27 C
Medan
Sunday, December 28, 2025
Home Blog Page 595

KPU Sumut Segera Salurkan Santunan Kepada Keluarga Petugas KPPS Meninggal Dunia

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, dalam waktu dekat akan memberikan santunan kepada almarhum Larto (52), petugas KPPS di Kabupaten Langkat, yang meninggal saat menjalani tugas.

“Untuk santunannya ada untuk meninggal dunia,” sebut Ketua KPU Sumut, Agus Arifin saat dikonfirmasi Sumut Pos, Jumat (16/2/2924).

Namun, Agus mengaku belum menerima laporan terkait petugas KPPS yang meninggal di Kota Medan.

“Setahu saya cuma di Kabupaten Langkat saja. Kalau satu yang lain mana, belum mantau itu semuanya,” jelas Agus.

Agus mengatakan bahwa untuk rekrutmen, sudah dilakukan pemantauan keseluruhan, termasuk kesehatannya. Namun, petugas yang sakit dan meninggal dunia, dilaporkan ada penyakit bawaan.

“Pasti dipantau terutama kesehatan petugas KPPS saat rekrutmen,” tandas Agus.

Sementara itu, Pengamat Politik asal Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Rafriandi Nasution mengungkapkan proses rekrutmen petugas KPPS dilakukan sudah lebih baik, dibandingkan Pemilu tahun 2019 lalu.

“Justru itu, yang kita tanyakan. Kalau kita cermati dari Pemilu 2019, 779 orang itu pada tahun 2019. Sekarang jauh berkurang, proses rekrutmen sudah dipikirkan terkait dengan kesehatannya,” kata Rafriandi saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin.

Rafriandi mengatakan bila ada petugas KPPS tetap lolos, meski ada penyakit bawaan. Pasti petugas KPPS itu, adalah titipan yang wajib diloloskan.

“Jadi, ada penyakit bawaan bersangkutan. Kalau lolos, itu pasti ada pesan-pesanan, mungkin ada penyakit bawaan,” jelas Rafriandi.

Rafriandi berpesan kepada KPU dan jajarannya, bila melakukan rekrutmen kembali petugas KPPS untuk Pilkada serentak 2024, harus diperhatikan dengan serius terhadap kesehatan calon petugas KPPS.

“Kedepannya, lebih diperhatikan kesehatan terhadap petugas KPPS untuk Pilkada serentak,” tandasnya.

Sebelumnya, Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024, terdapat 82 petugas penyelenggara pemilu hingga peserta pemilih di Sumut, harus mendapatkan pertolongan dari tim medis. Data tersebut, berdasarkan catatan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut, pada 14 Februari 2024, kemarin.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan menjelaskan 82 petugas penyelenggara Pemilu di Sumatera Utara terpaksa menerima perawatan di rumah sakit dan Puskesmas dengan alasan kesehatan.

“Dari jumlah tersebut, 10 orang membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit, sementara 72 lainnya dirawat di Puskesmas. Satu orang meninggal dunia,” kata Alwi saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (15/2).

82 penyelenggara Pemilu mendapatkan pertolongan medis tersebut, terdiri anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Linmas, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan saksi.

Berdasarkan data diperoleh dari Dinkes Sumut, dari sebaran geografis, kasus tertinggi terjadi di Tanjungbalai dengan 41 orang, diikuti oleh Toba dengan 10 orang.

Kemudian, Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan Padang Lawas (Palas) masing-masing 8 orang, Simalungun 6 orang, Deliserdang 4 orang, Medan 3 orang, dan Asahan 2 orang,”

“Satu meninggal dunia itu, berasal dari Kota Medan,” sebut Alwi. Namun, ia tidak memberikan keterangan secara detail terkait petugas KPPS meninggal dunia itu. Data itu, berdasarkan laporan diterima dari Dinkes Kota Medan.(gus/ram)

Bank Muamalat Incar Pertumbuhan KPR Capai Rp5,3 Triliun

KPR HIJRAH: Seorang nasabah melihat brosur produk KPR Hijrah di kantor cabang PT Bank Muamalat Indonesia Tbk di Jakarta. Pionir bank syariah di Tanah Air ini menargetkan pertumbuhan pembiayaan KPR pada tahun 2024 menjadi Rp5,3 triliun.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menargetkan pertumbuhan pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR pada tahun 2024 menjadi Rp5,3 triliun.
SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, pihaknya optimistis target tersebut dapat tercapai mengingat kebutuhan perumahan di Indonesia masih sangat besar. Di samping itu, kesenjangan kebutuhan hunian atau backlog juga masih cukup tinggi.

