NEW ZEALAND, SUMUTPOS.CO – Peristiwa penembakan umat muslim di dua masjid, di Christchurch New Zealand masih meninggalkan luka mendalam. Tak hanya umat muslim, Perdana Menteri New Zealand dan warganya menunjukkan bela sungkawa tanpa henti.
Kejadian yang berlangsung pada Jumat (15/3) itu telah melenyapkan sekitar 50 nyawa. Tak heran, jika ketakutan masih menghantui umat muslim di sana. Mencoba mengobati perasaan para korban sekaligus memberikan ketenangan untuk umat muslim, warga Christchurch melakukan aksi yang menyentuh hati.
Sebuah video memperlihatkan warga nonmuslim berbaris di depan masjid, melindungi orang-orang yang sedang salat di dalam. Sebagian dari mereka juga ada yang menjaga umat muslim di bagian dalam masjid. Selama proses salat, mereka duduk dengan penuh toleransi.
Tak cukup sampai di sana. Hari ini, Jumat (22/3), para wanita di New Zealand khususnya di Christchurch memakai hijab sebagai bentuk solidaritas terhadap umat muslim di sana. Aksi tersebut diberi nama National Scarf Day.
Ajakan aksi tersebut tersebar di media sosial. Sebuah akun Facebook bernama Scarves in Solidarity menyebut tujuan aksi ini adalah untuk melawan kebencian.
“Ini adalah tindakan sederhana, tapi menjadi simbol yang kuat untuk menolak retorika kebencian. Ajak teman wanitamu, saudaramu, teman kampusmu, tim olahragamu, sekolahmu, gerejamu untuk mengungah foto dengan memakai hijab. Jadi kita bisa tunjukan kepada dunia bahwa kita adalah satu,” tulis akun Scarves Solidarity di Facebook.
Aksi ini juga didukung penuh oleh para hijabers di New Zealand. Seorang pengusaha muslim bernama Amina Patel meyakinkan bahwa memakai hijab itu aman dan damai.
Kepada NewsHub, Amina mengajarkan cara memakai hijab. Para muslimah juga akan menjadi relawan untuk memasangkan hijab di masjid Ponsonby mulai jam empat sore.
“Jacinda pun memakainya, meski hanya pakai scarf melingkar di kepala, tidak apa-apa kok. Mau menutup seluruh rambut atau sebagian saja? Itu pilihanmu,” tutur Amina kepada NewsHub.
Jacinda Ardern, Perdana Menteri New Zealand beberapa waktu lalu terlihat memakai pashmina saat bertemu dengan komunitas muslim. Amina meyakinkan, jika Jacinda berani pakai, kenapa kita harus takut? (dtc/ram)
Triadi Wibowo/Sumut Pos
ASN: Para ASN Pemko Medan usai mengikuti apel upacara, belum lama ini. Pemko Medan sudah menambah alokasi biaya untuk pembayaran kenaikan gaji ASN di lingkungan Pemko Medan.
Triadi Wibowo/Sumut Pos ASN: Para ASN Pemko Medan usai mengikuti apel upacara, belum lama ini. Pemko Medan sudah menambah alokasi biaya untuk pembayaran kenaikan gaji ASN di lingkungan Pemko Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Awal April ini menjadi kabar baik bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Indonesia, tak terkecuali Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Sebab, ASN mengalami kenaikan gaji 5 persen bulan ini. Untuk itu, Pemko Medan menambah alokasi gaji sebesar Rp4,5 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Irwan Ibrahim Ritonga mengatakan, kenaikan gaji 5 persen ini otomatis mengikuti turunannya. Seperti, pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) dan gaji ke-13.
“Bulan ini (April) sudah kita salurkan gaji baru kepada para ASN, artinya ditambah 5 persen. Untuk sisanya, tiga bulan sebelumnya (Januari-Maret 2019) akan disalurkan paling lama dalam seminggu ke depan,” kata Irwan, kemarin.
Irwan menyebutkan, kenaikan gaji 5 persen diperkirakan antara Rp250.000 hingga Rp700.000 per ASN. Misalnya, untuk golongan II sekitar Rp250.000, sedangkan golongan IV Rp700.000. “Kalau gaji Rp5 juta per bulan, maka akan menerima tambahan 5 persen sebesar Rp250.000,” paparnya.
