27 C
Medan
Saturday, December 27, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 583

Moeldoko Tak Hadiri Pelantikan AHY

SUMPAH JABATAN: Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik menjadi Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (21/2).FEDRIK TARIGAN/JAWA POS.

SUMUTPOS.CO – Pelantikan dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju, menyita perhatian. Terlebih, ada nama-nama yang biasa hadir dalam pelantikan menteri atau pejabat tinggi namun terlihat absen, kemarin (21/2). Sebut saja Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Hingga akhir acara, Mantan Panglima TNI itu tak juga terlihat batang hidungnya. Padahal, ia kerap hadir dalam acara pelantikan di istana

DALAM pelantikan kemarin, tampak juga beberapa pejabat lain seperti Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Lalu, ada pula Menteri Koordinator Bidang Kemaritimandan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas, Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. Selain itu, hadir pula Ketua Dewan PertimbanganPresiden (Wantimpres) Wiranto, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, dan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin.

Disinggung soal ketidakhadiran Moeldoko dalam pelantikannya, AHY tidak merespons banyak. Dia hanya menunjukkan mimik kaget mendapat pertanyaan tersebut dari awak media saat menunggunya tiba di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. “Waduh,” ujarnya singkat sambil melangkah pergi kearea sertijab.

Tidak hadirnya Moeldoko ini tentu menarik perhatian. Sebab,bisa jadi kehadiran ataupun keabsenannya merupakan cerminan dari sikap Moeldoko atas perseteruannya dengan AHY sebelumnya. Keduanya diketahui pernah berseteru karena persoalan kepengurusan Partai Demokrat pada 2022 lalu. Masing-masing pernah saling mengklaim sebagai ketua partai yang sah berdasarkan kongres Partai Demokrat.

Moeldoko pernah terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. KLB itu digagas sejumlah politisi Demokrat yang tak setuju dengan kepemimpinan AHY. Beberapa tokoh di balik KLB itu antara lain Marzuki Alie dan Jhoni Allen.

Kisruh itu berlanjut ke jalur hukum. Mahkamah Agung menolak kasasi Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat pada 3 Oktober 2022. Moeldoko sempat mengajukan peninjauan kembali (PK), tetapi MA kembalimenolaknya pada 10 Agustus 2023. Kepemimpinan AHY di Demokrat berlanjut. Ia kemudian membawaDemokrat masuk ke Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo-Gibran di Pemilu serentak 2024.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan puntak ambil pusing atas absennya Moeldoko. Dia pun menilai, hal itu biasa saja karena bisa jadi ketidakhadiran Kepala KSP tersebut lantaran kesibukannya. “Saya pikir kehadiran tergantung kesibukan masing-masing. Malah saya lihat menteri-menteri banyak yang ngak datang ya. Jadi saya pikir bukan karena (ada masalah, red) itu. Mungkin karena sibuk,” ungkapnya ditemuiusai menghadiri sertijab Menteri ATR/BPN di Jakarta, kemarin.

Seharian “menghilang”, Moeldoko akhirnya muncul melalui postingan akun Instagramnya.”Yang cari saya hari ini, tenang-tenang, saya ada di sini,” tulisnya.

Dia mengaku tengah bertugas untuk menjadi pembicara konferensi FAO Asia Pasifik, di Sri Lanka, kemarin. Karenanya, dia menyampaikan permohonan maaf lantaran tidak bisa menghadiri pelantikan. “Mohon maaf, saya tidak bisa menghadiri pelantikan karena harus menjalankan tugas saya sebagai kepala @kantorstafpresidenri untuk menjadi pembicara forum @fao di Sri Lanka. Saya ucapkan juga selamat kepada pak @hadi.tjahjanto dan mas @agusyudhoyono yang telah dilantik oleh presiden @jokowi menjadi Menteri Kabinet Indonesia Maju,” ujarnya. Dalam forum yang dihadiri oleh 34 delegasi negara tersebut.

Dalam pelantikan dua menteri Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir. Yang menjadi perhatian adalah posisi Prabowo saat pelantikan dan pin yang dikenakan. Prabowo berdiri di sisi Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Sementara menteri lain berjarak cukup jauh.

Selain itu, di dada kiri Prabowo terpasang pin kenegaraan. Sekilas mirip punya Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf. Pin merah putih memanjang ke bawah. Lalu ada benda bulat untuk menunjukkan jabatan. Hanya Prabowo saja yang mengenakan tanda ini. Menteri lain hanya menggunakan pin tanda jabatan tanpa ada pita merah putih.

Menurut Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Pejabat Setingkat Menteri. Pada Pasal 5 disebutkan tanda jabatan presiden dan wapres dipasang dengan cara digantungkan pada pita warna merah putih yang bagian tengahnya terdapat lambang negara. Sementara untuk tanda jabatan menteri tidak diatur, apakah menggantung dengan pita merah putih.

Hapus Bayang-bayang PDIP

Direktur Eksekutif Institute for Democracy Ahmad Khoirul Umam menilai, dilantiknta AHY menjadi Menteri ATR/BPN seolah menegaskan, Jokowi saat ini independen dan tidak lagi berada di bawah bayang-bayang intervensi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut Umam, sejak 2019 Jokowi memang ingin mengajak AHY masuk ke pemerintahan, namun terhalang veto politik Megawati, karena AHY adalah anak SBY.

