Home Blog Page 58

Pemprov Sumut Gelontorkan Anggaran Rp158 Miliar, Erni Sambut Baik Perbaikan Jalan di Labuhanbatu

FOTO: Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus
FOTO: Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menggelontorkan anggaran sebesar Rp158 miliar untuk memperbaiki ruas jalan Aek Nabara-Negerilama-Tanjung Sarangelang di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara pada tahun ini. Diketahui, proses perbaikan ruas jalan tersebut tengah memasuki tahap tender.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur yang mendalam atas rencana tersebut.

“Saya menyambut baik keputusan Pak Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp158 miliar untuk perbaikan ruas jalan Aek Nabara-Negerilama-Tanjung Sarangelang pada tahun ini,” ucap Erni, Jumat (1/5).

Menurut Erni, langkah strategis ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat kawasan pesisir Labuhanbatu karena ruas jalan tersebut merupakan akses utama menuju kawasan pesisir.

Erni Sitorus menyampaikan, perbaikan ruas jalan tersebut tidak hanya akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat lokal.

“Begitu juga petani, pelaku usaha kecil, dan warga di sekitar Aek Nabara hingga Tanjung Sarangelang, mereka akan merasakan manfaat langsung melalui distribusi hasil bumi yang lebih lancar, pengurangan biaya transportasi, serta peningkatan mobilitas sosial,” ujarnya.

Maka dari itu, lanjut wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut 6 yang meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan itu, DPRD Provinsi Sumatera Utara sepenuhnya mendukung program ini dan siap melakukan pengawasan ketat agar realisasi anggaran berjalan transparan, tepat waktu, dan sesuai standar mutu.

“Kepada seluruh stakeholder, mari kita sinergikan upaya untuk memastikan proyek ini menjadi contoh sukses pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi yang baik tentunya akan mewujudkan Sumatera Utara yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya. (map/azw)

Sidang Korupsi Proyek Jalan Binjai Picu Perdebatan, Selisih Kerugian Negara Rp3 M vs Rp9 M Jadi Polemik

SIDANG: Tiga terdakwa dugaan korupsi proyek jalan Kota Binjai saat menjalani sidang di PN Tipikor Medan. (Istimewa/Sumut Pos)
SIDANG: Tiga terdakwa dugaan korupsi proyek jalan Kota Binjai saat menjalani sidang di PN Tipikor Medan. (Istimewa/Sumut Pos)

BINJAI – Persidangan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kota Binjai yang bersumber dari dana bagi hasil sawit tahun anggaran 2024 kembali mengungkap fakta-fakta yang memicu perdebatan tajam di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan.

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua M Nazir dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli itu menyoroti perbedaan mencolok antara nilai kerugian negara yang dihitung jaksa dengan kondisi pembayaran proyek di lapangan.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut kerugian negara mencapai sekitar Rp3 miliar. Namun di sisi lain, fakta persidangan mengungkap bahwa pihak rekanan proyek justru belum menerima pembayaran dari Pemerintah Kota Binjai senilai Rp9 miliar.

Kuasa hukum terdakwa Ridho Indah Purnama, Dedi Susanto, menilai terdapat ketidaksinkronan serius dalam perhitungan tersebut. Ia menyebut saksi ahli yang dihadirkan jaksa tidak mampu menjelaskan secara utuh progres pekerjaan maupun alur keuangan proyek.

Menurutnya, ahli dari Kantor Akuntan Publik serta ahli teknik hanya berfokus pada kekurangan volume pekerjaan tanpa melihat keseluruhan realisasi proyek yang disebut telah mencapai 100 persen pengerjaan.

“Dalam persidangan disebut kerugian negara Rp3 miliar, tetapi ada dana Rp9 miliar yang belum dibayarkan kepada penyedia,” ujar Dedi.

