Home Blog Page 6205

Nova Ditunjuk Jadi Plt Gubernur Aceh

Nova Iriansyah

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Gubernur Aceh Irwandi Yusuf resmi menjadi tersangka kasus dugaan suap. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) lantas bergerak cepat menunjuk seorang Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh. Tugas tersebut diamanatkan kepada Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Namun, Nova Iriansyah mengaku belum mengetahui telah ditunjuk sebagai Plt Gubernur Aceh. Ia bahkan belum menerima salinan surat penunjukan.

“Kemarin Mendagri juga sudah bicara akan menunjuk Plt. Plt-nya wakil gubernur. Tapi sampai hari ini belum saya terima,” ujar Nova kepada wartawan di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (5/7).

Nova menerangkan, jika gubernur sedang berhalang sementara atau nonaktif sudah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang. Proses administrasi penunjukkan Plt Gubernur Aceh kini sedang dalam proses di Kemendagri.

“Terkait dengan ketatanegaraan, tentu ketika seorang gubernur sedang dalam masa penahanan karena suatu kasus hukum sudah diatur dalam undang-undang,” paparnya.

Kendati demikian, Nova sudah sempat mengetahui akan dilakukan penunjukkan Plt Gubernur Aceh lewat berita-berita yang dimuat media. Kini, ia hanya menunggu pemberitahuan selanjutnya. “Yang saya baca di media, bahwa akan ditunjuk Plt. Kemarin mendagri juga sudah bicara akan menunjuk Plt-nya Wakil Gubernur,” tuturnya.

Nova menambahkan, kasus yang menjerat Irwandi Yusuf menjadi duka mendalam Pemerintah Aceh dan jajarannya. Ia berdoa dan berharap sang atasan tabah serta sabar menjalani proses hukum.

“Saya sebagai wakil gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Aceh, sekarang sedang berduka. Dengan doa, mudah-mudahan Pak Irwandi tabah, sabar dan menjalaninya dengan baik,” ucapnya. (mal/JPC/ila)

 

Satu Anak Terluka, Pelaku Bom Serang Kapolsek

Seorang fotografer memfoto sisa ledakan bom paku di Bangli.
Seorang fotografer memfoto sisa ledakan bom paku di Bangli.

PASURUAN, SUMUTPOS.CO -Sebuah ledakan diduga bom terjadi di Desa Gempeng, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (5/7) siang. Ledakan bom paku melukai seorang anak kecil di perumahan Arbain, Desa Gempeng, Bangil, Pasuruan. Bahkan pelaku sempat menyerang kapolsek.

Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin mengatakan, ledakan pertama di rumah keluarga itu terjadi sekitar pukul 11.30 WIB. Mendengar suara ledakan, tetangga ABD mendatangi rumah itu. “Dipikir elpiji meledak. Yang bersangkutan ditolong dalam kondisi bersimbah darah,” jelasnya.

Tak lama setelah warga datang, terdengar suara tangisan anak perempuan. “Setelah makin banyak warga yang datang, yang bersangkutan malah masuk lagi. Kemudian terdengar bunyi ledakan lagi,” imbuh jenderal bintang dua tersebut.

Warga bersama polisi kemudian berusaha mengamankan ABD. Namun, dia justru kabur dengan motor. “Pria yang lari sempat menyerang kapolsek. Identitas sudah diketahui. Doakan saja cepat tertangkap,” tegas Machfud yang meninjau langsung lokasi kejadian.

Saat ini, lanjutnya, polisi sudah mengantongi identitas pelaku. Inisialnya ABD. Hingga Kamis (5/7) sore, ABD masih dalam pengejaran.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, ledakan tersebut diduga bom low eksplosif (daya ledak rendah).

Salah seorang wanita yang sempat diamankan bernama Dina Rohana diduga kuat istri dari Abdullah, pemilik bahan peledak tersebut. “Saat ini diamankan untuk kepentingan penyelidikan,” imbuhnya.