“Meskipun hanya menjabat delapan bulan, AHY akan bisa mendapatkan double portofolio di pemerintahan pada tahun 2024 ini. Pertama sebagai Menteri ATR, dan pada Oktober 2024 nanti akan menjadi menteri baru di kabinet Prabowo-Gibran jika dinyatakan menang secara sah oleh KPU,” kata Umam dalam keterangannya, Rabu (21/2).

Umam menyatakan, jabatan Menteri ATR/BPN yang diemban AHY akan menghapus semua cibiran tentang stempel tidak berpengalaman, yang selama ini di alamatkan ke AHY. Bahkan, posisi AHY yang menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang juga seorang mantan Panglima TNI menghapus stereotype yang selama ini membayangi AHY berpangkat Mayor TNI. “Ini menjadi bukti akselerasi bagi AHY pasca keputusannya masuk ke dunia politik,” tegas Umam.

Sementara, keuntungan bagi Jokowi dengan memasukkan AHY akan bisa memastikan Demokrat ikut bekerja optimal untuk menjamin Jokowi bisa soft landing di akhir pemerintahannya. Sehingga, kehadirkan Demokrat bisa menghadirkan proteksi politik untuk mengantisipasi potensi turbulensi di fase akhir pemerintahan Jokowi, terutama jika akhirnya PDIP mulai menyalakan mesin politik bercorak oposisi ke depan. ”Karena itu, rekrutmen Demokrat ini merupakan langkah strategis yang jitu oleh pemerintahan Jokowi, sekaligus untuk menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi transisi kekuasaan ke kepemimpinan yang lebih smooth,” pungkas Umam.

PKS Oposisi Tunggal

Dengan dilantiknya AHY menjadi Menteri ATR/BPN, menjadikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai oposisi tunggal. Sebelumnya, selama hampir 10 tahun, Demokrat dan PKS berada di luar pemerintahan sejak Pilpres 2014.

Dengan bergabungnya AHY, delapan dari sembilan partai DPR RI berkoalisi dengan Jokowi. Jokowi perlahan-lahan menambah barisan pendukung di periode keduanya.

Saat bertarung di Pilpres 2019, Jokowi didukung PDI Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, dan PPP. Barisan itu setara dengan 60,7 persen suara di DPR RI. Kekuatan Jokowi bertambah sesaat setelah Pilpres 2019. Dia berhasil meyakinkan Prabowo Subianto dan Partai Gerindra untuk masuk pemerintahan.

Jokowi menunjuk Prabowo, rivalnya di dua pilpres berturut-turut, sebagai Menteri Pertahanan. Jokowi juga menunjuk Sandiaga Uno, yang kala itu berstatus kader Gerindra, sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jokowi mendapat tambahan dukungan 78 kursi DPR RI dari Gerindra. Jokowi menguasai 81,91 persen kursi di DPR RI sejak awal periode kedua.

Di tengah jalan, tepatnya 15 Juni 2022, Jokowi menggandeng Partai Amanat Nasional (PAN). Ia memberi jatah kursi Menteri Perdagangan untuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kemarin, Jokowi memberi jatah menteri untuk Partai Demokrat. Dengan bergabungnya AHY, Jokowi menguasai hampir seluruh kursi di DPR RI.

Total kursi partai-partai pendukung Jokowi di DPR saat ini mencapai 525 dari 575 kursi. Artinya, kekuatan Jokowi di parlemen mencapai 91,3 persen.

PKS mengaku tak masalah menjadi satu-satunya oposisi. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan tak terpengaruh keputusan Demokrat merapat ke Jokowi. “Semua bebas buat pilihan. PKS istiqomah, Insya Allah,” kata Mardani. (lyn/mia/jpg/adz)

Tembus Rp20 T, Biaya Operasional Haji Disalurkan ke Kemenag, Besok Terakhir Pelunasan Bipih

Acep Riana Jayaprawira

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dengan kuota sebanyak 241 ribu jamaah, penyelenggaraan haji 2024 menelan biaya Rp20 triliunan. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengklaim, uang tersebut sudah disalurkan ke Kementerian Agama (Kemenag). Untuk digunakan sewa hotel, order katering, dan layanan lainnya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira mengatakan, tidak ada masalah untuk penyaluran dana operasional haji dari BPKH ke Kemenag.

Dana operasional itu bersumber dari Bipih atau uang yang dibayar langsung jemaah. Kemudian juga dari hasil investasi dana haji oleh Kemenag.

Acep mengatakan, untuk nilai investasi yang digunakan pada haji tahun ini sekitar Rp8 triliun. “Sisanya dari uang jamaah,” katanya, usai pembukaan Risk Forum 2024 bertema Global and Middle East Outlook Risk and Its Impact on Investments and On Hajj Organizing di Jakarta, Rabu (21/2).

Seperti diketahui tahun ini jamaah haji hanya menanggung 60 persen dari total biaya riil haji yang mencapai hampir Rp100 juta. Sisanya 40 persen disubsidi dari hasil investasi dana haji. Tahun depan diharapkan proporsi itu berubah jadi 65 persen ditanggung jamaah dan 35 persen subsidi. “Nah, idealnya sih seperti yang pernah Menteri Agama sampaikan, yaitu 70 persen (ditanggung jamaah) dan 30 persen (disubsidi),” katanya.

