28 C
Medan
Thursday, April 9, 2026
Home Blog Page 67

DPRD Dorong Edukasi Bahaya Rokok di Sekolah

Anggota DPRD Kota Medan, Hj Roma Uli Slalahi, SST, MKM.
Anggota DPRD Kota Medan, Hj Roma Uli Slalahi, SST, MKM.

MEDAN-Anggota DPRD Kota Medan, Hj Roma Uli Slalahi, S.ST MKM, meminta Pemko Medan melalui pihak sekolah agar rutin mengintegrasikan edukasi bahaya rokok dan penolakan ajakan merokok melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler.
Edukasi tersebut diharapkan bisa melindungi masyarakat dan anak-anak dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok.

Hal itu disampaikan Roma Uli Silalahi, Jumat (2/1/2026) menanggapi disahkannya perubahan atas Perda Kota Medan No.3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). “Edukasi ini sangat penting dilakukan di sekolah, bila perlu ditetapkan dalam ekstrakurikuler,” ucap Roma Uli Silalahi.

Dikatakan Roma Uli, perubahan Perda KTR diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan membatasi atau melarang aktivitas merokok di area-area tertentu, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat umum, dan area publik.

“Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan bukan perokok, dari paparan asap rokok, serta mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok,” ujarnya.

Selain itu, perubahan Perda KTR juga diharapkan dapat memberikan dampak positif, seperti peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok dan berkurangnya aktivitas merokok di tempat-tempat umum.

Kemudian dengan perubahan Perda KTR, diharapkan dapat mengatur dan membatasi pemasangan iklan produk rokok di media luar ruang. “Seperti fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Sehingga akan menekan naiknya jumlah prevalensi perokok anak di kota Medan,” ujarnya.

Begitu juga dengan besaran denda yang melanggar Perda, Roma Uli Silalahi menilai bahwa denda administratif sebesar Rp.200.000, bagi perokok dan Rp.5.000.000, bagi pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR sebagai hal yang masig wajar.
“Karena tujuan utamanya adalah melindungi kesehatan anak dari paparan nikotin sejak dini,” ungkapnya.

Kemudian, Roma Uli juga mendorong Pemko Medan untuk melakukan pengawasan anak usia dini terhadap perokok, fokus pada pencegahan paparan asap rokok pasif (ISPA), dan pembentukan perilaku sehat dengan edukasi bahaya rokok sejak dini, serta membangun kesadaran orang tua sebagai teladan, dan menciptakan lingkungan bebas rokok dengan melibatkan sekolah serta komunitas dalam program pendidikan sebaya.

“Untuk memaksimalkan penerapan Perda KTR, orang tua juga harus dilarang untuk melibatkan anaknya dalam pembelian rokok,” pungkasnya. (map/ila)

Kader PKS Harus Siap Memimpin dan Dipimpin

Syaiful Ramadhan (kiri) bersama Zulham Efendi (kanan)
Syaiful Ramadhan (kiri) bersama Zulham Efendi (kanan)

MEDAN – Perubahan rekomposisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan dinilai sebagai bagian dari dinamika internal partai yang wajar dan telah menjadi tradisi dalam tubuh PKS. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan periode sebelumnya, Syaiful Ramadhan, menanggapi adanya pergantian susunan personalia Fraksi PKS DPRD Medan periode 2024–2029.

Menurut Syaiful, pergantian kepemimpinan di PKS bukanlah hal baru, melainkan bagian dari proses kaderisasi dan penyegaran organisasi yang bertujuan memperkuat soliditas serta meningkatkan kinerja partai, khususnya di lembaga legislatif.

Ia menegaskan bahwa setiap kader PKS harus memiliki kesiapan mental dan komitmen untuk mengemban amanah, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota yang dipimpin.“Pergantian kepemimpinan di PKS adalah sesuatu yang biasa. Ini bagian dari tradisi kaderisasi. Kader PKS harus siap memimpin dan juga siap dipimpin,” ujar Syaiful saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (2/1/2026).

