MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumut berkerjasama untuk menggalang dana bagi korban gempa Lombok. Kerjasama ini berupa kolaborasi dimana anggota PFI Medan akan mengabadikan keadaan lombok saat ini, dan kemudian akan diadakan pameran foto, dimana penjualanan foto akan diberikan langsung kepada para korban gempa.

Kepala Cabang ACT Sumut, Roni Romantika mengatakan ide ini muncul saat acara di pusat jajanan Kota Medan beberapa waktu yang lalu. Setelah itu, mengembangkan ide dan meminta pendapat dari pusat, ide ini dianggap baik.

“Jadi, saya langsung membicarakan ini dengan ketua PFI Medan, Rahmad Suryadi. dan diapun setuju,” ujarnya.

Dijelaskannya, kosentrasi untuk membantu korban gempa di Lobok dikarenakan gempa ini termasuk kuat, bila dibandingkan dengan gempa di Jogya maupun di Padang. Sehingga untuk mengembalikan potensi daerahnya termasuk lama membutuhkan waktu hingga tahunan.

“Kalau sulit dari pemerintah, tugas kita yang di swasta lah untuk mengembalikan citra dan potensi Lombok yang terkenal dengan pariwisatanya,” jelasnya.

Selain itu, dirinya mengharapkan mata lensa dari anak Medan bisa menggerakkan masyarakat di Kota Medan pada umumnya dan Sumatera Utara pada khususnya untuk menampilkan berbagai dampak dari gempa Lombok tersebut. Dimana, saudara kita masih sangat membutuhkan uluran tangan, baik untuk kebutuhan, maupun fasilitas yang sudah rusak.

“Kalau yang ambil foto anak Medan, mereka pasti tahu, bagian mana yang paling menarik untuk ditampilkan sehingga layak untuk menjadi donasi,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua PFI Medan, Rahmat Suryadi meyambut baik kolaborasi ini. Karena dengan kerjasama ini membuktikan bahwa PFI Medan sangat profesional dalam menjalankan profesinya.

“Sebagai pewarta foto, kita mengabadikan moment. Baik itu yang berupa seremoni maupun bencana. Dan kolaborasi ini menjadi bukti bahwa kami para anggota PFI Medan profesional menjalankan profesinya,” ujarnya.

Dijelaskannya, untuk kerjasama ini, PFI Medan mengirimkan empat anggotanya, yaitu Hermansyah, Rizki Cahyadi, Hendra Syamhari, dan Fauzi Cahniago. Keempatnya bertolak ke Lombok pada Selasa (11/9).

Keempatnya akan berada selama 5 hari di Lombok dan mendokumentasikan posko-posko ACT di Lombok dan menjadi saksi telah dibangunnya ratusan Integrated Comunity Shelter, yang mulai dihuni oleh masyarakat yang terdampak gempa bumi di Lombok.

Selain itu, dalam waktu dekat sepulangnya mereka dari Lombok, hasil foto mereka nantinya juga akan dipamerkan serta akan dilakukan lelang, yang rencananya akan dilaksanakan di rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara pada Malam Charity Dinner, 21 September mendatang.

Hasil lelang foto-foto terbaik mereka akan didonasikan kembali kepada masyarakat terdampak Gempa Bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat.(rel/ram)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab atas instruksi Pemerintah, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Senin (10/9). Agenda mata acara RUPSLB tersebut di antaranya ialah pemaparan dan evaluasi kinerja Semester I-2018.

Di hadapan para pemegang saham, manajemen PGN memaparkan pencapaian kinerja perusahaan yang menorehkan kinerja yang positif sepanjang semester I 2018 dengan membukukan pendapatan sebesar US$ 1,62 miliar dan laba bersih mencapai US$ 145,94 juta atau lebih dari Rp 2 triliun (kurs rata-rata 6 bulan di tahun 2018 sebesar Rp 13.765 per dolar).

Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada semester I 2017, PGN memperoleh pendapatan sebesar US$ 1,41 miliar dengan laba bersih US$ 50 juta atau Rp 670,3 miliar. Artinya selama Januari-Juni 2018, perusahaan berhasil meningkatkan laba bersih sebesar 191,8%.

Sumbangan terbesar bagi pendapatan dan laba bersih PGN selama setengah tahun ini, berasal dari pendapatan distribusi gas bumi sebesar US$ 1,27 miliar dan penjualan minyak dan gas (migas) US$ 308 juta.

Pendapatan dari kegiatan usaha utama bisnis PGN tersebut meningkat dibandingkan realisasi semester I 2017 sebesar US$ 1,16 miliar dari distribusi gas bumi dan sebesar US$ 212 juta dari penjualan migas.

“Tahun ini penuh tantangan bagi PGN, terutama akibat dampak dari masih melambatnya perekonomian global. Kami juga bekerja keras untuk mensukseskan integrasi PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai anak usaha PGN,” kata Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, dalam keterangan resmi.

Sampai akhir Juni 2018, volume gas bumi yang didistribusikan PGN termasuk di dalamnya anak usaha PT Gagas Energi Indonesia ke pelanggan mencapai sebanyak 835,56 BBTUD, naik 11,55% dibandingkan realisasi semester I tahun lalu sebanyak 749,02 BBTUD.

Sementara volume gas yang ditransportasikan melalui jaringan pipa PGN dan anak usahanya PT Kalimantan Jawa Gas total sebanyak 727,4 BBTUD, naik sedikit dibandingkan volume penyaluran gas semester I 2017 sebesar 723,9 BBTUD.

Seluruh energi baik tersebut disalurkan oleh PGN dan anak-anak usaha yaitu PT Kalimantan Jawa Gas, PT Transportasi Gas Indonesia, dan PT Gagas Energi Indonesia ke berbagai segmen pelanggan. Mulai dari industri besar dan pembangkit listrik, pelanggan komersial (hotel, restoran, rumah sakit), Usaha Kecil Menengah (UKM), dan pelanggan rumah tangga.

“Jumlah pelanggan PGN bertambah signifikan. Sampai akhir semester I 2018, total pengguna gas bumi kami sebanyak 203.151 pelanggan. Naik 16,96 persen dibandingkan total pelanggan di semester I 2017 sebanyak 173.681 pelanggan,” kata Rachmat.

Pelanggan PGN tersebar di berbagai wilayah mulai dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Sorong Papua.

Komitmen Investasi

Rachmat mengatakan, sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan perekonomian nasional, PGN optimistis kinerja perusahaan juga akan semakin baik. Meskipun kondisi perekonomian mengalami perlambatan, PGN tetap mengembangkan infrastruktur gas bumi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi bagi masyarakat.

PGN akan tetap agresif membangun infrastruktur gas bumi untuk meningkatkan pemanfaatan produksi gas nasional. Selama semester I 2018, PGN mampu menyelesaikan pembangunan pipa sepanjang lebih dari 87 km, sehingga panjang pipa yang dioperasikan PGN berjumlah 7.481 km.

Selama semester I 2018, PGN juga berhasil menyelesaikan sejumlah proyek dengan tepat waktu seperti penyaluran gas pembangkit listrik Muara Karang, pengembangan jaringan pipa distribusi ke wilayah Karawang, dan pemasangan infrastruktur gas customer attachment di seluruh wilayah kerjanya, serta menyelesaikan pembangunan jaringan pipa distribusi Duri-Dumai.

Perusahaan dengan kode saham PGAS juga tengah meneruskan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur. Diantaranya jaringan pipa transmisi Dumai, mengembangkan jaringan pipa distribusi ke wilayah Banten, serta pemasangan infrastruktur gas ke rumah tangga di area Jakarta, Bogor, Bekasi, Palembang, Tangerang, dan Pasuruan.

