Home Blog Page 668

Dukung Green Tourism, Supply Utama Kelistrikan Ajang Internasional F1H2O Gunakan Energi Baru Terbarukan

PLN UID Sumatera Utara telah mempersiapkan pembangkit menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) diantaranya PLTM Aek Silang 2 dengan kapasitas 2x5 MW

BALIGE, SUMUTPOS.CO – Komitmen PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara dalam mendukung target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060 juga menjangkau sektor pariwisata. Hal ini terbukti pergelaran tahun kedua kejuaraan dunia balap perahu super cepat F1 Powerboat (F1H2O) menggunakan energi baru terbarukan.

General Manager PLN UID Sumatera Utara Saleh Siswanto mengatakan perhelatan kejuaraan dunia tahun ini akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Dimana tahun ini seluruh kelistrikan akan di supply langsung dari PLN menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT).

“Tahun lalu supply kelistrikan di panggung utama masih menggunakan supply dari genset yang disediakan dari pihak injourney. Tahun ini seluruh kebutuhan kelistrikan akan di supply penuh oleh PLN dengan menggunakan bauran energi yang ramah lingkungan,” tutur Saleh.

PLN UID Sumatera Utara telah mempersiapkan dua pembangkit menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) diantaranya PLTM Hutaraja dengan kapasitas 2×2,5 MW.

Saleh menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan selama kejuaraan internasional tersebut, PLN telah mempersiapkan dua pembangkit menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) diantaranya PLTM Hutaraja dengan kapasitas 2×2,5 MW dan PLTM Aek Silang 2 dengan kapasitas 2×5 MW.

Tidak hanya itu, PLN UID Sumatera Utara juga telah memperkuat jaringan back up 20 kV dengan melakukan modifikasi jaringan sehingga akan mempermudah maneuver dan perbaikan kualitas parameter tegangan yang akan dikirim ke Balige. Modifikasi jaringan ini juga akan memberikan akses yang lebih besar kepada pemanfaatan pembangkit EBT khususnya PLTM Aek Silang 2 untuk mendukung back up kebutuhan sistem Balige selama perhelatan.

“Dengan penggunaan EBT yang mencapai 40.49 persen. Sumatera Utara menjadi wilayah penggunaan listrik EBT terbesar di Indonesia,” kata Saleh.

Saleh juga menjelaskan saat ini PLN UID Sumatera Utara terus berbenah dan melakukan berbagai persiapan dalam menghadirkan listrik yang andal dan berkualitas.

“Dalam waktu dekat PLN akan menggelar apel siaga kelistrikan kemudian dilanjutkan seluruh persiapan telah rampung dan simulasi pengamanan kelistrikan dapat berjalan dengan baik, sehingga apabila terjadi gangguan yang tidak diinginkan dapat teratasi dengan cepat,” pungkas Saleh. (ila)

Sengketa Medis Harus Melalui Mediasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Banyak kasus sengketa medis di Tanah Air yang berujung pada pelaporan ke kepolisian hingga dipersidangkan. Padahal sengketa medis dapat diselesaikan tanpa harus melapor kepada aparat penegak hukum, namun harus melalui mediasi.

Untuk itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Medan bekerjasama dengan Lembaga Mediasi Arbtrase Medis dan Kesehatan (LMA-MKI) Kota Medan maupun Lembaga Pelatihan Kesehatan (LPK) Prima Indonesia menggelar seminar perlindungan hukum bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, rumah sakit (RS) dan pasien serta penyelesaian sengketa sebagai implementasi berlakunya Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan khususnya pasal 30 di RS Royal Prima Medan, Sabtu (24/2/2024).

“Seminar ini sangat penting terutama untuk Kota Medan, agar dengan adanya UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan khususnya pasal 30, bahwa jika ada sengketa medis, harus melalui mekanisme di luar pengadilan dulu, tidak bisa langsung ke kepolisian tetapi harus ada mediasi,” ungkap Ketua IDI Medan, Dr dr Ery Suhaimi, S H M H M.ked (Surg), Sp.B, FINACS.

Ery menyebutkan, selama ini jika ada masalah selalu langsung dilaporkan ke polisi. Sehingga, sambungnya, dengan adanya UU ini, hal itu tidak bisa lagi.