Ia juga menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disebut sudah ditindaklanjuti oleh pihak rekanan, namun tidak dijadikan dasar utama dalam analisis kerugian negara di persidangan.“LHP BPK tidak diperlihatkan kepada ahli, padahal itu dasar penting dalam audit negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, kuasa hukum menilai adanya ketidaksesuaian data antara hasil audit dengan fakta lapangan, termasuk tidak dimasukkannya pengembalian uang muka dan denda yang diklaim sudah dilakukan pihak rekanan.“Jika semua data keuangan dimasukkan secara lengkap, maka angka kerugian negara bisa berbeda jauh,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan independensi saksi ahli yang dinilai hanya mengacu pada data penyidik tanpa verifikasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan proyek.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Binjai melalui Kasi Intelijen Ronald Reagen Siagian menegaskan bahwa penunjukan ahli sudah sesuai prosedur dan kompetensi.“Ahli memiliki metode sendiri dalam menghitung kerugian negara. Itu berdasarkan keahliannya,” ujarnya.

Ronald mengatakan, jika terdapat perbedaan pandangan, hal tersebut menjadi bagian dari proses persidangan yang akan diputuskan oleh majelis hakim.

Dalam perkara ini, Kejari Binjai telah menetapkan tiga tersangka, yakni Ridho Indah Purnama selaku PPK, Sony Faty Putra Zebua sebagai PPTK, serta rekanan proyek Try Suharto Derajat.

Kasus ini kini menjadi sorotan karena adanya perbedaan signifikan antara nilai kerugian negara yang ditetapkan jaksa dengan fakta pembayaran proyek, yang dinilai masih belum menemukan titik terang di persidangan. (ted/ila)

KSPSI-FSPTI Dairi Tegaskan Tak Ada Dualisme

FOTO BERSAMA: Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, Ketua KSPSI-FSPTI Wilayah Kabupaten Dairi, Jefrat Manik dan pengurus lainya, foto bersama, Jumat (1/5).
FOTO BERSAMA: Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, Ketua KSPSI-FSPTI Wilayah Kabupaten Dairi, Jefrat Manik dan pengurus lainya, foto bersama, Jumat (1/5).

DAIRI – Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia – Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (KSPSI – FSPTI) Kabupaten Dairi melakukan audiensi ke Kapolres Dairi, AKBP Otniel Siahaan, Jumat (1/5/2026). Pertemuan ini menegaskan bahwa kepengurusan FSPTI di Dairi tidak mengalami dualisme.

Ketua KSPSI Dairi, Jefrat Manik, bersama jajaran pengurus menyampaikan bahwa kepengurusan organisasi telah memiliki legalitas yang jelas berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 547/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim. “FSPTI Dairi tidak ada dualisme. Kepengurusan kami solid dan sudah terkonsolidasi hingga ke tingkat bawah,” tegas Jefrat usai audiensi.

Ia menambahkan, kegiatan audiensi ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional sekaligus penguatan organisasi di tingkat daerah. Seluruh anggota, kata dia, juga telah dibekali kartu identitas resmi berbasis barcode dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus dihormati dan dijalankan oleh semua pihak.

“Putusan pengadilan harus ditaati. Kami juga mengimbau agar hasil putusan ini disosialisasikan kepada seluruh anggota,” ujarnya.

Kapolres juga mendorong agar pengurus serikat pekerja dapat mengupayakan langkah rekonsiliasi demi menjaga kebersamaan dan memperkuat organisasi.“Jika memungkinkan, lakukan rekonsiliasi dan ajak semua pihak kembali bersatu untuk membesarkan organisasi,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Polres Dairi, di antaranya Kabag Ops Kompol Luhut B Sihombing dan Kasat Intel AKP Muhammad Sulkarnaen Hasibuan. Audiensi berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh dialog konstruktif antara aparat kepolisian dan pengurus serikat pekerja. (rud/ila)

Peringatan May Day 2026 di Medan Penuh Sukacita dan Kebersamaan

KATA SAMBUTAN: Wali Kota Medan Rico Tri Putra saat memberikan kata sambutan di acara Hari Buruh, Jumat (1/5/2026)
KATA SAMBUTAN: Wali Kota Medan Rico Tri Putra saat memberikan kata sambutan di acara Hari Buruh, Jumat (1/5/2026)

MEDAN – Peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di Kota Medan dirayakan dengan penuh sukacita dan kebersamaan dengan berbagai kegiatan yang dihadiri langsung Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Gedung Pardede Hall, Medan Baru, Jumat (1/5/2026).

