Home Blog Page 5548

Pensiunan Juga Dapat THR, THR dan Gaji ke-13 Ditaget Mei dan Juni Sudah Cair

no picture
no picture

SUMUTPOS.CO – Pemerintah mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN. PP Pemberian THR untuk PNS dikebut agar terbit sebelum pilpres April nanti. Dengan begitu, THR akan cair Mei 2019.

HAL tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang beredar dan dikutip, Jumat (22/2). Surat tersebut ditujukan untuk Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). “Mengingat jadwal pemilihan presiden pada 17 April 2019, diharapkan PP Pemberian THR Tahun 2019 dan Gaji ke-13 dapat ditetapkan sebelum pemilihan presiden,” bunyi surat keterangan Kemenkeu yang ditandatangani Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Wiwin Istanti, tertanggal 22 Januari 2019.

Sementara dalam surat tersebut juga, waktu pembayaran THR PNS 2019 efektir dibayar pada bulan Mei 2019, 1 bulan setelah pilpres. “Waktu pembayaran THR tahun 2019 efektif dibayar pada bulan Mei 2019,” demikian isi surat itu.

Dalam surat tersebut juga dituliskan bahwa PP Pemberian THR diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). “PP Pemberian THR Tahun 2019 dan Gaji ke-13 yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB manjadi dasar dalam penyusunan PMK THR Tahun 2019 dan Gaji ke-13,” jelas isi surat tersebut.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Mudzakir mengatakan, percepatan penyusunan PP THR merupakan siklus yang wajar. “Surat itu benar. Secara siklus penyusunan RPP THR dan gaji ke-13 memang dilakukan di bulan Maret dan April sehingga apa yang tercantum dalam surat sesuatu yang normal saja,” jelasnya.

Bukan Cuma ASN yang bakal menerima THR pada Mei 2019. Para pensiunan PNS juga bakal mendapatkan THR tersebut “Iya (THR ini juga berlaku untuk pensiunan PNS),” kata Mudzakir.

Saat ini, pemerintah masih menggodok besaran THR yang akan dituangkan ke dalam PP. Targetnya PP tersebut rampung sebelum pemilihan presiden (pilpres) 2019 yang berlangsung pada 17 April 2019.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani belum bisa menyampaikan apa saja komponen yang akan dimasukkan ke dalam THR 2019. “Nanti tunggu PP nya yang akan disiapkan pemerintah sesuai amanat UU APBN 2019,” katanya.

Saat ini, lanjut dia, penyusunan PP tersebut sedang difinalisasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). “Lagi proses finalisasi di KemenPAN. Ditunggu ya,” tambahnya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan alasan dibalik percepatan penyusunan PP THR 2019. “Dengan melihat jadwal cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 yang dimulai dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2019, maka hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah pada bulan Mei tahun 2019,” kata Nufransa.

Sebelum proses pembayaran dilaksanakan, lanjut dia, diperlukan dasar pembayaran yang dimulai dari penetapan PP. PP ini diinisiasi oleh KemenPAN-RB. Nantinya peraturan pelaksanaannya akan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Penyusunan aturan itu, memang dirasa perlu diselesaikan April 2019. “Idealnya paling lambat ditetapkan bulan April tahun 2019 agar proses pembayaran khususnya THR tahun 2019 dapat dilaksanakan tepat waktu sebelum cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri,” jelasnya.

Nufransa juga memastikan bahwa kebijakan pemberian THR PNS sudah dilaksanakan secara rutin sejak 2016. “Kebijakan pemberian THR telah rutin dilaksanakan sejak tahun 2016, surat tersebut dimaksudkan dalam rangka koordinasi dengan Kementerian PAN-RB selaku inisiator penyusunan PP dimaksud,” tambahnya.

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) sendiri mengaku belum mengetahui adanya penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberian THR 2019 dan Gaji Ke-13 untuk PNS atau ASN, yang ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 17 April 2019 ini. “Saya nggak, nggak tahu. Belum tahu,” kata Jokowi usai menyerahkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 di Gedung Laka Tangkas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/2).

Jokowi meminta awak media bertanya langsung kepada Menteri Keuangan mengenai penyusunan PP tersebut. Dia justru merasa heran jika pencairan THR dilakukan jauh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 2019. “Kalau namanya THR itu apa sih? Tunjangan hari raya. Ya biasanya mendekati hari raya,” kata Jokowi

Meski demikian, Jokowi mempersilakan menanyakan lebih lanjut kepada Kementerian Keuangan mengenai kebijakan tersebut. Dia juga tak mau menanggapi lebih jauh jika kebijakan dikeluarkannya PP tersebut dipercepat sebelum Pilpres 2019 selesai dinilai politis. “Wah, tanyakan Kemenkeu-lah. Kalau namanya THR tunjangan hari raya,” tandas Jokowi.

Dikebutnya PP tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ini dinilai bermuatan politis. “Saya kira ini kebijakan bernuansa politis. Kebijakan ini kejar tayang, biar Pak Jokowi terlihat punya jasa di mata ASN,” kata Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, M Kholid di Jakarta, Jumat (22/2).

Ia menjelaskan, Jokowi ingin mengambil hati ASN karena kebijakan soal THR dan Gaji ke-13 sudah keluar sebelum Pilpres 2019 yang akan berlangsung pada Bulan April. “Sengaja dipercepat untuk mendulang dukungan dari ASN kita,” imbuhnya.

