30 C
Medan
Wednesday, April 8, 2026
Home Blog Page 58

Tingkatkan Keandalan Listrik, PLN UP3 Rantauprapat Lakukan Grebek Penyulang

Tim pelayanan teknik melakukan pengecekan dan pemeliharaan jaringan.
Tim pelayanan teknik melakukan pengecekan dan pemeliharaan jaringan.

Rantauprapat – Dalam upaya menjaga keandalan pasokan listrik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, PLN UP3 Rantauprapat melaksanakan kegiatan Grebek Penyulang sebagai langkah pemeliharaan preventif dan terencana.

Kegiatan ini melibatkan sinergi lintas fungsi, mulai dari Tim Jaringan dan Konstruksi, Team Leader Teknik ULP, Koordinator dan Petugas Yantek PT Sanobar, hingga PT PLN Electricity Services, dengan tujuan memastikan sistem distribusi listrik beroperasi secara aman, andal, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Grebek Penyulang dilakukan di wilayah kerja ULP Aek Kota Batu, ULP Rantauprapat Kota, ULP Aek Kanopan, dan ULP Labuhan Bilik.

Adapun pekerjaan yang dilakukan meliputi pemeliharaan komponen jaringan, pemangkasan pelepah dan ranting pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik, pelurusan tiang miring, pemasangan animal guard (ranjau hewan), serta penambahan komponen penyaluran energi petir. Seluruh kegiatan tersebut bertujuan menjaga kontinuitas aliran listrik dan meningkatkan keandalan pelayanan kepada pelanggan.

Manager PLN UP3 Rantauprapat Dwita A.S., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang andal dan berkelanjutan.

“Melalui pemeliharaan ini, kami terus melakukan perbaikan secara konsisten pada sistem kelistrikan di wilayah kerja UP3 Rantauprapat. Upaya ini penting agar pasokan listrik tetap andal sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman,” ujar Dwita.

Sejalan dengan hal tersebut, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, Mundhakir, menegaskan bahwa Grebek Penyulang merupakan bagian dari strategi jangka panjang PLN dalam menjaga keandalan sistem distribusi.

“Keandalan listrik tidak hadir secara kebetulan, melainkan melalui kerja terencana, disiplin pemeliharaan, dan kolaborasi seluruh insan PLN. Grebek Penyulang menjadi upaya preventif untuk mencegah potensi gangguan serta memastikan listrik tetap menyala guna mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat,” ungkap Mundhakir.

Sebagai pendukung layanan kepada pelanggan, PLN juga menghadirkan aplikasi New PLN Mobile yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan kelistrikan, seperti pembayaran listrik, pelaporan gangguan, serta pengajuan pasang baru dan tambah daya secara digital.

Bagi PLN, menghadirkan listrik yang andal bukan sekadar menyalurkan energi, tetapi juga menjaga kepercayaan publik serta mendukung keberlanjutan aktivitas dan pertumbuhan masyarakat di wilayah Rantauprapat dan sekitarnya. (ila)

PLN Tegaskan Bahaya Listrik Ilegal: Picu Kebakaran dan Ancaman Keselamatan Jiwa

Petugas PLN mengedepankan sikap PS4 saat melakukan pemeriksaan.
Petugas PLN mengedepankan sikap PS4 saat melakukan pemeriksaan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Praktik penggunaan listrik ilegal dan pencurian tenaga listrik bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman serius terhadap keselamatan jiwa, lingkungan, serta keandalan sistem kelistrikan. Sambungan listrik tidak sah, instalasi tidak standar, hingga manipulasi alat ukur terbukti menjadi salah satu pemicu utama kebakaran rumah dan bangunan, khususnya di kawasan padat penduduk.

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara menegaskan bahwa listrik ilegal sangat berbahaya karena umumnya tidak memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan.

Penggunaan kabel tanpa isolasi memadai, beban berlebih, serta sistem pengaman arus yang tidak sesuai standar berpotensi menimbulkan korsleting listrik, sengatan listrik fatal, hingga kebakaran hebat.

