Perkuat Ideologi Kader, Partai Gelora Sumut Siap Menangkan Pemilu 2029

2 May 2026 16:24 PM

Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Sumut Muhammad Nasir (dua dari kiri) menyerahkan cenderamata kepada Kepala Kesbangpol Pemprov Sumut Mulyono usai pembukaan Ideologisasi Dasar Tingkat I di Hotel Aiho Medan, Sabtu (2/5/2026).

MEDAN, SumutPos.co– Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Sumatera Utara menggelar rangkaian kegiatan strategis berupa Kegiatan Ideologisasi Dasar Tingkat I, Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) I, dan Training for Facilitator (TFF) di Hotel Aiho Medan pada Sabtu hingga Minggu (2-3/5/2026). Perhelatan ini menjadi momentum krusial bagi partai besutan Anis Matta dan Fahri Hamzah ini untuk memperkuat militansi kader dan menyelaraskan langkah menuju target kemenangan pada Pemilu 2029 mendatang.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh sejumlah jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelora Indonesia, di antaranya Koordinator Bidang Pemenangan Teritori Ahmad Faradis, Ketua Bidang Pemenangan Teritorial 10 DPP Partai Gelora, H. Muhammad Hafez, MA, Koordinator Bidang Kaderisasi Ahmad Zainuddin, dan Koordinator Bidang Keumatan Ahmad Zairofi. Adapun peserta terdiri dari pengurus DPW asal Sumut, Sumbar, Aceh, Kepri, Riau, hingga perwakilan DPD dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara serta Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Malaysia.

Ketua DPW Partai Gelora Sumut M Nasir, menegaskan pentingnya landasan ideologi sebagai peta jalan partai dalam mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan dunia baru. Ia menginstruksikan seluruh jenjang struktur, mulai dari DPW hingga tingkat lingkungan, untuk bergerak maksimal melakukan advokasi langsung kepada masyarakat.

“Masyarakat saat ini menghadapi kesulitan ekonomi dan birokrasi. Partai Gelora harus hadir di garda terdepan untuk membantu. Kami ingin memberikan warna baru di Sumatera Utara dan memastikan kemenangan pada 2029,” ujar Nasir dalam sambutannya.

Nasir juga menyampaikan peran strategis partai dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Bobby Nasution. Ia menekankan perlunya kolaborasi untuk mengembalikan kejayaan Sumut sebagai lumbung pangan nasional.

“Kita dorong agar Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Bobby Nasution menjadi daerah swasembada pangan. Potensi lahan sawah dan irigasi kita sangat luas, ini harus kita optimalkan agar tidak perlu lagi ada impor pangan,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Bidang Pemenangan Teritorial 10 DPP Partai Gelora, H. Muhammad Hafez, MA, menyatakan bahwa program ideologisasi merupakan “ruh dan jantung” organisasi. Melalui internalisasi nilai-nilai ini, partai menargetkan lahirnya kader yang mandiri, memiliki kecerdasan politik, serta moralitas yang tinggi.

“Selain ideologi, kami juga fokus pada peningkatan wawasan nasional, keislaman, dan kapasitas kepemimpinan. Ini adalah bekal agar kader Gelora menjadi motor penggerak peradaban sekaligus tulang punggung bangsa,” jelas Hafez. Ia juga memaparkan program rekrutmen nasional, termasuk penggalangan 313 kader pemuda dan optimalisasi peran perempuan sebagai lokomotif sosialisasi partai.

Dukungan terhadap kegiatan ini juga datang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara M Bobby Afif Nasution diwakili Kepala Kesbangpol Sumut, Mulyono, menyampaikan bahwa ideologisasi merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter kader yang memiliki integritas dan tanggung jawab sosial.

“Partai politik adalah pilar demokrasi dan ruang pembelajaran karakter kebangsaan. Di era perubahan yang cepat dan tantangan ekonomi yang kompleks, kita membutuhkan kolaborasi. Kami mengusung visi ‘Kolaborasi Sumut Berkah’ yang mengedepankan sinergi antara pemerintah, parpol, dan seluruh elemen masyarakat demi Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan,” tutur Mulyono.