Ia menganggap Jokowi hanya sekadar melakukan pencitraan. Meski begitu, Kholid menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai makna dari kebijakan tersebut. “Saya kira publik kita sudah lebih dewasa dan cerdas ya dalam menilai sebuah kebijakan. Mana kerja pencitraan untuk meraih simpati dengan mana kebijakan yang benar-benar untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Direktur Penggalangan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Bahlil Lahadalia menepis kebijakan itu untuk kepentingan politik Pilpres 2019.

“Begini, kita harus menghargai niat baik pemerintah kalau itu berpihak kepada rakyat, kenapa harus dikait-kaitkan dengan politik. Harus mikirnya yang jernih. Kalau saya sebagai karyawan di kasih gaji dan tunjangan lebih awal jauh lebih baik dong, kenapa harus dibuat politik,” kata Bahlil di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (22/2).

Menurutnya, jika dianggap politik, pemerintah memang mempunyai kewenangan membuat aturan politik untuk kesejahteraan rakyat. Tapi hal tersebut adalah konteks politik untuk negara bukan Pilpres. “Itu politik buat negara, tapi tidak dalam konteks pilpres ya tapi kalau ada pandangan seperti itu kita juga tidak bisa melarang pikiran itu. Tapi saya pikir bahwa ini semata-mata bentuk perhatian kebijakan pemerintah untuk percepatan pemberian gaji 13 dan THR,” tuturnya. (jpc/bbs)

Masalah Aquafarm Jadi Pintu Masuk, Pansus Pencemaran Lingkungan Danau Toba Belum Terbentuk

Sutrisno Pangaribuan Ketua Komisi D DPRD Sumut
Sutrisno Pangaribuan
Ketua Komisi D DPRD Sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Indikasi pencemaran Danau Toba yang diduga dilakukan PT Aquafarm Nusantara (AN) akan menjadi pintu masuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumut melakukan investigasi pencemaran kawasan Danau Toba. Sebab diyakini, prilaku mencemari lingkungan danau terbesar di Asia Tenggara itu tidak hanya dilakukan PT AN semata.

Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan yang juga salah satu inisiator pansus, mengungkapkan gagasan agar pansus dibentuk pertama sekali adalah dirinya supaya dugaan pencemaran Danau Toba oleh PT AN, tidak berpolemik panjang.

“Kemudian ketika ada Kelompok masyarakat demo tempo hari, disahuti oleh teman-teman penerima aspirasi untuk dijadikan pansus. Nah, proses pengajuan pansus itu bisa dilakukan melalui penerimaan aspirasi, atau nota dinas yang dibuat oleh Komisi kepada pimpinan Dewan,” katanya menjawab Sumut Pos, Jumat (22/2)n

Sehingga kata dia, sepanjang aspirasi tersebut sudah diusulkan kepada pimpinan, maka dalam paripurna terdekat seharusnya sudah diumumkan pembentukan pansus. “Tapi aku kebetulan belum memantau sampai sejauh mana perkembangannya. Nanti akan kita lihat dalam paripurna terdekat,” ujarnya.

Sutrisno menambahkan, jika pada mekanisme itu belum disahuti oleh pimpinan dewan, maka dirinya selaku ketua Komisi D akan mengajukan nota dinas untuk mendorong pembentukan pansus ini. “Artinya sebagai alat kelengkapan, kita bisa menjadi pengusul untuk itu,” katanya.

Namun yang terpenting, menurut politisi PDI Perjuangan ini, urgensi pembentukan pansus tersebut dikarenakan peristiwa Danau Toba yang tercemar merupakan kejadian berulang dan memerlukan langkah tegas. Disamping itu pihaknya ingin mengedepankan azas keadilan sekaitan masalah ini, dimana misalnya PT AN yang diduga kuat melakukan pembuangan limbah ke dasar danau belum lama ini, maka pihaknya akan menjadikan hal tersebut sebagai pintu masuk.

“Dan tentu terhadap perusahaan lain kita juga harus fair dan adil. Jadi jangan cuma PT AN yang dipersoalkan tapi perusahaan lain didiamkan. Kan banyak perusahaan di sana contoh PT Japfa, dan kami akan mengarah terhadap zero kerambah di kawasan Danau Toba,” terangnya.

Hemat dia secara pribadi, tujuan yang ingin dicapai dari zero kerambah jaring apung (KJA) di kawasan Danau Toba, supaya danau kebanggaan masyarakat Sumut itu tampak alami seperti sedia kala. Kalaupun masyarakat ingin mengambil ikan, sambungnya, silahkan dengan cara memancing atau menjala.

“Lalu pemerintah dan pihak swasta juga boleh menanam bibit ikan di sana, serta jika masyarakat memang harus hidup dari sana, ya kita sebar saja benih-benih ikan itu. Ini yang jadi pikiran kita,” katanya.