Diketahui, perubahan struktur personalia Fraksi PKS DPRD Kota Medan tersebut merupakan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Medan yang digelar pada Senin, 29 Desember 2025. Berdasarkan hasil rapat tersebut, perubahan susunan Fraksi PKS DPRD Kota Medan periode 2024–2029 dijadwalkan akan diumumkan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan pada 19 Januari 2026 mendatang.

Politisi muda PKS itu berharap, kepemimpinan Fraksi PKS DPRD Kota Medan yang baru dapat membawa semangat baru serta meningkatkan kualitas kerja fraksi ke depan, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Medan. “Harapan kita tentu kepemimpinan yang baru dapat lebih baik lagi dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Medan,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Syaiful juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan seluruh pihak apabila selama lima tahun menjalankan amanah sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam pelayanan maupun pengabdian.

“Saya secara pribadi memohon maaf apabila selama lima tahun mengemban amanah sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Medan masih ada kekurangan dan belum sepenuhnya bisa memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.

Meski terjadi perubahan struktur kepemimpinan, Syaiful menegaskan bahwa rekomposisi Fraksi PKS DPRD Kota Medan tidak akan mengurangi soliditas dan kekompakan para kader PKS di lembaga legislatif. Sebaliknya, perubahan ini diharapkan dapat memperkuat kerja kolektif fraksi dalam mengawal kepentingan rakyat serta mendorong pembangunan Kota Medan yang lebih baik.

“Kita akan terus memaksimalkan peran sebagai lembaga pengawasan. Komitmen Fraksi PKS tetap bersama masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di Kota Medan,” pungkasnya.

Sementara itu, Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Medan juga membenarkan adanya perubahan komposisi personalia Fraksi PKS DPRD Kota Medan. Ketua DPD PKS Kota Medan, Anton Simarmata ST, didampingi Sekretaris DPD PKS Kota Medan Datuk Iskandar Muda A.Md, menyampaikan bahwa perubahan tersebut merupakan dinamika internal partai yang bersifat rutin.

Menurut Anton, perubahan struktur fraksi dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi serta penguatan kinerja Fraksi PKS DPRD Kota Medan agar semakin optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta pengabdian kepada masyarakat.
“Perubahan ini adalah hal yang biasa di PKS. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas kerja fraksi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat Kota Medan tetap berjalan maksimal,” kata Anton saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (30/12/2025).

Anton menjelaskan, perubahan susunan Fraksi PKS DPRD Kota Medan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Nomor: 144/SKEP/DPP-PKS/2025, yang ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2025 dan ditandatangani langsung oleh Presiden PKS Dr. Al Muzammil Yusuf dan Sekretaris Jenderal Muhammad Kholid.

Dalam surat keputusan tersebut ditetapkan susunan Fraksi PKS DPRD Kota Medan periode 2024–2029, yakni Penasihat H. Kasman Lubis Lc MA dan H. Rajudin Sagala SPd.I, Ketua Fraksi Zulham Efendi SPd MI, Sekretaris Fraksi H. Doli Indra Rangkuti SE, Bendahara dr. Ade Taufiq Sp.OG, serta Anggota Syaiful Ramadhan, Datuk Iskandar Muda AMd, dan Hj. Sri Rezeki A.Md.

Anton menegaskan bahwa perubahan komposisi tersebut tidak akan mengganggu soliditas Fraksi PKS DPRD Kota Medan. Sebaliknya, diharapkan dapat membawa semangat baru dalam memperjuangkan aspirasi rakyat serta mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.

“PKS Kota Medan sudah memiliki keputusan strategis yang menjadi panduan kerja para kader dan wakil rakyat PKS di berbagai tingkatan. Dengan organisasi yang tertata dan komitmen bersama, PKS berkomitmen menjadi mitra masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Kota Medan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan jadwal kegiatan DPRD Kota Medan hasil rapat Bamus yang ditetapkan pada Senin, 29 Desember 2025, perubahan personalia Fraksi PKS DPRD Kota Medan periode 2024–2029 tersebut akan diumumkan secara resmi dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan pada 19 Januari 2026 mendatang. (map/ila)

Gelar Muskerwil III, Ketua Persis Sumut Tegaskan Siap Tebar Lebih Banyak Manfaat untuk Umat