Irwan mengaku, normalnya alokasi gaji seluruh ASN di Pemko Medan sekitar Rp90 miliar lebih. Dengan kenaikan 5 persen ini, maka ditambah Rp4,5 miliar. “Alokasi gaji baik ASN, honorer dan PHL Pemko Medan tahun ini sekitar Rp1,6 triliun. Dari jumlah itu, per bulannya sekira Rp130 miliar. Dengan rincian, Rp90 miliar untuk gaji dan sisanya Rp40 miliar belanja infrastruktur. Jadi, karena ada kenaikan 5 persen maka ditambah menjadi Rp94,5 miliar yang dikurangi dari belanja tersebut,” paparnya.
Ditambahkan Irwan, jumlah ASN yang ada di Pemko Medan sekitar 14 ribu lebih, termasuk guru. “Anggaran Pemko Medan cukup untuk kenaikan gaji ASN dan tidak terganggu,” pungkasnya.
Kas Pemprovsu Rp1 T Lebih
Sementara itu, Pemprovsu sendiri tidak ada masalah untuk pembayaran gaji ASN dengan kenaikan 5 persen tersebut karena saat ini sudah tersedia Rp1 triliun lebih uang di kas daerah.
Kepala Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, Daswar Purba mengatakan, pada prinsipnya tidak ada masalah untuk pembayaran gaji ASN dengan kenaikan 5 persen tersebut. Sebab, saat ini sudah tersedia Rp 1 triliun lebih uang di kas daerah dan bisa dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ASN. “Kas kita tersedia Rp 1 triliun lebih, ya tentu bisa buat bayar gaji plus kenaikan gaji ASN itu,” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (4/4).
Namun sejauh ini pihaknya belum menerima resmi surat edaran atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo.
“Belum, belum ada secara resmi disampaikan ke kami. Baru mendengar lewat berita di media. Kalau memang sudah diperbolehkan sesuai aturan, kami segera menindaklanjuti,” katanya.
Pihaknya menyarankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), agar segera memohonkan surat perintah membayar (SPM) kepada BPKAD untuk proses pembayaran gaji ASN berdasarkan ketentuan terbaru. “Kalau kami di sini (perbendaharaan), kan hanya tinggal proses. Selama ada permohonan (SPM) masuk, tentu kami proses. Pada prinsipnya tidak ada masalah karena kas kita tersedia (dana),” katanya.
ASN di Sumut tetap mengapresiasi dan senang menyambut kabar kenaikan gaji tahun ini, meski mereka nilai dibanding periode pemerintahan sebelumnya lebih kecil. “Sebenarnya lima persen (kenaikan gaji) ASN kali ini, sungguh kecil kalau mau dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Tapi begitupun kita tetap menyambut gembira kabar ini,” kata seorang ASN di lingkungan Pemprovsu yang enggan namanya dikorankan.
Menurut dia, kenaikan gaji pokok ASN yang kecil tersebut sudah diimbangi dengan tunjangan penambahan penghasilan (TPP) ASN. “Alhamdulillah memang lebih baik TPP kita, meski honor-honor kegiatan tidak diberlakukan lagi. Dan jika mau dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya, gaji ASN semasa Gusdur dan SBY jauh lebih baik,” pungkasnya.
Seperti diketahui, kenaikan gaji 5 persen juga berlaku untuk TNI dan Polri. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan ASN, pemerintah memandang perlu menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil.
Kepala BPKAD Setdaprovsu, Agus Tripriyono sebelumnya mengatakan, Pemprovsu masih menunggu peraturan menteri keuangan (PMK) terkait kenaikan gaji ASN pada April ini. Mengenai alokasinya, pihaknya mengklaim sudah dianggarkan melalui APBD tahun ini. “Insyaallah sudah (dianggarkan). Kan untuk gaji ASN prioritas dibayarkan. Tinggal nanti disesuaikan saja,” katanya baru-baru ini. (ris/prn/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hingga batas waktu 31 Maret 2019, pejabat di lingkungan Pemko Medan ternyata masih ada yang belum melaporkan Laporan Harta dan Kekayaan Penyelengga Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akibatnya, Badan Kepegawaian Daerahn
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Medan, hingga kini masih menyusun LHKPN untuk dikirim ke KPK.
