Home Blog Page 630

Pelindo Regional 1 Belawan Layani Kapal Pesiar

LAYANI: PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Belawan kembali melayani kapal pesiar pada tanggal 21 Mei 2024. Kapal Pesiar SILVER CLOUD dengan membawa ratusan penumpang asing, bersandar di Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Selasa, (21/5/2024).

BELAWAN, SUMUTPOS.CO- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Belawan kembali melayani kapal pesiar pada tanggal 21 Mei 2024. Kapal Pesiar SILVER CLOUD dengan membawa ratusan penumpang asing, bersandar di Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Selasa, (21/5/2024).

Kapal pesiar ini bersandar di Pelabuhan Belawan pada tgl 21 Mei 2024, memiliki panjang sebesar 157 meter, lebar 21 meter dan Gross Register Tonnage (GRT) sebesar 17.014 ton.

Setelah bersandar di Pelabuhan Belawan, para wisatawan asing penumpang Kapal Pesiar SILVER CLOUD yang dinakhodai oleh Capt. Lighthelm Simon FREDERICK ini dibawa langsung untuk mengunjungi tempat-tempat wisata.

Diketahui, jumlah turis yang dibawa kapal pesiar tersebut sebanyak 200-an, didominasi turis Asia yang sebagian besarnya berkebangsaan India. Kedatangan mereka untuk menikmati beberapa lokasi wisata.
Selain berwisata di kota Medan, diketahui bahwa para turis juga memiliki tujuan wisata diluar kota Medan yaitu Bukit Lawang.

Manager Bisnis Terminal Pelindo Regional 1 Belawan, Irfan Fitriadi mengatakan bahwa kedatangan kapal pesiar ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata di Sumatera Utara.

Kedatangan turis asing diharapkan dapat memberikan dampak positif pada ekonomi lokal, termasuk sektor perhotelan, restoran, dan jasa transportasi.

“Pelabuhan Belawan sendiri telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan kapal pesiar ini, termasuk peningkatan fasilitas pelabuhan dan koordinasi dengan KSOP Belawan, Imigrasi, Karantina, Dinas Pariwisata dan pihak kepolisian Belawan, untuk memastikan kelancaran kunjungan turis, tambahnya.

“Ini merupakan bagian dari komitmen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menjadikan pelabuhan di Indonesia sebagai tujuan utama kapal pesiar dunia, tutupnya.(mag-1/han)

Jokowi Kunjungi Lokasi Galodo Sumbar, Beri Bantuan & Janjikan Relokasi Warga

TINJAU DAMPAK GALODO: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meninjau dampak banjir bandang (galodo) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5). Pada kunjungannya, Presiden memberikan sejumlah arahan untuk penanganan bencana, termasuk memastikan logistik untuk pengungsi mencukupi dan proses pencarian korban yang belum ditemukan terus dilanjutkan.

AGAM, SUMUTPOS.CO – Duka di Sumatera Barat akibat galodo masih terasa ketika kemarin (21/5) Presiden Joko Widodo berkunjung. Bebatuan sebesar dua pelukan orang dewasa yang melululantahkan Nagari Bukitbatabuah, Kecamatan Canduang, masih berserak dekat aliran Sungai Batang Kasiak. Berjarak satu kilo, mereka yang kehilangan rumah berkumpul di pengungsian.

Kepala Negara mengunjungi posko tanggap darurat dan pengungsian di Lapangan Batu Taba. Dia didampingi Ibu Negara Iriana menyapa anak-anak di tenda pengungsian. “Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak,” puluhan anak bernyanyi kompak menyambut rombongan.

Kedatangan Presiden seolah jadi obat bagi anak-anak. Mereka antusias ketika Jokowi mulai membagikan makanan dan buku. “Sepeda, Pak,” seru seorang anak. Anak-anak ini adalah penduduk dari Nagari Bukitbatabuah yang sembilan orang warganya meninggal karena banjir bandang.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyerahkan secara simbolis santunan duka bagi warga terdampak yang rumahnya hancur akibat bencana. Santunan diberikan kepada 12 orang penerima simbolis terdiri atas perwakilan penerima bantuan rumah rusak berat, sedang, ringan, dan ahli waris korban meninggal dunia.

“Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,” ujar Jokowi.

Dia juga menjelaskan bahwa terdapat 625 rumah rusak akibat bencana longsor dan banjir bandang lahar dingin di Sumatra Barat, 159 di antaranya mengalami rusak berat. 100 rumah akan direlokasi. Jokowi pun memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera membangun kembali rumah warga setelah tempat relokasi disiapkan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengadakan rapat di tenda bersama sejumlah jajarannya. Presiden memberikan sejumlah arahan untuk penanganan bencana, termasuk memastikan logistik untuk pengungsi mencukupi dan proses pencarian korban yang belum ditemukan terus dilanjutkan. “Logistik harian untuk para pengungsi saya lihat masih baik dan logistiknya juga tiga minggu ke depan masih cukup,” tambahnya.