Gelar Muskerwil III, Ketua Persis Sumut Tegaskan Siap Tebar Lebih Banyak Manfaat untuk Umat

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberadaan Persatuan Islam (Persis) di Sumatera Utara (Sumut) harus dapat dirasakan manfaatnya oleh umat. Baik dalam kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

Apalagi saat ini, sudah ada 16 pengurus daerah (PD) Persis yang aktif di Sumut. Yang terbaru ada PD Persis Kabupaten Dairi. “Dan hari ini kita baru melantik PD Persis Tanjung Balai. Lalu kita juga sudah memiliki badan otonom seperti Hima Persis, Pemuda Persis, dan Persistri. Ke depannya kita berharap akan ada Pemudi Persis,” kata Ketua Pengurus Wilayah (PW) Persis Sumut KH Muhammad Nuh MSP dalam sambutannya pada Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) III di BBGTK, Jalan Kenanga Raya Nomor 64, Tanjung Sari Medan, Kamis (1/1/2026).

Nuh berharap, dengan semakin solidnya kepengurusan Persis di Sumut, Pengurus Pusat dapat mempertimbangkan Sumut menjadi tuan rumah muktamar yang akan digelar dapat waktu dekat. “Sepertinya memang sudah pantas kalau Muktamar ke depan, Persis Sumatera Utara yang menjadi tuan rumah,” ujarnya.

Untuk itu, Nuh meminta agar semua badan otonom seperti Persistri, Hima Persis, dan Pemuda Persis, bisa berkoordinasi dengan pengurus wilayah sehingga kerja dakwah ke depannya dapat seimbang dan serentak.

Nuh juga menyerukan kepada semua kader Persis Sumatera Utara agar selalu berbuat amal saleh kapanpun dan dimanapun. “Tebarlah manfaat sebanyak-banyaknya. Kader Persis harus berkolaborasi dengan banyak pihak, misal dengan MUI. Karena ladang dakwah ini sangat luas,” seru Dewan Pertimbangan MUI Sumut ini.

Ia juga mengungkapkan, Persis Sumut sudah terlibat sejak awal bencana pada akhir November 2025 lalu dalam membantu para korban. “Persis Sumut telah menyalurkan bantuan ke Tanjungpura, Tapanuli Tengah, Sibolga, Aceh Tamiang, dan Langsa, yang mendapat support penuh dari Pengurus Pusat Persis,” terangnya.

Sementara, ketua Panitia Joko Imawan mengatakan, Muskerwil III Persis Sumut ini dihadiri Sekretaris Wilayah Surya Darma, S.Sos, Bendahara Ir Tauhid Ichyar, ST, Penasehat Ustad Abdul Azis, Pembina Ustad Mawardi Tanjung, dan perwakilan Pengurus Daerah (PD) Persis se-Sumatera Utara, seperti PD Persis Medan, Karo, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Langkat, Batubara, Simalungun, Tanjung balai, Dairi, Phak Phak Barat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu. Hadir juga pengurus badan-badan otonom seperti Hima Persis, Persistri dan Pemuda Persis . (rel/adz)

PLN Dukung Trauma Healing Pengungsi Batang Toru, Siapkan Listrik Andal untuk Nobar Bersama Presiden RI

Antusiasme Warga di Posko Pengungsian Batuhula Batang Toru untuk mengikuti kegiatan Nonton Bareng Presiden RI.
Antusiasme Warga di Posko Pengungsian Batuhula Batang Toru untuk mengikuti kegiatan Nonton Bareng Presiden RI.

BATANG TORU— PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara memastikan keandalan pasokan listrik guna mendukung kegiatan trauma healing bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor melalui agenda nonton bareng (nobar) bersama Presiden Republik Indonesia di Posko Pengungsi Batuhula, Kecamatan Batang Toru.

Kegiatan nobar tersebut akan dilaksanakan bersama Prabowo Subianto dan turut dihadiri Bobby Afif Nasution. Kehadiran langsung pimpinan nasional dan daerah ini menjadi simbol kuat kehadiran negara dalam mendampingi masyarakat yang tengah menjalani proses pemulihan pascabencana.