“Di tengah banyaknya tantangan bisnis saat ini, PGN tetap berkomitmen membangun dan memperluas infrastruktur gas nasional,” tegas Rachmat. (rel/ram)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Kepala lingkungan (Kepling) X, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor Kamaruddin Kaloko (55), diciduk Polsek Delitua dari Rumah Makan Sop Kambing Jalan Jenderal AH Nasution, Kecamatan Medan Johor, Jumat (7/9) pukul 14.00 WIB.

Kapolsek Delitua Kompol BL Malau yang dikonfirmasi mengatakan, penangkapan terhadap warga Jalan Karya Wisata II ini dilakukan atas laporan korban, Roger Taruna (40) warga Johor Indah Permai Blok M 1 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor, dengan nomor LP/819/IX/2018 Polrestabes Medan tanggal 7 September 2018.”Dari pelaku, diamankan barang bukti uang tunai Rp30 juta dan buku tabungan Bank Sumut atas nama Roger Taruna,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (11/9).

BL Malau mengatakan, penangkapan ini bermula, karena pada Jumat (7/9) pukul 12.30 WIB, sang Kepling meminta uang untuk pengurusan ganti rugi tanah kepada korban yang terkena pelebaran Jalan di Jalan Karya Wisata. “Karena merasa keberatan, lalu korban melaporkannya kepada petugas kepolisian,” ujarnya.

Atas laporan tersebut, lanjutnya, tim gabungan Kepolisian bergerak memantau korban yang akan bertemu Kepling di rumah makan sop kambing Jalan Jenderal AH Nasution. “Setelah Korban menyerahkan uang yang diminta, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Kepling itu,” jelasnya.

Namun, ketika ditanya apa sebenarnya yang terjadi sehingga oknum Kepling tersebut berani meminta sejumlah uang untuk pengurusan ganti rugi lagan itu, Malau enggan memberikan penjelasan detail. Menurutnya, kasus itu sudah tidak ditanganinya lagi dan dilimpahkan ke Polreatabes Medan untuk penyelidikan lebih lanjut. “Itu kasusnya sudah dilimpahkan ke Polrestabes Medan, sudah ditangani di sana. Boleh ditanyakan ke sana, ya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polrestabes Medan, AKBP Putu Yudha yang dikonfirmasi via selulernya terkait hal ini belum memberi keterangan. (dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Unversitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mengirim dua mahasiswa dari Fakultas Teknik mengikuti magang bersertifikat profesi ke PT Inalum Asahan. Tujuannya, untuk menambah pengalamanan secara akademis.

Dekan Fakultas Teknik UMSU Munawar ST MT mengatakan magang tersebut sebagai tindaklanjut penadatanganan kerjasama antara UMSU dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bidang pendidikan.

“Untuk sementara dan sebagai tahap awal kita akan mengirimkan dua mahasiswa Fakultas Teknik jurusan elektro untuk magang bersertifikat profesi di BUMN. Ke depan secara bertahap pengiriman mahasiswa magang bersertifikat profesi ini diharapkan bisa segera diwujudkan ke seluruh BUMN,” ucap Munawar kepada wartawan, baru-baru ini.

Selain magang bersertifikat profesi kerja sama BUMN, Munawar menjelaskan Fakultas Teknik UMSU juga tengah mempersiapkan mahasiswanya mengikuti program magang ke luar negeri, tepatnya ke Jepang.

“Saat ini, ada 39 mahasiswa hasil seleksi yang mendapatkan pelatihan secara intensif bahasa Jepang. Dari 39 itu dua di antaranya akan segera diberangkatkan ke Jepang, sisanya menunggu untuk berangkat secara bertahap,” tutur Munawar.

Munawar mengungkapkan program mahasiswa magang di BUMN dan ke luar negeri ini diharapkan akan menjadi bekal bagi mahasiswa sehingga benar-benar memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan industri.

“Melalui magang ini diharapkan mahasiswa bisa menambah pengalaman berupa wawasan dan keterampilan,” sebut Munawar.