“Jadi harus dilakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dulu,” ucapnya.

Ery pun mengaku sangat mengapresiasi adanya lembaga mediasi yang telah hadir di Kota Medan ini. Menurutnya hal ini sangat membantu dalam menyelesaikan sengketa terutama dari organisasi profesi (OP) Kesehatan dalam menyelesaikan sengketa medis.

Sementara itu Ketua Lembaga Mediasi Arbtrase Medis dan Kesehatan (LMA-MKI) Kota Medan, Dr Dra Risma Situmorang S H M H., ALLArb mengatakan, bahwa kegiatan ini penting dilaksanakan karena untuk memberi pemahaman kepada tenaga medis dan kesehatan serta manajemen rumah sakit betapa pentingnya perlindungan hukum bagi pasien, tenaga medis dan tenaga kesehatan (TMTK) dan rumah sakit.

Jadi, lanjutnya, UU nomor 17 tahun 2023 itu memberikan keseimbangan perlindungan hukum yang baik dan bermartabat bagi PMTK.

“Asalkan pelaku medis itu melayani secara profesional, kompeten dan sesuai prosedur mengikuti peraturan UU, harapan saya di seluruh Indonesia nanti akan ada kantor-kantor perwakilan lembaga mediasi.

Di sini, Kota Medan kota pertama yang ada kantor keterwakilannya, sehingga jika ada sengketa medis kesehatan tidak harus didorong ke penyelesaian hukum tapi lebih baik di mediasi dulu atau restorastif justis sehingga ada keadilan bagi korban dan tenaga medis,” tegasnya.

Menurutnya, ini juga harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dan harus disuport. Kepolisian juga harus paham supaya dalam pemahaman hukum dibidang medis tercipta ketenangan antara tenaga medis kesehatan dan juga pasien akan merasa diperlakukan adil.

Dia mencontohkan, di Medan pernah ada kasus dugaan mal praktek dan kasus oksigen kosong yang karena tidak mau mediasi akhirnya sampai ke Mahkamah Agung. Begitu juga kasus dugaan vaksin kosong yang sampai ke pengadilan.

“Saya berharap kasus-kasus sengketa medis kesehatan ini semakin sedikit dan tentunya harus ada perhatian pemerintah, karena pemerintah juga sebagai pembina rumah sakit daerah yang ada di semua provinsi,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur LPK Prima Indonesia, Dr dr Wienaldi, M.K.M, Fisqua mengaku seminar ini sangat baik dan mendukung penuh.

“Kita dukung apalagi sudah ditetapkannya UU dan kehadiran LPK Prima Indonesia sebagai lembaga diklat khusus bidang kesehatan terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan, sehingga bisa berperan meningkatkan kompetensi dan SDM di Indonesia,” ucapnya.

Dia menambahkan, tentunya juga dengan seminar ini, dapat memberikan wawasan hukum kepada semua nakes agar bisa membantu memberikan pelayanan terbaik dan ada wawasan yang baik, selain akan lebih nyaman dalam bekerja serta ada hak pasien terlindungi.

Pada kesempatan itu, juga dilaksanakan peresmian kantor LMA-MKI Medan dan penandatanganan MOu dengan IDI Cabang Medan, PPNI, IBI, IAI dan LPK Prima. (ila)

Ong Sinshe: 23 Mantan Murid Saya Mengecewakan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ong Sinshe merasa kecewa dengan 23 mantan muridnya yang tidak tamat belajar. Padahal, untuk membuka praktik terapi itu tidaklah semudah yang mereka lihat saat belajar di tempat Guru Ong di Komplek Perumahan Karya Sehati Residence Jalan Karya Sehati No 7 Karang Barombak, Medan Barat.

“Dalam menangani pasien seperti urat/meridian syaraf, dan patah tulang dan lainnya itu butuh pengalaman dan ilmu khusus, tidak sembarangan asal menanganinya, saya ajah memiliki izin dan pengalaman yang sudah diakui,” tutur Ong Sinshe.