General Manager PLN UID Sumatera Utara Mundhakir, menegaskan bahwa upaya penertiban listrik ilegal dilakukan bukan semata-mata untuk penegakan aturan, melainkan sebagai bentuk perlindungan keselamatan masyarakat.

“Kami ingin menegaskan bahwa listrik ilegal adalah bahaya nyata. Banyak kasus kebakaran dipicu oleh instalasi yang tidak standar. Risiko ini bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar. Keselamatan jiwa adalah hal yang tidak bisa ditawar,” tegas Mundhakir.

PLN mencatat bahwa praktik pencurian listrik menimbulkan dampak luas, antara lain:
– Meningkatkan risiko kebakaran rumah dan fasilitas umum,
– Membahayakan nyawa penghuni, terutama anak-anak dan lansia,
– Mengganggu keandalan pasokan listrik pelanggan lain akibat ketidakseimbangan beban,
– Menimbulkan kerugian negara yang berdampak pada kualitas layanan publik.

“Ketika satu pihak menggunakan listrik secara ilegal, ada pihak lain yang dirugikan. Ini bukan hanya soal listrik, tetapi soal keadilan dan keselamatan bersama,” tambah Mundhakir.

PLN menegaskan bahwa pencurian tenaga listrik memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, setiap orang yang menggunakan tenaga listrik bukan haknya secara melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda.
Selain itu, melalui mekanisme Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), PLN berwenang melakukan:
– Pengenaan denda pemakaian listrik susulan sesuai perhitungan energi yang digunakan secara tidak sah,
– Pembongkaran instalasi listrik ilegal,
– Pemutusan sementara hingga pemutusan permanen sambungan listrik,

Dalam konteks hukum pidana umum, praktik pencurian listrik juga dapat dikenakan pasal pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pendekatan Humanis dan Ajakan Kepatuhan
Meski tegas dalam penegakan aturan, PLN tetap mengedepankan pendekatan humanis melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kami mengajak masyarakat untuk beralih ke sambungan listrik resmi. Prosedurnya mudah, terjangkau, dan yang terpenting jauh lebih aman. Jangan mempertaruhkan keselamatan keluarga hanya karena praktik listrik ilegal,” tutup Mundhakir.

PLN UID Sumatera Utara mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara legal serta melaporkan indikasi praktik listrik ilegal melalui kanal resmi PLN demi menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. (ila)

Bentuk Empati atas Bencana Sumatera, INTI Sumut Ajak Masyarakat Beragama Buddha Rayakan Imlek tanpa Euforia

MEDAN, SumutPos.co- Sebagai bentuk rasa empati kepada masyarakat yang tengah berduka akibat bencana yang menerpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Ketua Harian Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Sumut, Indra Wahidin mengimbau agar momen Imlek 2026 tidak dirayakan secara berlebihan, seperti pesta kembang api besar-besaran dan sejenisnya.

“Kita mengimbau untuk tidak dilaksanakan secara euforia yang berlebihan,” kata Indra dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).

Imbauan tersebut disampaikan Indra pada kegiatan rapat bersama para Tokoh Buddha Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Wilayah Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Sumut, Polonia Medan.

Sejumlah Perhimpunan Indonesia Tionghoa daerah juga menyatakan akan meniadakan pesta kembang api saat malam perayaan Imlek 2026, salah satunya Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Sumut, Medan.

Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Sumut Janlie SE Ak juga menegaskan, tidak ada pesta kembang api saat malam perayaan Imlek 2026 di Medan. Menurut Janlie, imbauan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan kondisi nasional, khususnya bencana banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang telah menimbulkan korban jiwa serta kerugian besar bagi masyarakat setempat.

“Kepekaan sosial menjadi penting agar perayaan tidak melukai rasa kemanusiaan saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana,” tegas Janlie.

Selain mengajak menahan euforia, Janlie juga meminta masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama momentum pergantian tahun, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan maupun risiko kebencanaan di wilayah masing-masing.