Salah satu poin penting lainnya yang disampaikan oleh Presiden adalah perlunya pembangunan sabo dam tambahan untuk mengantisipasi lahar dingin. Menurutnya, dari kebutuhan 56 sabo dam yang dihitung Kementerian PUPR, baru dua yang terbangun. “Saya perintahkan tahun ini harus dimulai, terutama di tempat-tempat yang sangat penting, ada enam,” ungkapnya.

Kejadian Sabtu (11/5) pukul 22.30 itu memang mengerikan. Satgas Bencana Kodimn0304 Agam Serma Yoga yang ditemui Jawa Pos dilokasi bencana menyatakan sempat merasa gentar melihat air yang menerjang rumah-rumah. Dia dan tentara lain datang ke lokasi 15 menit setelah galodo menerjang. Dia berdiri 700 meter dari sungai, namun 200 meter di hadapannya air mengalir deras. Air ini membawa batu besar dan batang pohon. “Saya dengar ada yang minta tolong. Laki-laki,” kenangnya.

Namun dia tidak bisa berbuat banyak. Pasukan tidak bisa sembrono menerobos air bah yang ketika kering bekasnya di tembok mencapai 1,5 meter itu. Yang dikhawatirkan adalah adanya galodo yang lebih besar. “Waktu itu mati lampu. Saya yang tentara saja takut. Tidak mau sembarangan bertindak,” tuturnya.

Hari-hari selanjutnya, mereka disibukan dengan evakuasi. Mayat satu orang remaja masjid yang waktu itu sedang berkumpul ditemukan dalam mobilnya. Yang paling jauh, mayat perempuan bernama Alimtusadiyah ditemukan 5 km dari rumahnya.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kembali mengunjungi Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Senin (20/5) tengah malam.  Kunjungannya ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya pada 15 -16 Mei 2024, untuk memastikan lokasi pengungsian yang baru dibangun aman dan nyaman bagi pengungsi.

Lebih dari 10 tenda besar dipasang di posko pengungsian yang baru. Selain tenda pengungsi, Kemensos juga memasang tenda untuk posko kesehatan Puskesmas Ampek Angkek 1 unit. Ada Pula tenda untuk pelatihan vokasional kuliner dan kerajinan berbahan perca 2 unit. Dibangun pula toilet portable untuk kebutuhan para pengungsi.

Sebelumnya, saat meninjau lokasi pengungsian pada pekan lalu, Risma meminta agar lokasi pengungsian dipindah karena berada di jalur lahar dingin. Hal itu diketahui setelah Mensos Risma mencocokan peta jalur lahar dingin Gunung Marapi Sumatera Barat yang dikeluarkan Kementerian ESDM dengan lokasi pengungsian. Hal itu dinilai perlu dilakukan guna menghindari jatuhnya korban kembali. Saat ini, tenda para pengungsi telah dipindahkan ke lapangan bola Batu Taba, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam.

Setiba di lokasi, Risma berdialog dengan para Taruna Siaga Bencana (Tagana) dari Bukit Tinggi yang bertugas di dapur umum yang baru didirikan.  Ia juga memeriksa kesediaan makanan untuk para pengungsi. Tak hanya melihat, Risma pun ikut turun tangan memasak makanan untuk para pengungsi, bahkan Mensos Risma dengan cekatan  ikut mengiris-ngiris kubis untuk dimasak. “Dulu sebelum ada  Kampung Siaga Bencana (KSB), saya masak sendiri, sekarang sudah banyak KSB,” ungkapnya. Melalui dapur umum ini, 3.300 nasi bungkus setiap harinya dibagikan kepada para pengungsi.

Sampai Senin (20/5), Kemensos telah mendirikan dapur umum dan menyalurkan bantuan logistik ke daerah terdampak bencana yakni di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Panjang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Padang Pariaman. Untuk Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang, bantuan logistik senilai Rp. 7.14 miliar telah disalurkan.

Nursima, salah seorang pengungsi, mengatakan bahwa lokasi pengungsian yang sekarang lebih aman. Selain itu, lebih mudah diakses karena tak jauh dari jalan lintas Sumatera. “Sekarang selain aman, tempat pengungsiannya juga nyaman karena berbagai fasilitas tersedia. Terima kasih bu mensos,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo telah meninjau secara langsung pelaksanaan operasi SAR banjir bandang lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar. Berdasar data terakhir, Basarnas mencatat sudah ada 61 korban meninggal dunia. Dua belum teridentifikasi dan 59 korban lainnya sudah teridentifikasi. Sementara angka korban hilang sebanyak sebelas orang.