Kepala BKDPSDM Medan, Muslim Harahap mengatakan, ada 16 pejabat dianggap tidak tepat waktu menunaikan kewajibannya. Padahal, sesuai aturan batas waktu untuk LHKPN sampai 31 Maret. “Ada 16 orang yang dianggap tidak tepat waktu melaporkan LHKPN. Kita kejar supaya segera selesai,” katanya, kemarin.
Disinggung siapa saja pejabat yang belum melaporkan LHKPN, Muslim sepertinya enggan membeberkan. Dia beralasan tak mengingatnya. Meksi begitu, Muslim mengaku, pejabat yang melapor LHKPN tahun ini mengalami peningkatan dari sebelumnya, dengan persentase dari 80 persen menjadi 93,5 persen.
“Pelaporan LHKPN oleh pejabat di lingkungan Pemko Medan masih tergolong baik, karena sampai pukul 00.00 WIB pada 31 Maret berjumlah 230 orang atau 93,5 persen. Angka kepatuhan melapor berada pada persentase yang tinggi, dibanding tahun sebelumnya (80 persen),” ujar dia.
Sementara, Sekertaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman mengatakan, pihaknya berupaya menuntaskan seluruh pejabat dalam pelaporan LHKPN kepada KPK. Bahkan, BKDPSDM telah membantu mengerjakan LHKPN ke-16 pejabat tersebut. “Ini masih dikerjakan, saya enggak tahu berapa pastinya yang sudah di-upload. Tapi kita upayakan secepatnya,” kata Wiriya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution menyampaikan, sempat memberikan waktu selama tiga hari kepada pejabat di lingkungannya untuk melaporkan harta dan kekayaannya, yakni 20-22 Maret 2019.
“Saya minta seluruh pejabat segera melaporkan harta kekayaanya masing-masing. Saya rasa itu tidak sulit, saya sendiri sudah menyelesaikannya 15 hari. Saya minta keseluruhan pejabat di lingkungan Pemko Medan yang berjumlah 206 harus melaporkan harta kekayaannya,” tegasnya. (ris/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus penganiayaan wartawan senior Posmetro Medan, Budi Hariadi alias Budeng (38) masih ditangani petugas Polsek Medan Labuhan. Untuk itu, polisi harus menutup lokasi judi tembak ikan di Komplek Brayan Trade Center Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli Penegasan ini disampaikan pengurus Lembaga Bantuan Hukum Pembela Pers Indonesia, Zakaria Rambe SH, Kamis (4/4).
Dikatakannya, kasus penganiayaan tersebut sebaiknya segera dilimpahkan ke Polres Pelabuhan Belawan atau Polda Sumut.
“Kita berharap kasus itu segera dilimpahkan. Kita yakin polisi mampu mengungkap ini. Apalagi, kasus itu adalah penganiayaan, saya rasa tidak ada kata sulit bagi polisi agar pelaku dan otak pelaku terungkap. Sekalian tutup lokasi judi di lokasi itu!” tegasnya.
Kata praktisi hukum ini, jika polisi mau serius, banyak bukti pendukung yang mampu mengungkap aktor atau pelaku penganiayaan wartawan tersebut. Misalnya, mengecek rekaman CCTV dan saksi yang mengetahui kejadian dalam rekamam CCTV tersebut.”Kita tidak perlu lagi mengajari polisi, mereka pasti paham menangani kasus itu, makanya kita minta polisi profesional,” tegas Zakaria lagi.
Dikesalkannya, lokasi judi adalah usaha illegal. Namun sampai saat ini lokasi itu masih bebas buka dan terkesan adanya pembiaran dari penegak hukum. Untuk itu, polisi harus melakukan tindakan tegas dengan mengerebek atau menutup paksa lokasi judi tersebut.
“Ini sudah menghilangkan wibawa penegak hokum. Kita lihat sampai hari ini usaha judi itu masih buka. Artinya, pemilik usaha judi itu kebal hukum dan menganggap penegak hukum lemah menutup judi tersebut,” kesal Zakaria.
Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, Iptu Bonar Pohan mengatakan, masih mengalami kesulitan untuk mengembangkan kasus penganiayaan wartawan. Alasannya, saksi pelapor tidak mau hadir dan alamat saksi tidak diketahui.
“Kita sudah berulangkali minta kepada korban untuk menghadirkan saksi, namun sampai sekarang belum dipenuhi,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga sudah meminta nama dan alamat saksi yang disebut korban, namun alamat yang diberi korban tidak ditemukan. “Kita juga sudah berusaha menghubungi saksi korban, namun alasannya selalu ada sehingga terkesan menghindar untuk jadi saksi,” jelas Bonar Pohan.
Disinggung jumlah saksi yang telah dimintai keterangan terkait pemukulan tersebut, Bonar Pohan mengatakan sudah tiga orang yakni seorang saksi dari korban dan dua saksi yang merupakan pedagang di lokasi kejadian.”Tapi ketiga orang ini mengaku tidak tahu pelaku pemukulan. Bahkan dua saksi dari lokasi kejadian mengaku tidak ada pemukulan terhadap korban,” ucapnya.
Berdasarkan amatan di lapangan, lokasi judi tembak ikan di Komplek Brayan Trade Center, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli masih beroperasi, hingga kini pihak kepolisian belum mengambil tindakan terhadap usaha ilegal tersebut. (fac/ila)
BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos
PEMBICARA: Staff Ahli Kepala SKK Migas, Sampe L Purba sebagai pembicara kuliah umum di FEB USU.
BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos PEMBICARA: Staff Ahli Kepala SKK Migas, Sampe L Purba sebagai pembicara kuliah umum di FEB USU.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar Goes To Campus dengan melaksanakan Kuliah Umum di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sumatera Utara (USU), Kamis (4/4) pagi.
Kuliah Umum tersebut langsung disampaikan Staff Ahli Kepala SKK Migas, Sampe L Purba, sebagai pembicara. Kemudian, dihadiri Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU Prof Dr Ramli, MS serta ratusan mahasiswa FEB USU.
Sampe L Purba mengatakan, energi berkeadilan merupakan hak setiap individu warga yang hendaknya tersedia secara merata dengan harga terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, pemerintah hadir untuk selalu berusaha menyediakan energi tersebut secara merata di seluruh Indonesia.
Di hadapan generasi penurus bangsa itu, Sampe mengungkapkan bahwa pengembangan produk dan harganya akan dikombinasikan sedemikian rupa. Sehingga, secara nasional tetap dapat dibeli oleh dunia usaha dan produk hilirnya tetap terjangkau.
“Misalnya gas, yang dihasilkan oleh industri hulu migas dipakai untuk pembangkit listrik serta sejumlah industri seperti pupuk dan petrokimia. Harga di tingkat produsen, pengguna maupun pemanfaat akhir dihitung keekonomiannya sehingga semuanya tetap dapat berjalan dalam skema bisnis yang sehat,” papar Sampe.
Tapi tidak semua sumber daya tersebut bernilai ekonomis. Untuk itu, Sampe menjelaskan, jaringan gas kota dan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga contohnya. Menurut Sampe, di sinilah pemerintah harus mengambil peran.
“Peran pemerintah di jaringan kota adalah dengan menyiapkan infrastruktur melalui APBN. Sedangkan gasnya dipasok oleh perusahaan. Dalam hitungan kita, hal ini akan mengurangi biaya per rumah tangga sekitar Rp 90 ribu per bulan per keluarga. Masyarakat mendapatkan nilai lebih karena gas kota tersebut lebih praktis, tak perlu antri, juga bersih dan aman,” tutur Sampe.
Selain itu, lanjut Sampe, penggunaan gas kota juga membantu pemerintah menghemat devisa bila dibandingkan memakai elpiji. Sebab bahan baku elpiji sebagian besar masih diimpor oleh pemerintah.