“Strategi bisnis kami tetap fokus pada segmen retail individual dimana KPR akan menjadi salah satu kontributor terbesar. Tahun ini kami targetkan bisnis KPR tumbuh dua digit dengan target booking naik tujuh kali lipat dibandingkan pencapaian tahun lalu,” ujarnya.

Melanjutkan pertumbuhan di tahun 2023, di tahun ini Bank Muamalat akan menjalankan sejumlah strategi untuk menggenjot pertumbuhan bisnis KPR. Salah satunya melalui program pricing khusus spesial hijrah fixed long tenor yang memberikan kepastian pembayaran angsuran selama tenor hingga 15 tahun. Selain itu, ada program marjin berjenjang mulai setara 3,88% efektif p.a untuk pembelian rumah baru dari pengembang rekanan Bank Muamalat dan take over dari bank lain.

Pionir bank syariah di Tanah Air ini juga merilis program KPR Hijrah Baitullah yang menawarkan pembiayaan kepemilikan rumah, sekaligus memperoleh kesempatan berangkat untuk beribadah haji atau umrah sekeluarga.

Penguatan strategi lainnya untuk melakukan optimalisasi penjualan KPR adalah dengan memperbanyak rekanan pengembang dan agen properti. Bank Muamalat juga akan memaksimalkan penjualan melalui telesales dan Branch Sales Officer (BSO).

Menurut Dedy, Bank Muamalat juga telah melakukan peningkatan Service Level Agreement (SLA) menjadi 3-5 hari kerja. Peningkatan SLA tersebut berkaitan erat dengan inisiatif pembangunan Consumer Processing Center (CPC) di enam kota yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, Surabaya dan Makassar.

Produk unggulan

Bank Muamalat memiliki produk unggulan yang diberi nama KPR Hijrah, yaitu produk pembiayaan untuk kepemilikan rumah tinggal termasuk untuk renovasi dan pengalihan (take over) dari bank lain, terutama bagi para nasabah yang menginginkan pembiayaannya dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Keunggulan produk KPR Hijrah di Bank Muamalat antara lain uang muka yang ringan mulai dari 0%, besar angsuran atau cicilan bersifat pasti serta pembiayaan yang sifatnya fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Selain take over pembiayaan, nasabah juga bisa melakukan penambahan (top up) pembiayaan. Dana top up tersebut bisa digunakan antara lain untuk renovasi rumah, pembelian perabotan rumah, atau kebutuhan lainnya. (rel/ram)

Ijeck Optimis Rebut Kembali Kursi DPRD Sumut

SALAMAN: Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah saat bersalaman dengan warga.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemilu 2024 yang berlangsung 14 Februari 2024 lalu berhasil mengantarkan Partai Golkar menjadi pemenang di Sumatera Utara (Sumut). Golkar berhasil menggeser posisi PDI-P yang merupakan partai pemenang di Sumut pada Pemilu 2019 lalu.

Demikian diketahui berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) lembaga survei Charta Politika dengan total data masuk 91,58 persen pada 15 Februari 2024. Dari survei itu diketahui di Sumut, PDIP tidak menjadi partai penguasa lagi.

Golkar berhasil meraih 19,46 persen dukungan dari pemilu sebelumnya hanya berada di posisi ketiga dengan 13,11 persen. Artinya terjadi peningkatan 6,3 persen perolehan suara Golkar di Sumut.

Sementara PDIP turun ke peringkat kedua dengan 16,06 persen. Artinya PDIP kehilangan 4,09 persen suara di Sumut dari pemilu sebelumnya. Gerindra turun ke posisi ketiga. Pemilu sebelumnya meraih 13,48 persen suara, tahun ini 12,94 persen. PKS yang sebelumnya berada di peringkat kelima dengan 9,47 persen, naik satu peringkat ke posisi empat besar dengan 11,75 persen suara.

Begitu juga dengan Demokrat yang menempel di peringkat kelima. Pada pemilu 2019 Demokrat hanya finish di posisi 7 dengan 5,84 persen, kini berhasil meraup 7,43 persen suara. Nasdem merosot ke posisi keenam dengan 7,41 persen suara.