Untuk diketahui,  UMSU bersama sejumlah perguruan tinggi lainnya menandatangani nota kesepahaman tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian BUMN  di Aula Serbaguna PT Angkasa Pura II Cabang Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, beberapa waktu lalu.

Penandatanganan MoU tersebut digelar di sela-sela pertemuan, “Sharing Session Talent Mobility and People Analytics in Implementation” yang diikuti puluhan Direktur SDM seluruh BUMN di Indonesia. Penandatanganan MoU itu disaksikan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra dan Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Herdi Harman.

Sementara, Rektor UMSU Dr Agussani mengaku sangat gembira dengan kerja sama tersebut karena memberikan peluang bagi mahasiswanya untuk magang di berbagai BUMN. Agussani menilai Kerjasama ini, sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengasah kemampuan dan keterampilan serta pengalaman di dunia kerja.

“Melalui magang bersertifikat profesi ini, mahasiswa bisa belajar mengaplikasikan ilmu yang diterimanya di perguruan tinggi dengan pengalaman bekerja di perushaan BUMN sehingga nantinya bisa lebih siap menghadapi persaingan di dunia kerja,” tandasnya.(gus/azw)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara membantah bahwa tanda pagar atau #2019GantiPesiden bukan milik PKS, melainkan murni atas keinginan masyarakat. PKS juga mendukung hastaq #2019GantiPresiden selama dilakukan dengan jalur konstitusional.

“Kami meminta agar masyarakat tidak terpecah-belah dan saling menghargai terkait perbedaan politik jelang Pemilu 2019 serta mengedepankan kepenting-an bangsa dan negara,” kata Humas PKS Sumut, Juanda Sukma, menyikapi sekelompok massa yang berunjuk rasa soal isu #2019GantiPresiden ke Kantor DPW PKS Sumut, Jalan Kenanga Raya, Tanjung Sari Medan, Senin (10/9).

Terpisah, Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Sumut Zulfikar menyebut bahwa tudingan sekelompok massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sumut Selamatkan NKRI terhadap pihaknya sangat tidak mendasar. “Saya pikir tudingan tersebut tidak berdasar. Kita tidak pernah menggunakan isu SARA baik Pilpres, Pileg dan pilkada. Kalau ummat atau rakyat berafiliasi seperti itu, ya sah-sah saja,” katanya.

Pihaknya menekankan tidak pernah mengakomodir umat dan menggiring kepada isu agama dalam setiap even politik. Begitupun soal tagar 2019 ganti presiden, kata Zulfikar, juga tidak masalah sebab hal itu merupakan konstitusi. “Kalau PKS disebut menginginkan ganti presiden dengan yang sekarang ini, bukan kemauan PKS semata. Kita berkomitmen mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 bersama PAN, Gerindra dan Demokrat,” katanya.

Namun di sisi lain, pihaknya berpandangan bahwa aksi protes seperti itu adalah bentuk dinamika dan bagian dari iklim demokrasi di Indonesia. “Proses demokrasi yang harus kita bangun dengan hal kesiapan berdemokrasi berbeda pendapat dan pilihan. Artinya bukan ditarik sampai ke ranah pertumpahan darah.

Kemudian kita ini sudah sepakat bahwa NKRI harga mati. Dan kita sudah sepakat Pancasila merupakan asas falsalafah bangsa kita. Jangan seolah-olah kita anti NKRI dan anti Pancasila. Mari kita sama-sama membangun negeri ini,” pungkas Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut tersebut.

Diberitakan sebelumnya, saat berunjuk rasa di depan kantor PKS Sumut, massa dari Gerakan Masyarakat Sumut Selamatkan NKRI menilai gerakan #2019GantiPresiden yang digagas politikus PKS, Mardani Ali Sera bertujuan mengganti dasar negara Pancasila.