Menurutnya, saat ini dia tidak berharap lagi kepada ke 23 mantan muridnya yang sudah pergi itu untuk kembali. Artinya, hubungan antara guru dan murid sudah tidak ada lagi.

”Andai mereka membuka praktik dan menangani pasien itu di luar tanggung jawab saya, apalagi sampai ada pasien bermasalah yang mereka tangani, itu jelas bukan menjadi urusan saya,” tegas Ong Sinshe yang mendapat ilmu terapi belajar dari leluhurnya.

Awalnya kata Ong Sinshe, para mantan muridnya tersebut merupakan harapannya untuk meneruskan ilmu terapi yang dimilikinya sekarang. Mengingat usianya yang akan menginjak 60 tahun, tenaga yang dimiliki Ong Sinshe tidak sepeti dulu lagi. “Puluhan pasien setiap hari saya layani mulai dari jam 6 pagi hingga kadang mau sampai sore hari, makanya butuh generasi penerus bagi saya untuk menjalankan pengobatan terapi ini, tapi kenyataannya banyak murid yang mengecewakan saya, murid yang diharapkan malah tidak serius bahkan pergi begitu saja setelah setahun belajar di tempat saya, pungkasnya. (azw)

Kasus Penggelapan Uang Perusahaan PT Karya Anugerah Sejati Pratama, Akhirnya Cien Siong Ditangkap

Kasus dugaan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan Cien Siong, akhirnya ditangkap Polres Pelabuhan Belawan. Sebelumnya kasus Cien Siong dikabulkan Praperadilan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 15/pid.pra/2023/PN LBP yang diterbitkan Senin 16 Oktober 2023.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Kasus dugaan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan Cien Siong, akhirnya ditangkap Polres Pelabuhan Belawan. Sebelumnya kasus Cien Siong dikabulkan Praperadilan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 15/pid.pra/2023/PN LBP yang diterbitkan Senin 16 Oktober 2023.

Penyidikan kasus penggelapan uang perusahaan PT Karya Anugrah Sejati Pratama terus berjalan, dimana terlapor belum mencabut laporan polisi di Polres Pelabuhan Belawan. Penyidik dari Polres Pelabuhan Belawan menemukan alat bukti hingga melakukan penyidikan kembali dan pemanggilan terhadap Cien Siong untuk dimintai keterangan atas laporan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan PT Karya Anugrah Sejati Pratama, hingga menemukan alat bukti sehingga perkara nya di lakukan penyidikan kembali dan penyidik mengirimkan berkas perkara ke JPU dan dinyatakan P21 (lengkap) sehingga dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Akhirnya dengan menemukan bukti baru dalam penyidik Polres Pelabuhan Belawan menangkap kembali tersangka Cien Siong Pada Tanggal 19 Februari 2024. Kemudian penyidik mengirimkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dinyatakan P21 (lengkap) sehingga dilimpahkan ke JPU.

Muhammad Asri Ridho selaku Kuasa hukum dari PT Karya Anugrah Sejati Pratama yang ditemui wartawan, Jumat (23/02/2024) mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih pada penyidik Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap terlapor Cien Siong yang sempat dinyatakan bebas pasca putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dan sekarang tersangka sudah dikirim ke Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Cabang di Labuhan deli, ujar Rido.

Ridho menjelaskan, sebelumnya dirinya bersama rekannya ditunjuk dan diberi kuasa penuh oleh HRD dan Direktur untuk membuat Laporan Polisi ke Polres Pelabuhan Belawan pada 7 Agustus 2023, terhadap terlapor yang juga merupakan karyawan dari perusahaan tersebut.

Ridho menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Sumut dan Kapolres Pelabuhan Belawan yang telah menjadikan atensi dalam kasus ini. ungkapnya.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Iptu Riffi Farizal mengatakan tersangka kasus penggelapan sudah diamankan dan sudah di limpahkan ke jaksa.

“Tersangka kasus penggelapan uang perusahaan sudah diamankan dan tersangka nya sudah P22 dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli, ungkap Iptu Riffi.(mag-1)

Hadi Suhendra Pecahkan Rekor Suara Caleg DPRD Kabupaten Kota Tertinggi di Dapil 2 Medan

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Pemilihan legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten Kota Medan Dapil 2, tahun 2024 menyajikan kejutan dengan munculnya wajah-wajah baru di dunia politik Daerah tersebut.

