28 C
Medan
Thursday, December 25, 2025
Home Blog Page 557

Program Kartu Prakerja, Dr Moeldoko: Responsif Hadapi Tren Permintaan Pasar Kerja

KULIAH UMUM: Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko bersama ribuan peserta kuliah umum di Auditorium USU.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program Kartu Prakerja, berperan sebagai mesin pelatihan berskala besar, yang responsif terhadap tren permintaan pasar kerja. Prakerja juga telah terbukti memberikan harapan baru dengan dampak yang luar biasa terhadap dunia kerja di Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan yang juga Wakil Ketua Komite Kerja Kartu Prakerja, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, saat memberikan kuliah umum di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (1/3/2024).

“Bahkan, Prakerja saat ini sudah diakui secara Internasional,” ucap Moeldoko dalam menyampaikan materi Kuliah umum, dengan tema ‘Peluang dan Tantangan Kaum Muda Menuju Indonesia Emas 2045’.

Untuk diketahui, Program Kartu Prakerja melakukan sejumlah rangkaian acara di Medan, Sumatera Utara. Kegiatan program ini diikuti lebih dari 1.500 peserta, yang terdiri dari mahasiswa dan juga alumni Program Kartu Prakerja yang berasal dari sejumlah Kabupaten/kota di Sumut

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, lanjut Moeldoko, ada beberapa langkah yang perlu diambil untuk mendorong transformasi ekonomi. Saat ini Indonesia ada di track yang benar, misalnya ditandai dengan adanya gerak langkah kita menuju green economy.

Moeldoko mengungkapkan, untuk dapat keluar dari Middle-Income Trap, kita tidak bisa bertumpu pada upah rendah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, melainkan kita perlu fokus pada peningkatan produktivitas dan keahlian tenaga kerja di Indonesia.

“Di sinilah Program Kartu Prakerja mempunyai peranan besar untuk mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja. Penguatan pelatihan untuk Reskilling & Upskilling, Soft Skills, prinsip pembelajaran sepanjang hayat, dan keterampilan teknologi menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan Program Kartu Prakerja,” jelas Moeldoko.

Moeldoko juga menambahkan, Presiden Joko Widodo sudah memberikan lima arahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu arahannya adalah pembangunan Sumber Daya Manusia.

“Presiden menginginkan pembangunan SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta didukung dengan kerja sama industri juga talenta global. Ini menjadi salah satu tantangan terbesar Indonesia di bidang Sumber Daya Manusia,” jelas Moeldoko.

Indonesia membutuhkan tambahan talenta digital sekitar 2,1 juta orang hingga tahun 2030 atau 300 ribu orang per tahun. Sedangkan proyeksi tambahan kebutuhan tenaga kerja Green Jobs hingga 2030 sekitar 1,8-4,4 juta.

Program Kartu Prakerja sendiri memberikan program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan dan menyediakan beragam pilihan pelatihan yang diberikan melalui moda webinar, tatap muka, adapun di tahun 2024 ini telah diaktifkan kembali moda pembelajaran mandiri.

Berdasarkan data Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja tahun 2020-2023, 72% alumni program Kartu Prakerja di kota Medan melampirkan sertifikat pelatihan Kartu Prakerja saat melamar kerja, 11% alumni Program Kartu Prakerja yang menganggur sebelum mengikuti program dan saat ini telah bekerja, serta ada 11% menganggur sebelum mengikuti Program Kartu Prakerja dan saat ini telah berwirausaha.

Hingga Desember 2023, total insentif yang sudah disalurkan Program Kartu Prakerja kepada penerima di kota Medan sebesar Rp 449 miliar. Sebanyak 86% peserta memilih insentif ditransfer ke e-wallet dan sisanya ke rekening bank. Sementara dari Batch 1-62, karakteristik penerima insentif Program Kartu Prakerja di kota Medan adalah 48 persen laki-laki dan 52 persen perempuan, serta 88 persen menganggur saat mendaftar dan 86 persen belum pernah ikut pelatihan.