Sebab lanjut Sutrisno, akan sulit pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai pariwisata dunia jika masih ada perahu atau orang yang mau berenang di sana kesulitan lewat akibat terdapat KJA. “Jadi komitmen kami ingin mengembalikan lagi Danau Toba seperti sedia kala. Sebab kalau soal kehidupan masyarakat, kita harus mendidik mereka supaya bertransformasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat pariwisata. Bagaimana servis Manajemen misalnya janganlah menipu lagi, buatlah harga-harga terjangkau. Karena tidak ada gunanya pembangunan infrastruktur tanpa pembangunan manusianya,” pungkasnya. (prn)

APL Bukan Habitat Utama Orangutan

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS MEDIA BRIEFING: senior Executive for External Relations PT NSHE Firman Taufick saat media briefing terkait wacana pembangunan PLTA Batangtoru, di Hotel Aryaduta Medan, Jumat (22/2).
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
MEDIA BRIEFING: senior Executive for External Relations PT NSHE Firman Taufick saat media briefing terkait wacana pembangunan PLTA Batangtoru, di Hotel Aryaduta Medan, Jumat (22/2).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru berkapasitas 510 MW di Tapanuli Selatan, diyakini akan memberikan tiga manfaat besar bagi masyarakat Sumatera Utara, Indonesia maupun dunia. Ketiga manfaat itu akan dirasakan dari sisi energi listrik, ekonomi, dan lingkungan. Bahkan, pembangunan PLTA Batangtoru merupakan wujud kongkrit untuk menghadirkan green energy di Indonesia khususnya di Sumut.

Setelah melakukan roadshow ke sejumlah media cetak di Kota Medan, PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) menggelar media briefing terkait wacana pembangunan PLTA Batangtoru, di Hotel Aryaduta Medan, Jumat (22/2).

Dalam diskusi yang menghadirkan tiga narasumber kredibel tentang rencana pembangunan energi terbarukan pertama terbesar di Indonesia ini, terungkap bahwa PLTA Batangtoru yang akan berpusat di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, ternyata ramah lingkungan dan memberikan tiga manfaat besar sekaligus dari sisi energi listrik, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat.

Tak hanya itu, kelestarian flora dan satwa liar seperti orangutan akan tetap terjaga karena PLTA Batangtoru telah melaksanakan kajian Environmental and Social Impact Assessment (ESIA). Peneliti Utama di Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Aek Nauli, Wanda Kuswanda mengatakan, dalam penelitiannya di Batangtoru selama 15 tahun menunjukkan APL kawasan Batangtoru bukan merupakan habitat utama orangutan. Hal ini berdasarkan hasil analisis populasi penemuan sarang dan sebaran pakan yang lebih banyak pada hutan konservasi maupun hutan lindung.

Rendahnya populasi orangutan di APL, karena kawasan ini telah banyak berubah menjadi lahan perkebunan, pertanian, dan pemukiman masyarakat Tapanuli sejak ratusan tahun yang lalu. “Berdasarkan hasil pengamatan dan yang pernah saya lihat langsung, orangutan di sana sudah banyak yang hidup di ketinggian 600-900 meter,” katanya.

Menurut dia, selama ini PLTA Batangtoru telah aktif bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. PLTA Batangtoru juga turut aktif dan mengikuti arahan Kementerian LHK terutama melalui BBKSDA dalam memonitor satwa liar seperti orangutan yang masuk ke APL lokasi pembangunan Batangtoru. Antara lain dengan membangun jembatan arboreal untuk orangutan menjelajah dari hutan ke APL dan sebaliknya, serta mendukung pembangunan demplot pengkayaan pakan orangutan. “Itu merupakan rekomendasi-rekomendasi yang sudah disampaikan untuk dilaksanakan dalam pembangunan proyek tersebut,” ujarnya.

Senior Advisor Lingkungan PT NSHE Agus Djoko Ismanto mengatakan, kawasan pembangunan PLTA Batangtoru berstatus APL, bukan hutan primer. Hal ini dapat dilihat dari vegetasi yang tumbuh di lokasi didominasi pohon karet dan jenis-jenis pohon perkebunan lainnya. “Walaupun berada di APL, kami sangat menyadari kelestarian kawasan Batangtoru adalah elemen penting karena proyek ini memilki ketergantungan pada keteraturan suplay air dari alam,” ungkapnya.

Sementara itu, Senior Executive for External Relations PT NSHE Firman Taufick menambahkan, Indonesia memiliki sumber energi terbarukan berupa panas matahari, air, angin, bioenergi, dan panas bumi. Potenisi sumber energi dari air mencapai 75 ribu MW di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan bauran dari energi terbarukan dapat mencapai 23 persen dari total sumber energi pada 2030.

Kehadiran PLTA Batangtoru untuk mengurangi peran pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) pada saat beban puncak di Sumut. Pilihan pada PLTA karena lebih bersih dan lebih berkesinambungan. Karenanya kehadiran PLTA Batangtoru akan mendukung pengurangan emisi karbon Sumut dan nasional sebagai langkah kongkrit implementasi Kesepakatan Paris.

“PLTA Batangtoru wujud kongkrit untuk menghadirkan green energy di Indonesia khususnya di Sumut. Kehadiran PLTA Batangtoru memberikan manfaat sangat penting bagi masyarakat Sumut, Indonesia, dan dunia. Dari sisi energi, PLTA Batangtoru untuk mengurangi peran pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang memakai energi fosill pada saat beban puncak di Sumut,” jelasnya.

Dari sisi ekonomi, dengan memakai sumber energi air maka pemerintah bisa menghemat pengeluaran devisa hingga US$ 400 juta per tahun karena tidak menggunakan bahan bakar fosil. Dari sisi lingkungan, PLTA Batang Toru yang merupakan pembangkit energi terbarukan berkontribusi besar mengurangi emisi karbon nasional yang penting untuk mencegah dan memerangi dampak perubahan iklim yang sedang menjadi ancaman dunia.