Kepolisian setempat pun tengah melakukan olah tempat kejadian perkara, melakukan pertolongan dan membuat perimeter aman di sekitar lokasi. Soal apakah Abdullah terkait jaringan teroris, Iqbal belum bisa mengonfirmasinya. “Masih lidik,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ABD merupakan pria kelahiran Aceh. Alamat tempat tinggalnya di Pandeglang, Banten. Sedangkan istrinya yang berinisial DR, lahir di Sidoarjo. Keduanya tinggal bersama anaknya yang masih berusia 6 tahun. (did/ce1/JPC/ila)

 

 

Pekan Depan, Jaminan Hidup Pengungsi Sinabung Dicairkan

PENGUNGSI : Ratusan warga pengungsi Gunung Sinabung memadati Jambur Taras Jalan Medan - Brastagi, Kabupaten Karo, Minggu (5/1). Meningkatnya ancaman awan panas yang dikeluarkan oleh Gunung Sinabung menyebabkan 2 Desa yang berada di radius 6,5 km tenggara dari kawah telah diungsikan, saat ini jumlah pengungsi mencapai 20.331 jiwa yang terdiri dari 6.336 Kepala Keluarga (AMINOER RASYID/SUMUT POS)
PENGUNGSI :
Ratusan warga pengungsi Gunung Sinabung memadati tempat pengungsian di Kabupaten Karo, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Jaminan Hidup (Jadup) bagi korban pengungsi erupsi Gunung Sinabung akan dicairkan pada pekan mendatang. Penyerahan bantuan lauk pauk itu akan diserahkan langsung oleh Menteri Sosial RI, Idrus Marham.

Selain itu, relokasi tahap III 2018, ditargetkan akan selesai pembersihan lahan seluas 480,11 hektar.

Proses relokasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Sinabung yang sampai sekarang masih menyandang status Awas (Level IV) telah memasuki tahap ketiga juga terus dikoordinasikan.

Sekitar 3.376 jiwa dari 1.655 kepala keluarga (KK) akan direlokasi ke Desa Siosar, Kecamatan Merek. Relokasi tahap kedua dilakukan secara mandiri terhadap 1.682 KK dan tambahan 181 KK di 14 lokasi hamparan. Sementara relokasi tahap pertama sudah berada di Siosar dengan jumlah 370 KK.

Hal itu diungkapkan Menteri Sosial, Idrus Marham melalui Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat, di ruang kerjanya di Jakarta, Rabu (4/7) siang. Kedatangan Bupati Terkelin Brahmana di Jakarta didampingi Kadis Sosial Kabupaten Karo, Benyamin Sukatendel dan Kabid Sosial, Usaha Purba.

Dikatakannya, Jadup bagi pengungsi Sinabung tidak sudah tidak menjadi masalah lagi.“ Tadi sudah ditandatangani direktur untuk dicairkan. Sampaikan kepada saudara-saudara kita pengungsi, masalah Jadup sudah selesai,” ujar Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, seperti disampaikan Bupati Karo lewat WhatsApp.

“Bila tidak ada halangan, direncanakan Menteri Sosial akan datang ke Kabupaten Karo untuk menyerahkan langsung secara simbolis Jadup kepada para pengungsi. Minggu depan tepatnya bulan ini. Sedang dikoordinasikan dengan protokol Kementerian Sosial, rencananya pada tanggal 12 Juli ini,” lanjutnya.

Harry Hikmat juga mengatakan, pemerintah akan terus memperhatikan, dan memastikan bantuan bagi warga yang mengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

“Itu untuk membuktikan bahwa pemerintah hadir dalam setiap masalah yang dihadapi masyarakat,” katanya.

Dalam kunjungan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Sosial terkait sejumlah masalah pengungsi, Bupati Karo Terkelin Brahmana mengatakan, masalah jadup pengungsi sudah selesai.