Rangkaian acara Prakerja di kota Medan diantaranya juga adalah acara temu alumni. Acara ini memberikan kesempatan bagi para alumni dari sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara untuk dapat bertemu dengan alumni lainnya, juga tim Prakerja secara langsung. Rangkaian ini pun diisi dengan kunjungan ke lembaga pelatihan serta memperkenalkan Indonesia Skills Week.

Indonesia Skillls Week adalah event dua bulanan dari Program Kartu Prakerja yang terbuka untuk semua golongan, termasuk alumni Prakerja. Dengan menggunakan akun Program Kartu Prakerja, penerima manfaat bisa memilih aneka pelatihan online yang gratis maupun berdiskon besar.

Cara mengikuti pelatihan Indonesia Skills Week yaitu buat akun prakerja lalu masuk ke web ISW, cari dan pilih pelatihan yang ingin dijalani, lalu cek voucher yang dikirim ke surat elektronik dan Anda bisa langsung menjalani pelatihan.(gus)

Produk Tas Rajut Yuehen Go International

GO INTERNATIONAL: Ayu Kurnia Sari (kiri) menyerahkan tas rajut Yuehen kepada Dr Noor Marini Haji Abdullah (dosen UiTM) dari Malaysia.ISTIMEWA.

UNIVERSITAS Sumatera Utara (USU) menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) dengan Universiti Teknologi Mara (UiTM) dari Cawangan Kelantan Malaysia, Jumat (1/3).

Dalam kegiatan di Aula Prof Dr Suhadji Hadibroto Fakultas Ekonomi Bisnis USU tersebut juga dilaksanakan kuliah umum berjudul: Audit Committee Overlap, Family Firm, Political Connection and Related Party Transaction: Evidence from an Emerging Market dengan nara sumber Dr Noor Marini Haji Abdullah (dosen UiTM).

Acara juga diisi dengan presenter paper oleh mahasiswi Strata-3 Ilmu Akuntansi FEB USU Ayu Kurnia Sari. Mahasiswa program doktoral tersebut menyampaikan persentase mewakili program studi doktoral USU.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Prof Dr Iskandar Muda dari USU dan Dr Noor Marini Haji Abdullah dari UiTM. Diakhir kegiatan, Ayu Kurnia Sari memberikan souvenir berupa tas rajut buatannya yakni Yuehen Rajut ke Dr Noor Marini Haji Abdullah.

Pemberian souvenir bertujuan untuk memperkenalkan produk rajut Yuehen. Ayu Kurnia Sari berharap tas rajut ini dapat go international sehingga dikenal di berbagai negara. ”Selain tas rajut produk homemade, Yuehen juga memiliki produk sabun organik dan kuliner,” kata mahasiswi Strata-3 Ilmu Akuntansi FEB USU. (dmp)

Savyavasa Mencapai Tahap Baru dengan Perayaan Topping Off

Savyavasa Mencapai Tahap Baru dengan Perayaan Topping Off.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Savyavasa, hunian mewah yang berlokasi di area bergengsi Dharmawangsa, Jakarta Selatan, hari ini merayakan upacara topping off yang menandai penyelesaian tahap pembangunan dari seluruh tower yang berada di Savyavasa.

Savyavasa adalah sebuah joint venture antara Swire Properties dari Hong Kong dan JSI Group dari Indonesia, yang menggabungkan keunggulan kelas dunia dari dua pengembang ternama dengan pengalaman dalam membangun dan mengelola hunian kelas atas selama puluhan tahun.

Upacara perayaan topping off hari ini dihadiri oleh manajemen senior dari Swire Properties dan JSI Group, serta para mitra yang terlibat dalam pengembangan proyek.

“Kami sangat bangga karena Savyavasa telah mencapai tahap penting ini sebagai sebuah pengembangan hunian ikonik baru di Jakarta,” ucap Director of Residential, Swire Properties, Adrian To, dalam keterangannya, Jumat (1/3/2024).