Ia mengajak seluruh kader, terutama generasi muda Partai Gelora, untuk tidak takut berinovasi dan terus memberikan solusi nyata bagi persoalan daerah. Menurutnya, ukuran keberhasilan sebuah organisasi bukan hanya terletak pada rancangan program, melainkan pada besarnya manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. (adz)

Lapak Sabu Mangkubumi Digerebek, Tiga Diringkus, Belasan Nyemplung ke Sungai

2 May 2026 11:45 AM

AMANKAN: Petugas mengamankan tiga pelaku terkait peredaran narkoba di Mangkubumi, Kamis (30/4). Dok. Ist

Aparat dari Polrestabes Medan kembali menggulung lapak narkoba di kawasan Jalan Mangkubumi, Medan, Kamis (30/4/2026) sore. Penggerebekan berlangsung dramatis setelah belasan pria yang berada di lokasi nekat melompat ke sungai untuk menghindari kejaran petugas.

Operasi ini dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait maraknya kembali transaksi narkoba di kawasan tersebut. Setelah melakukan penyelidikan selama beberapa hari, petugas akhirnya menyasar sebuah lapak di bantaran sungai yang diduga menjadi pusat peredaran sabu.

Dalam penggerebekan itu, tiga pria berinisial SD (45), DR (19), dan RS (39) berhasil diamankan. Dari tangan ketiganya, polisi menyita sejumlah paket sabu, alat hisap, serta uang tunai yang diduga hasil transaksi.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan Rafli Yusuf Nugraha, mengungkapkan bahwa pihaknya juga menemukan barang bukti lain yang cukup mencurigakan.“Selain sabu dan alat hisap, kami menemukan uang asing pecahan 1000 Dollar Singapura yang masih kami dalami keasliannya,” ujarnya.

Tak hanya itu, petugas juga menemukan sebilah pisau di lokasi yang diduga telah dipersiapkan untuk melawan aparat jika terjadi penggerebekan.

Sementara itu, belasan pria lainnya berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke sungai saat petugas tiba di lokasi. Meski demikian, polisi mengaku telah mengantongi identitas sebagian pelaku dan tengah melakukan pengejaran intensif.“Kami pastikan mereka yang kabur tetap akan kami buru. Tidak ada tempat aman bagi pelaku narkoba,” tegas Rafli.

Dalam operasi tersebut, polisi juga mengamankan satu unit mesin judi tembak ikan yang disembunyikan di area lapak. Barang tersebut selanjutnya diserahkan ke Satuan Reserse Kriminal untuk proses penyelidikan lebih lanjut. (man/ila)

Di Sumut Bayar PKB Kini Lebih Mudah, Tak Perlu KTP Pemilik Lama

2 May 2026 11:30 AM

SOSIALISASI: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumut (Bapenda) Sutan Tolang Lubis melakukan Sosialisasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Medan Utara, Jalan Sekip, Medan, Kamis (30/04/2026). (Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut)

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sumatera Utara (Sumut) kini semakin mudah. Pemerintah Provinsi Sumut resmi memberlakukan kebijakan baru yang memungkinkan wajib pajak membayar pajak tahunan tanpa harus menyertakan KTP pemilik lama kendaraan.

Kemudahan ini berlaku bagi kendaraan yang telah berganti kepemilikan, namun belum dilakukan proses Bea Balik Nama (BBN). Wajib pajak cukup memenuhi tiga syarat sederhana untuk pengesahan STNK dan pembayaran PKB tahunan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Sutan Tolang Lubis, menyampaikan bahwa kebijakan ini mulai berlaku sejak Kamis (30/4/2026), sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Saat ini masyarakat atau wajib pajak dapat membayar PKB tanpa harus menunjukkan KTP pemilik yang namanya sama dengan STNK. Jadi tidak perlu membawa KTP pemilik lama kendaraan bermotornya,” kata Sutan, saat mengunjungi Kantor Samsat Medan Utara, Kamis (30/4/2026).

Sutan menjelaskan, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain menunjukkan KTP pemilik kendaraan saat ini, STNK asli, serta menandatangani surat pernyataan berupa permohonan pemblokiran sekaligus komitmen melakukan balik nama pada 2027.

“Harapan kita dengan langkah kebijakan ini, bisa memudahkan masyarakat dalam membayar PKB tahunan. Semoga wajib pajak antusias datang ke seluruh Samsat di Sumut, khususnya bagi pemilik kendaraan yang data di STNK-nya masih atas nama pemilik sebelumnya,” tegasnya.

