28 C
Medan
Wednesday, December 24, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 68

Medan Selayang Kuasai Gulat Porkot Medan 2025

Ketua Umum KONI Kota Medan Aswindy Fachrizal didampingi Ketua Panitia Cabor Gulat Aldo Yusuf Simangunsong bersama peraih medali cabor gulat Porkot Medan 2025. (Dok Pribadi)
Ketua Umum KONI Kota Medan Aswindy Fachrizal didampingi Ketua Panitia Cabor Gulat Aldo Yusuf Simangunsong bersama peraih medali cabor gulat Porkot Medan 2025. (Dok Pribadi)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kecamatan Medan Selayang berhasil menjadi juara umum cabang olahraga gulat pada Pekan Olahraga Kota (Porkot) Medan XV tahun 2025. Selayang berhasil meraih 12 emas dan 1 perak.

Posisi kedua ditempati Medan Maimun dengan 5 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Posisi ketiga diraih Medan Area dengan 2 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Medan Denai di posisi kelima dengan 1 emas, 3 perak, dan 1 perunggu.

Pengalungan medali cabang olahraga gulat ini turut dihadiri Ketua Umum KONI Kota Medan Aswindy Fachrizal SE. Aswindy memuji semangat dan atusias para pegulat yang bertanding di Porkot ini.

“Pertandingan cabang gulat ini cukup seru. Para peserta cukup antusias untuk meraih juara. Banyak juga atlet-atlet muda yang menjadi peserta,” ungkap Aswindy.

Aswindy mengucapkan terima kasih kepada PGSI Kota Medan yang telah menggelar pertandingan cabang gulat tersebut.

Sedangkan Ketua Panitia Aldo Yusuf Simangunsong menjelaskan, pertandingan cabang olahraga gulat diikuti 120 atlet dari 13 kecamatan. Kecamatan yang bersaing, yakni Amplas, Area, Deli, Denai, Johor, Kota, Maimun, Perjuangan, Petisah, Polonia, Selayang, Sunggal, dan Tembung.

“Gulat mempertandingkan 20 kelas. Kita berharap akan muncul atlet-atlet muda berbakat dari Porkot Medan ini yang akan dibina PGSI Kota Medan,” harap Aldo. (dek)

Berlangsung di Romo Center Medan, PMP Launching Program Rumah Pangan Murah

PELUNCURAN: PMP meluncurkan kegiatan ‘Rumah Pangan Murah,’ di Rumah Aspirasi Romo Center, Jalan Bunga Baldu II No 25, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Senin, (13/10). (Markus Pasaribu/Sumut Pos)
PELUNCURAN: PMP meluncurkan kegiatan ‘Rumah Pangan Murah,’ di Rumah Aspirasi Romo Center, Jalan Bunga Baldu II No 25, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Senin, (13/10). (Markus Pasaribu/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PENGAWAL Merah Putih Putih (PMP) meluncurkan kegiatan ‘Rumah Pangan Murah,’ di Rumah Aspirasi Romo Center, Jalan Bunga Baldu II No.25, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Senin (13/10). Kegiatan itu, dalam upaya menekan inflasi yang melonjak di Sumatera Utara (Sumut) dan Kota Medan khususnya.

“Untuk menekan inflasi di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, PMP menggelar Rumah Pangan Murah. Kita berharap, program ini dapat membantu masyarakat dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujar Ketua Dewan Penasihat Pengawal Merah Putih, Raden Muhammad Khalil Prasetyo didampingi Ketua PMP, Susilo dan Sekretaris PMP, Suwarno serta jajaran lainnya.

Dalam kegiatan yang dirangkai dengan pemberian bantuan sembako kepada sejumlah warga yang bermukim di sekitar lokasi acara tersebut, politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Mas Tyo itu mengatakan bahwa PMP akan benar-benar berupaya untuk berkontribusi dalam menekan inflasi yang mengkhawatirkan di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan.

“Sejak awal, kami bertekad agar program-program pemerintah bisa sampai dan dirasakan masyarakat. Dengan demikian, apa yang di dicita-citakan pemerintah dengan terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Dijelaskan Tyo, PMP ingin agar sekecil apapun yang diakukan pihaknya bisa membantu menekan inflasi di Sumatera Utara.

“Lagipula selama ini kita memang punya awareness bahwa daya beli masyarakat sudah sangat menurun. Sehingga, tentu akan bermanfaat jika kita bisa mendistribusikan harga pangan murah. Hari ini kita launching program Rumah Pangan Murah di Kota Medan, menyusul di Kota Binjai dan Deliserdang,” ungkapnya.