“Direncanakan Rabu depan (12/7), sudah clear and clean, serta kemungkinan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Sosial. Menyangkut persiapan relokasi tahap ke tiga, ditargetkan tahun ini, paling tidak bulan Oktober sudah selesai pembersihan lahan seluas 480, 11 hektar untuk lahan pertanian pengungsi,” pungkas bupati. (deo/han)

Objek Wisata Bukit Lawang Minim Fasilitas

Foto :BAMBANG/SUMUT POS LOKASI PARKIR: Lokasi parkir sepedamotor yang disediakan masyarakat di kawasan Wisata Bukit Lawang.
Foto :BAMBANG/SUMUT POS
LOKASI PARKIR: Lokasi parkir sepedamotor yang disediakan masyarakat di kawasan Wisata Bukit Lawang.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO -Meski sudah puluhan tahun Bukit Lawang menjadi objek wisata, dan banyak dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Objek wisata ini minim dalam pelayanan fasilitas.

Menurut pengakuan masyarakat di objek Wisata Bukit Lawang, salah satu fasilitas yang tidak memadai dengan tidak adanya lokasi parkir untuk pengunjung yang menggunakan sepeda motor. ”Yang ada itu hanya untuk pengunjung roda empat saja, itupun lahannya sempit,”kata Dika, salah satu warga di seputaran kawasan wisata Bukit Lawang, Kamis (5/7).

Kalau pun ada, lanjut Dika, lokasi parkir dikelola oleh masyarakat setempat. ”Ya itupun karena diarahkan masyarakat setempat saja,”akunya.

Diakui Dika, sampai saat ini Pemkab Langkat seakan tidak perduli dengan kondisi Bukit Lawang. Padahal, kalau Bukit Lawang dikelola dengan baik, akan menguntungkan PAD yang besar.”Malahan yang ada kesemrawutan, tak ada sentuhan dari Pemkab Langkat untuk pembenahan,”sebutnya.

“Masyarakat maunya ada penataan. Sehingga suasana di Bukit Lawang semakin rapi dan nyaman. Sehingga wisatawan terus berdatangan dan menjadikan Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi,”sambung Dika.

Dika mengungkapkan, masyarakat yang mencari nafkah di Bukit Lawang pernah meminta Pemkab Langkat untuk menata bangunan di sepanjang aliran Sungai Bukit Lawang. “Dulu kami minta pedagang ditata. Setiap pedagang kami minta dikelompokkan, yang jual buah digabung dengan penjual buah, pakaian dengan pakaian, dan begitu seterusnya,” ungkap Dika.

Karena tidak adanya respon yang berarti, masyarakat pun membangun secara pribadi. “Kalau sekarang Bukit Lawang semrawut bukan lagi salah masyarakat, tetapi Pemkab yang tidak merespon. Kalau tadinya ada penataan dan kami dikenakan pajak atau retribusi, tentunya kami tidak keberatan,” tegasnya. (bam/han)

 

 

 

 

 

Skema Pertamina Jual Elpiji Bersubsidi

Foto: SUTAN SIREGAR/SUMUT POS Dua orang pekerja menurunkan Gas Elpiji 3kg dari dalam truk di Jalan Tanjung Mulia Medan, Kamis (5/10/2017). Gas elpiji 3kg susah didapat di pasaran. Kellangkaan gas tersebut membuat harga nya naik drastis di beberapa kios di kota Medan.
Foto: SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
Dua orang pekerja menurunkan Gas Elpiji 3kg dari dalam truk di Jalan Tanjung Mulia Medan, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Pertamina (Persero) bersama pemerintah tengah mengkaji dua skema penjualan liquefied petroleum gas (LPG/elpiji) bersubsidi 3 kg.

Hal itu dilakukan agar tabung melon tersebut bisa benar-benar dinikmati golongan tidak mampu.

Skema pertama adalah menggunakan sistem distribusi tertutup, yakni melengkapi tabung gas dengan kode baris (barcode).

Barcode tersebut akan disambungkan dengan sistem informasi dan teknologi untuk dicocokkan dengan barcode yang dimiliki masyarakat tidak mampu.

Skema kedua adalah mengintegrasikan pembelian elpiji bersubsidi dengan bantuan sosial lain menggunakan kartu keluarga sejahtera (KKS).