Dari sekian banyak nama yang berhasil menarik perhatian publik, Hadi Suhendra dari Partai Golkar menonjol sebagai calon legislatif dengan perolehan suara terbanyak di Daerah Pemilihan (Dapil 2) Kota Medan, yang meliputi Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Labuhan, Kecamatan Marelan.

Dengan nomor urut 2 dari partai Golkar, Hadi Suhendra berhasil mengumpulkan sejumlah yang diperoleh di Kecamatan Medan Belawan lebih kurang di angka 7000 suara adapun di kecamatan Medan Labuhan itu lebih kurang 2000 suara, dan Medan Marelan 2000 suara jadi untuk perolehan suara hadi suhendra tembus dari 10.000 suara.

Terkait suara partai Golkar sejarah terbaru untuk kecamatan Medan Belawan peringkat pertama mencapai lebih kurang 12 ribu suara, dan untuk dapil 2 Kota Medan suara partai Golkar peringkat pertama.

Ketua tim kemenangan Hadi Suhendra Center yang bernama Azhar, saat ditemui wartawan saat proses Rekapitulasi di Kantor Camat Medan Marelan, Rabu (21/2) mengatakan, dirinya dan tim Hadi Suhendra Center lainnya hadir di 3 Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan untuk menjaga suara dan menghitung rekapitulasi yang dari KPPS ke Kecamatan untuk bersama-sama menghitung suara bersama pihak KPPS.

Azhar mengungkapkan, bahwa tim Hadi Suhendra Center mempunyai saksi di seluruh 3 Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Labuhan dan Kecamatan Medan Marelan, yang dimana saksi-saksi memberikan salinan C1 yang mana sudah dilakukan Real Count, sampai sekarang sudah masuk 97% di kantor pemenangan Hadi Suhendra Center.

“Kita disini ikut menjaga surat suara kita, bermaksud dengan menjaga C1 salinan kita itu yang di papan plano nanti hasilnya adalah sama, kita tidak mau ada indikasi kecurangan, dan kita di sini saling menjaga jangan sampailah suara-suara kita yang sudah ada menjadi temuan rupanya berbeda itu yang kita tidak mau, makanya kita di sini hadir sebagai saksi untuk tingkat Kecamatan”, ungkap Azhar.

“Untuk Medan Belawan kita di situ menang telak, dari mulai suara partai maupun suara Caleg Hadi Suhendra Center itu hampir 7.000, dan lebih kurang 7.000 suara untuk partai kita juga menang telak”, ujar Azhar ketua tim kemenangan Hadi Suhendra Center.

Selain itu Azhar berharap, jika nantinya kemenangan apabila diumumkan pihak KPU, harapnya Hadi Suhendra tetap amanah, apa yang kemarin sudah disosialisasikan Hadi Suhendra bermanfaat untuk masyarakat khususnya Medan Utara.

“Apabila nantinya kemenangan insyaallah diumumkan pihak KPU, abang saya Hadi Suhendra tetap amanah, apa yang kemarin sudah disosialisasikannya bermanfaat untuk masyarakat khususnya Medan Utara, jangan lagi seperti sebelum-sebelumnya, banyak janji-janji, tapi setelah jadi anggota dewan terlupakan, nanti saya akan siap di belakang bang Hadi Suhendra untuk mengingatinya”, harap Azhar.(mag-1)

PDM Kota Medan Siap Sukseskan Muktamar ke- 49 Muhammadiyah

MUKTAMAR: Dari kiri: Ketua PDM Kota Medan Maulana Siregar MA bersama Ibrahim Nainggolan SH MH (sekretaris) dan Prof Dr Akrim MPd (bendahara) siap menyukseskan muktamar ke- 49 Muhammadiyah.ISTIMEWA.

PIMPINAN Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Medan siap menyukseskan muktamar ke-49 Muhammadiyah yang akan digelar di Medan, pada tahun 2027.