“Jadi kehadiran PLTA Batangtoru juga sebagai langkah kongkrit menerapkan Perjanjian Paris yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU No.16 Tahun 2016,” kata Firman. “Hasil Kajian Pustaka Alam menunjukkan PLTA Batangtoru dapat mengurangi emisi gas rumah kaca mencapai 1,6 – 2,2 juta metrik ton CO2 atau 4 persen target sektor energi Indonesia pada 2030,” pungkasnya.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Sumut

Pengamat Ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo menilai, pembangunan PLTA Batangtoru di Tapanuli Selata dapat mendorong pertumbuhan perekonomian lebih baik bagi Sumut dan masyarakat sekitar. Karena menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang baik itu, salah satunya didukung dengan ketersedian energi yang memadai. “Pembangunan PLTA ini memberikan peranan penting bagi peningkatan supply energi di Sumut, mengingat saat ini Sumut memerlukan energi listrik yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor industri,” sebut Wahyu.

Wahyu juga mengatakan, PLTA Batangtoru ini merupakan pembangkit listrik yang murah biaya produksinya dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pembangkit listrik berbahan bakar minyak dan batubara. “Supply listrik Sumut saat ini, tergantung pada listrik tenaga diesel dan Batubara. Ditambah lagi dengan pembangkit listrik yang disupply oleh kapal dari Turki,” kata Wahyu.

Pengamat Ekonomi asal Universitas Sumatera Utara (USU) itu menjelaskan, adanya pembangkit listrik yang baru terbarukan seperti PLTA Batangtoru ini akan menambah ketersediaan tenaga listrik di Sumut. Khususnya, untuk memenuhi pasokan listrik bagi masyarakat. “Tentunya sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di Sumut. Kita lihat kendala pengembangan KEK Sei Mangkei yang salah satu kendalanya adalah ketersediaan energi,” tutur Wahyu.

Ia juga mengungkapkan, keberadaan PLTA Batangtoru tersebut, akan memberikan dampak positif bagi investor melirik pengembangan usaha di Sumut. Dengan begitu, akan membuka lowongan pekerjaan yang dapat dinikmati masyarakat. “Padahal kita memerlukan pengembangan sektor industri dan sektor ekonomi lainnya utk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” sebut Dosen Fakultas Ekonomi USU itu.

Wahyu menambahkan pembangunan PLTA Batangtoru disertai dengan kepedulian pihak pengembangan dengan ekosistem dan habitat Orangutan di areal pembangunan tersebut. Termasuk harus memberikan dampak baik bagi masyarakat sekitar. “Tanpa ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Sumut. Maka tingkat pengangguran, dan kemiskinan tidak akan menurun secara signifikan,” pungkasnya.(prn/gus)

Bersilaturahim dengan Pengusaha dan Warga Tionghoa Kota Medan, Prabowo: Saya Sedih Kalau Ada Rakyat Tidak Makan

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS PIDATO: Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pidato dihadapan pengusaha dan warga Tionghoa di Gedung Selecta Medan, Jumat (22/2)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
PIDATO: Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pidato dihadapan pengusaha dan warga Tionghoa di Gedung Selecta Medan, Jumat (22/2)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Silaturahmi Calon Presiden Prabowo Subianto dengan pengusaha dan warga Tionghoa Kota Medan berlangsung gegap gempita. Tak kurang hadir 1.300 undangan hadir dalam acara itu. Mereka kebanyakan berlatar belakang pengusaha.

SILATURAHMI ini berlangsung di Ballroom lantai 5 Gedung Selecta, Jalan Listrik Medan, Jumat (22/2) malam.

Acara ditata dengan para tamu menempati tempat duduk dengan meja besar yang memenuhi seluruh ruangan ballroom. “Semuanya ada 130 meja, setiap meja berisi sepuluh orang. Jadi total seluruh undang sekitar 1.300 orang,” kata Peter dari Lucky Production yang merupakan penata acara tersebut.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan sejumlah isu-isu strategis yang akan dia wujudkan bersama wakilnya, Sandiaga Uno, jika terpilih sebagai Presiden Indonesia. Pertama, kata Prabowo, sebuah bangsa modern memerlukan suatu sistem pemerintahan, sistem politik, dan sistem ekonomi yang cocok dengan kultur yang ada. Dengan sistem tersebut, ia menilai sebuah bangsa dapat berkembang dengan baik dan berhasil.

“Tujuan bernegara dan berbangsa yaitu memberi kemakmuran bagi seluruh warganya. Memberi keadilan dan keamanan bagi semua rakyatnya. Karena itu waktu saya sampaikan visi misi saya, saya memakai semboyan aman untuk semua, adil untuk semua dan makmur untuk semua. Karena ini adalah syarat bagi bangsa dan negara yang berhasil. Untuk apa kita bernegara kalau rakyatnya hidup tidak aman. Tidak merasa dapat keadilan. Untuk apa kita bernegara kalau rakyat kita selalu kekurangan, selalu was-was,” katanya.

Ketum Partai Gerindra ini menambahkan, perjuangannya dan Sandiaga maju dalam kontestasi Pilpres, berdasarkan nilai yang ia yakini dan pegang teguh bahwa menghormati semua manusia di atas bumi ini. “Tidak peduli dari mana manusia itu berasal, dari keturunan mana dia berasal. Apakah dia Muslim kita hormati dan lindungi. Begitupun dengan agama lainnya harus kita hormati dan lindungi,” katanya.