Kendati demikian, Janlie menyebutkan, perayaan Imlek harus tetap diadakan di Medan meski dengan cara sederhana. Sebab, kata Janlie, Medan merupakan kota terbesar ke tiga di Indonesia dan merupakan kota global sehingga Medan akan disorot oleh dunia.

“Tetapi yang jelas saya tidak ingin kita menampakkan kemewahan berlebihan dan tidak punya empati dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera,” pungkas Janlie. (adz)

Anggota BAP DPD RI Penrad Siagian Desak Evaluasi Menyeluruh dan Rekrutmen Ulang Pendamping Desa di Sumut

JAKARTA, SumutPos.co- Anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Pdt Penrad Siagian, menyoroti persoalan tidak direkrut-ulangnya ribuan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Sumatera Utara yang tidak tercantum dalam SK Nomor 733 Tahun 2025. Ia menilai, proses penerbitan SK tersebut tidak sejalan dengan Kepmendesa Nomor 294 Tahun 2025 dan berpotensi melanggar prinsip keadilan serta mekanisme yang berlaku.

Hal itu disampaikan Penrad dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) di Kompleks DPD RI, Rabu, 21 Januari 2026. Penrad mengungkapkan, dari sekitar 2.400 TPP di seluruh Indonesia yang tidak direkrut ulang, hampir setengahnya berasal dari Sumatera Utara.

Ia mempertanyakan dasar kebijakan tersebut, terlebih setelah Kepala BPSDM Kemendesa PDTT Agustomi Masik menyebut, salah satu indikator pemberhentian pendamping desa adalah karena dianggap penipu atau tidak kompeten. “Apakah setengah dari TPP Sumut ini orang bodoh atau penipu? Karena indikator lain tidak memungkinkan. Mereka sudah bekerja 10 tahun dan nilai evaluasinya A dan B,” ujar Penrad dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).

“Jadi, penting ini dijawab biar kami tahu, apakah orang Sumut seperti bapak bilang di luar skema, di luar mekanisme, tukang menipu karena menipu laporan, begitu tadi bapak bilang ‘kan? Kan tadi itu indikasi-indikasinya, biar saya tahu,” sambungnya.

Menurutnya, dalam regulasi yang berlaku, TPP yang tidak direkrut ulang seharusnya hanya mereka yang memiliki nilai evaluasi C atau D, meninggal dunia, atau mengundurkan diri. Namun fakta di lapangan menunjukkan, banyak pendamping desa dengan nilai baik justru diberhentikan.

“Ternyata ada juga yang bermasalah misalnya double job, kemudian yang nilainya D malah lulus. Saya meminta melalui forum ini supaya dilakukan cek ulang data-data dan evaluasi menyeluruh dari pendamping desa yang ada di Provinsi Sumatra Utara,” tuturnya. Penrad juga menyinggung adanya dugaan praktik tidak sehat dalam proses rekrutmen, termasuk rekaman permintaan uang telah dimiliki pihak kementerian.

“Pak Pendeta, kami sudah punya dan sudah mendengarkan,” ucap Kepala BPSDM Kemendesa PDTT Agustomi Masik menjawab pernyataan Penrad Siagian.

Lebih lanjut, Penrad mempertanyakan mengapa SK tetap diterbitkan meskipun indikasi tersebut sudah diketahui. Ia menegaskan, meskipun TPP masuk dalam nomenklatur pengadaan barang dan jasa, namun objek kebijakan ini adalah manusia yang memiliki kehidupan dan keluarga, sehingga harus diperlakukan secara adil dan manusiawi.

Penrad meminta pemerintah segera membuka ulang data, mengevaluasi kebijakan SK 733 Tahun 2025, dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses rekrutmen pendamping desa di Sumatra Utara.