Dalam momen tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bernyanyi bersama buruh bahkan turun dari panggung berbaur dengan ribuan buruh lainnya.

Selain bernyanyi, peringatan May Day juga diisi dengan pemotongan tumpeng oleh Wali Kota Medan Rico Waas yang diberikan kepada perwakilan buruh. Kemudian Rico Waas yang hadir bersama Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, Dandim 0201/Medan Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, Anggota DPRD Medan Lailatul Badri, serta unsur Forkopimda lainnya juga menarik kupon Lucky draw dan memberikan hadiah berupa Handphone, sepeda dan smart TV kepada buruh yang beruntung.

Dalam sambutan yang penuh semangat, Rico Waas menegaskan bahwa kaum buruh merupakan pilar utama dan denyut nadi ekonomi serta pembangunan Kota Medan.

“Buruh adalah denyut nadi ekonomi, kekuatan pembangunan, dan tonggak masa depan. Tanpa buruh, pembangunan hanyalah wacana belaka,” kata Rico Waas di hadapan ribuan pekerja yang memadati lokasi acara.

Rico Waas juga menyoroti pentingnya kepastian kerja dan perlindungan hak tenaga kerja. Dirinya berjanji bahwa aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun provinsi akan terus diteruskan secara resmi oleh Pemko Medan. Oleh karena itu pentingnya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja melalui dialog terbuka dan berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci untuk mewujudkan kesejahteraan buruh secara nyata.

Pemerintah Kota Medan, lanjut Rico, berkomitmen untuk terus mengawal hak-hak pekerja, mulai dari kepastian kerja, perlindungan tenaga kerja, hingga sistem pengupahan yang berkeadilan.

“Kami memahami aspirasi buruh dan akan terus mengawal agar kesejahteraan, kepastian kerja, serta perlindungan hak dapat terwujud secara nyata,” ujarnya

Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap kesejahteraan pekerja, Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan 10 poin komitmen strategis Pemerintah Kota Medan. Poin-poin tersebut mencakup penguatan sinergi tripartit, pengawasan ketat terhadap hak normatif pekerja, hingga upaya penentuan Upah Minimum Kota (UMK) yang lebih berkeadilan dan layak.

Selain membahas aspek teknis kesejahteraan, Rico mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas kota melalui dialog yang komunikatif dan penuh rasa persaudaraan. Ia menegaskan bahwa Kota Medan adalah milik semua pihak, bukan hanya segelintir golongan.

“Kota ini bukan hanya milik pemerintah atau pengusaha, tapi milik para buruh dan seluruh masyarakat Medan. Mari kita perjuangkan hak-hak buruh demi Medan yang berkeadilan,” tegasnya yang disambut teriakan “Hidup Buruh!” dari para peserta.

Peringatan May Day 2026 ini diikuti sekitar 1.000 peserta dari unsur pekerja, perusahaan, dan pemerintah dengan mengusung tema “Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama”.

Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sekaligus Ketua Panitia Ramaddan, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk mempererat hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam membangun komunikasi yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

Dalam rangkaian acara, perwakilan buruh membacakan pernyataan sikap yang kemudian diserahkan kepada Wali Kota Medan. Selain itu, Pemko Medan juga menyerahkan bantuan sosial berupa 1.100 paket sembako kepada para pekerja.

Acara yang berlangsung tertib ini menjadi momentum refleksi bagi Pemko Medan untuk terus menghormati hak konstitusional buruh, termasuk hak dalam menyampaikan aspirasi. Peringatan May Day 2026 di Medan ditutup dengan pesan kolaborasi demi mewujudkan visi “Medan untuk Semua, Semua untuk Medan”. (map/ila)

David PNS Tambunan Kembali Pimpin KADIN Dairi

PATAKA: Ketua KADIN Sumut Firsal Ferial Mutyara menyerahkan bendera pataka kepada Ketua KADIN Dairi David PNS Tambunan saat pelantikan, Rabu (29/4).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
PATAKA: Ketua KADIN Sumut Firsal Ferial Mutyara menyerahkan bendera pataka kepada Ketua KADIN Dairi David PNS Tambunan saat pelantikan, Rabu (29/4).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI — David Partahan Najogi Sasta Tambunan kembali terpilih sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Dairi untuk masa bhakti 2026–2031. Ia terpilih kembali dalam Musyawarah Kabupaten (Mukab) V yang digelar di Sasta Hotel, Sidikalang, Rabu (29/4/2026).