Dengan kesadaran seperti itu, lanjut Prabowo, ketakutan-ketakutan akan banyak hal elemen bangsa yang majemuk ini akan dapat dihilangkan. “Semua manusia ingin hidup dengan aman bukan dalam ketakutan. Dan seorang pemimpin harus mengerti hal ini dan berjuang untuk bisa memenuhi harapan rakyat semuanya. Apalagi dengan kemajemukan yang dimiliki bangsa kita. Ini takdir dari Tuhan. Kita tidak memilih lahir di nusantara ini, tapi ini sudah takdir,” katanya.

Indonesia menurutnya ke depan akan menghadapi tantangan berat. Salah satunya soal jumlah penduduk yang tiap tahun bertambah pesat. Katanya hal ini tidak boleh dipandang enteng. “Penduduk kita tiap tahun tambah 3,5 juta atau 1,8 persen. Bayangkan tiap tahun kita harus siapkan makan untuk 3,5 juta mulut baru, siapkan protein, susu telur dan lainnya untuk 3,5 juta mulut baru itu.

Karena itu, visi dan misi saya dan parpol yang mendukung saya, akan fokus pada hal-hal mendasar ini. Yaitu swasembada pangan, kita ingin seluruh masyarakat Indonesia bisa makan. Saya sedih kalau mendapat laporan ada rakyat kita tidak makan. Saya sangat terpukul,” paparnya yang disambut tepuk tangan seluruh tamu undangan.

Ia menambahkan, Indonesia adalah negara kaya. Selain dapat swasembada pangan, juga bisa swasembada bahan bakar. Karena menurutnya sebentar lagi bangsa ini harus impor bahan bakar. “Kalau ini dilaksanakan, itu artinya terlalu banyak uang kita untuk impor bahan bakar. Jalan keluarnya kita pakai bioenergi seperti dari kelapa sawit, aren, singkong dan sebagainya. Saya punya tim dan tim pakar saya mengatakan, kita mampu untuk swasembada energi dan lain sebagainya,” tuturnya.

Tantangan selanjutnya, sebut Prabowo, yaitu soal sumber air bersih dan perubahan iklim. Berdasarkan data dari PBB, kata dia, pada 2025 dunia akan kekurangan air bersih. “Karena itu kita harus bekerja keras, belajar sains, belajar pengembangan teknologi baru. Di ibu kota, rakyat kita yang miskin sulit mendapatkan sumber air bersih. Tantangan lain yakni perubahan iklim yang bisa mengakibatkan permukaan air laut naik lima meter. Kita sekarang mengejar waktu, kita tidak bisa santai dan berleha-leha. Kita harus bersatu dan semuanya jangan mencari permusuhan dan perpecahan.

Menjawab tantangan ini, kita memerlukan putra-putri terbaik bangsa. Dari semua suku agama, ras dan antargolongan,” ungkapnya seraya menyampaikan rasa terima kasih kepada panitia pelaksana yang sudah mengundangnya ke acara silaturahmi tersebut. “Intinya saya berterimakasih kepada panitia dan penggagas acara. Percayalah saya akan bekerja untuk kalian semua. Semua dari kita punya harga diri, punya kebanggaan. Kalian etnis Tionghoa harus bangga dengan peradaban kalian. Begitu juga dengan suku lainnya harus bangga dengan peradaban yang dimiliki,” pungkasnya.

Sebelumnya, Harti Hartija selaku Ketua Panitia Pelaksana acara dalam sambutannya mengatakan, kalangan pengusaha dan masyarakat etnis Tionghoa di Kota Medan mendoakan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024. Meski mereka adalah kaum minoritas, tekad dan dukungan kepada Prabowo-Sandi sudah bulat untuk memenangkan keduanya pada 17 April mendatang. “Kami selaku kalangan pengusaha dan masyarakat Tionghoa mendoakan bapak. Perjuangan dan dukungan kami serta teriring doa kami semoga Bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menjadi capres dan cawapres RI 2019-2024,” kata Harti Hartija.

Pihaknya sangat bersyukur atas kesediaan Prabowo yang dapat bertemu langsung dalam kapasitas capres pada hari itu. Hal ini menurut dia semakin menambah semangat etnis Tionghoa Kota Medan untuk memenangkan Prabowo-Sandi. Mereka juga sangat berharap mendapat pencerahan dari visi misi Prabowo-Sandi di bidang ekonomi, dengan slogan mewujudkan Indonesia adil dan makmur. “Sekali lagi kami doakan Bapak Prabowo menjadi Presiden RI 2019-2024. Kami kalangan pengusaha dan masyarakat Tionghoa bertekad memenangkan Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga Uno,” pungkasnya. (prn)

Jokowi Terima Kedatangan FSPBUN di Istana Negara, Karyawan Perkebunan Diupayakan Dapat Hak Kelola Lahan 1.000 Meter Persegi

no picture
no picture

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo berharap karyawan dari Perkebunan Nusantara yang sudah mengabdi 10 tahun ke atas mendapatkan lahan 1.000 meter persegi. Jokowi ingin mereka mendapatkan ketenangan dengan memiliki tempat tinggal yang permanen.

Harapan itu disampaikan Jokowi saat menerima Ketua Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) Tuhu Bangun bersama pengurus di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/2) lalu. FSPBUN merupakan organisasi serikat pekerja yang beranggotakan para pekerja di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I sampai XIV.