Kusworo memastikan, Basarnas terus melakukan operasi SAR untuk mencari para korban hilang tersebut. “Tim SAR gabungan melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai,  menurunkan anjing pelacak dari Polres Tanah Datar, melakukan pencarian melalui udara dengan menggunakan drone thermal,” kata jenderal bintang tiga TNI AU tersebut. Dalam peninjauan yang dia lakukan, Kusworo turut mengunjungi Posko SAR Gabungan di Pendopo Indo Jolito dan Posko Taktis di Simpang Manunggal.

Dari Direktur Operasi Basarnas Brigjen TNI (Mar) Edy Prakoso, Kusworo mendapat penjelasan mengenai situasi terkini. Lewat kesempatan itu pula, dia memeriksa kesiapan dan ketersediaan alat serta peralatan SAR. Orang nomor satu di Basarnas itu pun sempat turun langsung ke lokasi pencarian dan mengunjungi para pengungsi yang berada di Tanah Datar. Sesuai arahan presiden, tempat tinggal para korban bakal direlokasi ke tempat yang lebih aman. (lyn/Mia/syn/jpg)

Kejari Langkat Penyuluhan Hukum di MAN 1 Tanjungpura

FOTO BERSAMA: Kejari Langkat dengan siswa dan Kepala MAN 1 Langkat usai penyuluhan hukum JMS.Intelijen Kejari Langkat/Sumut Pos .

STABAT, SUMUTPOS.CO- Kejaksaan Negeri Langkat memberikan penyuluhan hukum di Madrasah Aliyah Negeri 1, Tanjungpura, Selasa (21/5/2024). Penyuluhan hukum yang disebut dalam program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) ini diikuti lebih kurang 80 siswa maupun siswi MAN 1 Tanjungpura.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Langkat, Sabri Marbun bertindak sebagai narasumber dalam penyuluhan hukum tersebut. Dia menjelaskan, pihaknya rutin melakukan penyuluhan hukum JMS di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Langkat.

Termasuk salah satunya MAN 1 Langkat. Tema yang diangkat dalam penyuluhan hukum ini adalah, menghindari geng motor, bullying, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), bahaya tawuran hingga penyalahgunaan narkotika. Usai penyuluhan hukum, Kejari Langkat menyaksikan penampilan siswa dalam grup band yang bernama Rowaihul Jannati.

Band tersebut merupakan binaan Kepala MAN 1 Langkat.

“Ini dampak baik dan positif dari penyuluhan hukum yang dilakukan Kejari Langkat melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Salah satunya, dengan membuat kegiatan positif di luar jam sekolah, seperti olahraga dan musik serta kegiatan positif lainnya,” kata Sabri.

“Sehingga dengan kegiatan seni musik band seperti ini, dapat menghindari perbuatan-perbuatan kenakalan remaja yang menyimpang. Sebab, saat ini sedang marak terjadi di kalangan remaja seperti geng motor, tawuran, narkotika dan lainnya,” sambung Sabri.

Dampak dari salah pergaulan, tentunya siswa atau pelajar meninggalkan pelajaran pokok utama dalam kurikulum sekolahnya. “Kami Tim Intelijen Kejari Langkat selain menjalankan tugas dan fungsi dari sisi penegakan hukum, juga terus mengembangkan inovasi-inovasi yang dapat berdampak positif terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat Kabupaten Langkat dengan moto: pemahaman untuk mengenali hukum dan menjauhi hukuman,” katanya.

Sementara, Kepala MAN 1 Langkat, Sugiono mengapresiasi Korps Adhyaksa di bumi bertuah atas kegiatan rutinnya yang memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada siswa. “Kejari Langkat juga selalu memotivasi siswa-siswi agar melakukan kegiatan-kegiatan positif. Seperti contoh, terbentuknya grup band siswa adalah dampak positif dari Tim Penyuluhan Hukum Kejari Langkat dan dengan dukungan itu, sekolah meraih prestasi dalam hal seni musik,” tukasnya.

MAN 1 Langkat meraih juara umum mars Syubbanul Wathon & Shalawatan tahun 2023 di Pondok Pesantren Musthafiyah Purba Baru, Kecamatan Lembah Sore Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, sekitar medio Mei. Juara pertama yang diraih MAN 1 Langkat dalam kegiatan Tasyakuran 1 Abad Nadhlatul Ulama. (ted/han)

3 PPK Medan Timur Divonis 3 Bulan, Kejari Medan Ajukan Banding

KETERANGAN: Kajari Medan, Muttaqin Harahap memberikan keterangan terkait vonis 3 bulan 3 PPK Medan Timur, Selasa (21/5).