Pemilihan tersebut menandai kepercayaan kedua kalinya bagi David atau yang akrab disapa Jogi Tambunan untuk kembali menakhodai organisasi dunia usaha di Kabupaten Dairi. Usai terpilih, Ketua KADIN Sumatera Utara KADIN Sumatera Utara, Firsal Ferial Mutyara, langsung melantik dan mengukuhkan kepengurusan baru KADIN Dairi.

Dalam sambutannya, David PNS Tambunan menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran KADIN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui penguatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kami akan semakin kencang mendorong pertumbuhan ekonomi Dairi. Fokus utama kita adalah penguatan UMKM yang sejalan dengan program nasional,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, KADIN Dairi menggandeng Bank Sumut Cabang Sidikalang dalam program penguatan modal usaha melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari kerja sama tersebut, sebanyak 11 pelaku UMKM telah menandatangani kesepakatan awal untuk mendapatkan akses pembiayaan.

Menurut Jogi, para pelaku UMKM tersebut diberikan fasilitas kredit dengan plafon hingga Rp200 juta tanpa agunan, dengan bunga nol persen pada tahun pertama implementasi program 2026.

Selanjutnya, bunga akan naik menjadi 3 persen pada tahun 2027, dan kembali normal di angka 6 persen pada tahun berikutnya.“Kita ingin UMKM benar-benar terbantu. Ini kesempatan untuk memperkuat usaha agar ekonomi masyarakat ikut tumbuh,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa kepengurusan KADIN Dairi kali ini akan lebih inklusif dengan melibatkan lebih banyak perempuan, yang dinilai memiliki peran penting dalam penggerak ekonomi di tingkat akar rumput.“Kami melibatkan banyak ibu-ibu karena mereka adalah penopang ekonomi keluarga dan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Sumut Firsal Ferial Mutyara, dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada pengurus baru KADIN Dairi. Ia menegaskan bahwa KADIN harus menjadi wadah kolaborasi untuk memperkuat ekonomi daerah di tengah tantangan ekonomi nasional.

“Ekonomi saat ini memang tidak sedang baik-baik saja, tetapi dengan kepengurusan baru ini kita berharap ada dorongan positif bagi pertumbuhan ekonomi Dairi,” ujarnya.

Firsal juga menyoroti potensi besar Kabupaten Dairi yang bertumpu pada sektor pertanian, khususnya hortikultura. Komoditas seperti cabai, kopi, dan jagung disebut sebagai penopang utama ekonomi masyarakat.

Ia mencontohkan fluktuasi harga cabai yang sempat mengalami penurunan akibat melimpahnya produksi, sehingga diperlukan strategi hilirisasi dan diversifikasi produk agar nilai ekonomi petani meningkat.

“Ini peluang bagi pengusaha lokal untuk mengolah dan mengekspor hasil pertanian agar harga di tingkat petani tetap stabil,” katanya.

Ia juga meminta dukungan perbankan di Dairi untuk terus bersinergi dengan pelaku usaha lokal dalam memperkuat ekonomi daerah.

Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Dairi, Fatimah Boangmanalu, menyampaikan apresiasi atas peran KADIN dalam mendukung program pembangunan ekonomi daerah.

Ia menegaskan bahwa ekonomi Kabupaten Dairi masih didominasi sektor pertanian, dengan komoditas unggulan seperti kopi, jagung, dan hortikultura lainnya.

Namun, menurutnya, tantangan utama saat ini adalah masih rendahnya nilai tambah produk karena sebagian besar dijual dalam bentuk mentah.