”Muktamar ke-49 Muhammadiyah merupakan sejarah dan menjadi kebanggaan warga Muhammadiyah di Sumut, khususnya Kota Medan,” kata Ketua PDM Kota Medan Maulana Siregar MA bersama Ibrahim Nainggolan SH MH (sekretaris) dan Prof Dr Akrim MPd (bendahara) melalui siaran pers, Jumat (23/2).

Dijelaskan Maulana Siregar, penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Prof Dr Agussani MAP sebagai ketua panitia muktamar dinilai cukup tepat. Apalagi kampus UMSU dipilih sebagai lokasi pelaksanaan muktamar sehingga bisa lebih mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana.

Pihak UMSU sebagai amal usaha Muhammadiyah juga telah siap dengan rencana pembangunan gedung tempat pelaksanaan muktamar tersebut. ”Prinsipnya, PDM Kota Medan siap mendukung keputusan PP Muhammadiyah dan berpartisipasi aktif guna kelancaran serta kesuksesan pelaksanaan Muktamar,” tegas Maulana Siregar MA.

PDM Medan, lanjut ketua, juga siap untuk menyambut kehadiran peserta dan penggembira muktamar baik Muhammadiyah maupun Aisyiyah dengan menyediakan sarana dan prasarana yang diharapkan bisa membantu memberikan pelayanan dan kenyamanan. ”Berbagai fasilitas yang ada di PDM Kota Medan siap digunakan,” katanya seraya menambahkan bahwa Medan pernah menjadi tuan rumah sudah muktamar pada tahun 1939.

Ia menyebutkan bahwa ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang lokasi dan Rektor UMSU Prof Dr Agussani MAP sebagai ketua panitia pelaksana muktamar ke-49 Muhammadiyah diharapkan bisa menghadirkan semangat kebersamaan demi kesuksesan acara.

”Tentu saja harapannya, ketetapan PP bisa membuat warga Muhammadiyah khususnya Sumut, ikut mendukung sukses pelaksanaan muktamar.
Amanah yang diberikan itu akan menjadi catatan sejarah,” kata Maulana.

Ketua PDM Kota Medan mengatakan bahwa kehadiran peserta dan penggembira muktamar dari seluruh penjuru daerah di Indonesia juga akan menggerakan sektor ekonomi dan lainnya.

Sebelumnya Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr KH Haedar Nashir MSi telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan tower dan auditorium sebagai lokasi pelaksanaan muktamar di kampus UMSU. Selanjutnya PP Muhammadiyah menetapkan Prof Dr Agussani MAP sebagai ketua pelaksana muktamar tersebut. (dmp)

PT PLN, Pemko Tebingtinggi dan Pemkab Karo Jalin Kesepakatan Bersama

MoU: Pemko Tebingtinggi, Pemkab Karo dan PT PLN UP3 Pematang Siantar melakukan perjanjian kerjasama dalam bilang ekonomi dan pelayanan.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sebagai upaya meningkatkan sinergi kolaborasi dan tata Kelola organisasi pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo dan PT PLN UP3 Pematang Siantar di ruang Aula Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Jumat (23/2/2024).

Kesepakatan bersama dengan Pemkab Karo tersebut ditandatangani Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani dan Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang. Adapun kesepakatan bersama tersebut dimaksudkan untuk mengadopsi aplikasi Sistem Informasi Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan, Beban Kerja, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Sitalakbajakunreb) yang dimiliki Pemerintah Kota Tebingtinggi.

Sementara Kesepakatan Bersama dengan PT PLN ditandatangani Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani dan Manager PT PLN UP3 Pematang Siantar, Hasudungan Siahaan. Dalam kesempatan ini, Syarmadani menceritakan secara singkat letak demografi dan kehidupan ekonomi masyarakat di Kota Tebingtinggi serta fokus Pembangunan Kota Tebingtinggi tahun 2025 ialah sebagai kota pendidikan, kota kuliner dan kota layanan kesehatan.

“Kami sadar kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bersama-sama. Hormat kami kepada Pemkab Karo yang telah bersedia meningkatkan perjanjian kerjasama,” kata Syarmadani.

Terkait hal penandatangan kesepakatan bersama ini, Syarmadani mengatakan, bahwa ini sebagai suatu pemahaman membangun reformasi birokrasi.