“Gas bumi kita relatif bersih bila dibandingkan bahan baku elpiji. Hingga tahun 2018, pemerintah telah membangun hampir 470 ribu sambungan rumah tangga. Di Medan, tambahan sambungan rumah tangga juga baru saja diresmikan,” pungkasnya.(gus/ila)
istimewa/sumut pos
SOSIALISASI: Anggota DPRD Kota Medan Mulia Asri Rambe saat sosialisasi Perda Kota Medan tentang pengelolaan persampahan di Kelurahan Titi Papan.
, Medan Deli, Selasa (2/4).
istimewa/sumut pos SOSIALISASI: Anggota DPRD Kota Medan Mulia Asri Rambe saat sosialisasi Perda Kota Medan tentang pengelolaan persampahan di Kelurahan Titi Papan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masalah sampah di Kota Medan masih menjadi persoalan serius. Padahal, jika sampah dikelola dengan baik, malah dapat menghasilkan uang. Hal tersebut dikatakan Anggota DPRD Kota Medan Mulia Asri Rambe saat sosialisasi VII tahun 2019 Perda Kota Medan Nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan di Komplek Bank Kelurahan Titi Papan, Medan Deli, Selasa (2/4).
Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Bayek ini menjelaskan, dalam perda Nomor 6 tahun 2015 ini juga mengatur sanksi kepada setiap masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi.
“Seperti pasal 32, setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan, menyelenggaraan pengelolaan persampahan tanpa seizin walikota, dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah dan/atau memanfaatkan kembali sampah yang berakibat kerusakan lingkungan,” terangnya.
Namun di sisi lain, sebut Bayek, Pemko Medan akan memberikan kompensasi terhadap warga yang memberikan lahan/tanahnya untuk di dijadikan tempat pembuangan sampah terakhir (TPST). Selain itu, anggota Komisi C DPRD Medan ini juga minta peran aktif warga dalam menjaga kebersihan lingkungan di daerah sekitar tempat tinggal. “Kita sebagai warga Kota Medan harus dapat merasakan manfaatnya sehingga menjadikan Kota Medan, Kota bersih,” imbuh Bayek.
Untuk itu Bayek minta Pemko Medan serius menerapkan dan mengawasi Perda Kota Medan No. 6 tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan ini, dengan terlebih dahulu mempersiapkan fasilitas yang memadai. “Kita melihat, Pemko Medan belum sepenuhnya atau setengah hati menjalankan Perda,” terangnya.
Dikatakannya, penerapan Perda Pengelolaan Persampahan sangat mendesak. Selain merubah wajah Kota Medan menjadi bersih dan indah. Dengan menjalankan Perda, dipastikan dapat menanggulangi terjadinya banjir, karena tidak akan ada lagi yang membuang sampah sembarangan. “Perda menuntun kita agar tidak membuang sampah sembarangan. Jika Perda benar-benar diberlakukan, pasti sampah tidak lagi dibuang sembarangan,”ujar Bayek.
Selain lanjut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Medan tersebut, Perda ini menjadikan kota bersih, juga menghindari banjir. (adz/ila)
istimewa/Sumut Pos
POTONG TUMPENG: Komisaris Utama PTPN IV, I Ketut Diarmita potong tumpeng, disaksikan Dirut PTPN IV Siwi Peni serta jajaran direksi.
istimewa/Sumut Pos POTONG TUMPENG: Komisaris Utama PTPN IV, I Ketut Diarmita potong tumpeng, disaksikan Dirut PTPN IV Siwi Peni serta jajaran direksi.
SUMUTPOS.CO – Sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ulang tahun ke-23, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV secara keseluruhan melakukan aksi sosial kepada masyarakat sekitar.
Seperti, memberi bingkisan kepada 2.300 anak yatim, aksi donor darah dan pemberian paket sembako di masing-masing kebun/ pabrik.
Pada acara syukuran di lapangan golf PTPN IV Kebun Pabatu, Minggu (31/3) pagi, dilakukan aksi sosial berupa pemberian 250 paket sembako gratis (beras, gula putih, minyak goreng), santunan kepada 250 anak yatim dan bantuan uang tunai kepada 45 putra/ putri anak karyawan yang lolos masuk ke Perguruan Tinggi melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Hal yang sama juga dilakukan Anak Perusahaan PTPN IV seperti PT Sarana Agro Nusantara yang bergerak di bidang jasa pompa dan tangki timbun CPO. Dalam kesempatannya memberi bingkisan kepada 45 putra/ putri anak karyawan yang lolos masuk ke Perguruan Tinggi melalui SNMPTN. Termasuk juga PT Prima Medica Nusantara yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan, memberi bingkisan kepada 250 anak yatim.