Adrian menjelaskan dengan desain yang mengutamakan keindahan alam dan teknologi ramah lingkungan terkini, Savyavasa menetapkan standar baru untuk kehidupan kelas atas di tengah kota dengan menghadirkan sebuah lingkungan hijau yang mewah untuk para penghuni.

“Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mitra kami, JSI Group, atas berkontribusi yang signifikan terhadap lingkungan dengan keahlian dan pengalaman mereka.
Kami berkomitmen untuk memberikan sebuah pengalaman hunian yang Istimewa, unik, dan elegan bagi seluruh masyarakat Jakarta,” jelas Adrian.

Adrian menjelaskan perayaan Topping off Savyavasa merupakan momen bersejarah yang mengubah lanskap hunian mewah di Indonesia. Kami bertekad untuk terus memprioritaskan Kualitas, Pengalaman, dan Komunitas melalui Savyavasa, menjadikannya sebuah oase yang terletak di lokasi paling strategis dan diminati di Jakarta Selatan bagi para penghuninya.

Sementara itu, President Director Jakarta Setiabudi Internasional, Jefri Darmadi, mengatakan pihaknya, sangat bangga bisa bermitra dengan Swire Properties, visioner kelas dunia dalam menciptakan dan merancang Savyavasa.

Dengan luas tanah lebih dari tiga hektar, tiga tower di Savyavasa memiliki total 402 unit yang terdiri dari dua, tiga, hingga empat kamar tidur. Filosofi desain Savyavasa menekankan penggunaan cahaya alami, tata ruang luas, dan tekstur yang menawan, sebuah gabungan fungsi praktis dan keindahan estetika yang tetap memperhatikan keharmonisan dengan lingkungan sekitar.

Sebagai proyek hunian pertama di Jakarta yang mengikuti standar Green Mark Gold untuk arsitektur berkelanjutan, Savyavasa memliki sistem rumah pintar melalui kemitraannya dengan Habitap, platform manajemen hunian pintar ini memungkinkan penghuni untuk mengendalikan rumah mereka dari jarak jauh melalui aplikasi seluler, termasuk memesan fasilitas, mengoperasikan peralatan, mereservasi fasilitas harian, dan berinteraksi dengan
komunitas di Savyavasa secara lebih mudah.

Berlokasi di kawasan eksklusif Dharmawangsa yang dikelilingi taman alami dan hutan kota, Savyavasa menghadirkan beragam fasilitas yang menghantarkan kenyamanan bagi para penghuni.

“Mereka dapat menikmati akses eksklusif ke lintasan jogging sepanjang 1 km, kolam renang yang luas atau pusat kebugaran modern yang dilengkapi dengan peralatan modern,” katanya.

Savyavasa didesain dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan penghuninya, dengan menawarkan fasilitas kesehatan eksklusif seperti spa Hammam dan area bermain dalam dan luar ruangan yang didedikasikan untuk anak-anak.

Dalam mewujudkan visi ini, Savyavasa berkolaborasi dengan para tim konsultan terkemuka di dunia. Mulai dari perusahaan desain lanskap yang berbasis di Bali, Intaran Design, SCDA Architects di Singapura, serta studio desain internasional yang telah meraih berbagai penghargaan, Richardson Sadeki, dan Yabu Pushelberg di New York.

Kolaborasi luar biasa ini tidak hanya menyelaraskan arsitektur dengan keindahan alam, tetapi juga telah menghidupkan gaya hidup mewah yang berkelanjutan ke level yang baru di Jakarta. Keseluruhan Pembangunan Savyavasa dijadwalkan pada akhir tahun ini, dengan proses serah terima yang diharapkan berlangsung pada kuartal kedua tahun 2025.(gus)

Kades Sialang Muda Terlibat Perampokan, Camat Hamparan Perak: Kami Masih Menunggu Proses Hukumnya

Camat Hamparan Perak, Jahar Effendi Rambe.