“Kami mendorong KADIN untuk membantu pengolahan produk agar memiliki nilai tambah, sehingga kesejahteraan petani juga meningkat,” ujarnya.

Fatimah juga menyinggung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang sedang dikembangkan pemerintah, dan berharap KADIN dapat menjadi mitra strategis dalam pengembangan usaha di tingkat desa. (rud/ila)

Pemkab Karo Tingkatkan PAD, Optimalkan Gate Parkir Otomatis

GATE: Pemkab Karo memasang gate parkir otomatis di lokasi wisata.
GATE: Pemkab Karo memasang gate parkir otomatis di lokasi wisata.

KARO – Bupati Karo Antonius Ginting melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Karo tengah melakukan langkah strategis untuk memodernisasi layanan publik melalui optimalisasi Gate Parkir atau Palang Parkir Otomatis di kawasan Open Stage Berastagi.

Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk meningkatkan efisiensi arus kendaraan, mempercepat proses transaksi, serta mengoptimalkan pengelolaan data parkir secara real-time. Optimalisasi perangkat teknologi ini bertujuan utama untuk meminimalisir kebocoran retribusi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karo dari sektor perparkiran.

Sebelum dilakukan peluncuran (launching) secara resmi kepada masyarakat luas, Dishub Karo memastikan seluruh sistem pendukung telah siap beroperasi secara maksimal.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, Frolin A. Perangin-Angin, menyampaikan bahwa persiapan teknis mencakup pengujian menyeluruh terhadap mekanisme palang pada jalur masuk dan keluar. Selain kesiapan perangkat keras, petugas juga difokuskan pada penguasaan perangkat aplikasi pengelola data yang terintegrasi di dalam sistem tersebut.

“Kami sedang memastikan bahwa seluruh sistem, mulai dari alur kendaraan hingga aplikasi pencatatan data, berfungsi dengan sempurna. Hal ini penting agar saat launching nanti, masyarakat dapat merasakan kemudahan dan transparansi dalam bertransaksi,” ujar Kadishub.

Pemerintah Kabupaten Karo berharap hadirnya teknologi ini dapat mengubah budaya parkir menjadi lebih tertib dan efisien. Masyarakat yang berkunjung ke kawasan Open Stage Berastagi diimbau untuk selalu mematuhi aturan penggunaan fasilitas baru ini demi kenyamanan bersama.

“Kami sangat mengharapkan kerja sama dari setiap lapisan masyarakat. Kepatuhan terhadap aturan yang berlaku tidak hanya akan memperlancar lalu lintas, tetapi juga memastikan alat ini memberikan kebermanfaatan jangka panjang bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Melalui sistem otomatisasi ini, diharapkan pengelolaan parkir di titik-titik keramaian seperti Berastagi dapat menjadi percontohan bagi tata kelola transportasi yang lebih modern dan akuntabel di Kabupaten Karo. (deo/ila)

PKL Akhirnya Bertemu Wali Kota Binjai, Tawarkan Relokasi dan Bantuan CSR

BERDIALOG: Wali Kota Binjai Amir Hamzah saat berdialog dengan perwakilan PKL dari Jalan Bandung, Jalan Olahraga dan Jalan Sudirman. (Teddy Akbari/Sumut Pos)
BERDIALOG: Wali Kota Binjai Amir Hamzah saat berdialog dengan perwakilan PKL dari Jalan Bandung, Jalan Olahraga dan Jalan Sudirman. (Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI — Pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akhirnya mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Wali Kota Binjai Amir Hamzah dalam sebuah pertemuan di Ruang Rapat III Balai Kota Binjai, Rabu (29/4/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan para pedagang terkait penataan ulang lokasi berjualan di sejumlah titik kota.

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kota (Pemko) Binjai menawarkan tiga opsi lokasi relokasi bagi para PKL yang sebelumnya ditertibkan dari tiga kawasan utama, yakni Jalan Olahraga, Jalan Bandung, dan Jalan Sudirman.