Perusahaan juga memberikan apresiasi kepada Kebun dan PKS terbaik dalam tahun 2018, di antaranya 3 Kebun terbaik yaitu Kebun Air Batu Terbaik I, Kebun Sosa Terbaik II dan Kebun Pulu Raja Terbaik III. Sedangkan PKS Terbaik adalah PKS Pabatu Terbaik I, PKS Gunung Bayu Terbaik II dan PKS Adolina Terbaik III. Kemudian kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Strategis dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia atas award yang diterima di tingkat Nasional.
Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni, pada rangkaian acara syukuran ulang tahun ke-23 PTPN IV, di lapangan golf PTPN IV Kebun Pabatu, mengatakan, tugas mempertahankan, menjaga dan mengembangkan keberadaan PTPN IV sampai ke generasi penerus berikutnya, menjadi semua dari unsur pimpinan hingga karyawan dan diharapkan terus tumbuh dan berkelanjutan.
Dikatakan Siwi Peni, bahwa keberadaan suatu perusahaan adalah menciptakan lapangan kerja, mensejahterakan karyawan dan berperan dalam peningkatan perekonomian daerah. Untuk itu tugas perusahaan harus tetap menghasilkan laba agar tetap dapat melaksanakan peran tersebut.
“Demikian juga dalam mengelola perusahaan harus mematuhi ketentuan dan aturan yang ada. Jangan sampai ada pabrik yang mencemari lingkungan. Kelolalah perusahaan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Siwi Peni.
Hadir dalam acara tersebut, Komisaris Utama PTPN IV I Ketut Diarmita, Komisaris Anggota Pos M. Hutabarat dan Osmar Tanjung masing-masing beserta isteri, Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni beserta suami.
Kemudian, Direktur Komersil Umar Affandi, Direktur Operasional Rediman Silalahi, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Rizal H. Damanik, Ketua Umum SP-Bun PTPN IV Wispramono Budiman, Ketua dan Wakil Ketua Ikatan Keluarga Besar Isteri PTPN IV Yubaidah, Koni Gusti Pakpahan, Fitrina Pamari, Kepala Bagian, Project Manajer, General Manajer Distrik, Manajer Kebun/ Pabrik, Karyawan Pimpinan dan Karyawan Pelaksana dari Kantor Direksi, Distrik, Kebun dan Pabrik.
Komisaris Utama PTPN IV, I Ketut Diarmita menyambut baik atas capaian kinerja PTPN IV yang positif, dan terhadap pencapaian prestasi hendaknya jangan cepat puas. “Karena sifat cepat puas dapat menjatuhkan kita. Saya juga mengapresiasi program peningkatan kesejahteraan karyawan dan diharapkan PTPN IV juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar I Ketut.
Sebelumnya, Ketua Umum SP-Bun PTPN IV Wispramono Budiman mengakui, kesejahteraan karyawan semakin tahun terus meningkat. “Hubungan kerja didalam organisasi antara atasan dan bawahan sudah semakin baik, sehingga karyawan merasakan nyaman dalam bekerja dan semakin tinggi rasa memilikinya,” ujar Wispramono.
Pada acara ulang tahun itu juga, PTPN IV memperkenalkan beberapa merk produk retail dari anak usaha maupun dari PTPN Group yaitu minyak goreng dengan merk SALVACO, merk WALINI untuk produk gula putih, teh, kopi dan minyak goreng.
PTPN IV juga meluncurkan merk untuk teh retail khas Kebun Sidamanik, Kebun Bah Butong dan Kebun Tobasari dengan merk BUTONG TEA dan TOBASARI TEA.