Jokowi mengaku, ingin bertanya sekaligus mendengarkan secara langsung persoalan-persoalan yang dihadapi para pekerja perkebunan di Indonesia. “Dari pertemuan itu, satu yang sedang diupayakan adalah memberikan hak kelola lahan setidaknya 1.000 meter persegi bagi para karyawan, yang telah mengabdi dan bekerja di Perkebunan Nusantara selama 10 tahun ke atas. Dengan begitu, mereka mendapatkan ketenangan tinggal di sana, dan punya tempat tinggal permanen. Tentunya, komitmen mereka untuk menjaga kebun-kebun ini juga menjadi tinggi nantinya,” tutur Jokowi.

Jokowi juga berpesan kepada mereka, agar aset-aset Perkebunan Nusantara yang berkisar satu juta hektare, untuk dijaga sekaligus dikembangkan. Sehingga, Perkebunan Nusantara bisa memberikan kesejahteraan kepada karyawannya, masyarakat sekelilingnya, dan juga negara.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, yang mendampingi Jokowi, dalam pertemuan itu, mengatakan, Presiden mengundang pengurus dan perwakilan FSPBUN untuk mendengar langsung persoalan-persoalan yang dihadapi para pekerja perkebunan di Indonesia. “Beliau mengundang para pengurus serikat pekerja untuk menanyakan persoalan-persoalan di perkebunan,” bebernya. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi sempat mendengarkan langsung keluhan dari para pekerja perkebunan soal kesejahteraan. Untuk itu, dia menekankan betul, agar Perkebunan Nusantara memerhatikan kesejahteraan karyawannya.

Satu upaya yang terpikir lewat dialog tersebut, yakni dengan memberikan hak kelola lahan bagi para karyawan yang telah mengabdi dan bekerja di Perkebunan Nusantara selama beberapa tahun ke belakang.

“Bapak Presiden meminta kepada saya, supaya karyawan-karyawan dari perkebunan ini yang sudah mengabdi 10 tahun ke atas, bisa mendapatkan lahan 1.000 meter persegi, sehingga mereka mendapatkan ketenangan tinggal di sana dan punya tempat tinggal yang permanen. Komitmen mereka untuk menjaga kebun-kebun ini juga menjadi tinggi,” jelas Rini. (bpmi/es/jpnn/saz)

RUU PKS Ditarget Rampung Agustus 2019

no picture
no picture

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berharap, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dapat terealisasi dalam waktu dekat. RUU yang sudah diputuskan untuk dibahas DPR itu, ditarget rampung pada Agustus 2019 ini.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA, Vennetia R Danes menegaskan, RUU PKS itu bersifat urgent dan melindungi atas nama rakyat Indonesia.

“Ini urgent, harus diselesaikan. Deadline-nya itu Agustus targetnya, Agustus sudah harus selesai,” tutur Vennetia di Kantor Kementerian PPPA, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (22/2).

Meski demikian, pihaknya secara kelembagaan tidak bisa mendesak DPR terlalu jauh. Terlebih lagi, DPR baru akan membahasnya usai Pemilu atau pada April mendatang. “Kami memang menunggu, ini adalah inisiatif DPR. Jadi kami bukan seenaknya menentukan, tapi kami ada deadline-nya. Kami menunggu teman-teman DPR,” imbuh Vennetia.

Terkait polemik yang terjadi seputar RUU PKS saat ini, pemerintah secara terbuka menerima pro dan kontra terkait RUU PKS tersebut. “Tidak membuat definisi sendiri. Ini definisi baku. Kalau ada keraguan mari bertanya. Kita duduk bersama. RUU ini milik rakyat Indonesia,” pungkas Vennetia. (jpc/saz)

Penerimaan PPPK, 73.394 Pelamar Lolos Seleksi Administrasi

istimewa UJIAN: Sejumlah peserta saat mengikuti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil di satu instansi peme­rintahan, belum lama ini.
istimewa
UJIAN: Sejumlah peserta saat mengikuti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil di satu instansi peme­rintahan, belum lama ini.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah rampung sebagian. Data sementara Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, 73.394 pelamar dinyatakan memenuhi syarat dan lolos administrasi.

Kepala Biro Humas BKN, Muhammad Ridwan memerinci, jumlah pelamar PPPK berjumlah 90.580 orang. Dari jumlah tersebut, 14.855 pelamar belum diverifikasi. Lalu, ada 73.394 pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, 105 pelamar salah instansi, dan 2.226 pelamar tidak memenuhi syarat.

‘’Untuk (pelamar, red) yang lulus (seleksi administrasi, red) selalu cek media sosial BKN agar tidak ketinggalan informasi,’’ tutur Ridwan, Kamis (21/2) lalu.

Ridwan juga menjelaskan, pelamar bisa mengecek informasi terkait dengan persiapan seleksi dan informasi umum lainnya di website atau media sosial (medsos) BKN. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak ikut seleksi kompetensi berbasis komputer pada 23-24 Februari. Pengumuman nama-nama, jadwal, sekaligus lokasi seleksi kompetensi melalui website badan kepegawaian daerah (BKD) masing-masing.