Padahal Pemilu 2019 finish posisi keempat dengan 12,22 persen, mereka kehilangan 4,81 persen suara dukungan. PKB melakukan lompatan besar di Sumut. Sebelumnya hanya meraih 3,59 persen suara dan menempati posisi kesembilan, Pemilu kali ini naik dua peringkat ke posisi ketujuh dengan 6,09 persen suara.

PAN turun satu strip ke peringkat delapan dengan perolehan 5,44 persen. Pemilu sebelumnya PAN di posisi ketujuh dengan 7,77 persen. Mereka kehilangan 2,33 persen dukungan di Sumut.Selebihnya, partai dengan peringkat kesembilan hingga ke-18 gagal meraih 4 persen suara di Sumut. Bahkan lima di antaranya meraih persentase suara di bawah 1 persen, yakni: PKN, Ummat, Garuda, Buruh dan PBB.

Menanggapi ini, Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah mengucapkan rasa Syukur karena hasil survey berada di posisi kesatu.

“Pastinya kita berterima kasih karena Allah bantu, kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Ini karena bantuan semuanya. Berkat bantuan Golkar provinsi, kabupaten/kota dan berkat dorongan motivasi Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto,” ujarnya, Jumat (16/2/2024).

Selain itu ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader, hasta karya, masyarakat dan elemen lainnya yang telah berkerja keras memenangkan Golkar.

“Karena Alhamdulillah caleg-caleg kita memiliki potensi besar semua. Di masyarakat dikenal dan sudah banyak berbuat untuk masyarakat, punya kemampuan untuk berkompetisi di pileg. Karena semuanya bergerak makanya kita menang dan efeknya suara kita meningkat. Akhirnya orang tertarik untuk memilih partai Golkar. Mudah-mudahan suasana pileg dan pilpres yang bagus ini bisa diikuti juga saat pilkada nantinya. Kita optimis di Pilkad juga berhasil,” ujarnya.

Ijeck juga optimis target 20 persen tercapai. Saat ini perhitungan juga belum semuanya dilakukan.

“Kalau ternyata target kita juga tercapai. Mudah-mudahan dalam mengambil keputusan-keputusan di parlemen nantinya lebih muda. Insya Allah kursi DPRD Sumut bisa kita ambil lagi seperti zaman Pak Ajib Shah saat memimpin Golkar. Saat itu juga seperti ini. Alhamdulilah sekarang sudah bisa kita raih lagi apa yang sudah dibuat Pak Ajib yakni Ketua Golkar sebelumnya. Mudah-mudahan kita terus bersama-sama untuk bekerja lagi berbuat untuk Golkar,” harapnya.

Ijeck juga berpesan untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan agar tidak mudah dipecah belah oleh siapapun. “Seperti pesan saya sebelumnya, jangan kita berbuat mau saat pileg saja. Jauh hari kita tetap berbuat untuk masyarakat. Bisa berbagi rezeki dan sedekah. Ketika duduk di DPR juga harus berjuang untuk menyuarakan masyarakat. Saya juga mengimbau seluruh kader agar dalam perhitungan suara ini saling mendukung. Jangan sampai ada hal-hal tertentu yang nantinya merugikan kita sendiri,” pesannya.

Seperti diketahui, selain di Sumut menjadi partai pemenang, secara nasional berdasarkan hasil survey, Golkar berhasil meraih suara di peringkat kedua. Selain Charta Politika, hasil survei Indikator dan lembaga CSIS juga menyatakan bahwa Golkar berhasil menjadi partai yang berada di posisi kedua nasional.(gus/ram)

Golkar, PDIP dan Demokrat Masih Berjaya dalam Perolehan Kursi DPRD Dairi

DEPAN: Kantor DPRD Kabupaten Dairi di jalan Sisingamangaraja Sidikalang, tampak dari depan. RUDY SITANGGANG/Sumutpos.Jawapos.com.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat, berjaya dalam perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi dalam pemilihan umum calon anggota legislatif, Rabu (14/2/2024) lalu.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Dairi, Wanseptember Situmorang dikonfirmasi, Jumat (16/2/2024) mengatakan, data sementara perolehan kursi anggota legislatif Partai Demokrat untuk 4 daerah pemilihan (Dapil) sebanyak 6 kursi.