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan langsung menyatakan banding, usai 3 oknum Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Timur divonis 3 bulan penjara, usai terbukti bersalah melakukan penggelembungan suara Pemilu pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Kepala Kejaksaan Negeri Medan (Kajari) Medan, Muttaqin Harahap mengatakan, vonis yang dijatuhkan terhadap 3 terdakwa, yakni Abdilla Syadzaly Barrah Hutasuhut (25), Junaidi Machmud (48), dan Muhammad Rachwi Ritonga (28) dinilai jauh dari rasa keadilan.

“Jadi sebagaimana kita ketahui 3 terdakwa divonis 3 bulan penjara. Sementara dalam tuntutan kita (jaksa), ketiga terdakwa dituntut 1 tahun penjara dan denda Rp25 juta, subsider 4 bulan kurungan. Jadi terhadap putusan hakim masih jauh dari rasa keadilan,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (21/5/2024).

Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya akan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Medan. “Kami harapkan PT Medan bisa lebih meneliti perkara ini, sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat,” kata Muttaqin.

Iapun mewarning penyelenggara pemilu, agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara. “Ini sebagai pembelajaran lah, agar kedepan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas karena perbuatan pidana apapun yang dilakukan pasti akan ada konsekuensi hukum yang diterima,” pungkasnya.

Sebelumnya, hakim ketua As’ad Rahim Lubis menghukum ketiga terdakwa oknum PPK Medan Timur masing-masing selama 1 tahun penjara, denda Rp25 juta subsider 1 bulan kurungan.

Ketiga terdakwa diyakini terbukti melanggar Pasal 532 Jo Pasal 554 UU RI No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair.

Adapun pertimbangan majelis hakim pada hal yang memberatkan yakni, perbuatan 3 PPK itu bertentangan dengan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana pada undang undang pemilu. Selain itu perbuatan mereka mencoreng nama baik pemilihan umum secara kelembagaan, dan ketiganya juga tidak mengakui perbuatannya.

Diketahui, dalam dakwaan JPU menjelaskan bahwa kasus ini bermula pada 14 Februari 2024, saat pelaksanaan pemilu 2024. Saat itu, ketiga terdakwa bertindak sebagai PPK.

Selanjutnya, pada 16 Februari 2024 hingga 1 Maret 2024 terdakwa Muhammad Rachwi Ritonga selaku Ketua PPK Medan Timur bersama kedua terdakwa lainnya bertugas melakukan penghitungan rekapitulasi suara pemilu 2024.

Singkat cerita, ternyata hasil rekapitulasi suara yang dilakukan ketiga terdakwa terdapat perbedaan jumlah suara antara C Plano yang dibuat oleh KPPS dengan D Hasil yang dibuat oleh PPK Medan Timur.

Di mana hal tersebut dikarenakan adanya pemindahan suara dari PKN dan Partai Buruh ke PKB. Sehingga, PKB memperoleh tambahan suara dari kedua partai tersebut.

Pada 4 Maret 2024, PPK Medan Timur memberikan D Hasil kepada seluruh saksi partai yang ditandatangani oleh ketiga terdakwa dan para saksi peserta partai pemilu.

Kemudian, pada 5 Maret 2024, seluruh kotak dan surat suara beserta C Plano atau C Hasil dan juga D Hasil didistribusikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan dan pihak KPU Medan mengesahkan D Hasil yang dikeluarkan PPK Medan Timur dengan mekanisme Rapat Pleno.

Dihari yang sama, sekira pukul 05.00 WIB, saksi Sarmak Hasbi Sidqi Hasibuan sebagai Komisioner Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Medan Timur telah mengetahui adanya penggelembungan suara.

Keesokan harinya, pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Medan menerima informasi awal secara tertulis dari Pengacara Netty Yuniati Siregar yang merupakan Calon Legislatif (Caleg) Kota Medan dari Partai Gerindra terkait adanya penggelembungan suara.

Selanjutnya, Bawaslu Medan membuat laporan atau temuan adanya penggelembungan suara yang dilakukan tingkat PPK ke KPU Medan, akan tetapi tidak diindahkan setelah sampai penetapan pada tanggal 12 Maret 2024.

Kemudian, dengan adanya penambahan suara ke PKB, Netty Yuniati Siregar pun merasa dirugikan atas hal tersebut. Sehingga, jumlah suara yang diperoleh Partai Gerindra tidak masuk untuk mendapatkan kursi ke-12 sesuai dengan pembagian dari KPU Kota Medan. (man)

Rakor TPPS Sumut, BKKBN Minta OPD Serius Tangani Stunting

RAKOR: Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Munawar Ibrahim dalam Rakor TPPS Tingkat Provinsi Sumut, di Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan, Selasa (21/5). Sumut Pos/Dokumen Pribadi

MEDAN,SUMUTPOS.CO-Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut), di Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan, Selasa (21/5/2024).

Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Munawar Ibrahim menyampaikan, penyelenggaraan kegiatan Rakor TPPS tingkat Provinsi Sumut tahun 2024, merupakan rapat paling penting dan paling strategis, mengingat pada bulan Oktober yang akan datang akan dilakukan evaluasi RPJM Nasional 2020-2024.