Sebagai bagian dari pendekatan pemulihan psikososial, kegiatan nobar menayangkan film bergenre komedi yang ringan dan ramah keluarga. Tayangan ini dihadirkan untuk menciptakan suasana ceria, memperkuat kebersamaan, serta membantu mereduksi beban trauma para pengungsi, khususnya anak-anak dan keluarga.

Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tanpa gangguan kelistrikan, PT PLN (Persero) menyiapkan sistem pengamanan berlapis, meliputi:

• Suplai Penyulang utama: MT.01

• Suplai Penyulang cadangan (back-up): PN.04

• Dukungan daya tambahan: Genset PLN berkapasitas 100 kVA

General Manager PLN UID Sumatera Utara Mundhakir, menegaskan bahwa dukungan kelistrikan dalam kegiatan kemanusiaan memiliki dimensi yang melampaui aspek teknis semata.

“Dalam situasi pemulihan pascabencana, listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga medium untuk menghadirkan rasa aman, kebersamaan, dan harapan. Dukungan PLN pada kegiatan nobar bersama Presiden RI ini merupakan wujud kehadiran negara dan kepedulian PLN terhadap pemulihan mental masyarakat,” ujar Mundhakir.

Ia menambahkan bahwa proses pemulihan pascabencana membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga penguatan mental dan sosial masyarakat.

“Ketika listrik hadir secara andal di posko pengungsian, ruang-ruang pemulihan, interaksi, dan optimisme dapat tumbuh. Inilah makna pelayanan publik yang terus kami jaga sebagai BUMN,” ujarnya.

PLN UID Sumatera Utara berkomitmen hadir di setiap fase penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat, pemulihan infrastruktur kelistrikan, hingga dukungan terhadap kegiatan sosial dan kemanusiaan yang berorientasi pada pemulihan martabat serta kualitas hidup masyarakat.

Melalui sinergi erat dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, PLN memastikan energi listrik menjadi bagian integral dalam proses bangkit bersama masyarakat Batang Toru dan wilayah terdampak lainnya di Sumatera Utara. (ila)

Tifatul Sembiring Sebut Kesetiakawanan Sosial adalah Modal Besar Bangsa Indonesia

MEDAN, SumutPos.co- Anggota DPR RI dari PKS Ir H Tifatul Sembiring mengatakan, masyarakat Indonesia sudah terkenal ramah dan santun terhadap semua orang, bahkan dengan yang baru dikenalnya. Dan sejak kecil, kita sudah diajarkan oleh orang tua untuk saling membantu jika ada saudara yang tertimpa musibah atau kesusahan seperti yang dialami saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

“Semua masyarakat Indonesia membantu, memberikan empati. Ada yang dengan uang, tenaga, dan waktu. Ini semua menunjukkan nilai Kesetiakawanan Sosial rakyat Indonesia tinggi. Ini modal besar bangsa kita,” kata Tifatul Sembiring ketika menggelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Aula DPD PKS Serdang Bedagai, Rabu (17/12/2025).

Menurut mantan Presiden PKS ini, dengan nilai kesetiakawanan sosial yang dimiliki, dia optimis bangsa ini dapat menyelesaikan berbagai macam masalah, seperti yang sekarang sedang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatera.

Ia juga berharap, kesetiakawanan sosial dapat diaplikasikan keberbagai aspek seperti ekonomi dan pendidikan, dengan adanya sikap saling membantu di masyarakat. “Saya optimis, berbagai masalah sosial dapat teratasi sehingga tercipta masyarakat yang tentram, harmonis dan sejahtera,” ujar Tifatul.

Sedangkan pada pemaparannya tentang 4 pilar MPR RI, Tifatul menjelaskan tentang poin-poin penting yang terkandung di dalamnya, yaitu Pancasila sebagai dasar Negara. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi dan ketetapan MPR. Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara. Dan terakhir, Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. (adz)

Tifatul: Pancasila Harus Jadi Benteng Utama dalam Bernegara

MEDAN, SumutPos.co- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ir H Tifatul Sembiring kembali menggelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, kali ini dia mendatangi konstituennya di Jalan Rengas VI, Medan Marelan, Selasa (16/12). Pada sosialisasi yang digelar di Aula Masjid Baiturahman ini, Tifatul mengajak para konstituennya untuk terus merawat, menjaga, dan mengamalkan Pancasila secara kontinyu.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sudah holistik atau menyeluruh, bisa dipakai untuk hidup bermasyarakat dan bernegara. “Di tengah-tengah rongrongan dari luar maupun dalam negeri, Pancasila jadi benteng utama dalam menghempangnya,” jelas kader senior PKS ini.