Ridwan menuturkan, hingga kemarin belum ada kepastian penentuan kelulusan seleksi kompetensi apakah berbasis passing grade atau pemeringkatan. Meski begitu, dia meyakini, tetap ada passing grade layaknya tes CPNS 2018. Hanya, kepastian ketentuan seleksi kompetensi tersebut bakal diatur dalam Permen PAN-RB. (jpc/saz)

Kini, Gaji Rp8 Juta Boleh Beli Rumah Subsidi

Perumahan di Jalan Griya martubung
Perumahan di Jalan Griya martubung

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Para pegawai pemerintah atau aparatur sipil negara (ASN) dan kalangan milenial kelas menengah, kini bisa memiliki rumah bersubsidi. Sebab, pemerintah akhirnya memutuskan memperlonggar syarat pembelian rumah murah itu. Kini mereka yang memiliki gaji hingga Rp8 juta, boleh membeli rumah bersubsidi. Sebelumnya batas maksimal adalah Rp4 juta.

Dalam bahasa pemerintah, rumah bersubsidi itu disebut dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah merevisi peraturan menteri terkait subsidi itu.

Kelonggaran syarat itu merupakan hasil rapat di Rumah Dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla Jalan Diponegoro Jakarta, Kamis (21/2). Rapat tersebut dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, serta Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjelaskan, skema FLPP akan diperluas.

“Kalau dulu pendapatannya (maksimal) Rp4 juta, ini dinaikkan menjadi Rp8 juta,” tutur Basuki, usai rapat.

Tujuan utama kebijakan ini, lanjut Basuki, para ASN hingga golongan III bisa menikmati subsidi tersebut. Sebab, penghasilan total mereka bisa mencapai Rp8,1 juta. Meski demikian, tidak berarti FLPP dengan skema tersebut hanya berlaku untuk ASN. Masyarakat biasa juga bisa menikmatinya. “Termasuk nanti yang milenial, yang swasta, yang umur 30-an, yang mungkin gajinya segitu, bisa mengambil FLPP juga,” jelasnya.

Selain itu, syarat tidak memiliki rumah seperti dalam Peraturan Menteri PUPR 21/PRT/M/2016 akan dianulir. “Tidak harus rumah pertama,” imbuh Basuki.

Namun, ketentuan FLPP ini hanya bisa diberikan sekali. Bila rumah pertama sudah pernah mendapat subsidi pemerintah, dia tidak berhak lagi mengajukan FLPP untuk rumah kedua.

Untuk mengatur hal tersebut, lanjut Basuki, pihaknya akan merevisi Peraturan Menteri PUPR 26/PRT/M/2016 dan Kepmen PUPT 552/KPTS/M/2016. Targetnya, pekan depan revisi tersebut rampung dan segera diajukan ke Wapres.

Menurut Basuki, batas maksimal penghasilan Rp8 juta itu sudah cukup realistis. “REI (Realestat Indonesia) mintanya lebih tinggi,” ungkapnya lagi.

Pihaknya juga belum berbicara lebih lanjut dengan REI, se­bab, kebijakan itu baru diputuskan dalam rapat kemarin sore.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla menjelaskan, semangat utama kebijakan itu adalah membantu ASN, TNI, dan Polri yang belum mampu memiliki rumah sendiri. “Kita tahu, banyak ASN dan TNI, Polri yang belum punya rumah yang wajar lah ya,” katanya.

Di saat bersamaan, peme­rin­tah juga akan memanfaatkan apartemen bekas wisma atlet Asian Games di Kemayoran, Jakarta, sebagai hunian. “Kami putuskan, itu akan menjadi perumahan dinas ASN dan TNI-Polri,” lanjut Kalla.

Dengan skema FLPP yang baru, para ASN, TNI, dan Polri tidak perlu menunggu dibangunkan kompleks perumahan. Mereka bebas membeli rumah di mana pun asalkan sesuai ketentuan. Bunga pembelian rumah me­reka yang menggunakan sistem KPR akan disubsidi. Dengan begitu, bunga KPR yang dibayar para ASN itu hanya 5 persen per tahun. Berlaku flat sampai tenor cicilan habis. Begitu pula untuk KPR syariah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan, pe­nya­luran FLPP akan diberlakukan secara bertahap. Identifikasi awal, ada sekitar sejuta ASN, TNI, dan Polri yang belum memiliki rumah sendiri. “Kami akan li­hat kapasitas FLPP yang su­dah Rp30 triliun,” jelasnya, seraya mengatakan, tahun ini, ada tambahan anggaran Rp2 triliun untuk FLPP.

Pihaknya belum bisa memprediksi berapa banyak yang bisa dijangkau FLPP tersebut. Bisa saja targetnya dalam setahun 500 ribu pengguna, tapi ternyata peminatnya hanya 200 ribu orang. Itu pula yang menjadi acuan untuk penganggaran FLPP tahun depan. (jpc/saz)

KPU Medan Rakit Kotak Suara

SUSUN: Petugas sedang menyusun kotak suara yang sudah dirakit di Gedung bekas Bandara Polonia Medan, Jumat (22/2).
SUSUN:
Petugas sedang menyusun kotak suara yang sudah dirakit di Gedung bekas Bandara Polonia Medan, Jumat (22/2).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan mulai melakukan perakitan kotak suara yang akan digunakan pada Pemilu 2019. Perakitan kotak suara tersebut dilakukan di Gedung Andromeda, bekas terminal kedatangan domestik eks Bandara Polonia Medan, Jumat (22/2).

Ketua KPU Kota Medan, Agussyah Damanik mengatakan, dalam merakit kotak suara ini pihaknya mengerahkan 40 orang pekerja. Diharapkan, akan selesai dalam seminggu ke depan.