“Ini merupakan titik paling krusial. Artinya ini akan menentukan posisi Provinsi Sumatera Utara, baik secara nasional, provinsi maupun kabupaten/kota untuk menentukan posisi kita tersebut, bahwa pelaksanaan evaluasi akhir pencapaian percepatan penurunan stunting sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Nasional tahun 2020-2024, yang akan dilaksanakan pada Oktober 2024 mendatang,” ujar Munawar dalam acara tersebut.

Menurutnya, jika dihitung sejak saat ini, TPPS hanya memiliki waktu sedikitnya empat bulan lagi, yakni Juli-Agustus 2024, untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting.

“Pertanyaan paling penting dan paling krusial dalam konteks seperti ini, adalah mampukah kita Provinsi Sumatera Utara dapat mencapai preferensi stunting mencapai angka 14 persen, seperti telah ditetapkan sebagai ukuran capaian secara Nasional dari tata capaian percepatan penurunan samping secara Nasional,” tegasnya.

Dijelaskannya, berdasarkan data survei kesehatan Indonesia tahun 2024, menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir terjadi penurunan preferensi stunting yang cukup tajam. Akan tetapi pada tahun 2023 yang lalu penurunan angka stunting terjadi hanya sebesar 0,1 persen atau menjadi 21,5 persen.

Di mana sebelumnya, lanjut Munawar, ditargetkan pada tahun 2023 dapat turun lebih cepat lagi, sehingga ‘on the track’ pada tahun 2024 bisa mencapai target yang diharapkan, yaitu 14 persen secara Nasional.

“Sementara itu preferensi Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SKI 2023 adalah sebesar 18,90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebanyak 2,2 persen, meskipun masih termasuk dalam kategori ‘on the track’, tetapi masih membutuhkan upaya dan kerja keras dalam mencapai target 14 persen pada tahun terakhir ini,” imbuhnya.

Ia menilai, walaupun ada tren menurun yang sangat signifikan, akan tetapi ancaman dan permasalahan ini masih sangat besar. “Berdasarkan uraian data-data tersebut dan kompleksitas masalah yang sedang kita hadapi, maka perlu segera direncanakan upaya tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan target RPJM tahun 2024, baik secara nasional maupun Provinsi Sumatera Utara,” katanya.

Untuk Provinsi Sumut sendiri sejak beberapa bulan yang lalu, sambung Munawar, telah dilakukan upaya-upaya untuk membahas kondisi tersebut, seperti pada kegiatan rapor dan program bangga Kencana yang melibatkan para ahli, stakeholder pusat dan provinsi.

Dalam pembahasan itu, sebutnya, ada beberapa persoalan yang sedang dan mulai dilaksanakan. “Ada cara efektivitas program sasaran, yaitu dengan mempersempit program sasaran pada ibu hamil, ibu menyusui dan bayi dua tahun (baduta) dari keluarga kecil untuk menjamin dan memberikan makanan. Tentu saja upaya dan kegiatan ini tetap memperhatikan beberapa upaya-upaya yang kompresif, baik intervensi sensitif maupun intervensive,” tandasnya.

Adapun, dalam acara itu, tampak seluruh perwakilan dari OPD memaparkan apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan dalam penanganan stunting. Mereka diminta agar kreatif, berinovasi serta melaksanakan percepatan penanganan stunting dan harus tepat sasaran sesuai anggaran yang ada.

Sementara itu, pada Rakor yang dipimpin oleh Sekda Pemprov Sumut, Arief Sudarto Trinugroho yang juga sebagai ketua TPPS Sumut mengatakan, penanganan stunting harus dilakukan secara bersama-sama, dan semua harus berperan.

Dalam kegiatan itu, Arif juga sempat menegur sejumlah perwakilan OPD yang dinilainya kurang fokus dalam menggunakan anggaran untuk penanganan stunting, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov Sumut, yang paparannya dinilai tidak fokus karena anggaran stunting banyak dilaksanakan oleh TPPKK Provsu.

Hadir juga, Gubernur Sumut, Hassanudin dan seluruh forkopimda serta OPD yang terlibat dalam penanganan stunting. (dwi/han)

Warga Tanah Enam Ratus Minta Wali Kota Medan Perbaiki Jalan Rusak

RUSAK: Kondisi Jalan Umat Bakti, di Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, mengalami kerusakan setelah hujan.

MEDAN MARELAN, SUMUTPOS.CO- Warga Kecamatan Medan Marelan mengeluhkan jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki. Kondisi Jalan Karya Bakti yang berada di Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan semakin hari semakin parah bahkan sudah tidak ada lagi pengeras badan jalannya.