Penyerahan hak milik kendaraan bermotor, lanjutnya, dapat terjadi melalui berbagai proses seperti jual beli, hibah, warisan, atau tukar-menukar. Dengan kebijakan ini, kendala menghadirkan KTP pemilik lama tidak lagi menjadi hambatan.

Sejumlah wajib pajak pun mengaku merasakan langsung kemudahan tersebut. Dewi Handayani, misalnya, mengaku proses pembayaran yang ia bayangkan rumit ternyata sangat cepat. “Sebagai masyarakat, saya merasa termudahkan sekali. Dan prosesnya cepat, hanya lima menit,” ungkapnya.

Hal serupa disampaikan Diki Rahmansyah, yang sebelumnya kesulitan menghadirkan KTP pemilik lama kendaraan.

“Saya memang mau membayar pajak seperti biasa, tetapi ternyata per hari ini langsung disambut petugas dan dilayani, diberikan formulir tanpa harus bawa KTP pemilik lama. Ternyata mudah, cepat, dan lancar di tengah aktivitas kita yang padat,” ujarnya.

Diki pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kemudahan ini dengan mendatangi kantor Samsat di seluruh Sumut. “Kalau ada yang bilang sulit, langsung saja datang dan buktikan. Apalagi pajak ini kan berguna untuk membangun Sumatera Utara,” pungkasnya.(san/ila)

Dimediasi Komisi A DPRD Sumut, Lahan Eks HGU PTPN IV Dilepas untuk SR

2 May 2026 11:15 AM

KUNKER: Komisi A DPRD Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Kamis (30/4/2026), guna memediasi pelepasan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN IV di Aek Kanopan.

LABURA – Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Kamis (30/4/2026), guna memediasi pelepasan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN IV di Aek Kanopan. Lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yang merupakan bagian dari program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, mengatakan bahwa hingga saat ini proses pembebasan lahan masih mengalami kendala, meskipun status lahan tersebut merupakan eks HGU milik badan usaha milik negara.

“Tujuan kunjungan ini adalah untuk memediasi pelepasan lahan eks HGU PTPN IV di Aek Kanopan yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat. Namun, prosesnya masih terhambat pada pembebasan lahan, padahal secara status ini eks HGU dan seharusnya bisa lebih mudah karena milik BUMN,” ujar Zeira.

Ia menegaskan, program Sekolah Rakyat memiliki manfaat besar, khususnya bagi masyarakat golongan bawah. Program ini menyasar kelompok masyarakat desil 1 dan 2, yakni kategori miskin ekstrem dan miskin.

“Program Sekolah Rakyat ini sangat baik, karena seluruh biaya pendidikan, mulai dari perlengkapan hingga akomodasi ditanggung negara melalui Kementerian Sosial. Bahkan, keluarga siswa juga akan mendapatkan bantuan,” katanya.

Dalam pertemuan yang turut mengundang berbagai pihak terkait, Komisi A DPRD Sumut secara tegas meminta PTPN IV agar mempermudah proses pelepasan lahan. Lahan yang dimaksud memiliki luas lebih dari 320 hektare dan saat ini masih dikuasai oleh unit PTPN IV di Mambang Muda.

“Ironisnya, lahan tersebut masih dimanfaatkan untuk usaha perkebunan sawit dan karet oleh PTPN IV, padahal statusnya sudah eks HGU,” ucap Zeira.

Sekretaris PKB Sumatera Utara itu pun menjelaskan, berdasarkan ketentuan pelepasan tahun 2005, lahan tersebut tidak lagi berstatus HGU PTPN IV dan tidak memiliki izin usaha perkebunan. Oleh karena itu, secara aturan, lahan tersebut seharusnya sudah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

“Secara aturan, lahan ini sudah bukan lagi HGU PTPN IV dan semestinya diserahkan kepada Pemkab Labura. Ini yang sedang kita dorong agar segera ada kejelasan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Komisi A DPRD Sumut berencana membawa persoalan ini ke tingkat pusat apabila belum menemukan solusi di daerah. Mereka akan meminta penjelasan kepada sejumlah pihak terkait, termasuk Danantara serta Komisi VI dan Komisi II DPR RI di Jakarta.

“Kami akan melanjutkan upaya ini dengan meminta penjelasan ke Danantara, Komisi VI, dan Komisi II DPR RI agar lahan ini bisa segera dibebaskan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat,” pungkas Zeira.