Dengan proporsi itu, diharapkan pengelolaan haji bisa lebih berkelanjutan. Karena hasil pengelolaan dana haji tidak tersedot habis untuk subsidi biaya haji.

BPKH juga menyampaikan, untuk terus mengoptimalkan investasi dana haji. Diantaranya menggenjot investasi langsung. Tahun ini mereka memasang target sebanyak Rp 11 triliunan dana haji akan ditempatkan pada investasi langsung. Khususnya terkait dengan ekosistem haji dan umrah.

Acep mengingatkan, masa pelunasan biaya haji tinggal sebentar. Sesuai jadwal yang ditetapkan Kemenag, besok (23/2) adalah hari terakhir pelunasan biaya haji. Acep menegaskan urusan pelunasan biaya haji adalah domain atau kewenangan dari Kemenag.

Data terbaru Kemenag menyebutkan, sampai kemarin sore sudah ada 196 ribu lebih jamaah yang sudah melunasi biaya haji. Perincian adalah 159.423 orang dari porsi berangkat tahun ini. Kemudian 4.336 orang dari kuota lansia prioritas. Lalu ada 32.701 jamaah kuota cadangan yang sudah melunasi. Jumlah kuota cadangan yang sudah melunasi ini, lebih banyak dibandingkan sisa kuota sebesar 31.474 kursi. Dengan demikian bisa disebut bahwa kuota haji 2024 sudah terisi penuh.

 

Perpres Pendirian Rumah Ibadah Tinggal Diteken

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan perkembangan terbaru mengenai penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) pendirian rumah ibadah. Dia mengatakan Perpres tersebut sudah melalui fase atau tahapan sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga.

“Tinggal (menunggu) tanda tangan Presiden,” katanya dalam pembukaan Raker Bersama Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu di Jakarta kemarin (21/2). Dia berharap sebelum ada pergantian Presiden, Perpres itu sudah diterbitkan. Yaqut mengatakan Perpres itu adalah peningkatan status landasan hukum pendirian rumah ibadah, yang sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah.

Yaqut mengatakan upaya pemerintah tidak hanya menaikkan derajat aturan pendirian rumah ibadah dari SKB menteri ke Perpres. Tetapi di dalam Perpres itu terkandung semangat untuk mempermudah proses pendirian rumah ibadah.

Dia mengatakan dalam aturan yang ada saat ini, ada syarat krusial setiap pendirian rumah ibadah. Yaitu harus memiliki rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). “Di Perpres tidak ada lagi (syarat) rekomendasi FKUB,” katanya. Syarat pendirian rumah ibadah cukup dengan rekomendasi dari Kemenag saja. Harapannya proses pendirian rumah ibadah jadi lebih mudah.

Yaqut mewanti-wanti seluruh Dirjen Bimas di Kemenag untuk menyelesaikan setiap ada kasus kesulitan mendirikan ibadah. “Jangan didiamkan. Karena kalau didiamkan, masalah tidak selesai,” jelasnya. Di sisa masa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju saat ini, Yaqut tidak ingin mendengar kejadian sulitnya mendirikan rumah ibadah. Untuk seluruh agama.

Dia mengakui menjalankan fungsi keagamaan, ada tantangan anggaran. Di Kemenag sendiri, anggaran terbesar untuk fungsi pendidikan. Di saat anggaran keagamaan yang terbatas, masalah keagamaan atau keumatan sangat banyak dan rumit. Tapi dia menegaskan urusan substansial, seperti pembangunan rumah ibadah harus diselesaikan.

Pada kesempatan itu Yaqut kembali menegaskan jajaran Kemenag sampai level KUA tidak boleh diam ketika ada masalah keumatan. Misalnya ada umat yang kesulitan membangun rumah ibadah, difasilitasi dahulu dengan gedung-gedung milik Kemenag. “Jangan sampai ada yang beribadah di trotoar,” katanya.

Yaqut mengatakan ruangan di KUA yang tersebar di tiap kecamatan bisa digunakan sebagai tempat ibadah sementara. Sambil menunggu rumah ibadah selesai didirikan dan berfungsi secara layak.

Yaqut menceritakan di awal dia jadi menteri, dua urusan pendirian rumah ibadah berhasil diselesaikan. Yaitu pembangunan rumah ibadah di kawasan Bekasi dan Ciledug. Dia bersyukur akhirnya izin pendirian rumah ibadah tersebut keluar. Sedangkan untuk Gereja Yasmin di Bogor, jiga sudah selesai karena ada pejabat yang turun tangan. Dia mengaku ada kalanya sumbatan perizinan pendirian rumah ibadah bukan kewenangan Kemenag. Tetapi pejabat Kemenag tetap harus turun mengatasinya. (wan/jpg)

Efektifkan Standar Akreditasi, Operasional, dan Kode Etik RS

CENDERAMATA: Ketua PERSI Sumut dr Syaiful M Sitompul menerima cenderamata di acara Medan Hospital Expo 2024.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Sumut, dr Syaiful M Sitompul berpesan kepada seluruh rumah sakit di Sumatera Utara mengefektifkan standar akreditasi, standar operasional, hingga kode etik rumah sakit.