“Kepada ibu Bupati, ini kerja pendahulu saya. Tapi kita coba ini tetap semakin meningkat, mendukung reformasi birokrasi. Kawan OPD mendukung tercapai yang signifikan, paling tidak progresnya peningkatan. Ini kita manfaatkan buat dikembangkan bersama dan ini menjadi cikal bakal kerjasama yang lain,” papar Syarmadani.

Syarmadani juga berharap terjalinnya kerjasama di bidang lain, mengingat Pemkab Karo merupakan salah daerah penghasil tanaman holtikultura. “Sementara penyebab inflasi sangat tinggi saat ini, antara lain cabe dan tomat. Silahkan jual ke Kota Tebingtinggi, mengingat harga cabai masih tinggi,” harapnya.

Sementara terkait kesepakatan bersama dengan PT PLN, bahwa ini bukan merupakan hal yang baru, hanya saja ada perubahan dari sisi perundang-undangan.

“Ke depan kami berharap, kerjasama kita semakin meningkat bukan hanya konsep pendapatan tapi juga dalam pemeliharaannya. Barangkali kawan-kawan di PLN bisa membantu kami karena sangat menentukan pergerakan ekonomi dan stabilitas pergerakan di Kota Tebingtinggi,” tutup Syarmadani.

Sedangkan Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang menceritakan sejarah singkat demografi dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Karo, yang mana 75 persen mata pencahariannya adalah sebagai petani.

“Kabupaten Karo sebagian besar daerahnya adalah pertanian dan pariwisata. Untuk itu, saya mengundang bapak ibu sekalian, datanglah ke Kabupaten Karo untuk menikmati keindahan Kabupaten Karo dan udaranya yang dingin,” kata Cory.

Bupati Karo juga menjelaskan bahwa Kota Tebingtinggi sudah tidak asing lagi bagi masyarakat dan telah terkenal di Sumatera Utara, terkenal akan UMKM-nya dan kebersihannya. “Kami harus belajar banyak, terutama tentang UMKM, koperasi kami akan belajar banyak dengan UMKM di Kota Tebingtinggi. Juga dengan kebersihannya, kami juga ingin belajar. Kami bangga sehingga ramai yang datang kemari,” bebernya.

Cory juga berharap, melalui pendantanganan kesepakatan bersama ini, nantinya agar Kota Tebingtinggi mengetahui bagaimana Kabupeten Karo dan harga-harga tanaman holtikultura di Kabupaten Karo.

Sementara, Manager PT PLN UP3 Pematang Siantar, mengungkapkan bahwa pihaknya membawahi 4 Kabupaten dan 2 Kota, PT PLN ULP Tebingtinggi dengan 83 ribu pelanggan, terbagi 2, Kabupaten Serdangbedagai dan di Kota Tebingtinggi. Untuk Kota Tebingtinggi, dengan 54 ribu pelanggan.

“Penandatangan MoU hari ini, mungkin ini yang kedua, pertama di Kabupaten Simalungun. Kami berterima kasih sudah dijinkan penandatanganan MoU. Melalui kerjasama ini dapat kami wujudkan misi kami, jika bekerja dengan stakeholder termasuk Pemkab dan Pemko,” ujarnya. (ian/ram)

Lapas Medan Sukses Gelar Pelatihan Standar Pengamanan ICITAP bagi Petugas

TUTUP: Lapas I Medan tutup kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan ICITAP, Jumat (23/2/2024).

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan menutup kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan ICITAP (Internasional Criminal Investigative Training Assistance Program). Kegiatan yang dilaksanakan sejak Senin (19/2/2024) ini berlangsung sukses, bertempat di Aula Pengayoman Lapas Medan.

Kalapas Kelas I Medan, Maju Amintas Siburian sangat mengapresiasi dan berterimakasih atas terselenggaranya kegiatan Pelatihan ini.

“Kegiatan positif ini, menjadi kehormatan bagi kami khususnya di jajaran UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumut perdana dilaksanakan, dan petugas pengamanan kami bersama-sama telah mengikuti pelatihan selama 5 hari, atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih atas bekal pelatihan yang telah diberikan,” ujarnya, Jumat (23/2/2024).