Senator asal Sumatra Utara ini juga mendorong agar kebijakan tersebut direvisi jika terbukti terjadi kesalahan prosedur. “Jangan yang begitu dibiarkan. Mumpung ada forum ini, kita selesaikan. Selesainya ya betul-betul selesai berdasarkan aturan dan peraturan yang berlaku,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPSDM Kemendesa PDTT Agustomi Masik menyatakan evaluasi menyeluruh memang diperlukan dilakukan. Salah satu opsi yang disampaikan adalah melakukan rekrutmen ulang bagi seluruh TPP, baik yang lama maupun peserta baru, untuk memastikan yang terpilih benar-benar yang terbaik.

“Menurut hemat kami, jalan terbaik untuk melakukan evaluasi menyeluruh itu adalah dengan rekrutmen ulang semuanya. Artinya TPP yang ada sekarang ikut tes, peserta baru ikut tes, dan nanti kita ambil yang terbaik,” ungkap Agustomi Masik. (adz)

AQL Laznas Peduli Gandeng FUIB, dan JATTI Gelar Trauma Healing Hingga Pengobatan Gratis bagi Korban Banjir

Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan oleh tim Medis di Kampung Kota Lintang, Kecamatan Kota Kualasimpang, Aceh Tamiang dengan latar belakang program Trauma Healing, Kolaborasi pelayanan korban banjir dari AQL Laznaz Peduli, FUIB dan JATI, Sabtu (24/1/2026). Foto: Istimewa
Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan oleh tim Medis di Kampung Kota Lintang, Kecamatan Kota Kualasimpang, Aceh Tamiang dengan latar belakang program Trauma Healing, Kolaborasi pelayanan korban banjir dari AQL Laznaz Peduli, FUIB dan JATI, Sabtu (24/1/2026). Foto: Istimewa

ACEH TAMIANG, SumutPos.co— Memasuki fase pemulihan pasca banjir bandang, tim gabungan relawan lintas organisasi melaksanakan aksi kemanusiaan bertempat di Masjid Al Ikhsan, Kampung Kota Lintang, Kecamatan Kota Kualasimpang, Sabtu (24/1/2026). Mengusung program “Pulihkan Aceh dari Masjid”, kolaborasi ini menyasar pemulihan kesehatan fisik, mental, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga.

Pemilihan program “Pulihkan Aceh dari Masjid” diinisiasi Ustadz Bachtiar Nasir, selaku Pembina AQL Grup sekaligus Ketua Nasional Jaringan Alumni Timur Tengah. Program Pulihkan Aceh dari Masjid ini bukanlah tanpa alasan. Masjid dinilai sebagai pusat spiritualitas dan titik kumpul sosial, khususnya bagi masyarakat Aceh.

Dengan memulai pemulihan dari rumah ibadah, diharapkan semangat bangkitnya masyarakat dapat tertular secara luas ke seluruh pelosok kampung di Aceh Tamiang. Kegiatan ini melibatkan sinergi antara Ar Rahman Qur’anic Learning (AQL) Divisi Laznas dan Divisi AQL Peduli, Forum Umat Islam Bekasi (FUIB), dan Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI).

“Menyadari bahwa dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur tetapi juga menyisakan beban emosional, kolaborasi ini membagi fokus pelayanan menjadi dua pilar utama,” kata Koordinator AQL Sumut-Aceh, Affan Lubis.

Dia menyebutkan, pertama Trauma Healing (AQL Laznas Peduli), Tim relawan AQL Laznas Peduli memberikan pendampingan psikososial bagi anak-anak dan orang dewasa di Kampung Kota Lintang. Melalui pendekatan spiritual dan edukasi ceria, program ini bertujuan mengembalikan keceriaan warga serta meminimalisir dampak stres pasca-bencana.

Selanjutnya, pada program kedua, Pelayanan Kesehatan Gratis, guna mengantisipasi munculnya penyakit pascabanjir. Tim medis dari FUIB dan JATI menggelar pengobatan gratis. Warga mendapatkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh serta pemberian obat-obatan secara gratis.