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjelaskan, penggunaan barcode itu bertujuan mengawasi distribusi tabung melon di masyarakat.

’’Jadi, ini, kan, sinergi juga. Kan ada beberapa produk yang diberikan kepada masyarakat miskin kalau tidak salah Bulog mengeluarkan kartu. Kami juga bakal lakukan,’’ kata Nicke, Rabu (4/7).

Dia menyatakan, dua skema tersebut bisa diterapkan secara bersamaan sekaligus.

’’Menggunakan kartu itu supaya memudahkan dalam pemberian subsidi. Untuk barcode, itu kan cara Pertamina memonitor, kemudian mengawasi distribusi elpiji,’’ ujar Nicke.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina (Persero) Mas’ud Khamid memproyeksikan ada peralihan pengguna tabung melon dari kalangan mampu ke elpiji 3 kg nonsubsidi.

Pertamina memprediksi tabung pink 3 kg itu dapat mengambil pangsa pasar tabung melon 10–20 persen dari total konsumsi tabung melon saat ini. ’

’Jadi, selama ini dia terpaksa membeli yang subsidi karena nonsubsidi tidak ada. Nah, nanti karena ada nonsubsidi, dia tidak membeli yang subsidi lagi,’’ terang Mas’ud.

Pihaknya mencatat terdapat pertumbuhan konsumsi tabung melon lima persen hingga akhir Juni 2018 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Total konsumsi tabung melon pun diproyeksikan mencapai 6,6 juta metrik ton hingga akhir tahun. Tumbuh dari konsumsi tahun lalu yang hanya 6,3 juta ton metrik ton.

Proyeksi total konsumsi hingga 6,6 juta metrik ton itu juga melebihi kuota subsidi elpiji dalam APBN 2018 sebesar 6,45 juta metrik ton.

Pemerintah terus melakukan upaya agar pembengkakan konsumsi tabung melon yang terjadi setiap tahun dapat ditekan.

’Diluncurkan untuk mengambil posisi market di mana ada pelanggan yang perlu tiga kg nonsubsidi karena mereka mampu yang sebelumnya belum kami siapkan,’’ tutur Mas’ud. (vir/c14/sof/ram)

Jadikan Sumut Benteng Ekonomi Selat Malaka

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS DIALOG_Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bersama Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin MSi menghadiri seminar nasional di gedung MICC Jalan Gagak Hitam Medan, Kamis (5/7). Seminar nasional dengan pemateri Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi tersebut dihadiri ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Medan.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
DIALOG_Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bersama Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin MSi menghadiri seminar nasional di gedung MICC Jalan Gagak Hitam Medan, Kamis (5/7). Seminar nasional dengan pemateri Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi tersebut dihadiri ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tengah fokus membangun infrastruktur di Sumatera Utara (Sumut) untuk menjadikan Sumut sebagai benteng Ekonomi Selat Malaka. Pembangunan ini, dengan tujuan pemerataaan pembangunan di Indonesia.

“Pembangunan ini, bukan kita merasakan. Tapi, anak dan cucu kita nanti kelak dikemudian hari,” ungkap Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi saat menghadiri Dialog Nasional Indonesia Maju di Medan Internasional Convention Center (MICC), Kamis (5/7) siang.

Budi Karya menjelaskan Pemerintah Indonesia tengah memprogramkan dan menjalani pembangunan untuk transportasi udara, laut dan darat di Sumut ini.”Ini adalah bagian dari membangun infrastruktur transportasi yang Indonesia sentris,” ujar Budi Karya.?

Pembangunan dan pengembangan berskala nasional dilakukan Kementerian Perhubungan, seperti beberapa bandara dan pelabuhan akan ditingkatkan kapasitasnya untuk penumpangnya. Hal itu, dilakukan di Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang dengan ditargetkan untuk kedepan bisa menampung penumpang sebanyak 17 juta per tahun.