HAMPARAN PERAK, SUMUTPOS.CO – Kepala Desa (Kades) Sialang Muda, Kecamatan Hamparan Perak, Abdul Haris (27), menjadi tersangka usai terlibat dalam kasus penganiayaan dan perampokan terhadap AK (17), mahasiswa UINSU di Jalan TB Simatupang, Medan, pada Selasa (27/2/2024)

Oknum kepala desa itu diditangkap bersama dua tersangka lainnya, yakni M Irfandi (34) dan Al Hafiz Syahputra (24), dan saat ini ditahan di Mapolresta Medan, Kamis (29/2/2024)

Terkait dengan kasus tersebut, Camat Hamparan Perak Jahar Effendi Rambe ketika dikonfirmasi Sumut Pos Jumat (1/3/2024), mengatakan jika proses penetapan tersangka sudah dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan kemarin, kami pihak Kecamatan hanya bisa menunggu proses hukum selanjutnya.

Ketika disinggung, untuk proses selanjutnya jika kasus ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap, Jahar belum bisa memberikan argumennya terlalu jauh.

‘Kita belum bisa berandai-andai jika untuk kasus selanjutnya, intinya kami hanya bisa menunggu proses hukum tersebut, ucapnya.

Tokoh masyarakat Hamparan Perak, Muhammad Adami ketika ditemui mengaku cukup prihatin dengan kasus yang terjadi saat ini, mengingat ini merupakan kasus yang menyangkut moral dan etika sebagai aparatur negara.

“Seharusnya sebagai apatur negara memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi masyarakat,”katanya.

Terkait dengan tindakan Pihak Pemkab maupun Pihak Kecamatan terhadap kasus ini, Adami mengatakan, “kita tinggal di negara hukum dengan sufremasi hukum yang jelas, agar kasus ini bisa diselesaikan dengan seadil-adilnya dan jangan ada pihak-pihak yang mencoba untuk merusak tatanan hukum itu sendiri,”tegasnya.

Ia pun berharap kepada seluruh aparatur sipil dan pemangku jabatan khususnya yang ada di Desa Hamparan Perak, untuk berhati-hati melakukan sesuatu agar kedepan tidak terjadi lagi. “Jabatan itu sifatnya hanya semenetara,”tandasnya.(mag-1/han)

Besok, KPU Binjai Buka Rapat Pleno Tingkat Kota

Kantor KPU Binjai di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Binjai Barat.Istimewa/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara sekaligus penetapannya, Sabtu (2/3/2024). Kegiatan tersebut akan digelar di Hotel Graha Kardopa Binjai, Jalan Sultan Hasanuddin, Binjai Kota dan berakhir Minggu (3/3/2024).

KPU Kota Binjai juga menggelar siaran langsung smkegiatan tersebut melalui akun Youtube mereka. Ketua Divisi Sosialiasi, Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Binjai, Arie Nurwanto membenarkan hal tersebut ketika dikonfirmasi, Jumat (1/3/2024).

“Untuk Rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara tingkat Kota Binjai, KPU Binjai akan melaksanakannya selama dua hari, tepatnya pada tanggal 2 sampai 3 Maret 2024 di Hotel Graha Kardopa Binjai,” jelas Arie.

Mantan Ketua Bawaslu Kota Binjai ini menyebut, pesertanya terdiri dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Mulai dari unsur saksi partai politik, tim kampanye pasangan calon presiden-wakil presiden hingga dewan perwakilan daerah.

“Pembukaan dalam rekapitulasi tingkat kota ini akan mengundang unsur forkopimda, Bawaslu Binjai dan stakeholder kepemiluan terkait,” kata Arie.

“Untuk satu orang, mewakili perwakilan. Rekapitulasi bersifat terbuka sepanjang ketersediaan tempat atau kursi untuk kegiatan ini. Bahkan untuk pemantau yang bersertifikat, pewarta, serta pemangku kepentingan lainnya, juga boleh hadir dalam kegiatan ini,” sambungnya.