Sementara itu, Senior Corrections Technoc Advisor ICITAP, Joseph Savidge bersama dengan Project Coordinator, Atas Tamba dalam sambutannya menyampaikan rasa kebersamaan dalam pelatihan yang telah selesai dilaksanakan.

“Akhirnya kita tiba di titik akhir, di hari Jumat, saya berterimaksih kepada Bapak Kalapas, Kepada Ibu-ibu yang sudah mengurus keperluan makan kami, materi-materi yang menarik bersama kita bahas disini, bagaimana saya selalu mengingatkan kunci ganda pada borgol, saya sangat terhibur dan momen itu akan saya ingat,” katanya.

“Saya juga berharap ilmu yang kalian dapat selama di Pelatihan ini, berbagilah kepada teman-teman petugas di Lapas Medan,” tambah Jo.

Lebih lanjut, Direktur Pengamanan dan Intelijen melalui Ketua Kelompok Kerja Intelijen, M Dwi Sarwono menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya kepada Lapas Kelas I Medan.

“Ditjenpas dan ICITAP sudah 12 tahun bekerjasama secara konsisten dalam memberikan pelatihan-pelatihan dan penyusunan dalam regulasi, disini kami hadir bukan hanya sebagai narasumber/ instruktur, kami juga belajar bagaimana Lapas Kelas I Medan dengan ribuan warga binaan, Bapak Kalapas sebagai pemimpin mampu dalam menciptakan kondisi aman dan kondusif, hal ini dibuktikan dengan Lapas Kelas I Medan berwarna hijau, artinya semua kegiatan ini merupakan proses belajar untuk menciptakan Lapas yang aman dna kondusif,” jelas Dwi.

Ronald Michael Sitepu, salah satu peserta yang merupakan petugas jaga, mengaku jadi lebih memahami SOP yang harus di jalankan.

“Harapanya kegiatan pelatihan seperti ini terus dilaksanakan karena menjadi bekal bagi kami petugas, terimakasih,” tandasnya.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan secara simbolis sumbangan borgol tangan, kaki dan juga rantai dari The United States Department of Justice, ICITAP selanjutnya penyerahan cendramata oleh Kalapas Kelas I Medan kepada instruktur pelatihan. (man/ram)

Hasil Seleksi PPPK Langkat Terancam Digugat ke PTUN

DANA: Guru honorer saat melakukan penggalangan dana di Simpang Bupati Kecamatan Stabat.Istimewa/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) Guru tahun anggaran 2023 di Kabupaten Langkat, terancam digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasalnya, hasil seleksi tersebut diduga banyak terjadi kecurangan, apalagi dalam penilaian seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT) yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Sebelum menuju ke PTUN Medan, puluhan guru honorer yang kandas dalam seleksi PPPK Guru ini melakukan aksi penggalangan dana di sejumlah titik di bumi bertuah, Kamis (23/2/2024). “Kami melakukan penggalangan dana donasi menuju ke PTUN terkait masalah kecurangan seleksi PPPK Guru di Kabupaten Langkat,” kata Koordinator Aksi, Febry Wahyu Suganda, Kamis (22/2/2024).

Dia menjelaskan, mereka akan melakukan gugatan PTUN dengan tergugat Pemkab Langkat. Aksi penggalangan dana dilakukan di empat titik.

Pertama Simpang Bupati Kecamatan Stabat, kedua di Tanjungpura, ketiga di Pangkalanbrandan dan terakhir di Besitang. “Untuk di Kecamatan Stabat, Alhamdulilah kami berhasil menggalang dana sebesar Rp200 ribu lebih,” sambungnya.

Wahyu menambahkan, para guru honorer akan melakukan penggalangan dana pada hari-hari berikutnya. “Selanjutnya mungkin kami bergeser ke Kota Binjai,” ujar Wahyu.

Wahyu menegaskan, saat ini kecurangan seleksi PPPK Guru di Langkat sudah dilaporkan ke Polda Sumut. “Sedang dalam proses, tinggal nunggu penetapan tersangka,” ujar Wahyu.