Warga yang bermukim di lingkungan VIII Kelurahan Tanah Enam Ratus, merasa kesal jalan untuk aktivitas mereka keluar masuk sudah tidak layak lagi untuk dilintasi.

Ibnu (47) warga Kelurahan Tanah 600 mengatakan Pemerintah Kota Medan tidak peduli dengan Jalan Karya Bakti ini. Ucapnya, Selasa (21/5/2024).

“Sudah hancur kayak gini gak ada juga yang peduli kami mau lewat aja susah apalagi kalau sudah hujan becek dan air tergenang,” jelasnya.

Warga berharap kepada Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution untuk meninjau langsung Jalan Karya Bakti yang begitu parah dan hancur hingga tampak tanah saja dan ditambah hujan turun macam bubur jalannya.

Awalnya Jalan Karya Bakti tidak memiliki drainase dan kini sudah terbentuk namun badan jalan dan beberapa gang yang berhubungan dengan langsung dengan Jalan Karya Bakti tidak kunjung diperbaiki dan warga bertanya-tanya ada sebenarnya terjadi hingga jalan tersebut tidak juga diperbaiki.

“Seperti Gang yang menuju ke Masjid Baitul Ikhlas badan jalannya tinggal tanah dan pengerasnya sudah tidak ada lagi apabila diguyur hujan permukaan jalannya sangat becek,” ujarnya.

Harapan warga agar Jalan Karya Bakti lingkungan VIII Kelurahan Tanara segera diperbaiki dan Pemko Medan agar lebih tanggap lagi mengenai infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak.

Lurah Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan, ketika dikonfirmasi mengatakan, Jalan Karya Bakti sudah diajukan ke instansi terkait namun faktanya sampai saat ini jalan tersebut tidak juga ada perbaikan.

Jalan Karya Bakti yang panjangnya sekitar 700 meter tersebut tidak kunjung juga diperbaiki apalagi beberapa hari belakangan ini sering hujan turun sehingga badan jalan tersebut becek dan tergenang air.(mag-1/han)

Sat Lantas Polres Pelabuhan Belawan imbau Keselamatan Lalu Lintas untuk Pengemudi Betor

Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan imbauan keselamatan serta ketertiban berlalu lintas (kamseltibcar lantas) kepada pengemudi becak motor (betor) di Jalan Paus, Pajak Baru Belawan, Selasa (21/5/2024).

BELAWAN, SUMUTPOS.CO-Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan imbauan keselamatan serta ketertiban berlalu lintas (kamseltibcar lantas) kepada pengemudi becak motor (betor) di Jalan Paus, Pajak Baru Belawan, Selasa (21/5/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengemudi betor tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Dalam kegiatan tersebut, personel Unit Kamsel Sat Lantas Polres Pelabuhan Belawan memberikan imbauan kepada pengemudi betor untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, menggunakan helm, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

“Keselamatan harus diutamakan daripada kecepatan,” imbau personel Sat Lantas saat memberikan edukasi kepada pengemudi betor.

Kasat Lantas, AKP Pittor Gultom, SH., menekankan pentingnya kegiatan ini dalam rangka mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan betor.

“Kami memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para pengemudi betor, untuk selalu tertib berlalu lintas dan mematuhi semua peraturan yang ada. Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Selain memberikan imbauan, petugas juga membagikan brosur berisi informasi tentang aturan berlalu lintas dan pentingnya penggunaan helm bagi pengemudi dan penumpang betor. Kegiatan ini disambut baik oleh para pengemudi betor, yang merasa terbantu dengan informasi yang diberikan.

“Kami berharap, melalui sosialisasi ini, para pengemudi betor dapat lebih memahami dan mengimplementasikan aturan lalu lintas dengan baik, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan di jalan,” tambah AKP Pittor Gultom.

Sat Lantas Polres Pelabuhan Belawan berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keselamatan berlalu lintas kepada berbagai kelompok masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran dan kepatuhan pengemudi betor terhadap peraturan lalu lintas dapat meningkat, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan dan menciptakan suasana berkendara yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.(mag-1/han)

Telkomsel dan BiliBili Dukung Komunitas Pencinta dan Pencipta Konten Anime, Comic, dan Games di Indonesia

Pelanggan dapat memperoleh Paket Bundling Premium Bstation-BiliBili melalui aplikasi MyTelkomsel dengan harga terjangkau Rp11 ribu, termasuk kuota MAXstream hingga 2,5 GB dan langganan layanan platform Bstation untuk mengakses ribuan konten anime terbaru tanpa iklan, variety show Asia, hingga peluang untuk berkreasi dan berpartisipasi dalam acara kolaborasi tingkat nasional hingga Asia Tenggara.