Adapun alokasi perolehan kursi itu yakni untuk Dapil 1 meliputi Kecamatan Sidikalang, Sitinjo dan Parbuluan sebanyak 2 kursi. Namun yang sudah dipastikan kursi pertama atas nama, Halim Lumbanbatu dengan raihan suara sebanyak 3.800 suara.

“Sedangkan untuk kursi kedua, masih menunggu hasil penghitungan akhir antara Tumpak Raja Sitohang dengan Bona Sitindaon,” ucap Wakil Ketua DPRD Dairi itu.

Selanjutnya, untuk Dapil 2 meliputi Kecamatan Berampu, Lae Parira, Silima Pungga-Pungga, Siempat Nempu dan Siempat Nempu Hilir yakni atas nama, Sumitro Lumbanbatu dengan jumlah suara sebanyak 2.900 suara.

Kemudian Dapil 3 meliputi Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Tigalingga, Gunung Sitember dan Tanah Pinem yakni atas nama, Cipta Karo-Karo dengan jumlah suara sebanyak 3100 suara.

“Dan di Dapil 4 meliputi Kecamtan Sumbul, Pegagan Hilir dan Silahisabungan atas nama, Wanseptember Situmorang dengan jumlah suara sebanyak 3.956 dan Rukiatno Nainggolan meraih suara sebanyak 3.132 suara,” tambah Wanseptember.

Wanseptember mengatakan, proses penghitungan masih berlangsung.

“Kami menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi. Dan melihat jumlah perolehan kursi itu, Demokrat masih tetap menjadi pimpinan di DPRD Dairi,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPC PDIP Dairi, Resoalon Lumban Gaol mengatakan, PDIP dipastikan akan meraih 7 kursi di DPRD Dairi dalam Pemilu 2024 ini.

Kata Resoalon, adapun sebaran alokasi perolehan kursi DPRD Dairi dari PDIP yakni Dapil 1 dipastikan meraih 1 kursi atas nama, Batara Sinaga dengan raihan suara sebanyak 336.

“Selanjutnya di Dapil 2, Hendra Tambunan dengan jumlah suara 3.000-an. Dan untuk Dapil 2, berpeluang meraih 2 kursi.

“Kemudian Dapil 3 meraih 2 kursi yakni, Fitrianto Berampu dengan jumlah suara 3.800 dan Idul FitrinTarigan dengan jumlah suara 3.400,” ungkapnya.

Lalu untuk Dapil 4 sudah dipastikan meraih 3 kursi atas nama, Fery Sidebang dengan jumlah suara 4.800, Halvensius Tondang yang juga Wakil Ketua DPRD Dairi dengan jumlah suara sebanyak 3.800 serta Fery Sinaga dengan perolehan 3.400 suara.

Resoalon mengatakan, PDIP masih berpeluang meraih 9 kursi yakni tambahan 1 kursi lagi di Dapil 1 dan Dapil 2. Mantan anggota DPRD Dairi itu mengatakan, perolehan kursi itu atas kerja keras tim termasuk dirinya sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Dairi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar yang juga Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu mengatakan, perolehan kursi DPRD dari Partai Golkar pada Pemilu ini cukup memuaskan.

“Meski belum bersedia merinci berapa perolehan kursi untuk 4 Dapil, sudah dipastikan posisi Ketua DPRD masih milik Partai Golkar,” bebernya.

Dengan demikian, selain berjaya dalam perolehan kursi legislatif, ketiga partai politik (Parpol) ini, masih tetap menjadi unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Dairi untuk periode 2024-2029 mendatang. (rud/ram)

Sie Dokkes Polres Tebingtinggi Berikan Suplemen Kepada Petugas di PPK

PERIKSA: Petugas kesehatan Sie Dokkes Polres Tebingtinggi melakukan pemeriksaan kesehatan kepada petugas PPK di Kecamatan.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sebagai upaya memastikan kesehatan seluruh petugas yang sedang melaksanakan pengamanan kotak suara di PPK Kantor Kecamatan, Sie Dokkes Polres Tebingtinggi turun langsung untuk mengecek dan memeriksa kesehatan seluruh petugas pengamanan dan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di sejumlah kantor PPK di wilayah hukum Polres Tebingtinggi, Jumat (16/2/2024).

Kegiatan ini dilaksanakan Tim Sie Dokkes Polres Tebingtinggi untuk melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan di Kantor Camat Padang Hulu, Kantor Camat Tebing Syahbandar dan Kantor Camat Tebingtinggi Kota.