Pada kesempatan tersebut, Tifatul juga mengajak para konstituennya untuk terus mendoakan dan membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. “Yang gugur semoga mendapat surga di sisi Allah SWT. Dan yang selamat semoga diberi ketabahan dan kekuatan untuk bangkit,” ujarnya.

Adapun peserta Sosialisasi 4 Pilar MPR RI berasal dari Majelis Taklim yang ada di Kota Medan. “Saya merasa senang hari ini bisa belajar tentang agama dan negara secara sekaligus. Saya berharap, kegiatan semacam ini dapat rutin dilakukan di lingkungan kami,” harap seorang peserta sosialisasi.

Di kesempatan Sosialisasi 4 pilar MPR RI ini Tifatul menjabarkan tentang poin-poin penting yang terkandung di dalamnya, yaitu Pancasila sebagai dasar Negara. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi dan ketetapan MPR.
Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara. Dan terakhir, Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. (adz)

Bersama Pulihkan Aceh, Telkomsel Tegaskan Komitmen dalam Rakor Satgas Pascabencana

Banda Aceh, sumutpos.co – Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra digelar di Banda Aceh sebagai upaya mengakselerasi pemulihan wilayah terdampak bencana, khususnya di Aceh. Forum ini mempertemukan kementerian/lembaga, BUMN, dan kepala daerah terdampak untuk membahas langkah-langkah pemulihan, termasuk perbaikan infrastruktur dan keberlanjutan layanan telekomunikasi. Dalam rakor tersebut, Telkomsel menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemulihan pascabencana di Aceh dengan memastikan layanan jaringan dan konektivitas tetap terjaga bagi masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari percepatan perbaikan infrastruktur, penanganan transportasi, penguatan anggaran, layanan sosial, hingga pemulihan pasokan listrik dan jaringan komunikasi.

Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, menyampaikan laporan terkait progres pemulihan jaringan dan berbagai dukungan Telkomsel pascabencana di wilayah Aceh. “Pemulihan jaringan Telkomsel di Aceh terus menunjukkan progres positif. Sebagian besar site telah kembali beroperasi, dan untuk site yang masih terdampak keterbatasan listrik, kami memastikan layanan tetap berjalan melalui dukungan genset agar masyarakat tetap dapat terhubung,” ujar Nugroho.

Hingga saat ini, 94% site Telkomsel di Aceh telah berhasil dipulihkan, sementara sekitar 5% site masih bergantung pada dukungan genset akibat keterbatasan sistem catu daya dan pasokan listrik di sejumlah lokasi terdampak.

Selain pemulihan jaringan, Telkomsel juga telah menyalurkan berbagai bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana, meliputi bantuan logistik, perangkat komunikasi, pakaian layak pakai, program air bersih, penyediaan genset, serta bentuk dukungan lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.

Telkomsel juga memastikan bahwa Hunian Sementara (Huntara) yang saat ini tengah dibangun di wilayah terdampak akan didukung dengan layanan konektivitas berupa akses internet WiFi gratis dari Telkomsel, guna membantu aktivitas dan komunikasi masyarakat selama masa transisi.

“Kami tidak hanya fokus pada pemulihan jaringan, tetapi juga pada keberlanjutan layanan dan dukungan bagi masyarakat. Telkomsel akan terus menghadirkan berbagai produk dan layanan, seperti paket komunikasi terjangkau, penyesuaian tagihan, serta dukungan lainnya hingga status kedaruratan bencana di Aceh resmi dicabut,” tambah Nugroho.

Melalui koordinasi intensif bersama pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Telkomsel menegaskan komitmennya untuk terus menjaga konektivitas, mendukung pemulihan yang berkelanjutan, serta memastikan masyarakat Aceh dapat kembali bangkit dengan dukungan layanan telekomunikasi yang andal.(rel)