Jakarta – Penyedia layanan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, Telkomsel, dan penyedia layanan konten dan komunitas video terdepan dari China, BiliBili, bekerja sama menghadirkan Paket Bundling Premium Bstation-BiliBili. Dengan keunggulan platform video Bstation dari BiliBili yang didukung oleh konektivitas broadband terluas Telkomsel, kerja sama Paket Bundling Premium Bstation-BiliBili ini menegaskan komitmen kedua perusahaan dalam mendukung perkembangan komunitas pencinta dan pencipta konten anime, comic, dan games di Indonesia.

Pelanggan dapat memperoleh Paket Bundling Premium Bstation-BiliBili melalui aplikasi MyTelkomsel dengan harga mulai dari Rp11 ribu. Paket ini mencakup Kuota MAXstream hingga 2,5 GB dan langganan layanan platform Bstation. Pelanggan dapat menikmati layanan ini dari satu perangkat telepon/tablet/komputer/TV pada satu waktu. Setelah pembelian, pelanggan dapat masuk ke aplikasi atau situs web Bstation untuk mulai menonton atau berkreasi.

Nirwan Lesmana, VP Digital Lifestyle Telkomsel, menyatakan, “Telkomsel berupaya memperluas pengalaman gaya hidup digital pelanggan yang bernilai tambah melalui kolaborasi dengan BiliBili. Melalui Paket Bundling Premium Bstation-BiliBili, Telkomsel terus melangkah untuk menghadirkan akses yang mudah dan terjangkau terhadap ekosistem ragam hiburan digital kelas dunia terlengkap. Kami harap, kerja sama ini dapat memenuhi kebutuhan pencinta dan pencipta anime, comic, dan games, serta menciptakan pengalaman menonton serta berkreasi yang membuka banyak peluang lebih seru dan menjanjikan.”

Dengan Paket Bundling Premium Bstation-BiliBili, pelanggan dapat mengakses lebih dari 1.500 konten anime terbaru tanpa iklan, seperti Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training, Windbreaker, Tensura, Kaiju No.8, One Piece, Attack On Titan, Mushoku Tensei, Black Butler, Konosuba, Jujutsu Kaisen, Detective Conan, Dragonball, Solo Leveling  melalui aplikasi atau situs web Bstation. Selain itu, terdapat konten variety show Asia seperti The King of Pigs yang populer di kalangan muda. Pengguna juga dapat berkreasi dengan membuat konten dan saluran sendiri, seperti Dasi Gantung dan Tekotok.Official, yang viral di Indonesia. Bstation juga memungkinkan pelanggan untuk melakukan live streaming, menjadi VCreators, dan berpartisipasi dalam collaboration event tingkat nasional hingga Asia Tenggara.

BiliBili sendiri adalah platform hybrid yang mendukung Video Profesional (OGV) dan Video Buatan Pengguna (UGC). Sebagai brand ikonik dengan komunitas video terdepan dari China, BiliBili menyediakan beragam konten video, termasuk animasi, film, variety show, dan karya-karya kreator. BiliBili terus memperluas ekosistem kontennya untuk memenuhi beragam minat komunitas penggunanya di China, Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Indonesia.

Jason Fanjaya, Strategic Partnership Director Bstation Indonesia, menambahkan, “Bstation bukan hanya sebuah platform, melainkan sebuah tempat di mana pengguna merasa diterima. Kami senang menyambut Indonesia ke dalam komunitas Bstation dengan ragam konten berkualitas. BiliBili, melalui merek Bstation di Indonesia, berusaha menciptakan rumah bagi generasi muda dengan minat yang beragam. Kami berharap dapat mencapai hal ini dengan menyediakan berbagai konten video yang berkualitas dan mendukung kreativitas kreator untuk berkarya maupun siaran langsung.”

Pelanggan juga dapat memanfaatkan Kuota MAXstream yang disertakan dalam Paket Bundling Premium Bstation-BiliBili untuk menonton konten terbaru di Bstation, MAXstream, dan layanan video streaming lainnya yang telah bekerja sama dengan Telkomsel.

Informasi lebih lanjut tentang Paket Bundling Premium Bstation-BiliBili bisa diakses pada laman telkomsel.com/video/Bstation.(rel)

Ghufron Laporkan Dewas KPK ke Bareskrim

LAPORKAN: Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mendatangi Bareskrim untuk melaporkan Dewas KPK.

SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berhasil “menunda” putusan dugaan pelanggaran etik yang rencananya disampaikan Dewan Pengawas (Dewas) KPK hari ini.

Itu usai gugatan dirinya ke PTUN Jakarta dikabulkan lewat putusan sela. Konflik makin meruncing, lantaran Ghufron juga melaporkan beberapa anggota Dewas KPK ke Bareskrim Polri.

Dalam putusan sela PTUN Jakarta tertanggal 20 Mei, majelis hakim memerintahkan agar menunda pemerikaaan atas dugaan pelanggaran etik Nurul Ghufron oleh Dewas KPK. “Sebenarnya kami telah mengajukan permohonan gugatan ini sejak 24 April. Dan sejak itu, kami berupaya untuk meminta segera adanya putusan sela,” ucap Ghufron tadi malam di Gedung Merah Putih KPK bersama tujuh kuasa hukumnya. Dan kemarin, permohonannya baru dikabulkan.