“Harapan kami semua guru-guru honorer ini, kecurangan seleksi PPPK ini terbongkar. Jadi di tahun kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi. Kami dizholimi begitu luar biasa. Harapannya terbongkar, yang benar-benar diangkat ya diangkat, tidak ada lagi kecurangan,” sambungnya.

Hingga saat ini, tambah dia, para guru honorer yang memperjuangkan haknya kerap diintimidasi. “Kalau intimidasi itu masih ada, dari kepala sekolah tempat kami mengajar, dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), untuk membatasi agar guru honorer ini tidak melakukan kegiatan beraksi atau ricuh. Kalau dari aparat penegak hukum tidak ada,” pungkasnya.

Ada 10 poin yang dinilai dalam penilaian SKTT. Di antaranya, kematangan moral dan spritual, kematangan emosional, keteladanan, interaksi pembelajaran dan sosial, keaktifan dalam organisasi profesi, kedisiplinan, tanggung jawab, perilaku inklusif, kepedulian terhadap perundungan serta kerjasama dan kolaborasi. Penilaian 10 poin tersebut dilakukan oleh Disdik serta BKD Kabupaten Langkat.

Sebelumnya, ratusan guru honorer yang merupakan pelamar atau peserta seleksi PPPK menggelar aksi demo ke Kantor Bupati Langkat di Stabat, Rabu (27/12/2023). Dalam aksi ini, massa menuntut agar pelaksanaan SKTT dihapuskan dalam sistem penilaian.

Alasannya, penilaian SKTT dituding tidak transparan atau terbuka. Bahkan di balik kisruh sistem penilaian SKTT PPPK tahun anggaran 2023 ini, muncul persoalan lainnya.

Adalah adanya dugaan guru siluman yang baru dua bulan pindah mengajar dari sekolah swasta ke negeri pada pelosok daerah terpencil di Kabupaten Langkat, malah dinyatakan lolos PPPK. Diketahui Pemkab Langkat mengumumkan kebutuhan calon PPPK melalui Keputusan Bupati Langkat nomor 810-2187/BKD/2023. Dalam pengumuman ini, Pemkab Langkat membutuhkan 800 Guru PPPK. (ted/ram)

Polrestabes Medan Diharapkan Mampu Ciptakan Suasana Kondusif

Komisi III DPRD Medan, Bukhari.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masih maraknya aksi pencurian, begal hingga aksi tawuran membuat warga Kota Medan resah. Atas dasar itu, pihak kepolisian khususnya Polrestabes Medan dan jajaran diharapkan dapat melakukan pengawasan ekstra guna menciptakan suasana kondusif di Kota Medan.

“Dari reses yang dilakukan di daerah pemilihan (Dapil III), masyarakat mengaku sangat resah dengan maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Makanya kita harap pihak kepolisian bia maksimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas,” ucap anggota Komisi III DPRD Medan, Bukhari, Jumat (23/2/2024).

Selain curanmor, kata Bukhari, masyarakat juga resah dengan masih sering terjadinya aksi tawuran. Begitu juga dengan maraknya peredaran narkoba.

“Para orang tua khawatir anaknya terkontaminasi penyalahgunaan narkoba. Untuk itu kita dorong pihak kepolisian bersama Pemko Medan dan stakeholder terkait bisa menyiagakan petugas 24 jam menerima aduan warga,” harapnya.

Politisi PKS ini juga mendorong Pemko Medan agar melalui OPD terkait bisa terus menyampaikan sosialisasi ke sekolah-sekolah guna mencegah para pelajar terlibat tawuran maupun aksi kriminal lainnya.

“Pendekatan persuasif harus masif dilakukan. Untuk di lingkungan rumah bisa melibatkan tokoh masyarakat dan orang tua untuk pencegahannya,” katanya.

Dalam menjaga keamanan, Bukhari juga meminta agar Kelurahan dan Kepling supaya tetap memberlakukan sitem keamanan lingkungan (Siskamling) dengan melibatkan semua elemen masyarakat.

“Segala upaya harus kita lakukan agar masyarakat bisa tenang dan tidak perlu takut beraktivitas maupun mencari nafkah,” pungkasnya.
(map/ram)

1...667668669...15,691Page 668 of 15,691