Kemudian, Budi Karya mengatakan Bandara Silangit sebagai pembuka konektivitas Danau Toba kapastiasnya akan dinaikan menjadi 50 ribu penumpang pertahun. Namun, harus dilakukan pembangunan dengan perpanjangan runway dari 1200 m x 30 m menjadi 1700 m x 30 m.

“Pelabuhan dan jalur kereta juga akan kita kembangkan. Seperti Kuala Tanjung kita akan tingkatkan kapasitasnya menjadi 700 ribu Teus per tahun,” kata Budi.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga tengah melakukan pembangunan jalur kereta Bandar Tinggi-Kuala Tanjung akan segera terealisasi sebagai pembuka akses ekonomi dan mobilitas. Dan KA Layang Medan- Bandar Khalipah akses mobilitas dan mengurai kepadatan.

“Jalur KA Binjai-Besitang salah satu akses mobilitas ekonomi menuju Aceh Sepanjang 78,4 Km,” tutur Budi Karya.

Budi Karya mengatakan untuk mendukung program Danau Toba menjadi destinasi wisata internasionl, Kemenhub sedang melakukan pembangunan Pelabuhan berstandar pelayaran.

“Ada lima pelabuhan yang menjadi fokus utama yaitu Pelabuhan Tigaras, Pelabuhan Ajbata, Pelabuhan Muara, Pelabuhan Ambarita dan Pelabuhan Simanindo,” ungkap Budi Karya.

Selain itu, Kemenhub sudah menyiapkan transportasi untuk menunjang wisata air di Danau Toba dengan memiliki safety pelayaran sehingga wisatawan tidak akan takut untuk melakukan pelayaran di Danau Toba.

“Kami sekarang bangun 5 Pelabuhan bagus-bagus dan 6 Kapal. Kapal dengan kapaitas lebih 5 besar, yang sudah ada ini. Saya hari ini, juga akan berjumpa dengan keluarga korban di Tigaras,” tandasnya.(gus/ram)

Pemerintah Lawan Kampanye Hitam Produk Sawit

Karyawan kebun sedang mengangkat buah kelapa sawit yang baru dipanen di perkebunan di kawasan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
Karyawan kebun sedang mengangkat buah kelapa sawit yang baru dipanen di perkebunan di kawasan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pemerintah Indonesia tidak mengambil pusing terkait kampanye hitam produk sawit oleh parlemen Uni Eropa. Namun, melalui Kementerian Perdagangan melakukan perlawanan dengan menekan konsumsi minyak sawit dari Uni Eropa.

Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita mengatakan kampanye hitam dilakukan Parlemen Uni Eropa dengan menolak produk sawit Indonesia adalah deforestasi.

“Jika itu alasannya, apa bedanya dengan minyak nabati lain seperti bunga matahari, rapeseed dan yang lain,” kata Enggartiasto kepada wartawan, usai menghadiri Dialog Nasional Indonesia Maju di Medan International Convention Center, Medan, Kamis (5/7) siang.

Sebagai catatan, beberapa waktu lalui parlemen Eropa menyetujui penghapusan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebagai salah satu bahan dasar biofuel (energi terbarukan). Alasannya, minyak sawit menjadi salah satu proses deforestasi. Merusak lingkungan dan membuat iklim tidak seimbang.

Untuk itu, Enggartiasto mengatakan Pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya untuk meredam kampanye hitam. Alhasil, Parlemen Uni Eropa akan memberlakukan undang-undang pelarangan konsumsi energi Eropa tersebut pada 2021.

“Tapi sekarang ditunda hingga 2030. Tapi kita tidak menerima begitu saja,” ungkapnya.

Saat ini, kata dia, Indonesia dan Malaysia juga telah merapatkan barisan untuk sama-sama melawan upaya kampanye hitam produk sawit oleh Uni Eropa. Indonesia dan Malaysia sendiri merupakan produsen sawit terbesar dunia.

Selain melalui jalur diplomatik, pemerintah juga akan melakukan perlawan dengan memboikot atau bahkan mempersulit produk-produk Eropa masuk ke Indonesia.