Kunjungan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan lahan sehingga program Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kurang mampu di Labuhanbatu Utara.(san/azw)

Tebingtinggi Kota Rapat Perkuat Kerukunan Umat Beragama

2 May 2026 11:02 AM

RAPAT: Unsur Forkopimcam, narasumber, dan peserta usai pelaksanaan Rapat Koordinasi PAKEM di Aula Kantor Camat Tebingtinggi Kota, Kamis (30/4)// Azan purba/ Sumut Pos.

TEBINGTINGGI – Kecamatan Tebingtinggi Kota menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) di Aula Kantor Camat Tebingtinggi Kota, Jalan Thamrin, Kelurahan Mandailing, Kamis (30/4).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program sosialisasi Kejaksaan Negeri Tebingtinggi yang dilaksanakan di lima kecamatan se-Kota Tebingtinggi. Acara dimulai pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga pukul 10.48 WIB dalam suasana tertib, aman, dan kondusif.

Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi lintas instansi dalam menjaga stabilitas sosial serta kerukunan umat beragama di Kota Tebingtinggi.

Sejumlah pejabat dan unsur terkait hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tebingtinggi MHD David Saragih, perwakilan Kejaksaan Negeri Tebingtinggi Tioneni Sigiro, Jaksa Fungsional Yabes Sitorus, Kabag Kesra Azanul, serta Kasat Intelkam Polres Tebingtinggi AKP Andi Sujenderal. Turut hadir Camat Tebingtinggi Kota Henci Boru Siregar, para lurah se-Kecamatan Tebingtinggi Kota, kepala lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua FKDM yang diwakili Sandy, serta sejumlah insan pers. (mag-3/azw)

Disperindag ESDM Sumut Turun ke Bahorok, Pastikan Tak Ada Tambang di Lokasi Aduan

2 May 2026 10:45 AM

TINJAU: Tim Cabang Dinas Wilayah I bersama Kepala UPT Laboratorium dan Pemetaan Perindag ESDM Sumut meninjau lapangan di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Selasa (28/4).(Foto : Disperindag ESDM Sumut)

LANGKAT – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumatera Utara melakukan peninjauan langsung ke Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, sebagai tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan dampak aktivitas pertambangan di sekitar aliran Sungai Bekail, Desa Lau Damak.

Peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Cabang Dinas Wilayah I bersama Kepala UPT Laboratorium dan Pemetaan ini bertujuan memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat, sekaligus menilai apakah terdapat aktivitas pertambangan yang beroperasi di luar ketentuan izin usaha pertambangan (IUP).

Dari hasil pemeriksaan, Dinas Perindag ESDM Sumut menegaskan bahwa titik lokasi yang diadukan warga tidak termasuk dalam wilayah IUP Operasi Produksi milik CV Arihta Mulana. Lokasi tersebut berada di area sempadan Sungai Bekail yang secara geografis memang rentan mengalami perubahan alur akibat faktor alam.

Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, menjelaskan bahwa hasil verifikasi di lapangan menunjukkan tidak adanya aktivitas penambangan di titik yang menjadi sorotan masyarakat.

“Dari hasil pengecekan tim, lokasi yang diadukan berada di luar blok IUP, tepatnya di sempadan sungai. Perubahan kondisi tanah di area tersebut lebih disebabkan oleh dinamika alami aliran Sungai Bekail,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (1/5/2026).

Ia menambahkan, kesimpulan tersebut juga diperkuat oleh keterangan pemerintah desa serta pihak perusahaan yang berada di sekitar wilayah tersebut. Tidak ditemukan aktivitas penggalian atau pengerukan material tambang di lokasi yang dimaksud warga.

Meski demikian, pemerintah tetap menaruh perhatian terhadap kondisi lingkungan di sekitar sungai. Dalam temuan di lapangan, terjadi erosi yang cukup signifikan pada beberapa titik bantaran sungai. Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada lahan masyarakat apabila tidak segera ditangani.

Sebagai langkah antisipasi, pihak perusahaan disebut telah menyatakan komitmen untuk membantu penanganan bersama warga terdampak. Salah satunya melalui pembangunan bronjong atau penahan tebing sungai guna mengurangi risiko gerusan air lebih lanjut.

“Perusahaan telah berkomitmen membantu penanganan sebagai bentuk tanggung jawab sosial, meskipun lokasi tersebut berada di luar wilayah operasional mereka,” jelas Dedi.