Lebih lanjut, Affan menambahkan, relawan menyertakan program Mushafku (Indonesia Menulis Al Qur’an) yang bertujuan sebagai bekal kegiatan anak-anak pada bulan suci ramadhan di akhir Februari 2026 mendatang.

Di tempat yang sama, Koordinator Relawan AQL Laznas Peduli, Novita Mariana mengatakan, kegiatan pada Sabtu (24/1/2026) ini merupakan kerja sama AQL Islamic Center, AQL Laznas, AQL Peduli, FUIB dan JATTI. “Adapun kegiatan yang kami laksanakan seperti mengadakan pengobatan gratis, psikososial untuk anak-anak, serta berbagi logistik,” kata Novita.

“Kami juga membagikan ‘Mushafku’, salah satu program Indonesia Menulis Al-Qur’an. Ini menjadi bagian dari trauma healing untuk melatih motorik anak-anak, yang nantinya akan menjadi bekal kegiatan mereka di bulan Ramadhan.” Imbuhnya.

Novita menceritakan, kegiatan yang digelar ini mengundang antusiasme warga yang sangat tinggi. “Hari ini sekitar 30-40 anak mengikuti trauma healing, dan Alhamdulillah hingga pukul 11.00 WIB saja, ada sekitar 60 pasien telah mendapatkan pengobatan gratis. Kami juga menyalurkan perlengkapan ibadah seperti sarung, sajadah, mukena, serta bantuan pakaian layak pakai,” bebernya.

Di tempat yang sama, Perwakilan FUIB dan JATI, Adam Nurrachman mengatakan, untuk aksi hari ini pihaknya memboyong tenaga profesional dari berbagai institusi syariah di Bekasi, yang di antaranya; RS Syariah Ridhoka Salma (Cikarang Barat) Mengirimkan 2 dokter dan 2 perawat, Yayasan Ponpes Al-Imaroh Mengirimkan 1 dokter dan 2 guru, dan Yayasan Qobasat Annur mengirimkan 3 herbalis dan 2 guru.

dr. Andy Roni, salah satu dokter dari FUIB menjelaskan, mayoritas warga mulai mengeluhkan penyakit metabolik dan infeksi kulit. “Di titik keenam ini, kami menemukan banyak pasien mengeluhkan gatal-gatal, asam urat, hingga hipertensi. Hipertensi ini diduga dipicu oleh faktor psikologis pascabencana serta pola makan tinggi garam. Kami juga mewaspadai ISPA karena debu sisa banjir masih tebal, namun kesadaran warga memakai masker cukup tinggi,” ujar dr Andy Roni.

Selain pengobatan medis konvensional, FUIB juga menghadirkan layanan Thibbun Nabawiyah (pengobatan alternatif) seperti bekam dan akupuntur yang ditangani oleh tenaga herbalis pria dan wanita profesional. Kehadiran tim medis di tengah pemukiman menjadi tumpuan bagi warga yang kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan umum. Syafaruddin (50), salah satu warga yang memeriksakan diri, mengungkapkan rasa syukurnya.

“Semenjak pascabanjir ini saya mengeluh kolesterol tinggi, karena makanan yang tidak menentu, gula juga ada. Dengan adanya tim medis ini kami sangat terbantu, apalagi pengobatan gratis. Kami kesulitan ke Rumah Sakit karena kendala kendaraan dan jarak yang jauh. Alhamdulillah, terima kasih banyak,” ujar Syafaruddin.

Salah satu poin unik dalam aksi ini adalah program “Mushafku” dari Ar Rahman Qur’anic Learning (AQL) Lahnaz Peduli. Selain nilai ibadah, menulis Al-Qur’an digunakan sebagai instrumen terapi motorik bagi anak-anak agar tetap produktif dan tenang di tengah masa pemulihan pasca bencana.