Rekapitulasi ini, kata dia, digelar dengan dibuka satu panel. “Para PPK nanti mengumumkan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Apabila ada keberatan atau permasalahan terkait rekapitulasi di kecamatan, akan kita perbaiki atau kita sempurnakan di tingkat Kota Binjai,” tukasnya. (ted/han)

Diduga Tak Pernah Masuk, Oknum Guru di Langkat Lulus PPPK

SMPN 1 Stabat di Jalan Zainul Arifin, Kelurahan Kwalabingai.Istimewa/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Dugaan kecurangan dalam pengadaan atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Langkat kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, dua oknum guru honorer yang diduga tidak pernah masuk atau berdinas malah dinyatakan lulus PPPK tahun 2023.

Informasi diperoleh, dua oknum guru dimaksud berdinas di SMPN 1 Stabat. Mereka berinisial PAB dan IS. Keduanya diduga tidak pernah masuk sejak 2021. Namun, keduanya tercatat dalam daftar pokok pendidikan pada SMPN 1 Stabat.

“Keduanya seperti siluman, tidak pernah kelihatan (di SMPN 1 Stabat) tapi kok bisa lulus PPPK,” ujar sumber Sumut Pos terpercaya, Jumat (1/3/2024).

Masih kata sumber yang ingin namanya tak disebut, PAB tercatat sebagai guru bimbingan konseling dalam Dapodik pada tahun 2023/2024. Sementara IS warga Tandamhilir tercatat sebagai guru mata pelajaran. Selain mereka, juga ada dua oknum honorer yang diduga tidak pernah masuk. Keduanya berinisial MYF dan SP, bertugas sebagai tenaga administrasi di SMPN 1 Stabat.

 

Bahkan salah satu dari mereka berinisial MYF, diduga merupakan menantu dari oknum pejabat yang menjabat sebagai kepala bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Karenanya, sumber ini pun mengherankan dan menduga ada pembiaran dari Disdik Langkat terkait dua oknum honorer tersebut.

“Kenapa bisa dibiarkan, kami juga tenaga honorer harus tetap jalankan tugas. Tapi yang seperti ini terkesan dipelihara dan dipertahankan. Makanya kami minta agar hal ini ditindaklanjuti aparat penegak hukum, harus usut tuntas,” serunya.

Sementara, Kepala SMPN 1 Stabat, Tian Kaban yang dikonfirmasi membantah kabar tersebut. Dia menegaskan, hal tersebut tidak benar.

“Salah beritanya itu,” kata Tian.

Guna ingin mengetahui kebenarannya, dia mengajak jurnalis bertemu. “Kalau ingin jelasnya, baiknya kita ketemu,” tukasnya. (ted/han)

KPU Labuhanbatu Gelar Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilu 2024

RAPAT: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan, dan Penetapan Hasil Perolehan Suara pada Pemilu 2024. (fajar)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan, serta Penetapan Hasil Perolehan Suara pada Pemilu 2024, di Aula kantor KPU Labuhanbatu, di kawasan Jalan WR Supratman Rantaupapat, Jumat (1/3/2024).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu, Zafar Sidik mengatakan sejak awal tahapan hingga di penghujung kegiatan Pemilu, berharap sebagai penyelenggara agar sama sama memahami atas regulasi UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana yang telah dijalani sejak tahapan dimulai.

Plt Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar menyampaikan terima kasih kepada KPU, BAWASLU, PPK, PPS se- Labuhanbatu yang telah menyelenggarakan Pemilu dengan bekerja pagi malam, agar pemilu berjalan dengan kondusif di Kabupaten Labuhanbatu. Ia berharap apapun hasilnya akan diterima dengan lapang dada.

Informasi diperoleh, jadwal rapat pleno selambat-lambatnya akan digelar hingga batas waktu 5 Maret 2024. Penghitungan dilakukan untuk 5 daerah pemilihan meliputi 9 kecamatan se Labuhanbatu.