Acara syukuran diisi dengan launching pembangunan rumah baru karyawan, pelepasan balon ke udara, pemotongan nasi tumpeng oleh Komisaris Utama PTPN IV I Ketut Diarmita dan Dirut PTPN IV Siwi Peni. Hiburan diisi Omega Trio (Karyawan PTPN IV Kebun Bukit Lima) dan lucky draw batu goncang. (ila)
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
PETAKA: Ketua IKMAS Kota Medan periode 2019-2024, M Hasan Pulungan menerima bendera petaka saat pelantikan pengurus IKMAS Kota Medan, di Asrama Haji Medan, Rabu (3/4).
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS PETAKA: Ketua IKMAS Kota Medan periode 2019-2024, M Hasan Pulungan menerima bendera petaka saat pelantikan pengurus IKMAS Kota Medan, di Asrama Haji Medan, Rabu (3/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – M Hasan Pulangan resmi menjabat sebagai Ketua Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Siabu (IKMAS) Kota Medan periode 2019-2024, dalam pelantikan di Asrama Haji, Rabu (3/4) sore.
“Kehadiran IKMAS harus bermanfaat bagi masyarakat Siabu maupun masyarakat Siabu yang berada di Medan. Kita harus dapatkan link (jaringan) ke berbagai arah, baik itu di pemerintahan maupun link yang ada di berbagai sendi-sendi lapisan masyarakat,” ujar M Hasan Pulangan kepada wartawan, usai dilantik.
Jika dari jaringan tersebut IKMAS bisa semakin kuat, menurut dia, maka ke depan harus sudah mulai dirancang ke arah mana para anggota keluarga IKMAS berkarir. “Anggota keluarga IKMAS harus ada yang duduk di pemerintahan, duduk di legislatif, menjadi pengusaha, di swasta, bisnis dan perdagangan, ada yang jadi aparat penegak hukum dan berbagai posisi yang bisa mengangkat harkat dan derajat masyarakat Mandailing khususnya masyarakat Siabu,” katanya.
Pemilik Arya Advertising ini mengatakan, untuk sementara ini IKMAS belum ada menentukan arah dan pilihan politik secara organisasi. “Kami hanya fokus meningkatkan soliditas sesama warga IKMAS maupun Siabu sehingga tujuan hadirnya organisasi ini mampu dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Siabu dan Mandailing umumnya,” pungkasnya.
Acara pelantikan IKMAS dihadiri Camat Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, tokoh masyarakat Mandailing, dan berbagai organisasi masyarakat adat Mandailing lainnya. Acara juga diisi dengan berbagai tarian tor tor Mandailing. (prn/ila)
Wakil Kadep Audit Internal 4 SPI Pelindo 1 Muliawaty Berfoto Bersama Wakil Rektor III dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Al-Azhar saat Kunjungan Studi ke Kantor Pusat Pelindo 1 di Medan
Wakil Kadep Audit Internal 4 SPI Pelindo 1 Muliawaty Berfoto Bersama Wakil Rektor III dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Al-Azhar saat Kunjungan Studi ke Kantor Pusat Pelindo 1 di Medan.
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Mahasiswa studi Fakultas Ekonomi Universitas Al Azhar melakukan kunjungan ke Kantor Pelindo 1, Jalan Krakatau, Medan. Dalam kunjungan itu, Pelindo 1 memberikan edukasi pemaparan terkait transformasi dalam menghadapi era 4.0, etika profesi, digitalisasi kearsipan dan peningkatan performance corporate. Pemaparan itu berhubungan langsung dengan dunia kerja diikuti serta oleh sesi diskusi antara Pelindo I dengan mahasiswa-mahasiswi dan para dosen yang hadir.
Kunjungan studi ity dihadiri langsung oleh Santo, SE, MM merupakan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Dekan Fakultas Ekonomi Dr E Ulfa Nadra M.Si serta dosen pendamping diterima oleh Wakil Kepala Departemen Audit Internal 4 Satuan Pengawas Intern Pelindo 1, Muliawaty. Muliawaty mengatakan, kunjungan ini sebagai peran serta Pelindo I dalam mewujudkan program BUMN Hadir Untuk Negeri serta programkan Pelindo 1 Goes To Campus dan Pelindo I Goes To School.