Kolaborasi ini membuktikan bahwa sinergi antara organisasi AQL Laznaz Peduli dari Jakarta, FUIB dan JATI dari Bekasi Jawa Barat, mampu memberikan dampak nyata dalam mempercepat pulihnya kondisi sosial masyarakat Aceh Tamiang dari pusat spiritualitas mereka, yakni masjid. (adz)

Guna Lebih Memahami Keterbukaan Informasi Publik, Apdesi Sumut Teken MoU dengan Komisi Informasi Sumut

MEDAN, SumutPos.co- Sebagai bentuk komitmen melaksanakan keterbukaan informasi, Assosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Sumatera Utara menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara. MoU ini ditandatangani Ketua Komisi Informasi Sumut Dr Abdul Harris Nasution SH, MKn dan Ketua Apdesi Sumut Suparman di ruang sidang Komisi Informasi Sumut, Jalan Alfalah Medan, Jumat (23/1/2026) sore Pukul 16.00 WIB.

Abdul Harris Nasution berharap, seluruh jajaran pengurus dan anggota APDESI segera menerapkan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Lewat MoU ini diharapkan seluruh anggota Apdesi Sumut tidak ada lagi yang tidak tahu apa itu keterbukaan informasi,” katanya.

Menurut Haris, dengan penandatanganan MoU ini, Komisi Informasi Sumut bersama Apdesi Sumut akan melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait keterbukaan informasi, sehingga seluruh kepala desa yang merupakan Anggota Apdesi tahu dan bisa menerapkan UU No 14 Tahun 2008 dalam melaksanakan tugas di pemerintahan desa.

“Kepala desa sebagai pimpinan badan publik desa harus melaksanakan keterbukaan informasi, khususnya dalam menjalankan program desa yang seluruh anggarannya berasal dari APBN dan APBD,” ujar Haris.

Sementara Ketua Apdesi Sumut Suparman, mengaku sangat bersyukur bisa melaksanakan MoU dengan Komisi Informasi Sumut. Karena menurutnya, saat ini masih banyak kepala desa yang tidak tahu tentang keterbukaan informasi.

“Kondisi ini mengakibatkan banyaknya terjadi sengketa informasi terkait dana desa yang disidangkan di Komisi Informasi Sumut ini,” katanya.

Ditegaskan Suparman, MoU ini bukan untuk menjadikan Komisi Informasi sebagai backing Apdesi dalam menghadapi sengketa informasi publik, melainkan sebagai sarana untuk lebih memahami dan mengetahui penerapana UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. “Kami tentu akan lebih mengetahui dan memahami mana-mana saja informasi terbuka dan informasi yang tidak boleh dibuka,” sebut Suparman .

Adapun yang hadir pada penandatanganan MoU itu di antaranya Sekretaris Apdesi Deliserdang yang juga Kades Dagang Karawang Muhammad Nur, serta pengurus dan Anggota Apdesi Delisedang diantaranya Toni Sitorus. (omi/adz)

Permintaan Perjalanan Internasional Meningkat, Etihad Gelar Travel Fair di Medan

MEDAN, SumutPos.co– Sejak diluncurkannya rute Medan-Abu Dhabi pada Oktober 2025, maskapai nasional Uni Emirat Arab (UEA) Etihad Airways, terus memperluas akses Medan ke pasar internasional. Kota Medan semakin berperan sebagai gerbang penting bagi perjalanan internasional yang mendukung berbagai jenis perjalanan yang mencakup kebutuhan bisnis, pendidikan, rekreasi, serta perjalanan ibadah.

Penguatan konektivitas udara dari Medan, juga berkontribusi terhadap kesiapan kawasan ini untuk kembali terhubung dengan pusat-pusat ekonomi global, sekaligus mendukung perdagangan, investasi, dan pariwisata, seiring berlanjutnya proses pemulihan ekonomi.

Berdasarkan data InJourney, operator bandara nasional Indonesia, pergerakan penumpang di seluruh jaringan bandara mencapai lebih dari 9,16 juta selama Lebaran 20251 , termasuk sekitar448.000 penumpang yang tercatat di Bandara Kualanamu, menunjukkan tren mobilitas yang terus meningkat baik pada rute domestik maupun internasional.