Selain klarifikasi terkait lokasi utama aduan, tim juga menemukan adanya aktivitas pertambangan di bagian hilir sungai. Di area tersebut, terdapat fasilitas penunjang berupa stone crusher yang digunakan dalam pengolahan material tambang.

Menanggapi temuan itu, Dinas Perindag ESDM Sumut memberikan peringatan agar seluruh kegiatan usaha pertambangan tetap mengacu pada kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice) sesuai dengan regulasi Kementerian ESDM.

Dedi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah pengawasan lanjutan apabila ditemukan pelanggaran di lapangan. Respons cepat terhadap laporan masyarakat juga akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

“Kami akan terus menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara objektif. Semua kegiatan pertambangan harus sesuai aturan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan warga,” tegasnya. (san/ila)

Ditahan Kasus Pengerusakan dan Pemerasan, Keluarga Tersangka Protes ke Polres Labuhanbatu

2 May 2026 10:30 AM

KONFERENSI PERS: Kepolisian Resor Labuhanbatu menggelar konferensi pers dalam kasus dugaan pengrusakan mobil (Fajar)

LABUHANBATU – Kamis malam (30/4), suasana Mapolres Labuhanbatu yang biasanya tenang berubah menjadi panggung drama. Seorang konten kreator dengan akun DFR menggelar siaran langsung yang spontan viral. Bukan konten hiburan biasa, melainkan aksi protes keras. Sang kreator bersama sejumlah anggota keluarganya mendatangi kantor polisi, menuntut pembebasan seorang tahanan yang mereka klaim ditahan tanpa administrasi yang jelas. Siapa tahanan itu? AA alias Dedek, yang tak lain adalah anggota keluarga mereka sendiri.

Dalam aliran siaran langsung yang disaksikan ribuan netizen, terlihat emosi memuncak. Tudingan penangkapan ilegal’ dan ‘tidak ada kejelasan hukum’ dilontarkan. Dalam hitungan jam, komentar bernada kemarahan dan hujatan terhadap kepolisian membanjiri media sosial.

Jumat siang (1/5/2026), ruang Tunggal Panaluan Mapolres Labuhanbatu dipenuhi awak media. Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya diwakili oleh Wakapolres Kompol PS Simbolon, didampingi Kasat Reskrim AKP Muhammad Jihad Fajar Balman. Konferensi pers dibuka dengan pernyataan tegas: Semua proses hukum telah sesuai prosedur.

Kompol PS Simbolon memaparkan kronologi hukum yang tak terbantahkan: Dasar Laporan: Laporan Polisi Nomor: LP/B/234/II/2026/SPKT/Polres–Labuhanbatu/Polda Sumatera Utara, tanggal 10 Februari 2026, yang dilaporkan oleh seorang pria bernama Krisdian Roni Tua Purba.

Dan, dasar Penangkapan: Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/117/V/RES.1.10/2026/RESKRIM, tanggal 30 April 2026.

“Penahanan Dedek bukan tanpa bukti. Ada korban, ada laporan, dan ada surat perintah resmi,” tegas Wakapolres. Sedangkan Kasat Reskrim AKP Muhammad Jihad Fajar Balman lalu membuka fakta yang lebih kontroversial. Insiden ini bermula dini hari, Selasa 10 Februari 2026, sekitar pukul 03.07 WIB, di Jalan Manaf Lubis, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara.

Korban (Krisdian Roni Tua Purba) memesan seorang wanita melalui aplikasi Michat. Namun, saat bertemu, korban kecewa karena sosok yang datang tidak sesuai dengan foto di media sosial. Korban memutuskan membatalkan kesepakatan dan hendak pulang.

Tapi, Dedek dan rekannya, Juneidi, tidak terima. Mereka menghadang mobil korban, Toyota Raize Merah, dan memaksa meminta uang Rp300 ribu, meskipun jasa batal digunakan. Saat korban menolak, amarah pun meledak.

“Mereka melempar kaca bagian belakang mobil, kap depan, dan bodi samping kanan secara berulang kali. Kaca pecah, bodi penyok dengan batu. Kerugian korban mencapai Rp3 juta,” papar Kasat Reskrim.