“Ini masih hari pertama, kita sudah minta agar dicek sembari melakukan perakitan. Totalnya, ada 31.292 kotak suara yang akan dirakit,” katanya.

Diutarakan Agussyah, saat dirakit seluruh kotak tersebut akan diperiksa oleh masing-masing pekerja untuk dilakukan penggantian jika ditemukan ada yang rusak.

“Setelah diperiksa pada hari pertama, sejauh ini belum ada temuan kotak suara yang rusak. Namun, kalau nantinya ada yang rusak maka langsung dilaporkan pada berita acara,” ujarnya.

Agussyah menambahkan, seluruh kotak yang sudah dirakit tersebut langsung disimpan di gudang kargo eks Bandara Polonia Medan. Ruangan ini dianggap lebih representatif karena lebih luas dibanding gudang penyimpanan kotak sebelum dirakit yakni di gudang cargo eks Bandara Polonia.

Lebih jauh dia mengatakan, setelah selesai merakit kotak suara selanjutnya dilakukan pelipatan surat suara. Informasinya masuk pada 16 Maret untuk Pilpres, sedangkan legislatif pada 8 Maret. “Setelah surat suara masuk, maka kita langsung melakukan penyortiran dan melipatnya. Dalam proses ini dilibatkan sekitar 250 pekerja,” tuturnya.

Sementara, Sekretaris KPU Medan Nirwan mengatakan, para pekerja yang dilibatkan dalam merakit kotak suara diberi upah hampir sama seperti periode sebelumnya.

“Setiap pekerja diberikan upah sekitar Rp150 ribu perharinya, dengan target dapat merakit 150 kotak suara per hari,” pungkasnya. (ris/azw)

Jadikan Command Centre sebagai Alat Promosi

istimewa/sumut pos Diabadikan: Bupati Karo Terkelin Brahmana diabadikan bersama dengan pengusaha kopi, Antoni Bangun didepan layar monitor LED selebar 2 meter usai menguji coba fasilitas Command Centre Dinas Kominfo.
istimewa/sumut pos
Diabadikan: Bupati Karo Terkelin Brahmana diabadikan bersama dengan pengusaha kopi, Antoni Bangun didepan layar monitor LED selebar 2 meter usai menguji coba fasilitas Command Centre Dinas Kominfo.

KARO, SUMUTPOS.CO – Melalui Command Centre, wujudkan daerah kita menjadi wilayah Smart City. Dengan kata lain, jadikan Kabupaten Karo menjadi kota pintar, sehingga dampak positifnya dapat langsung dirasakan.

Demikian disampaikan Bupati Karo Terkelin Brahmana saat melakukan uji coba pengoperasian Command Centre Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo, Jumat (22/2).

Misalnya, kata Terkelin mengambil contoh, salah satu hasil pertanian Karo seperti Kopi, bisa diperkenalkan dan pasarkan melalui Command Centre. Dampak positifnya, orang semakin banyak tau tentang pertanian dan produksi kopi Karo. “Karena itu, kita akan secepatnya melaunching Command Centre ini. Jika masih ada kekurang-kekurangan yang perlu disempurnakan, kita akan membenahinya supaya dapat dimaksimalkan pengoperasiannya,”tandasnya.

Dalam uji coba itu, Terkelin langsung menyaksikan pemanfaatan dan kemampuan tekhnology elektronik Command Centre untuk menyebarkan dan mendapatkan informasi yang diperlukan melalui layar monitor tv Light Emitting Diode (LED) berukuran 2 meter.

Menyahuti ungkapan Bupati, Pimpinan PT Agro Kopi Karo Antoni Bangun sangat mengapresiasi program Pemkab Karo atas adanya upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan Tekhnologi Informasi komunikasi (TIK).

“Untuk menjadikan suatu daerah menjadi kota pintar atau Smart City harus memang pemerintahnya mengadopsi sistem pelayanan publik berbasis TIK, tanpa itu, kita akan jauh tertinggal dengan daerah lain dalam hal pelayanan publik,” ujar Antoni Bangun.

“Dengan adanya Command Centre ini, saya dengan memperkenalkan dan memasarkan produksi kopi Karo melalui jaringan IT ini. Orang di luar daerah inipun akan dapat melihat dan mengetahui bagaimana produksi kopi milik saya. Sehingga jika ada orang yang ingin mendapatkan informasi tentang saya dan produksi saya, dia cukup melihat hp androidnya saja,”sambungnya.

Dikesempatan itu Antoni Bangun juga menyampaikan pihaknya telah mendaftarkan hak paten kopi Karo secara Indikasi Geografis (IG) ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. “Dengan dipatenkannya kopi Karo ini kepihak terkait, kopi Karo tidak lagi bisa diklaim oleh pihak lain serta memberi nilai tambah kepada petaninya, seiring dengan semakin menguatnya kepercayaan pasar baik dari dalam maupun luar negeri,”terang Antoni.

Selain itu, Antoni Bangun juga menginformasikan kepada bupati, bahwa Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani, telah melakukan pembinaan budidaya sampai dengan penanganan pasca panen komoditas kopi khususnya bagi Petani Kopi Kabupaten Karo, serta mengutus Dinas Pertanian agar berkordinasi dengan MPIG untuk mempersiapkan kedatangan Tim Verifikator dari Kemenkumham, sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat atas agenda yang akan datang. (deo/han)

1...5,5475,5485,549...15,827Page 5,548 of 15,827