Menurut pengunjuk rasa, gagasan #2019GantiPresiden sengaja digerakkan PKS karena kecewa dengan sikap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang membubarkan Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Massa membentangkan spanduk bertulisan Gerakan #2019GantiPresiden sebagai percobaan makar. Selain membentangkan spanduk, massa yang didominasi pemuda dan mahasiswa Universitas Sumatera Utara tersebut membakar ban bekas persis di depan kantor DPW PKS.

“April 2019 pemilu dan pilpres secara serentak dilakukan. Kita semua ingin pesta demokrasi itu damai. Ajakan ganti presiden 2019 sebelum April 2019 berpotensi membenturkan masyarakat. Bahkan ajakan tersebut akan mereka gaungkan lebih besar lagi jika calon presiden yang didukung PKS kalah April 2019,” kata Koordinator Aksi, Syaid Akbar Pamungkas.

Massa secara tegas juga meminta agar PKS jangan gunakan isu SARA secara berlebihan di masyarakat Sumut. Lalu jangan jadikan isu agama untuk kepentingan politik yang bisa memicu perpecahan. “Berdemokrasilah secara sehat, jangan bawa isu agama yang meresahkan masyarakat, kami minta untuk menjaga dan melindungi keutuhan NKRI, jangan ada upaya untuk merubah sistem yang berujung pada makar sehingga dapat menghancurkan NKRI, kerukunan masyarakat Sumut harga mati dan prioritas,” imbuh Akbar.

Ratusan polisi berpakaian dinas dan sipil menjaga aksi unjuk rasa. Akibat aksi ini, jalan di depan kantor DPW PKS yang menghubungkan Jalan dr Mansyur dengan Jalan Ringroad Medan macet. Polisi terpaksa mengalihkan arus lalu lintas. (prn/dvs/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Komisi A DPRD Medan mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komandan Lanud (Danlanud) Soewondo Medan pada pekan depan. RDP tersebut terkait wacana kebijakan menerapkan stiker izin melintas di kawasan Pangkalan TNI AU Soewondo Rencannya, dalam RDP tersebut Komisi A DPRD akan memanggil Danlanud.

Anggota Komisi A DPRD Medan Roby Barus mengatakan, wacana kebijakan TNI AU Soewondo menimbulkan keresahan dan polemik di masyarakat. “Kita ingin mengetahui landasan dasar diberlakukan stiker itu, karena jalan tersebut untuk umum meski berada di kawasan militer. Untuk itu kita panggil Danlanud Soewondo Medan di RDP nantinya biar persoalan ini menjadi terang,” kata Roby kepada wartawan, Senin (10/9).

Menurut Roby sampai saat ini jalan tersebut masih dalam perawatan Pemko Medan dan tidak ada larangan melewati jalan itu. “Dulunya jalan itu adalah fasilitas masyarakat menuju Bandara Udara Polonia,” ucapnya.

Roby sangat menyayangkan tindakan mengeluarkan kebijakan tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dengan pihak legislatif dan eksekutif, yaitu pemerintah kota dan DPRD Medan. Sebab, jalan tersebut berada di wilayah Kota Medan.”Kalau memang itu untuk keamanan, kenapa baru sekarang diberlakukan stiker itu? Anehnya, di sana sudah banyak berdiri tempat bisnis,” tukasnya.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Medan Andi Lumbangaol menuturkan, pihak TNI AU Soewondo dapat mempertimbangkan lagi wacana yang akan diberlakukan dengan stiker izin melintas. “Dahulukan kepentingan umum di atas kelompok atau golongan. Dikhawatirkan, jika tetap diberlakukan muncul masalah baru,” ujar Andi.

Diakui dia, keberadaan jalan yang berada di kawasan militer tersebut sebagai salah satu solusi atau sangat membantu mengurangi kemacetan. Apabila diterapkan stiker izin melintas, kemungkinan masyarakat akan enggan melewati jalan tersebut. “Bisa dipertimbangkan lagi wacana tersebut, apakah benar-benar untuk kepentingan umum atau tidak,” pungkasnya. (ris/ila)