Keterangan ini disampaikan Kasi Humas Polres Tebingtinggi AKP Agus Arianto melalui via telpon bahwa dari pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan petugas yang bertugas di PPK harus senantiasa dalam kondisi sehat, termasuk para petugas PPK.

“Pemeriksaan kesehatan ini juga sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kesehatan mereka yang telah bertugas ekstra maka perlu diadakan pengecekan kesehatan,” ungkap AKP Agus.

Dijelaskannya, bentuk pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan Tim Sie Dokkes Polres Tebingtinggi kepada petugas pengamanan dan petugas PPK adalah dengan mengukur tekanan darah, memberikan suplemen makanan berupa vitamin kepada petugas dan PPK.

“Ini dilakukan agar stamina tetap stabil dalam menjalankan tugas sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan secara keseluruhan hingga pelaksanaan penghitungan di tingkat Kecamatan,” jelasnya. (ian/ram)

Barisan Pengusaha Pejuang Sumut Apresiasi Kerja Keras Jona Pimpin TKD Prabowo-Gibran

Ketua BPP Prabowo Gibran Sumut, SF Yudha bersama lainnya. Istimewa/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Barisan Pengusaha Pejuang Prabowo-Gibran Sumatera Utara (BPP Prabowo Gibran Sumut), SF Yudha mengapresiasi kerja keras Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Sumut, Ade Jona Prasetyo.

SF Yudha mengatakan, Jona dari awal ditunjuk, menurutnya, sudah pasti mampu mengemban amanah berat tersebut. “Usia Jona yang masih tergolong muda jika dibandingkan dengan para ketua partai di Sumut, terbukti mumpuni mengemban amanah menjadi Ketua TKD Prabowo Gibran Sumut,” katanya, Jumat (16/2/2024).

SF Yudha menambahkan, Prabowo-Gibran hadir di Sumut sebanyak dua kali untuk melakukan kampanye, dan berhasil menghadirkan puluhan ribu massa pendukung serta simpatisan Prabowo-Gibran.

“Pak Prabowo hadir dua kali, dan mas Gibran hadir dua kali, keduanya hadir bersama sebanyak satu kali, serta sendiri-sendiri satu kali. Semua tumpah ruah, ini bukti bung Jona berhasil antarkan Prabowo-Gibran menuju Istana Negara,” ucap Yudha.

Menurut situs KPU RI, suara Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran di Sumut menembus angka 59 persen, dengan posisi suara masuk 43 persen dan secara Nasional suara pasangan nomor urut 02 ini sebesar 56,8 persen, dengan persentase suara masuk sebesar 51,28 persen.

Yudha menilai, hal tersebut tidak akan berbeda jauh jika suara masuk sudah 100 persen, pun setidaknya hanya akan berubah 2-3 persen. Itu membuktikan bahwa pasangan nomor urut 02 tersebut akan menang mutlak satu putaran seperti yang mereka harapkan sewaktu berkampanye.

“Kampanye kita memang Prabowo – Gibran sekali putaran, Alhamdulillah, Atas Ridho Allah, Sumut turut menjadi penyumbang sekali putaran Prabowo Gibran” imbuhnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang Pusat Bobby Afif Nasution karena memberikan amanah kepadanya untuk memimpin BPP Prabowo Gibran Sumut.

Ia menuturkan, bahwa Bobby sangat kerja keras dalam berkonsolidasi dan berkampanye memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 tersebut.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Bobby atas amanahnya, saya ucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, waktunya kita kembali kepada Persatuan Indonesia. Pun, kepada teman-teman tim kampanye, kerja kita masih ada, yaitu mengawal suara di KPU hingga keluarnya keputusan KPU tentang hasil Pilpres dan Pileg. Semoga teman-teman yang berkontestasi Pileg menang dan dapat mengemban amanah, amin,” tutupnya. (dwi/ram)

Apresiasi Penyelenggaraan Pemilu, Fodium Sumut Minta Umat Jaga Persaudaraan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Forum Da’i dan Ustadz Muda (Fodium) Sumut mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2024 yang berlangsung lancar dan damai. Hal itu disampaikan Ketua FODIUM Sumut, Ustad Muhammad Yasir Tanjung kepada wartawan, Jumat (16/2).