Dikatakannya, H. Raden Muhammad Syafi’i atau Romo yang sekarang menjabat Wakil Menteri Agama (Wamenag) yang juga Ketua Dewan Kehormatan Pengawal Merah Putih senantiasa berpesan agar kami terus menampung aspirasi masyarakat. “Rumah Pangan Murah ini sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat,” tegas Mas Tyo yang juga mantan Anggota Komisi III DPRD Medan itu.

Untuk itu, pria yang juga Sekretaris Rumah Aspirasi Romo Center ini mengajak seluruh elemen agar bersama-sama mengatasi inflasi di Sumut. “Jangan hanya kritik tanpa memberi solusi, sampaikan kritik yang konstruktif untuk tujuan membangun,” ajaknya.

Disebutkannya, tujuan awal hadirnya Pengawal Merah Putih untuk mencari tahu dan membantu mengatasi persoalan yang terjadi di masyarakat. Sekaligus, membantu program pemerintah, terutama program Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan dan stabilisasi harga pangan.

“Selain itu, tentu saja kehadiran dan manfaat Pengawal Merah Putih dapat dirasakan masyarakat. Semoga Pengawal Merah Putih mendapat amanah lebih besar untuk berperan di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Pengawal Merah Putih, Susilo, menambahkan bahwa launching Rumah Pangan Murah ini untuk memenuhi janji kepada masyarakat agar program pangan murah berlanjut. Untuk diketahui, beberapa waktu lalu kami sudah melaksanakan pasar murah, tepatnya menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia. Saat itu sambutan masyarakat sangat luar biasa.

“Kami mampu menghabiskan 1,5 ton beras hanya dalam waktu satu jam. Namun masih banyak warga yang datang dan di situlah kami berjanji dan minta doa agar program pangan murah dapat berlanjut. Alhamdulillah janji itu terealisasi,” urainya.

Susilo juga menguraikan bahwa Pengawal Merah Putih telah beberapa kali mendampingi dan mengedukasi petani di Deliserdang, Langkat dan Serdangbedagai (Sergai).

“Di Hamparanperak, Deliserdang, sudah empat kali panen. Langkat sekali dan itu terus kami lakukan. Apa yang kami lakukan, bertujuan membantu program Presiden Prabowo Subianto, terutama di bidang pertahanan pangan dan stabilisasi harga pangan,” tandasnya.

Sedangkan Sekretaris Pengawal Merah Putih, Suwarno menambahkan, pihaknya menyiapkan beras ukuran 5 kilogram dengan harga Rp60 ribu, gula putih ukuran 1 kilogram Rp18 ribu dan minyak goreng 1 liter Rp16 ribu.

Di kesempatan itu, seorang warga sekitar yang menerima bantuan sembako, Kasidah (70) menyampaikan terima kasih dan berharap Pengawal Merah Putih terus jaya.

“Alhamdulillah, terima kasih atas bantuannya. Semoga Pengawal Merah Putih selalu jaya dan bantuan semakin sering kami terima,” harapnya. (map/azw)

Seluruh Warga Medan Dicover UHC, Zulkarnaen: Jangan Takut Berobat

SOSIALISASI: Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Zulkarnaen SKM menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan No.4 Tahun 2012 di Jalan Aluminium Raya Gg Banten, Sabtu (11/10).(Markus Pasaribu/Sumut Pos)
SOSIALISASI: Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Zulkarnaen SKM menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan No.4 Tahun 2012 di Jalan Aluminium Raya Gg Banten, Sabtu (11/10).(Markus Pasaribu/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, H Zulkarnaen SKM meminta kepada seluruh warga Kota Medan agar tidak takut untuk berobat ke puskesmas maupun seluruh rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal itu ditegaskan H Zulkarnaen ketika menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Aluminium Raya Gang Banten, Kelurahan Tanjungmulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sabtu (11/10).

Dikatakan Zulkarnaen pada kesempatan yang turut dihadiri Kasi PPM Kecamatan Medan Deli, Rinaldi Z Siregar, Kabid SDK Dinas Kesehatan Medan, Iin Juliani Saragih, serta perwakilan Puskesmas Medan Deli, dr Budiarti, UHC telah disiapkan Pemko Medan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kota Medan.

“Total ada lebih dari Rp300 miliar anggaran yang kita siapkan untuk menjalankan program UHC di tahun ini. Jadi jangan ragu, meskipun BPJS Kesehatan bapak/ibu menunggak iurannya atau bahkan bapak/ibu tidak punya BPJS Kesehatan sama sekali, seluruh warga Kota Medan tetap bisa berobat gratis dengan hanya menunjukkan KTP/KK Medan,” ucap Zulkarnaen.

Pimpinan DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan, masyarakat telah membayar pajak kepada Pemko Medan. Pajak tersebut pun dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan.