Dengan kata lain, yang terjadi bukan sekadar perselisihan biasa, tapi tindak pidana pengerusakan berat disertai pemerasan, yang dilakukan kelompok yang juga terbukti menjalankan prostitusi online.

Yang lebih mengiris, selama ini warga sekitar sudah lama menjadi korban kegaduhan yang dibuat Dedek dan kelompoknya. Bukan kali pertama nama Dedek muncul dalam catatan lingkungan.

Panolongi Pasaribu, Kepala Lingkungan setempat, mengaku gerah. “Dedek datang ke lingkungan ini tidak pernah lapor diri. Kami sudah tiga kali menangani masalah yang dibuat dia dan keluarganya. Sangat meresahkan. Ribut terus,” katanya.

Bahkan, seorang warga bernama Dian Permana, yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online, memberikan kesaksian lebih detail:

“Dedek dan kelompoknya menyediakan prostitusi melalui aplikasi Michat. Pernah ada pemuda melapor ke saya: dia pesan perempuan, tapi tidak sesuai foto. Begitu dibatalkan, pelaku marah-marah dan minta uang Rp150 ribu,” ujarnya.

Artinya, pola yang sama memesan wanita, kecewa, lalu memeras sudah berulang kali terjadi. Bedanya, kali ini korban berani melapor ke polisi.

Fakta yang terungkap dalam konferensi pers ini membalikkan narasi. AA alias Dedek bukanlah warga biasa yang ditangkap semena-mena. Dia adalah terlapor dalam kasus pengerusakan dan pemerasan.

Namun, dengan strategi livestream yang dramatis, keluarganya berhasil membalikkan posisi: dari tersangka menjadi ‘korban ketidakadilan’. Publik yang tidak menyelami fakta mendasar pun termakan emosi. (fdh/azw)

Ungkap Penyelundupan Narkoba, Bupati Asahan Apresiasi Polres Asahan

2 May 2026 10:15 AM

PAPARKAN: Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani SH SIK MH memaparkan pengungkapan kasus di Mapolres Asahan, Kamis (30/4).

KISARAN – Bupati Asahan memberikan apresiasi atas keberhasilan Polres Asahan dalam mengungkap kasus penyelundupan narkotika jenis sabu yang diduga terkait jaringan internasional. Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Press Release Perkara Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu yang digelar di Lapangan Tembak Polres Asahan, Kamis (30/4) pukul 10.00 WIB.

Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani SH SIK MH dalam keterangannya menjelaskan bahwa pihaknya berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 5 kilogram.

Ia menyampaikan bahwa penangkapan dilakukan pada 27 April 2026 di Dusun VII, Desa Silolaut, Kecamatan Silaulaut, Kabupaten Asahan.

Tersangka yang diamankan berinisial S (45), warga Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diduga berperan sebagai kurir yang membawa sabu dari Malaysia melalui jalur laut untuk selanjutnya diedarkan ke Kota Solo.

Kapolres juga memaparkan bahwa selama periode Januari hingga 29 April 2026, Polres Asahan telah mengungkap sebanyak 120 kasus narkotika dengan total 133 tersangka.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan meliputi ganja seberat 18,08 gram, sabu seberat 5.339,48 gram, ekstasi sebanyak 16 butir, dan pil happy five sebanyak 60 butir.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin SSos MSi menyampaikan penghargaan tinggi kepada Polres Asahan atas keberhasilan tersebut. (dat/azw)

WOW SALE Kembali Hadir di INFORMA Delipark Medan Berikan Diskon Terbesar #pastiWOW

2 May 2026 10:02 AM

INFORMA, inspirasi furnitur dan gaya hidup terlengkap untuk hunian dan bisnis yang berada di bawah naungan PT Home Center Indonesia bagian dari Kawan Lama Group, kembali menghadirkan program tahunan WOW SALE Diskon Terbesar #pastiWOW. Melalui program ini, Sobat INFORMA dapat menikmati berbagai penawaran spesial, termasuk diskon hingga 50% untuk furnitur dan aksesoris rumah yang dapat dinikmati di seluruh toko INFORMA hingga 30 Juni 2026.