Hal ini disampaikan pada kegiatan Medan Hospital Expo 2024, berlangsung di Santika Premiere Dyandra Hotel, pada 21-23 Februari 2024. Kegiatan ini digelar oleh PERS Sumut.

Pada kegiatan itu setidaknya ada 41 stand diisi oleh perusahaan alat-alat kesehatan, dan rumah-rumah sakit yang mempromosikan layanan-layanan dan fasilitas kesehatannya.

Hadir pada kegiatan itu, PJ Gubernur Sumut yang diwakilkan Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat, Dirjen Pelayanan Kesejahteraan Kemenkes RI, Ketua Umum PERSI, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Kadis Kesehatan Sumut, Kadis Kesehatan Medan, dan sejumlah Ketua Organisasi Profesi Kesehatan diantaranya Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sumut, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI).

dr Syaiful M Sitompul juga menyampaikan hal yang yang tak kalah penting dalam kegiatan itu, seperti terkait Undang-undang (UU) Kesehatan no 17 tahun 2023, dimana bahwa regulasi yang terdahulu sudah dicabut namun peraturan pelaksanaannya masih ada dan tidak bertentangan dengan UU tahun 2023 yang baru itu. “Misalnya berupa peraturan pemerintah dan juga peraturan menteri kesehatan,” ungkapnya.

Dipembukaan kegiatan itu juga dijelaskan Syaiful bahwa UU Kesehatan yang baru telah diundangkan pada 8 Agustus 2023 lalu dan peraturan pelaksana dari UU ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak diundangkan.

Tentunya, lanjut dia, ini tentu saja berdampak pada bidang perumahsakitan. Karenanya ia mengajak agar para insan perumahsakitan cermat akibat dari kebijakan regulasi itu.

“Rumah sakit harus mampu mengefektifkan organisasi meliputi struktur, tata kelola RS, tata kelola klinis dan tak kalah penting adalah kelompok fungsional yang langsung di bawah Direktur antara lain Komite Medis, Komite Keperawatan, Komite Mutu, Komite Farmasi dan Terapi, Komite Etik dan Hukum OSB,” ujarnya.

“Efektifkan standar akreditasi, standar operasional, kode etik rumah sakit” imbuh Syaiful.

Ia mengharapkan rumah sakit di Sumut menjadi rumah sakit yang bermutu dengan memperhatikan keselamatan pasien, sehingga kepercayaan pasien terhadap rumah sakit menjadi meningkat.

Syaiful juga menjelaskan bahwa Medan Gospital Expo ini merupakan ke 12 kalinya mereka gelar sedangkan workshop dan seminar merupakan kegiatan yang ke -14 kali pada tahun ini.

Kegiatan ini akan diisi mulai dari seminar juga workshop, dengan mengangkat tema Kesiapan Rumah Sakit dalam Tranformasi Kesehatan di era digital.
Workshop itu dilakukan dalam enam sesi dengan membahas antara lain seputar kelengkapan rekam medis sebagai dasar audit koding dan optimalisasi klaim JKN, implementasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien. (ila)

Faizal Amri Siregar layak jadi Bupati Labuhanbatu 2024

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Sosok Faizal Amri Siregar digadang-gadang masyarakat luas menjadi Calon Bupati Labuhanbatu 2024. Pasalnya pria yang sudah malang melintang di Birokrasi ini diyakini sudah berpengalaman untuk membawa Kabupaten Labuhanbatu berbenah ke arah yang lebih baik.

“Sosok seperti bang Faisal Amri ini sangat layak untuk menjadi Bupati Labuhanbatu. Pengalaman dan pemikirannya diharapkan untuk membenahi kondisi Labuhanbatu yang saat ini krisis dan kehilangan sosok akibat terpuruk dengan proses hukum,” ujar salah seorang warga Rantauptapat, Marwan kepada wartawan, Selasa (20/2/2024)

Ditambahkannya, Faizal Amri pada perhelatan Pilkada sebelumnya juga pernah menjadi calon wakil Bupati Labuhanbatu berpasangan dengan Andi Suhaimi Dalimunthe. Namun kalah dalam pertarungan PSU.

“Mudah mudahan setelah mencalon, berhasil dipilih masyarakat dan bisa menuangkan pemikiran dan dedikasinya buat Kabupaten Labuhanbatu ini,” jelasnya.

Terpisah Faizal Amri Siregar, menyatakan dirinya siap maju menjadi Balon Bupati Kabupaten Labuhanbatu periode tahun 2024 – 2029, manakala dirinya nanti dipilih masyarakat sebagai Bupati Labuhanbatu pada gelaran pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak tahun 2024 mendatang siap berbuat yang terbaik bagi Labuhanbatu.

“Saya sudah deklarasikann sebagai bakal calon Bupati Labuhanbatu, Jumat (6/10/2023) lalu dan sudah mendapat restu dan dukungan dari seluruh keluarga besar saya dan beberapa para tokoh Labuhanbatu,” tambah Faisal Amri.