Ghufron melaporkan ke PTUN lantaran menilai kasus yang membelitnya di Dewas itu sudah daluarsa. Lantaran sudah berlangsung sejak 15 Maret 2022. Namun, Dewas tetap kekeh untuk memprosesnya, dengan alasan kasus tersebut baru dilaporkan Desember 2023.

Disinggung apakah dirinya akan hadir dalam sidang putusan Dewas yang digelar hari ini (kemarin,Red), Ghufron tak menjawab secara tegas. Namun, dia menyebut, seharusnya Dewas berpatokan dari hasil putusan sela PTUN ini. Bahwa pemeriksannya harus ditunda.

“Putusan hakim itu di negara hukum adalah putusan tertinggi. Tidak boleh di atas putusan hakim kemudian masih diperdebatkan, jadi saya tidak perlu menjawab ya atau tidak,” terangnya.

Tak hanya mengunggat di PTUN, buntut diperiksanya Ghufron dalam perkara dugaan etik ini juga membuanya melaporkan Dewas KPK ke Bareskrim Polri pada 6 Mei lalu. Di singgung, apakah yang dilaporkan ke Bareskrim adalah Albertina Ho saja, Ghufrob menjawab bukan satu orang saja. “Tidak satu, ada beberapa,” katanya.

Ghufron menggunakan dua pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pelaporan ini. Yakni pasal 421 terkait penyelenggara negara yang memaksa berbuat atau tidak berbuat dan pasal 310 terkait pencemaran nama baik atau kehormatan.

Dia mengaku melapor ke Bareskrim lantaran pemberitaan yang berkembang mengenai kasusnya itu sudah menyerang nama baiknya dan keluarganya. Dan langkah hukum akhirnya harus dia tempuh. “Ini bagian dari pembelaan saya,” katanya.

Sementara itu, Jawa Pos (Grup Sumut Pos) sempat mengkonfirmasi ke Dewas KPK terkait putusan sidang etik hari ini. Namun, hingga berita ini ditulis Senin (20/5) pukul 18.36 WIB, anggota Dewas KPK Albertina Ho dan Syamsuddin Haris belum merespon konfirmasi yang dikirim koran ini. (elo/jpg/ila)

Miliki Harta Kekayaan yang Fantastis, Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diklarifikasi KPK Selama 7 Jam

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Hutahaean.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Hutahaean mendatangi gedung Merah Putih KPK kemarin. Dia hadir atas undangan KPK untuk klarifikasi mengenai LHKPN yang dinilai ganjil itu.

Datang pukul 09.00 WIB, Rahmady keluar tujuh jam kemudian. Dia tampak buru-buru keluar gedung sampai salah jalan keluar. Dia berjalan cepat menghindari kejaran wartawan yang sejak pagi menunggunya. “Saya sudah klarifikasi semua. Sudah klarifikasi,” katanya sambil terus berjalan keluar gedung.

Di halaman KPK dia sempat mondar mandir kebingungan menunggu mobil. Sampai terus berjalan dia lantas menghampiri ojek online yang sedang ngetem. Tanpa pikir panjang Rahmady segera meminta si tukang ojek untuk segera pergi meninggalkan KPK sambil terus menutup wajahnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membebastugaskan Rahmady sebagai Kepala Bea Cukai sejak 9 Mei lalu. Itu buntut dari sedang diperiksanya dia secara internal terkait laporan harta kekayaannya yang fantastis oleh masyarakat.

Harta Rahmady diduga tak sesuai dengan apa yang dia laporkan dalam LHKPN. Rahmady melaporkan harta kekayaannya di LHKPN senilai Rp6,3 miliar.

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyampaikan klarifikasi kepada yang bersangkutan itu untuk mengecek LHKPN. Utamanya soal harta dan pinjaman utang. “Hartanya enam miliar tapi kok dilaporkan dia memberikan pinjaman sampai tujuhbmiliar, kan gitu nggak masuk di akal ya,” katanya.

KPK salah satunya juga ingin melakukan penelusuran terkait dengan harta dan saham perusahaan yang dimiliki oleh Rahmady. Hal hal ini lah yang bakal diklarifikasi oleh Komisi Antirasuah.

Sebab, saat ini sudah keluar Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pegawai Kementerian Keuangan seluruhnya. Gimana perlakuannya kalau punya investasi atau saham di perusahaan lain.”Sudah diatur detail di situ. ada yg harus diumumkan, ada yang tidak boleh, ada yang nggak papa,” paparnya. (elo/jpg/ila)

1...629630631...15,693Page 630 of 15,693