Sebagai contoh, beberapa waktu lalu parlemen Norwegia menolak produk sawit Indonesia. Mendag langsung mengambil tindakan mengancam pemberhentian impor ikan salmon dari negara itu. “Akhirnya, duta besar mereka bertemu saya dan sekarang produk sawit kita masuk lagi ke sana,” katanya.

Langkah tersebut bisa jadi akan ditempuh pemerintah untuk melawan kampanye hitam produk sawit oleh Uni Eropa. “Kita pasti akan melawan,” tegasnya.

Gelar Pilgubsu, Pemprovsu Masih Berutang Rp508,55 Miliar

Foto: Sutan Siregar/Sumut Pos Masyarakat Medan saat menggunakan hak suara dalam Pilgubsu. Pemprovsu dalam pesta demokrasi ini menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp1,2 triliun.
Foto: Sutan Siregar/Sumut Pos
Masyarakat Medan saat menggunakan hak suara dalam Pilgubsu. Pemprovsu dalam pesta demokrasi ini menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp1,2 triliun.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pelaksanaan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumut (Pilgubsu) kemarin, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp1,2 triliun.

Sebagian besar dana tersebut diambil dari dana bagi hasil (DBH) dan menjadi utang bagi Pemprovsu kepada pemerintah 33 daerah kabupaten dan kota di Sumatera Utara (Sumut).

Dari dana hibah untuk pelaksanaan Pilgub Sumut 2018, sejak 31 Desember 2017, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut berutang sebesar Rp926,8 miliar kepada kabupaten/kota yang diambil dari DBH atau bagi hasil pajak (BHP).

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKDAD) Sumut, Fuad Perkasa mengatakan bahwa dari Rp926,8 miliar utang BHP Pemprovsu kepada 33 kabupaten/kota, diperkirakan sudah terbayar sebagian.

Lebih dari setengah katanya, telah dibayarkan dan disampaikan ke pemerintah daerah dengan besaran Rp508,55 miliar.

“Sehingga dengan demikian, utang kita (Pemprovsu) terhadap 33 kabupaten/Kota itu tinggal Rp418,26 miliar lagi untuk tahun berjalan 2018,” ungkap Fuad, Kamis (5/7).

Sedangkan untuk jumlah terbesar dari seluruh kabupaten/kota, utang BHP Pemprovsu kepada Kota Medan merupakan yang terbanyak. Besarannya yakni Rp170,27 miliar untuk tahun berjalan 2018.

“Utang kita paling banyak itu sama Kota Medan, karena memang tupoksi DBD/DBH kita untuk mereka juga besar,” katanya.

Pun begitu, Fuad mengaku dalam pembayaran utang dimaksud kepada kabupaten/kota. Kemungkinan Pemprovsu tidak ada kendala untuk pelunasannya. Dirinya yakin akan terbayarkan sesuai dengan tahun berjalan (2018).

“Jika di anggaran kita tahun depan (tahun 2019) tidak ada kendala, Insya Allah utang kita ini akan terbayarkan sesuai dengan anggaran tahun berjalan,” pungkasnya. (bal/azw)

 

Partisipasi Masyarakat Medan di Pilgubsu Meningkat

Foto: Sutan Siregar/Sumut Pos NYOBLOS_Seorang warga penyandang tunanetra di bantu saat menggunakan hak pilih nya di TPS 16 Jalan Sampul Medan, Rabu (27/6) Sedikitnya 285 DPT yang 60% di antaranya merupakan penyandang tunanetra di Medan akan menggunakan hak pilihnya pada Pilgubsu 2018 kali ini. Mereka akan mencoblos di TPS 16, di kantor sekretariat Pertuni Sumut Jalan Sampul, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Medan.
Foto: Sutan Siregar/Sumut Pos
NYOBLOS_Seorang warga penyandang tunanetra di bantu saat menggunakan hak pilih nya di TPS 16 Jalan Sampul Medan, Rabu (27/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Tingkat partisipasi masyarakat Kota Medan di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 meningkat. Kenaikan partisipasi di Pilgubsu masyarakat Medan ini jika dibandingkan dengan dua edisi Pilgub Sumut sebelumnya digelar.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan, Herdensi Adnin menyebut pada Pilgub Sumut 2008 tingkat partisipasi masyarakat 47,10  persen. Pilgub 2013 turun menjadi 36,58 persen. Sedangkan Pilgubsu 2018 ini partisipasi naik menjadi 58,38 persen, masih jauh dari target KPU 78 persen.