Putra almarhum Drs Ridha Amran Siregar (ayah dari H Faisal Amri Siregar), dan dari keluarga besar Nukman Harahap (mertua H Faizal Amri Siregar) merupakan sosok birokrat murni. Dan keturunan Aparatur sipil Negara (ASN) sejati. Karena ayah kandung Faizal merupakan ASN berprestasi. Hingga akhir masa jabatannya sampai di tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Salah seorang warga Labuhanbatu, Doni mengatakan Faizal Amri, diyakini mampu menata Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, untuk lima tahun ke depan, secara merata untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu. Karena dia juga adalah putra pesisir Labuhanbatu”,cetusnya.

Faizal Amri Siregar, juga diyakininya mampu menata perekonomian rakyat. Karena dirinya, sejak almarhum ayahnya Ridha Amran Siregar wafat, aktif di dunia perekonomian, menjalankan usaha peninggalan orang tuanya.

Juga termasuk sosok yang dekat dengan masyarakat. Faizal Amri Siregar yang akrab disapa Nanda itu, merupakan sosok yang dekat dengan generasi muda. Karena dia aktif dibeberapa cabang olahraga yang digandrungi generasi muda, sebutnya. (fdh/ram)

Pleno Kecamatan Medan Amplas Hampir Ricuh, Oknum DPRD Medan Sulut Emosi Saksi Parpol

DEBAT: Oknum DPRD Medan, DRS berdebat dengan petuas PPS Kelurahan Amplas, pada Pleno Terbuka Kecamatan Medan Amplas, Rabu (21/2/2024).

MEDAN, SUMUTPOS CO- Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Untuk Pemilu 2024, yang digelar di Halaman Kantor Camat Medan Amplas, hampir ricuh. Pasalnya, oknum anggota DPRD Medan, DRS dari Fraksi PDIP menyulut emosi saksi partai politik.

Kedatangan DRS yang juga merupakan Calon Legislatif (Caleg) DPRD Medan Dapil IV dari Partai PDIP itu, membuat Rapat Pleno Terbuka yang sedang berlangsung menjadi tertunda. Alhasil, saksi dari berbagai parpol pun menjadi geram.

Dari pantauan di lokasi, DRS yang mengenakan baju kemeja kotak-kotak tersebut tiba-tiba masuk ke Panel Rapat Pleno dan menghampiri PPS Kelurahan Amplas, mempertanyakan suara miliknya yang ada di TPS 9 Kelurahan Amplas.

Namun, para saksi Parpol yang ada di lokasi tak terima atas hal itu, dikarenakan Rapat Pleno penghitungan itu sedang berlangsung untuk TPS 14 Kelurahan Amplas.

“Bang, ini yang dibahas untuk TPS berapa? Jangan gara-gara satulah jadi tertunda. Kami didengar jugalah,” kata seorang saksi Parpol di lokasi.

Mendengar hal itu, DRS pun emosi dan membentak para saksi dari berbagai Parpol yang sedang mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tersebut.

Tak terima dengan sikap oknum caleg itu, saksi Parpol semakin emosi dan geram dengan sikapnya yang notabenenya selaku wakil rakyat yang duduk di DPRD Medan.

“Bapak sebagai Anggota Dewan seharusnya memberikan contoh, bukan malah membentak kami,” cetus saksi Parpol lainnya di lokasi.

Sementara itu, Ketua PPS Kelurahan Amplas Danoe Zuhdian Sardi membenarkan peristiwa tersebut. Ia menjelaskan bahwa DRS datang ke lokasi Panel ketika Rapat Pleno berlangsung dan mempertanyakan hasil suara di TPS 9, yang berbeda 1 suara dengan C Plano dengan C Hasil Salinan milik saksi yang diutus David Roni Ganda.

“Kejadian suara yang berbeda dari pihak saksi David Roni Ganda itu terjadi semalam, karena saksi yang mengaku dari PDIP atau saksinya David Roni Ganda itu membawa C Salinan yang didapatnya dari saksi di TPS. Namun, kami heran dikarenakan C Hasil Salinan itu terdapat tanda tangan saksi dan KPPS itu fotocopy bukan tanda tangan basah dan di dalam salinan perolehan suara PDIP dan calegnya itu dicoret-coret sendiri,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta agar memanggil saksinya yang ada di TPS untuk menyelesaikan permasalahan yang salah penulisan itu.

“Memang KPPS kami sudah datang sebanyak 7 orang untuk menjelaskan bahwa ada terjadi salah penulisan, namun saat itu saksi dari DRS atau PDIP yang di TPS itu, tidak menghiraukan yang ada di C Hasil Salinan, malah mengikuti apa yang ditulisnya,” ujarnya.

“Jumlah yang ada di C Hasil Plano ada 4 suara untuk DRS. Namun, yang ditulis sendiri oleh saksi dari DRS atau PDIP ada 5 suara dan itulah yang di protes untuk meminta izin agar bongkar kotak suara ulang,” tambahnya.

Alhasil, kata Danoe, karena kami melayani semua saksi dan caleg di Pleno ini, kami izinkanlah dan diizinkan peserta forum yakni saksi Parpol yang ada.