Ustadz Yasir mengapresiasi seluruh pihak penyelenggara Pemilu, mulai dari KPU hingga petugas KPPS yang telah bekerja keras dalam pesta demokrasi ini. Ustadz Yasir berharap, setelah Pemilu, masyarakat dapat menjaga persaudaraan antar sesama anak bangsa. “Alhamdulillah setelah Pemilu kita harapkan persaudaraan dan persatuan nasional tetap terjaga,” ujarnya.

Sembari menunggu hasil resmi perhitungan KPU, ia juga berpesan, semua peserta Pemilu dan masyarakat agar menjaga kondusifitas serta dapat bersikap bijak dalam melihat hasil Pemilu nanti. “Pihak-pihak yang menang jangan sampai jemawa, sedangkan yang kalah juga harus bersabar,” ujar Yasir yang juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan ini.

Aktivitas politik memang menimbulkan perbedaan pilihan di tengah masyarakat, namun jangan sampai perbedaan yang ada menimbulkan perpecahan di masyarakat termasuk ummat Islam. “Jangan saling mencela dan menjelekkan apalagi memutus tali persaudaraan hanya karena Pemilu,” pungkasnya. (adz)

Mandatori Halal akan Diterapkan, Pemko Medan: Sertifikat Halal Gratis

Kadis Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Benny Iskandar.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Pusat akan mulai menerapkan mandatori halal untuk setiap produk makanan dan minuman, termasuk UMKM di Indonesia pada 17 Oktober 2024. Produk yang tidak bersertifikat halal melebihi tenggat waktu akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, dengan denda maksimal 2 milyar.

Untuk Kota Medan sendiri, saat ini semua pelaku UMKM didorong untuk segera mengurus sertifikasi halal. Sebab, saat ini Pemko Medan memang sudah menyiapkan pelayanan pengurusan sertifikat halal.

“Dari tahun lalu memang sudah ada kita siapkan pelayanan pengurusan sertifikat halal pelaku UMKM. Sampai sekarang jumlahnya juga terus bertambah,” ucap Kadis Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Benny Iskandar, Jumat (16/2/24).

Dikatakan Benny, dengan adanya mandatori Pemerintah Pusat tersebut, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan mendorong para pelaku UMKM untuk mengurus sertifikat halal produknya.

“Ini akan kita pedomani agar tersampaikan kepada para pelaku UMKM. Hal ini juga seiring dengan keinginan Pak Wali yang menginginkan UMKM di Kota Medan naik kelas,” ujarnya.

Dengan akan diberlakukannya sertifikasi halal tersebut, Benny pun mengimbau para pelaku UMKM untuk segera mengurus sertifikat halal produknya.

“Tidak perlu takut, silakan datang untuk mengurus, tidak dikenakan biaya sama sekali alias gratis. Pastinya kita berharap sebelum keputusan ini diterapkan, semua pelaku UMKM di Kota Medan sudah memiliki sertifikat halal,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Surianto alias Butong, mendukung kebijakan Pemerintah Pusat yang akan menerapkan mandatori halal untuk setiap produk makanan di Indonesia, khususnya Kota Medan.

Sebab, kebijakan tersebut tentu akan semakin mempermudah masyarakat untuk membeli makanan maupun minuman jika bepergian ke suatu daerah yang tidak diketahui.

“Terkadang kita sering bepergian ke luar kota ataupun provinsi yang daerahnya tidak kita kenal. Dengan adanya sertifikat halal, tentu kita tidak bertanya-tanya jika ingin membelinya,” kata Butong, Jumat (16/2/2024).

Untuk di Kota Medan, Ketua Fraksi Partai Gerindra ini meminta Pemko Medan melalui OPD terkait agar lebih masif dalam melakukan sosialisasi kebijakan ini.

“Informasinya Oktober 2024 akan diterapkan, makanya Pemko Medan harus aktif. Jangan sampai karena pelaku UMKM tidak mengetahui informasi ini, mereka (pelaku UMKM) malah jadi terkena denda. Hal seperti itu harus diantisipasi,” katanya.

Butong juga mengimbau kepada para pelaku UMKM untuk segera mengurus sertifikat halal produknya agar kedepannya bisa berjualan dengan tenang.

“Saat ini semua pengurusannya gratis, manfaatkan kesempatan tersebut. Kalau sudah gratis juga tidak mau mengurus, tentu sulit kita membayangkannya. Sertifikat halal itu sangat perlu, sebab merupakan kepastian juga kepada para konsumen. Makanya segera diurus,” tutupnya. (map/ram)