Sebagai satu-satunya maskapai internasional yang menghubungkan UEA, Etihad menghadirkan kemudahan perjalanan dengan koneksi yang cepat dan nyaman melalui Bandara Internasional Zayed di Abu Dhabi. Melalui hub Abu Dhabi, Etihad Airways menawarkan akses yang mulus bagi para wisatawan dari Medan ke jaringan global yang luas, mencakup Eropa, Asia Tengah, Afrika, dan berbagai destinasi lainnya.

Diluncurkan pada Oktober 2025, layanan Abu Dhabi–Medan dioperasikan menggunakan Airbus A321LR terbaru milik Etihad, yang dilengkapi dengan kabin premium khas maskapai serta layanan dalam pesawat yang ditingkatkan. Rute ini menjadikan Etihad sebagai pilihan yang relevan bagi pelancong bisnis maupun wisata, dengan kemudahan koneksi lanjutan sekaligus kesempatan untuk menikmati lanskap budaya, rekreasi, dan bisnis Abu Dhabi yang terus berkembang sebelum melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi dalam jaringan global Etihad.

Abu Dhabi menyambut para pengunjung dengan beragam destinasi budaya yang indah, termasuk Masjid Agung Sheikh Zayed dan Louvre Abu Dhabi, serta pilihan hiburan kelas dunia di taman-taman hiburan Yas Island. Dengan sinar matahari yang terpancar cerah sepanjang tahun, ibu kota Uni Emirat Arab ini menjadi destinasi ideal untuk liburan musim dingin. Perpaduan antara keramahan khas Emirat dan kemewahan modern menjadikan Abu Dhabi pengalaman yang berkesan bagi para wisatawan internasional.

Sebagai bagian dari komitmen jangka panjangnya terhadap Medan dan wilayah sekitarnya, Etihad akan menyelenggarakan Etihad Travel Fair di Delipark Mall Medan pada 23–25 Januari 2026. Didukung oleh Bank Mandiri sebagai mitra finansial utama, bersama jaringan agen perjalanan lokal, acara ini bertujuan untuk mempermudah akses perjalanan internasional melalui dukungan perencanaan terpadu dan opsi pembayaran yang praktis. Khusus di Travel Fair, nasabah Bank Mandiri dapat menikmati promo menarik berupa cashback hingga Rp5,5 juta dan cicilan 0% dengan Kartu Kredit Mandiri.

Charles Tan, Regional General Manager Asia and Australia di Etihad Airways menyampaikan, menjelang Ramadan, saat permintaan perjalanan ke Abu Dhabi dan UEA serta destinasi internasional populer lainnya meningkat, Etihad Airways memahami pentingnya menghadirkan konektivitas global yang andal bagi masyarakat Sumatra Utara. “Melalui rute langsung MedanAbu Dhabi serta kerja sama dengan Bank Mandiri dan agen perjalanan lokal, kami mendukung mobilitas, pariwisata, dan aktivitas ekonomi, sekaligus menghadirkan pengalaman perjalanan internasional yang mudah dan lancar bagi para pelancong di wilayah ini,” kata Charles Tan.

Selama Travel Fair, pengunjung dapat menikmati berbagai keuntungan, termasuk cashback hingga IDR 5,5 juta, kesempatan untuk mengumpulkan triple Etihad Guest Miles atau GarudaMiles, serta diskon hingga 40 persen untuk penerbangan ke 35 destinasidi kawasan Eropa dan Timur Tengah, mencakup Abu Dhabi, London, Manchester, Amsterdam, Paris, Jenewa, Zurich, Roma, serta berbagai destinasi lainnya untuk perjalanan mulai sekarang hingga Desember 2026.