“Jadi hari ini pada pukul 10.00 WIB, saat ingin melakukan pembongkaran kotak surat suara yang dihadiri oleh KPPS TPS 9 kami dan para saksi Parpol, namun saksi dari DRS tidak datang-datang sampai setengah jam menunggu,” sebutnya.

Lanjut dikatakannya, lalu pihaknya mengambil keputusan, dan saksi-saksi lain juga meminta agar Rapat Pleno segara dibuka, maka kesepakatan para saksi-saksi Parpol yang juga menerima C Hasil Salinan sesuai dengan C Hasil Plano yang ada.

“Dan saksi lainnya dari Partai PDIP, kami minta tanggapnya, sebagai perwakilan dari PDIP, Ibu itu menyetujui dan sepakat bahwa C Hasil Pleno itu benar dan sesuai dengan C Hasil Salinan yang diterima para saksi parpol lainnya di TPS yang berjumlah 4 suara, sehingga tak perlu lagi buka kotak suara,” ujarnya.

Namun ketika siang hari, DRS datang ke Panel 3 Rapat Pleno Kelurahan Amplas, DRS komplain untuk membongkar kotak suara, karena DRS tidak terima suaranya berbeda dengan C Hasil Salinan fotocopy itu, berbeda 1 suara.

“Dia bilang dia membawa atas nama lembaga, dia tidak sepakat dengan hasil yang telah kami setujui tadi pagi, dia meminta untuk tetap membongkar kotak suara. Meskipun begitu, saya lempar ke forum, para saksi tak terima karena merasa menghabiskan waktu, menghalang-halangi Rapat Pleno sehingga terjadi keributan adu mulut, sampai anggota DRRD Medan DRS membentak saksi Parpol yang ada di dalam Forum,” pungkasnya. (man/ram)

Dugaan Korupsi PPDB MAN 3 Medan, Kasek dan Rekanan Segera Disidang

PELIMPAHAN: Mantan Kepala MAN 3 Medan, Nurkholidah Lubis saat pelimpahan tahap dua di Kantor Kejari Medan, Rabu (21/2/2024).

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Kejaksaan Negeri (Kejari Medan) menerima pelimpahan tahap 2, mantan Kepala MAN 3 Medan, Nurkholidah Lubis dan Parsaulian Siregar selaku penyedia jasa rehab fisik MAN 3 Medan. Kedua tersangka dugaan korupsi PPDB di MAN 3 Medan itu, segera menjalani persidangan.

Kepala Kejari Medan melalui Kasi Intelijen, Dapot Dariarma Siagian mengatakan kedua tersangka dari Tim Pidsus Kejari Medan kepada penuntut umum.

“Benar. Hari ini (Rabu) Tim Pidsus melimpahkan tahap dua ke penuntut umum. Selanjutnya, penuntut umum akan melimpahkan berkas kedua tersangka ke Pengadilan Negeri Medan,” ungkap Dapot, Rabu (21/2/2024).

Nantinya, kata Dapot, Nurainun dan Julita Rismayadi Purban akan bertindak sebagai jaksa penuntut umum (JPU).

Diketahui, perbuatan tersebut bermula pada saat penerimaan PPDB TA 2022/2023, dimana Kepala Sekolah menetapkan pungutan kepada peserta didik baru dengan besaran mulai dari Rp100 ribu hingga Rp5 juta.

Dari 398 orang peserta didik yang dinyatakan lulus, lanjutnya, terdapat 373 siswa yang telah menyerahkan uang sumbangan dengan total uang sumbangan yang terkumpul Rp480.550.000.

“Dari dana tersebut selanjutnya dipakai oleh Sdr NL selaku Kepala MAN 3 diantaranya untuk kegiatan sarpras antara lain rehab kelas, meubeler dan ada juga yang digunakan untuk kebutuhan pribadi,” paparnya.

Sementara, dari pembangunan fisik sekolah tersisa uang Rp150 juta. Uang itu kemudian digunakan kepala sekolah melalui dewan komite untuk membayarkan gaji honor guru yang tertunggak selama 3 bulan.

Akibat perbuatan tersebut, BPK RI menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp311.996.000. Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (man/ram)

Tahun 2024, J Trust Bank Optimis Penyaluran Kredit dan Dana Pihak Ketiga Lanjut Positif

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) mencatat pertumbuhan positif untuk kredit dan dana pihak ketiga (DPK) per Januari 2024. Kredit tumbuh sebesar 28,45 persen yaitu Rp24,52 triliun dari Rp19,09 triliun per Januari 2023, sedangkan DPK tumbuh 31,48 persen mencapai Rp 32,97 triliun dari sebelumnya sebesar Rp25,08 year on year (YoY). Di tengah pesta demokrasi Indonesia yang masih berlangsung, J Trust Bank menilai pertumbuhan kredit dan DPK pada awal tahun 2024 ini cukup menggembirakan.

Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai menyampaikan keyakinannya pada kinerja perusahaan di tahun 2024. “Tahun ini cukup memberikan tantangan bagi pelaku usaha karena adanya pergantian presiden beserta kabinetnya, namun J Trust Bank tetap optimis dengan prospek usaha ke depannya. Pada 2023, capaian perolehan DPK J Trust Bank melebihi target yang ditetapkan di tengah ketatnya kompetisi diantara pelaku perbankan. Kami juga memperluas jaringan dengan membuka kantor cabang J Trust Bank di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur,” kata Ritsuo Fukadai.