Store Manager INFORMA Delipark Medan, Derma Sweets Memory menuturkan, “WOW SALE selalu menjadi momen yang paling ditunggu karena Sobat INFORMA bisa mendapatkan diskon terbesar untuk memenuhi berbagai kebutuhan hunian dan bisnis dalam satu waktu. Di tengah kondisi ekonomi yang dinamis, INFORMA berkomitmen menghadirkan penawaran terbaik yang lebih relevan dan meringankan, sehingga Sobat INFORMA tetap dapat melengkapi ruang secara optimal tanpa harus mengorbankan kualitas maupun gaya. Melalui WOW SALE, kami menghadirkan pilihan produk yang semakin lengkap, harga yang lebih kompetitif, serta kemudahan berbelanja yang dirancang untuk memberikan nilai lebih bagi Sobat INFORMA, dengan harga yang #pastiWOW.”

Produk Eksklusif di WOW Sale

Koleksi eksklusif dihadirkan khusus untuk memeriahkan WOW SALE, mulai dari pilihan sofa hingga furnitur multifungsi. Tersedia Sofa Kexlor berbentuk L yang memberikan ruang duduk lebih lega, lengkap dengan tambahan dua bantal. Pilihan sofa lainnya juga hadir dari koleksi lokal seperti Sofa Laura berbentuk L dengan desain minimalis, serta Sofa Neo Glasgow yang dapat direbahkan menjadi tempat tidur.

Untuk kebutuhan kerja, tersedia Meja Kerja Junio yang dirancang ringkas, dapat dilipat, dan mudah dipindahkan, sehingga cocok untuk berbagai ukuran ruang. Sementara itu, untuk area makan, hadir Set Meja Makan Milea dengan empat kursi dudukan nyaman yang fleksibel digunakan, baik di rumah maupun untuk kebutuhan bisnis seperti kafe dan restoran.

#pastiWOW hingga 50%

Berbagai produk lainnya juga tersedia dengan penawaran spesial, diantaranya Tempat Tidur Mia yang dilengkapi ruang penyimpanan tersembunyi, ruang untuk menaruh gawai hingga dekorasi, serta lampu LED yang memberikan tampilan lebih estetik. Untuk kebutuhan belajar anak, tersedia Meja Belajar Fiori yang dilengkapi penyangga buku dan tablet untuk mendukung aktivitas belajar di rumah.

Selain itu, Set Meja Tamu Marley terdiri dari tiga meja yang dapat digunakan secara bersamaan maupun dipisah sebagai meja tamu dan meja sudut. Berbagai aksesoris fungsional dan dekoratif juga turut dihadirkan untuk melengkapi semua kebutuhan.

Set Terhemat

INFORMA juga menghadirkan pilihan praktis untuk mengisi ruang dengan set terhemat. Mulai dari set ruang tamu dengan sofa multifungsi, meja tamu, rak, dan kabinet, hingga set dapur dan ruang makan dengan desain hemat tempat serta penyimpanan yang optimal. Tersedia pula set kamar tidur dan set ruang produktif untuk mendukung aktivitas kerja dan belajar.

Multifungsi & Hemat Tempat

Berbagai furnitur multifungsi & hemat tempat juga dihadirkan untuk mengoptimalkan ruang. Diantaranya Meja Lark, meja multifungsi lengkap dengan laci dan kursi yang dirancang ringkas dan dapat dilipat saat tidak digunakan. Selain itu, tersedia Tempat Tidur Tingkat Darren dengan kapasitas tiga orang yang dilengkapi rak penyimpanan tambahan. Beragam furnitur lainnya juga dilengkapi fitur penyimpanan ekstra, dari sofa, meja, dan stool, yang memberikan nilai tambah sekaligus menjaga kerapian ruang.

Pasti Termurah

Penawaran harga termurah untuk berbagai produk pilihan, INFORMA menghadirkan Sofa Neo Aryana yang menjadi favorit untuk melengkapi ruang berukuran minimalis dengan kenyamanan optimal. Untuk relaksasi setelah aktivitas padat, tersedia juga Kursi Pijat KELS yang dapat memijat area pundak hingga pinggang serta dilengkapi sandaran kaki untuk kenyamanan lebih, serta desain stylish yang mudah dipadukan di berbagai ruang. INFORMA juga menyediakan Matras Mora dari INFORMA Sleep yang dikemas secara vacuum dan digulung dalam kotak, lebih praktis untuk pengiriman melalui area terbatas seperti tangga dan lift.

Promo WOW Lainnya

Melengkapi berbagai penawaran tersebut, INFORMA menghadirkan beragam Promo WOW khusus bagi Member INFORMA Rewards dan pemegang kartu Bank yang menjadi mitra. Mulai dari Beli 1 Gratis 1, Beli Banyak Lebih Hemat, WOW Tebus Poin INFORMA Rewards, Gratis Biaya Pengiriman dan Pemasangan, serta cicilan 0% hingga 24 bulan.

Bagi yang belum bergabung menjadi Member INFORMA, sekarang saatnya mendaftar melalui link: bit.ly/REGISTRASIINFORMA dan dapatkan bonus voucher hingga Rp300.000 untuk transaksi pertama di Mobile App INFORMA dengan kode promo “INFORMAWOW”. INFORMA juga memberi kemudahan bagi pelanggan untuk mengakses produk dengan praktis, di mana saja, dan kapan saja melalui Mobile App INFORMA atau di ruparupa selaku platform omnichannel Kawan Lama Group. Layanan pelanggan 24 jam INFORMA juga dihadirkan melalui Whatsapp IVI Assistant (INFORMA Virtual Intelligence) di nomor 081511002000. (rel)

Paripurna DPRD Dairi Ricuh

2 May 2026 09:45 AM

ASPIRASI: Aktivis hasiswa sampaikan aspirasi di Sidang Paripurna DPRD Dairi, Kamis (30/4).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Dairi dalam agenda penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) LKPj Bupati terkait pelaksanaan APBD 2025 sempat memanas setelah dua aktivis mahasiswa menyampaikan interupsi di tengah jalannya sidang, Kamis (30/4/2026).

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani, awalnya berlangsung normal sebelum dua aktivis, Andi Silalahi (GMNI Dairi) dan Arif Manik (KNPI Sumut), meminta waktu untuk menyampaikan aspirasi langsung di hadapan Bupati Dairi, Vickner Sinaga. Meski sempat dihalangi petugas Satpol PP, pimpinan sidang akhirnya memberi ruang bagi keduanya untuk berbicara.

Dalam penyampaiannya, Arif Manik mempertanyakan dasar penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri terkait klaim penurunan angka pengangguran di Dairi yang dinilai tidak sesuai kondisi lapangan. “Data pengangguran di Dairi tidak sesuai realita. Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum terserap kerja,” ujarnya di ruang sidang.

Ia juga menyoroti data LKPj terkait program padi gogo yang disebut mencapai 2.000 hektare, namun menurut konfirmasi ke Dinas Pertanian hanya sekitar 1.882 hektare. Selisih data tersebut, menurutnya, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan laporan pemerintah daerah.

Selain itu, Arif mengkritik program jalan tanpa genangan (Jatagena) yang dinilai tidak berlanjut dengan alasan keterbatasan anggaran, sementara di sisi lain terdapat peningkatan belanja seremonial seperti makan minum dan pengadaan pakaian dinas.

Ia juga menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dairi yang dinilai belum optimal meski memiliki banyak potensi ekonomi.

Sementara itu, Andi Silalahi menyoroti perilaku sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai tidak mencerminkan etika pelayanan publik, seperti perayaan ulang tahun di lingkungan kantor pada jam kerja.

“Aksi seperti itu tidak pantas di tengah kondisi efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah,” tegasnya.

Di luar ruang sidang, kedua aktivis juga menyinggung polemik media sosial yang dikaitkan dengan Bupati Dairi, termasuk akun Facebook yang diduga milik kepala daerah tersebut. Mereka meminta klarifikasi terkait akun tersebut.

Menanggapi hal itu, Bupati Dairi Vickner Sinaga, menegaskan bahwa akun yang dipersoalkan bukan akun pribadinya. Ia menyebut banyak akun media sosial yang mengatasnamakan dirinya.“Itu bukan akun saya. Kami sudah melakukan penertiban terhadap akun-akun yang tidak resmi,” ujarnya.

Sementara itu, pihak ajudan bupati menyebutkan bahwa terdapat sejumlah akun yang mengatasnamakan kepala daerah tersebut di media sosial.

Meski sempat diwarnai ketegangan, sidang paripurna akhirnya tetap dilanjutkan untuk membahas rekomendasi Pansus LKPj APBD 2025. Namun, aksi dua aktivis mahasiswa tersebut menjadi sorotan karena dianggap mewakili keresahan publik terkait transparansi data dan kinerja pemerintah daerah. (rud/ila)