Untuk pedagang di Jalan Olahraga, Pemko menawarkan relokasi ke pelataran Masjid Agung Binjai, area samping perpustakaan Kantor MUI, serta pelataran Stadion Binjai. Sementara bagi pedagang di Jalan Bandung, opsi relokasi diberikan ke Pasar Rambung, pelataran Rumah Sakit Bangkatan, dan Taman PUPR.

Adapun untuk PKL di Jalan Sudirman, pemerintah menyediakan lokasi relokasi di Pasar Bundar serta Jalan Mahkamah sebagai tempat berjualan baru yang dinilai lebih tertata.

Namun, tidak semua pedagang menyetujui opsi yang ditawarkan. Dari ratusan PKL yang terdampak penertiban di tiga titik tersebut, sebagian menerima relokasi, sementara lainnya masih bertahan dengan keinginan untuk tetap berjualan di lokasi semula.

Mewakili pedagang Jalan Olahraga, Firman mengatakan sekitar 50 PKL telah menyetujui relokasi ke pelataran Masjid Agung Binjai. “Para pedagang di Jalan Olahraga setuju berjualan di halaman Masjid Agung,” ujarnya.

Sementara itu, pedagang dari Jalan Bandung masih menginginkan lokasi di pelataran RS Bangkatan, sedangkan pedagang Jalan Sudirman sebagian besar bersikukuh tetap ingin berjualan di lokasi awal dan menolak relokasi.

Perbedaan pandangan ini membuat jalannya dialog antara Wali Kota dan para pedagang berlangsung cukup dinamis dan sempat berjalan alot. Meski demikian, suasana tetap kondusif dengan adanya ruang diskusi antara kedua pihak.

Selain menawarkan lokasi relokasi, Pemko Binjai juga memberikan perhatian berupa bantuan bagi para pedagang terdampak. Bantuan tersebut berupa gerobak dan steling yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Sumut.

Firman alias Wak Man menyebutkan bahwa bantuan tersebut disambut positif oleh para pedagang. “Pak Wali menjanjikan bantuan gerobak dan steling gratis untuk semua pedagang. Bantuan ini berasal dari Bank Sumut dengan total sekitar Rp127 juta untuk 84 pedagang di tiga lokasi,” ujarnya.

Wali Kota Binjai Amir Hamzah menegaskan bahwa relokasi dilakukan tanpa pungutan biaya dan bertujuan untuk menata kota agar lebih tertib dan nyaman. “Kami sudah menawarkan tempat relokasi untuk pedagang berjualan. Semua gratis, tidak ada biaya,” tegasnya.

Amir menjelaskan, untuk pedagang Jalan Bandung yang bersedia, mereka dapat langsung berjualan di Taman PUPR dan Pasar Rambung tanpa menunggu waktu lama. Namun, untuk opsi pelataran RS Bangkatan masih memerlukan koordinasi lebih lanjut karena lahan tersebut merupakan aset milik PTPN I, bukan Pemko Binjai.

“Kalau hari ini atau besok mereka mau berjualan di Taman PUPR dan Pasar Rambung, silakan. Tapi kalau di RS Bangkatan masih perlu proses karena bukan aset pemerintah kota,” jelasnya.

Sementara itu, untuk PKL Jalan Sudirman, Pemko memastikan relokasi ke Pasar Bundar dan Jalan Mahkamah akan difasilitasi penuh, termasuk kebutuhan sarana dagang.

Untuk pedagang di Jalan Olahraga, pemerintah menawarkan tiga alternatif lokasi yang dinilai lebih tertata, yakni halaman Stadion, samping perpustakaan MUI, dan pelataran Masjid Agung Binjai.

Wali Kota menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penataan kota agar lebih rapi tanpa mengabaikan keberadaan pedagang kecil.

“Kami sangat berpihak kepada pedagang. Tapi penataan kota juga harus dilakukan agar masyarakat lebih nyaman dan lalu lintas lebih tertib,” katanya.

Ia juga memastikan bahwa realisasi bantuan CSR dari Bank Sumut akan segera direalisasikan melalui koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan pihak terkait.

“Sudah saya minta segera diproses. Termasuk koordinasi dengan PTPN terkait lokasi RS Bangkatan juga akan segera dilakukan,” pungkasnya. (ted/ila)