Bulan lalu, J Trust Bank meresmikan kantor cabang ke-46 di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Peresmian kantor cabang J Trust Bank dihadiri Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan Wali Kota Tarakan dr H Khairul MKes. “Kami berharap bank-bank di Tarakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. J Trust Bank sudah tepat masuk, pertumbuhan ekonomi di Tarakan di atas rata-rata nasional. Kami berharap kehadiran J Trust Bank menjadi warna baru inklusi keuangan, yang dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha dan masyarakat sehingga dapat menyumbang indikator pertumbuhan ekonomi” ujar Wali Kota Tarakan dr H Khairul M Kes.

Sementara Direktur Utama, J Trust Bank Ritsuo Fukadai menambahkan, dengan memperluas jaringan kantor cabang dan layanan serta meningkatkan ekspansi ke sejumlah sektor usaha, mereka optimis mampu mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif kepada komunitas dan masyarakat. (rel/adz)

Khansa Bidik Emas PON 2024 di Tengah Kendala Latihan

Khansa Nayra Qatrinnada

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah meraih medali perak pada PON Papua 2021, atlet sepatu roda Sumatera Utara Khansa Nayra Qatrinnada berambisi meraih medali emas pada PON XXI/2024 Aceh-Sumut. Dia berusaha tetap optimis meski melakukan persiapan dengan kendala sarana latihan.

“Mengingat pada PON Papua 2021 hanya meraih perak, saya ingin meraih medali emas pada PON 2024 nanti. Itu merupakan tekad saya,” ujar Khansa Nayra Qatrinnada.

Pada PON 2021 Papua, Khansa Nayra Qatrinnada meraih medali perak dari nomor flying 200 meter. Pada PON 2024 mendatang, atlet berusia 19 tahun itu bakal tampil di nomor 500 meter, DTT 200 meter, beregu relay 5.000 meter, Team Time Trial 10 kilo meter, dan Team Sprint 500 meter.

“Saya membidik medali emas dari nomor andalan seperti DTT 200 meter, Team Time Trail 10 Kilo, dan team sprint 500 meter,” tambahnya.

Atlet yang akrab dipanggil Khansa ini mengakui, keinginannya tersebut tidak akan mudah. Saingan bakal datang dari DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Selain persaingan yang sengit, persiapannya juga dinilai kurang maksimal.

“Jujur saja, persiapan saya sebenarnya kurang maksimal. Sarana yang kami pergunakan tidak standar. Memang baru saja diperbaiki, tapi kondisinya lebih buruk dari jalan raya. Kalau dipaksakan, bisa cedara,” ungkap atlet berusia 19 tahun itu.

Namun putri pasangan Endra Irawan dengan Gusneli Harmi berusaha tetap optimis. Di tengah kendala fasilitas latihan yang diberikan pemerintah, dia berusaha meningkatkan kemampuan secara individu.

“Kalau di Pelatda, kami bisa latihan 12 hingga 13 sesi dalam seminggu. Tapi saya juga berusaha meningkatkan kemampuan dengan letihan mandiri,” paparnya.

Mahasiswa Univesitas Sumatera Utara (USU) ini telah masuk Pelatda PON Sumut sejak 2022 lalu. Mereka latihan Candika, kemudian fisik di PRSU dan Polonia. Latihan mereka juga memiliki program berenang dan sepeda.

“Jadwal latihan memang sempit. Saya bersyukur, kampus masih memberikan dispensasi dengan kuliah daring. Meskipun ada beberapa dosen yang tidak memberikan izin,” ungkap anak bungsu dari empat bersaudara tersebut.

Selain itu, Khansa semakin termotivasi karena dukung kedua orang tuanya. Dari awal, kedua orang tuanya memberikan dukungan penuh.

“Kalau dukungan, saya sudah berlatih sepatu roda selama 15 tahun. Kedua orang tua selalu memberikan dukungan penuh. Dukungan mereka (orang tua) sebenarnya tidak bisa diucapkan lagi dengan kata-kata,” tandasnya.

Untuk itu, Khansa ingin meraih medali emas pada PON 2024 ini sebagai hadiah kepada kedua orang tuanya. “Dengan meraih medali emas di PON nanti, mungkin kedua orang tua saya akan lebih senang,” pungkasnya. (dek)

Jelang Pelantikan, PFI Medan Berkunjung ke Gedung XL Axiata

Head of Sales XL Axiata Greater Medan, Horas Lubis dan Corporate Communication XL Axiata West Region, Aldi Desmet saat bersama Ketua dan Pengurus PFI Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menjelang hari pelantikan 6 Maret 2024 mendatang, kepengurusan baru Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan berkunjung ke Gedung XL Axiata di Jalan Diponegoro Kota Medan, Selasa (20/2)

Head of Sales XL Axiata Greater Medan, Horas Lubis, dan Corporate Communication XL Axiata West Region, Aldi Desmet menyambut baik kedatangan rombongan PFI Medan tersebut.

Ketua PFI Medan, Riski Cahyadi menyebutkan telah bekerjasama dengan XL Axiata guna melancarkan kegiatan pelantikan kepengurusan baru. Gedung XL Axiata menjadi tempat paling cocok dalam pelaksanaan acara.