Pantauan di lokasi rapat pleno, pola penghitungan yang dilakukan pihak penyelenggara Pemilu secara bertahap dan berjenjang di masing-masing kecamatan.
Turut hadir dalam rapat Kadis Kominfo Labuhanbatu Awaluddin Hasibuan, Kadis Kesbangpol Nilwansyah, Ketua Bawaslu Wahyudi beserta Jajarannya, Kabag Protokol Frandi Nasution, Para PPK se- Labuhanbatu, Para Parpol, Insan Pers dan para undangan lainnya.(fdh/han)

Polres Pelabuhan Belawan Kawal Pergeseran Logistik Suara ke Gudang KPUD Deli Serdang

KAWAL: Polres Pelabuhan Belawan melakukan pengawalan terhadap pergeseran logistik suara dari PPK Hamparan Perak ke Gudang KPUD Deliserdang di Tanjung Morawa, Jumat(1/3/2024).

HAMPARAN PERAK, SUMUTPOS – Polres Pelabuhan Belawan melakukan pengawalan terhadap pergeseran logistik suara dari PPK Hamparan Perak ke Gudang KPUD Deliserdang di Tanjung Morawa, Jumat (1/3/2024), setelah penghitungan suara di tingkat PPK Hamparan Perak selesai dilaksanakan.

Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Janton Silaban, SH., SIK., MKP, menjelaskan bahwa pengawalan pergeseran logistik suara tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan logistik suara hingga selesai proses rekapitulasi di KPUD Deliserdang. Dalam upaya tersebut, Polres Pelabuhan Belawan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait guna memastikan terselenggaranya pemilu yang aman, damai, dan sejuk.

“Pengawalan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mengamankan seluruh proses pemilu, termasuk pengangkutan logistik suara. Kami bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menciptakan situasi yang kondusif selama proses pemilu,” ungkap AKBP Janton Silaban.

Kapolres juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk menerima hasil rekapitulasi dengan lapang dada. Hal ini diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta menciptakan suasana damai pasca-pemilu.

Dengan adanya pengawalan ini, diharapkan logistik suara dapat sampai dengan selamat di Gudang KPUD Deli Serdang, dan proses rekapitulasi suara dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Polres Pelabuhan Belawan terus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan integritas proses demokrasi di wilayahnya.(mag-1/han)

MK Tak Hapus Ambang Batas Parlemen Syarat Parpol

ILUSTRASI: Ketua MK Suhartoyo saat bersidang

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pihaknya tak menghapus ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan, ambang batas parlemen tetap diperlukan, tetapi harus disusun dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif.

Hal ini disampaikan Enny untuk memperjelas isi putusan perkara 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan dalam rapat pleno di ruang sidang MK, Kamis (29/2). Perkara itu diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

“Putusan Nomor 116 tidak meniadakan treshold sebagaimana dapat dibaca dari amar putusannya,” kata Enny dikonfirmasi, Jumat (1/3).

Enny menjelaskan, MK menyerahkan kepada kebijakan pembuat undang-undang untuk mengatur ambang batas parlemen dan menentukan besaran angka persentasenya. Terpenting, angka ambang batas parlemennya rasional dengan merujuk pada metode kajian yang jelas dan komprehensif.

“Bahwa threshold dan besaran angka persentasenya diserahkan ke pembentuk UU untuk menentukan threshold yang rasional dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang sehingga sistem proporsional yang digunakan tetapi hasil pemilunya tidak proporsional,” ucap Enny.

Karena itu, dalam putusan perkara nomor 116 tersebut, MK meminta pembuat undang-undang mengubah ambang batas parlemen 4 persen yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan angka yang rasional. Proses revisi ambang batas parlemen 4 persen ini dilakukan sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029.

“Oleh karena itu, untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan threshold dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut (disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang),” pungkas Enny.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK meminta pembuat undang-undang memperhatikan 5 poin saat mengubah ambang batas parlemen 4 persen sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024. Pertama, ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan ambang batas parlemen harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik. Keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Terakhir, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. (jpc/han)

Penentuan Awal Ramadan 2024, Begini Menurut Pandangan Muhammadiyah dan NU

ILUSTRASI: Petugas melakukan pemantauan hilal (ru'yatul hilal) dengan teropong.

SUMUTPOS.CO – Umat muslim di seluruh dunia termasuk Indonesia akan segera menyambut bulan suci Ramadhan 2024, dimana menjadi bulan yang ditunggu-tunggu untuk menjalankan ibadah secara khusyu’ dalam satu bulan penuh.

Di Indonesia sendiri, pemerintah selaku Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) baru akan menentukan 1 Ramadan 1445 Hijriah melalui sidang Isbat yang akan digelar pada 10 Maret 2024 mendatang. Sidang Isbat tersebut akan digelar di Auditorium H.M Rasjidi Kementerian Agama, Jl. M.H. Thamrim, Jakarta Pusat, dengan melalui pemantauan Hilal yang dilakukan di 134 titik di seluruh Indonesia.

Sementara itu, dua organisasi besar Islam di Indonesia yaitu Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) telah menetapkan awal puasa Ramadhan 2024 jauh-jauh hari yang ternyata memiliki perbedaan versi.

 

Mari kita Simak ulasan:

Awal Ramadan 2024 Menurut Pandangan Muhammadiyah

Dilansir melalui website resminya Jumat (1/3), Muhammadiyah telah mengumumkan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah yang akan jatuh pada tanggal 11 Maret 2024.
Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhammad Sayuti menjelaskan bahwa keputusan penetapan tersebut berdasarkan dengan metode Hisab Wujudul Hilal Hakiki yang digunakan.

“Semoga maklumat ini diikuti oleh warga Muhammdiyah,” kata Sayuti.

Penetapan tersebut juga tertuang dalam Maklumat Nomor 1/MLM/I.0/E/2024 ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti pada 12 Januari 2024.

Awal Ramadhan 2024 Menurut Pandangan Nadhlatul Ulama

Sementara itu, Lembaga Falakiayah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) memprediksi bahwa awal bulan Ramadhan tahun ini bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2024 seperti yang dilansir melalui website Nu Online.

Prediksi tersebut berdasarkan pengamatan terhadap posisi Hilal baik dari sisi tinggi maupun elongasinya. Metode yang digunakan oleh Nu sama dengan yang digunakan oleh pemerintah yaitu melalui Rukyatul Hilal.

Ketua LF PBNU Kiai Sirril menyatakan bahwa melalui pengamatan atau tajribah, hilal tidak mungkin dapat dirukyat pada 29 Sya’ban 1445 H atau bertepatan pada Ahad, 10 Maret 2024.

“Untuk awal Ramadhan tahun ini dengan memperhatikan posisi hilal baik tinggi maupun elongasinya secara pengalaman atau tajribah hilal tidak mungkin dirukyat pada Ahad Sore, 10 Maret,” jelas Kiai Sirril.

Lebih lanjut, “Jadi Langkah Ikmal/istikmal Sya’ban sebagaimana tertulis di almanac PBNU sudah benar, InsyaAllah fix 1 Ramadhan 1445 H bertepatan dengan 12 Maret 2024 M,” terang ulama ahli falak itu.

Kiai Sirril juga menyatakan bahwa LF PBNU akan melakukan rukyatul hilal atau pemantauan hilal awal Ramadhan 1445 H pada Ahad 10 Maret 2024 yang akan dilakukan oleh LFNU daerah secara serentak melalui pinggiran Pantai yang mengarah ke barat maupun pada Gedung-gedung tinggi dengan ufuk barat yang tidak terhalang.

Ia juga mengatakan bahwa untuk Ramadhan ini rukyatul hilal akan digelar di 50 hingga 60 titik yang tersebar di berbagai wilayah mencangkup zona Indonesia Timur, Tengah dan juga Barat. Pelaksanaan rukyat ini juga akan dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait seperti petugas Kementerian Agama setempat, Pengadilan Agama, Badan Meteorologi,Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan juga Masyarakat. (jpc/han)