“Baru kali ini tingkat partisipasi masyarakat kota Medan di Pilgubsu di atas 50 persen,” ujar Herdensi, di Medan, Kamis (5/7).

Ia menyebut ada dua faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat memilih naik. Pertama, sosialisasi yang dilakukan KPU diterima masyarakat. Kedua, faktor pasangan calon (Paslon).

“Sepertinya paslon menarik minat masyarakat memilih dan datang ke tempat pemungutan suara (TPS),” jelasnya seraya menyebut jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Kota Medan di Pilgubsu 2018 berjumlah 1.520.301.

Seperti diketahui ada dua Paslon yang berlaga di Pilgubsu. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut nomor urut 1, Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah (Eramas), mereka diusung koalisi gemuk yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, Hanura, Nasdem, Partai Demokrat, PKB, Partai Golkar.

Sedangkan Paslon Gubernur-Wakil Gubernur Sumut nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat – Sihar P Sitorus (Djoss). Paslon ini didukung PDIP, PPP, dan PKPI.

Berdasarkan hitung cepat lembaga survei dan real qount di KPU Sumut Paslon Eramas berhasil unggul. (bbs/azw)

 

Menhan Akui Kirim Intel Pantau Sumut

Foto: Surya/Sumut Pos Sejumlah Polisi dan TNI menggelar apel kesiapan jelang Pilgubsu.
Foto: Surya/Sumut Pos
Sejumlah Polisi dan TNI menggelar apel kesiapan jelang Pilgubsu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO –Kunjungan Kerja ke Kota Medan, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu berikan arahan kepada 1.224 kepada gabungan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU se Kota Medan, Kamis (5/7/18). Terkait kondusifitas pascapilkada, Ryamizard tegaskan Indonesia sebagai negara yang sopan

“Saya kira ada bentrokan saat pilkada kemarin, apalagi Sumut, tapi Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada bentrok, Sangat jelas Indonesia bangsa yang sopan, karena semua terjadi akibat ulah provokator,” ujar Menhan RI Ryamizard Ryacudu kepada Prajurit TNI Gabungan.

Saat Pilkada Serentak se Indonesia 27 Juni 2018 lalu, Ryamizard Ryacudu akui telah kirim intelijen dari Kementerian Pertahanan ke beberapa provinsi guna antisipasi keamanan dan teror.

“Kita kirim intelijen kita ke beberapa daerah yang laksanakan pilkada, kita buat untuk mendeteksi teror dan keamanan,” ujarnya.

Sebelumnya, kedatangan Ryamizard Ryacudu disambut yel-yel dan lagu dari Kodam I/BB. Dalam arahannya Menhan ingatkan beberapa hal yang harus diperhatikan.

Pertama yaitu Jati diri menjadi prajurit harus loyal, Kedua, Strategi pertahanan negara hadapi ancaman, penguatan mindset seluruh komponen bangsa, penanaman nilai kesadaran bela negara, situasi politik aktual dan keamanan, Serta Peningkatan Profesionalisme Prajurit,” ujar Menhan RI Ryamizard Ryacudu kepada prajurit se Kota Medan.

Mendampingi Menhan RI, tampak Pangdam I/BB Mayjen TNI Ibnu Triwidodo,Kasdam I/BB Brigjen TNI Tengku Benu Firmansyah, Danlantamal I Laksma Ali Trswanto, Pangkosekhanudnas III Marsekal Pertama Tri Bowo Budi Santoso dan para petinggi jajaran Kodam I/BB. (bbs/azw)

1...6,2046,2056,206...15,910Page 6,205 of 15,910