“Kita telah menjalin kerjasama dengan XL sejak lama, komunikasi kita selalu dan akan terus baik hingga nanti. Kita sepakat menggunakan Gedung XL Axiata untuk pelantikan,” ucap Riski didampingi Sekertaris PFI Medan, Zulfan Dalimunte.

Menurut Riski, XL Axiata telah menjadi bagian penting dalam kemajuan dan perkembangan PFI Medan. Banyak dukungan dan masukan positif dari XL Axiata sejak kerjasama dimulai. “Terutama kegiatan sosial dan bakti sosial. PFI Medan juga berniat jadi manfaat untuk masyarakat banyak. Kita terbuka dengan siapa saja,” ujar Riski.

Sementara Horas Lubis menyambut rencana PFI Medan dengan senang hati. Horas berharap semua rencana berjalan lancar tanpa kendala apapun. “Niatan PFI Medan baik, kita sambut dengan baik tentunya. Kontribusi hal baik PFI Medan juga sudah terlihat sejak lama. Dalam sejarah, kita intens bersama PFI Medan,” kata Horas Lubis didampingi Aldi Desmet.

Berbicara soal foto, menurut Horas, sebuah foto dapat mewakili banyak pesan. Bahkan tak sedikit foto yang mampu menarik orang yang melihat ikut ke dalamnya.

Sedangkan Aldi menyatakan, XL Axiata telah menyediakan lokasi terbaik untuk mensukseskan kegiatan kepengurusan pelantikan PFI Medan yang baru. Sehingga PFI Medan dan undangan nantinya merasa nyaman saat pelaksanaan berlangsung. Dalam acara juga akan ditampilkan pameran foto hasil karya PFI Medan.

“Nanti ada donor darah dalam rangkaian kegiatan pelantikan, sebab PFI Medan selalu terlibat dan mendukung acara donor darah yang rutin dilakukan pertiga bulan sekali, donor darah yang terkumpul, nantinya akan disumbangkan untuk anak-anak penderita kanker yang berada dibawah naungan Yayasan Ongkologi Anak Medan (YOAM),” pungkas Aldi. (rel/tri)

“Jelajah Rasa” Selama Bulan Ramadan di Hotel Harper Wahid Hasyim Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Menyambut Bulan Ramadan yang penuh berkah, Harper Wahid Hasyim Medan dengan bangga mengumumkan promosi istimewa untuk para tamu yang ingin merayakan momen berharga ini. Dengan tema “Jelajah Rasa”, Harper Wahid Hasyim Medan menghadirkan sebuah pengalaman kuliner yang istimewa yang menggabungkan kelezatan hidangan Nusantara dan Timur Tengah.

Mulai 10 Maret hingga 8 April 2024, Rustik Bistro & Bar di Harper Wahid Hasyim Medan akan menjadi tempat bagi para tamu untuk menikmati “All You Can Eat Buffet” yang memikat dengan beragam hidangan yang menggoda selera. ”Dengan sentuhan khas dari dapur kami, para tamu akan dibawa dalam perjalanan kuliner yang menakjubkan, menjelajahi rasa dan aroma yang kaya dari dua budaya yang berbeda,” kata Edi Suprayetno, Hotel Manager Harper Wahid Hasyim Medan dalam siaran persnya yang diterima SumutPos.co, Rabu (21/2/2024).

Menurut Edi, para tamu yang memilih untuk menginap di Harper Wahid Hasyim Medan selama periode promosi, akan mendapatkan lebih dari sekadar akomodasi yang nyaman. Setiap paket Ramadan Staycation, sebutnya, juga termasuk fasilitas untuk buffet buka puasa bersama, memungkinkan para tamu untuk menikmati santapan lezat untuk berbuka puasa setelah seharian berpuasa.

“Kami sangat bersemangat untuk menyambut tamu-tamu kami dalam suasana yang penuh keramahan dan kelezatan di bulan Ramadan ini. Dengan menyajikan hidangan-hidangan yang istimewa dari Nusantara dan Timur Tengah, kami berharap dapat menjadi bagian dari momen berharga mereka selama bulan yang suci ini,” ujar Edi.

Selain itu, Harper Wahid Hasyim Medan juga menggelar program giveaway yang menarik. Bagaimana caranya untuk ikut serta? Sangat mudah!

Adapun langkah-langkahnya, dengan mengikuti akun Instagram Harper Wahid Hasyim Medan (@harper.medan). Kemudian posting foto Anda menikmati hidangan berbuka puasa di feed Instagram Anda selama periode 10 Maret–7 April 2024. Selanjutnya, tag akun Instagram @harper.medan dan sebutkan 3 teman Anda.

Dengan cara ini, para tamu berkesempatan untuk memenangkan hadiah menginap gratis, termasuk 1 malam menginap di Deluxe room dan 1 malam menginap di Suite room. Pengumuman pemenang akan di lakukan pada tanggal 8 April 2024 melalui Instagram Live. ”Mari rayakan Bulan Ramadan dengan kehangatan dan kelezatan di Harper Wahid Hasyim Medan!” pungkasnya. (adz)

1...582583584...15,600Page 583 of 15,600

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor