Sumut.

Ketua AIPNI Regional II Wilayah Sumut Dr Dudut Tanjung MKep SpKMB mengutarakan tentang penyusunan kurikulum pendidikan ners Indonesia. Demikian pula 11 dokumen kurikulum seperti identitas program studi, evaluasi kurikulum dan tracer study serta landasan perancangan dan pengembangan kurikulum.

Kemudian rumusan visi, misi, tujuan, strategi dan university value. Penetapan bahan kajian, pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot SKS serta matriks dan peta kurikulum.

”Selanjutnya rencana pembelajaran semester, rencana implementasi hak belajar maksimum tiga semester diluar program studi serta manajemen dan mekanisme pelaksanan kurikulum,” jelas Dr Dudut Tanjung MKep SpKMB.

Ketua AIPNI Regional II Wilayah Sumut juga menjelaskan alur pengembangan kurikulum untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), kurikulum dengan pendekatan OBE dan implementasi OBE.

Dijelaskan pula tentang capaian pembelajaran lulusan yang baik, bahan kajian/materi yang dipelajari dan mata kuliah. Kemudian analisis kompetensi per tahun serta besaran SKS mata kuliah berdasar kedalaman dan keluasan bahan kajian. Ia juga mengatakan bahwa profil lulusan ners adalah care provider, communicator, health educator and promoter, manager and leader serta researcher.

Usai memaparkan materi, Ketua PD IBI Sumut Betty Mangkuji SST MKeb dan Ketua AIPNI Regional II Wilayah Sumut Dr Dudut Tanjung MKep SpKMB kepada media mengapresiasi peralihan kurikulum STIKes Mitra Husada Medan menjadi OBE yang mengarah pada luaran. Ditambah lagi didukung dengan sarana dan prasarana kampus yang baik.

”Jadi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sudah dipersiapkan. Dari masukan para stakeholder termasuk dunia pasar kerja. Ini sangat bermanfaat bagi para lulusan ahli dalam bidangnya dan mampu mengembangkan kompetensi. Mampu bersaing secara nasional dan internasional karena mampu memberikan service excellent yang luar biasa,” kata Betty Mangkuji SST MKeb.

Sedangkan Dr Dudut Tanjung MKep SpKMB mengapresiasi kurikulum OBE yang segera diterapkan STIKes Mitra Husada Medan yang sudah semestinya memiliki kemampuan yang terukur. ”Bagi para lulusan memiliki standar melakukan praktik profesi sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dan berkualitas,” ucapnya.

Ketua AIPNI Regional II Wilayah Sumut melihat fasilitas, gedung dan lahan STIKes Mitra Husada Medan begitu baik. Peningkatan mengajar, meneliti dan pengabdian para dosen pada masyarakat akan meningkatkan level perguruan tinggi.

Sementara Ketua STIKes Mitra Husada Medan Dr Siti Nurmawan Sinaga MKes berharap workshop dapat mampu mengelola dan menerapkan kurikulum OBE dengan service excellent sehingga para lulusan yang dihasilkan dapat bersaing secara nasional dan internasional dimanapun mereka bekerja.

”Idealnya para lulusan memiliki kompetensi inti dan kompetensi tambahan sehingga mampu bekerja dengan service excellent,” kata Dr Siti Nurmawan Sinaga MKes. (dmp)

Genjot PAD, Kelurahan Komat IV Gelar Opsir PBB ke Masyarakat

Lurah Kota Matsum IV, Pariono ST (dua kanan) bersama jajarannya saat Opsir PBB di rumah warga, Jalan Laksana, Kamis (5/9). (Foto: Dokumentasi Kelurahan Kota Matsum IV, Medan Area)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kelurahan Kota Matsum (Komat) IV, Kecamatan Medan Area, menggelar operasi sisir (Opsir) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke 17 lingkungan yang ada di wilayahnya. Opsir PBB ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB.

“Ini juga merupakan salah satu program Bapak Wali Kota Medan M Bobby Afif Nasution SE MM dan arahan Bapak Camat Medan Area, Sutan Fauzi Arif Lubis dalam upaya meningkatkan PAD Kota Medan,” kata Lurah Komat IV, Pariono ST kepada Sumut Pos di ruang kerjanya, Jalan Utama Nomor 83, Kamis (5/9).

Pariono berharap, dengan dilakukan Opsir PBB ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB sehingga PAD dapat meningkat. “Dengan membayar PBB, masyarakat turut berpartisipasi mendukung pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Medan. Allhamdulillah, saat dilakukan Opsir PBB tadi, masyarakat sangat menyambut positif dan berjanji segera membayar PBB mereka,” kata Pariono.

Pariono juga mengingatkan masyarakat, pembayaran PBB jatuh tempo setiap tahunnya tanggal 32 Agustus. Untuk itu, dia mengimbau agar masyarakat membayar PBB sebelum jatuh tempo. “Kalau pembayaran PBB lewat dari tanggal 31 Agustus, maka akan dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan. Makanya, agar tidak kena denda, bayarlah PBB sebelum jatuh tempo,” tandasnya. (omi/adz)

1...521522523...15,848Page 522 of 15,848