Para penumpang yang memesan penerbangan dengan Etihad juga dapat menikmati menginap gratis selama dua malam di hotel premium pilihan melalui Etihad Stopover Programme. (adz)

Tinjau SPAM dan RSUD Aceh Tamiang, Menko AHY Pastikan Pemulihan Air Bersih Pascabencana

ACEH TAMIANG, SumutPos.co– Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karang Baru berkapasitas 100 liter per detik, sekaligus memeriksa infrastruktur penyaluran air bersih menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang, Kamis (22/1/2026).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pemulihan jaringan air bersih berjalan optimal pascabencana, khususnya dalam menjamin kontinuitas pasokan dan stabilitas kualitas air bersih bagi fasilitas pelayanan publik yang bersifat kritikal, seperti rumah sakit.

Dalam kunjungan tersebut, Menko AHY mengecek langsung progres perbaikan jaringan perpipaan, termasuk pelaksanaan pemancangan pipa baru sebagai pengganti pipa lama yang rusak akibat bencana. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keandalan distribusi air bersih serta mendukung operasional fasilitas publik yang sangat bergantung pada ketersediaan air, termasuk RSUD Aceh Tamiang.

AHY menjelaskan, SPAM Karang Baru merupakan sumber utama air bersih bagi wilayah sekitar, termasuk rumah sakit. Sebelum bencana, SPAM ini memiliki kapasitas hingga 200 liter per detik dan melayani sekitar 20 ribu sambungan rumah tangga.

Namun, bencana menyebabkan gangguan signifikan pada sebagian instalasi, khususnya pada struktur berbahan baja yang mengalami kerusakan dan endapan sedimen. “Saat ini, instalasi beton sudah kembali berfungsi, sementara instalasi baja masih memerlukan perbaikan dan pembangunan kembali, termasuk reservoir,” ujar AHY kepada awak media.

Menko AHY menambahkan, meskipun proses pemulihan masih berlangsung, kualitas air bersih yang disalurkan ke RSUD Aceh Tamiang telah memenuhi standar kesehatan. “Tadi sudah dijelaskan bahwa dari sisi kekeruhan dan kandungan besi, air yang disalurkan sudah memenuhi standar Permenkes dan bisa digunakan untuk melayani rumah sakit,” lanjutnya.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke RSUD Aceh Tamiang. Fokus peninjauan diarahkan pada kondisi infrastruktur pendukung, khususnya sistem penyaluran air bersih sebagai elemen vital dalam pelayanan kesehatan. AHY memastikan ketersediaan air bersih untuk mendukung operasional ruang-ruang layanan yang sudah kembali berfungsi.

“Secara umum, instalasi di rumah sakit ini sebagian besar sudah bisa dibersihkan. Alhamdulillah IGD sudah beroperasi dengan baik, dan sebagian ruang rawat inap juga sudah berjalan. Tadi saya cek, air bersih di beberapa fasilitas sudah mengalir dengan deras dan bersih, meskipun masih diperlukan waktu untuk mengidentifikasi kerusakan lainnya,” jelasnya.

AHY menegaskan, meskipun RSUD Aceh Tamiang sudah kembali melayani masyarakat, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan terus mengawal pemulihan infrastruktur air bersih hingga berfungsi sepenuhnya.

“RSUD Aceh Tamiang ini sudah bisa menampung dan melayani masyarakat. Untuk perbaikan total instalasi, terutama yang berbahan baja, targetnya hingga Juni 2026. Namun, kalau bisa dipercepat tentu akan kita dorong percepatannya, meskipun prosesnya tetap harus bertahap dan terukur,” tegasnya lagi.

Pemulihan jaringan air bersih ini menjadi fondasi utama dalam memastikan layanan kesehatan berjalan secara aman, berkelanjutan, dan berkualitas. Peninjauan ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mengoordinasikan pemulihan infrastruktur dasar sebagai bagian dari upaya menyeluruh mempercepat pemulihan layanan publik pascabencana di Aceh Tamiang.

Dalam kunjungan kerja tersebut, AHY didampingi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo berserta jajaran Kementerian PU, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, dan Direktur RSUD Aceh Tamiang dr Andika Putra.

Selain itu, AHY juga didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal; Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Sigit Raditya; Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra; Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Irjen Pol Arif; serta Brigjen Rio Neswan. (adz)