Sementara itu, Wakil Rektor III Universitas Al Azhar mengapresiasi Pelindo I atas kunjungan yang mereka lakukan. Mereka bisa langsung melihat sejauh mana dunia kerja yang nantinya akan dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswi.(fac/ila)
Jika Proyek Apartemen De Glass Residence Tak Distanvaskan
Proyek Apartemen De Glass Residence
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proyek pembangunan apartemen De Glass Residence di Jalan Gelas, Sei Putih Tengah, Medan Petisah, diam-diam kembali berlanjut. Padahal, proyek pembangunan apartemen dua tower yang tak jauh dari SMA Negeri 4 Medan ini telah disepakati untuk distanvaskan atau dihentikan sementara waktu.
Hal ini membuat warga sekitar berang dan melakukan aksi protes dengan berunjukrasa ke gedung DPRD Medan untuk menyuarakan aspirasinya, Kamis (4/4). Sebab, ketika berdemonstrasi di kantor Wali Kota Medan ternyata tidak ditindaklanjuti.
Setelah hampir setengah jam berorasi di depan gedung dewan, aksi warga diterima oleh Sekretaris Komisi D DPRD Medan, Ilhamsyah. Namun, karena ruangan terbatas maka hanya 10 orang warga yang mewakili untuk diajak dialog.
Fernando Sitompul, kuasa hukum warga yang keberatan mengatakan, pembangunan apartemen kembali dikerjakan sekitar akhir Februari lalu. Padahal, sewaktu kesepakatan pada pertemuan antara warga dengan pihak pengembang PT Nusantara Makmur Indah di kantor Kelurahan Sei Putih Tengah Senin, 28 Januari 2019, disepakati pembangunan distanvaskan. “Pengembang tidak lagi menggunakan alat berat jack in pile dengan sistem hidrolik untuk memasang paku bumi. Melainkan, dengan sistem bor,” ujarnya.
Menurut Fernando, warga yang keberatan berdampak langsung dengan kegiatan proyek. Rumah warga ada yang di samping kiri dan kanan, serta bagian belakang. “Proyeknya baru mulai pengerjaan pondasi yang memasang paku bumi dengan sistem bor. Tapi di lapangan berbeda, sistem yang digunakan menggunakan hidrolik jack in pile. Makanya, banyak tembok rumah warga yang retak,” jelas Fernando.
Kata dia, warga mulai merasa terganggu dengan kegiatan proyek sejak November 2018 lalu. Protes pun sudah dilakukan untuk meminta tanggung jawab atas keretakan tembok rumah warga. “Sampai sekarang tembok rumah yang retak belum diganti, tapi pembangunan tetap berjalan,” cetusnya.
Sementara, Indra Mingka selaku Ketua DPW Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) Sumut yang ikut mendampingi warga mengatakan, pada 1 Oktober 2018 seorang warga bernama Bilson Silaen telah menyampaikan surat keberatan atas pembangunan proyek tersebut kepada Wali Kota Medan melalui Kadis Lingkungan Hidup.
Kemudian pada 15 Januari lalu warga Jalan Gelas dan Belanga sekitarnya juga menyampaikan surat yang sama. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya bagaimana. “Warga meminta dan menuntut untuk mencabut atau membatalkan izin SIMB No.0719/0717/1010/2.5/1105/2018 tanggal 20 September milik proyek itu. Sebab, warga tidak pernah menandatangani persetujuan pembangunan De Glass Residence,” kata Indra.
Menurutnya, Pemko Medan harus menghentikan proses pembangunan sampai ada kesepakatan dengan warga sekitar. Selain itu, mengevaluasi kinerja aparatur pemerintahan terkait yang merekomendasi dikeluarkannya SIMB dan Izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).
Menanggapi aspirasi warga, Sekretaris Komisi D, Ilhamsyah mengatakan, pihaknya segera mengagendakan pertemuan atau rapat dengar pendapat (RDP) untuk menghadirkan pihak pengembang dan instansi terkait. Pertemuan direncanakan pada Selasa (9/4) pekan depan. “Kita surati dinas terkait seperti Dinas Perkim-PR, Satpol PP, Lurah (Sei Putih Tengah), Camat (Medan Petisah) dan warga,” ujar Ilhamsyah. (ris/ila)