“Salah satunya pajak tersebut dikembalikan kepada masyarakat melalui program UHC ini. Dengan program UHC, masyarakat dapat berobat secara gratis dengan hanya menunjukkan KTP/KK Medan,” ujar wakil rakyat dari Dapil Medan III (Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Tembung, dan Medan Deli) tersebut.

Terlepas dari semua itu, Zulkarnaen menegaskan bahwa UHC memang merupakan program yang baik dalam memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan kepada masyarakat.

“Akan tetapi, masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga kesehatannya. Sebab pada dasarnya tidak ada manusia yang mau sakit, tentunya kita semua ingin selalu sehat. UHC atau BPJS Kesehatan menjadi penolong saat kita membutuhkannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Kota Medan, Iin Juliani Saragih, menjelaskan kepada masyarakat yang hadir bahwa pada dasarnya UHC pada dasarnya merupakan bantuan Pemerintah Kota (Pemko) Medan kepada warganya yang tidak mampu.

“Karena sebenarnya UHC itu iurannya tidak gratis, tetapi ditanggung oleh pemerintah daerah. Tidak hanya Kota Medan, tetapi sekarang UHC juga berlaku di seluruh Sumatera Utara,” kata Iin.

Pada kesempatan itu, Iin Juliani Saragih juga menjawab sejumlah pertanyaan masyarakat, termasuk soal pecandu narkoba yang tidak masuk ke dalam tanggungan BPJS Kesehatan maupun UHC.

“Untuk pengguna narkoba, itu kecanduannya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, sebab kecanduan narkoba ini bukan sebuah penyakit, tetapi kelalaian oleh penggunanya. Sama seperti kecelakaan dalam berkendara, itu tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” kata Juliani.

Iin juga membenarkan apa yang disampaikan Zulkarnaen, bahwa warga Kota Medan tetap bisa berobat secara gratis dengan hanya menunjukkan KTP ataupun Kartu Keluarga (KK) Kota Medan.

“Walaupun BPJS Kesehatan bapak/ibu menunggak, bapak/ibu tetap bisa berobat dengan UHC. Tunggakannya tetap tercatat, namun pelayanan kesehatan tetap bisa didapatkan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Medan Deli, dr Budiarti mengajak seluruh masyarakat Medan Deli untuk turut menjaga kesehatan. Salah satu diantaranya dengan menjaga seluruh anggota keluarga dari bahaya narkoba.

“Narkoba bisa menimbulkan banyak penyakit, mulai dari ringan hingga berat. Misalnya seperti ganja, bila terlalu berat kecanduannya bisa sampai mengalami gangguan jiwa atau kegilaan,” ungkapnya.

Dr Budiarti pun mengajak masyarakat untuk tidak ragu berobat ke faskes-faskes milik pemerintah, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit milik Pemko Medan.

“Jangan ragu berobat ke puskesmas, RSUD Bachtiar Djafar, dan RSUD dr Pirngadi. Semua itu faskes milik Pemko Medan, dokter dan pelayanan didalamnya terus membaik dan tidak kalah dari RS swasta,” pungkasnya.
(map/azw)

Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Rahmansyah Sibarani Serap Aspirasi Guru dan Siswa

BERSAMA: Anggota DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani, saat melaksanakan kunjungan reses ke Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut IX pada 5-14 Oktober 2025 di Kabupaten Tapteng dan Kota Sibolga.(Istimewa)
BERSAMA: Anggota DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani, saat melaksanakan kunjungan reses ke Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut IX pada 5-14 Oktober 2025 di Kabupaten Tapteng dan Kota Sibolga.(Istimewa)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) melaksanakan kunjungan reses ke Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut IX pada 5-14 Oktober 2025. Kunjungan reses kali ini, Rahmansyah Sibarani melaksanakan kegiatan di sejumlah titik daerah pemilihannya, khususnya di sejumlah kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Kota Sibolga.

Di Kabupaten Tapteng, pertemuan reses Rahmansyah melakukan pertemuan di sejumlah perguruan negeri dan swasta, mulai dari tingkat SMP hingga SMA. Kunjungan reses tersebut guna menyerap aspirasi para siswa, tenaga pengajar atau guru, orang tua siswa, komite sekolah hingga masyarakat sekitar, bertujuan meningkatkan kuantitas prasarana dan kualitas pendidikan di Kabupaten Tapteng dan Kota Sibolga.

“Bagi saya, kunjungan reses ini sangat penting untuk menyerap aspirasi, bukan sekadar janji-janji.

Karena saya ingin tahu aspirasi dari masyarakat, tentu juga dari guru-guru, siswa, komite sekolah hingga orang tua yang juga bagian dari masyarakat yang sangat perlu diterima dan diperjuangkan aspirasinya,” ungkap Rahmansyah, dalam keterangan persnya di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapteng, Minggu (12/10) lalu, di sela-sela melaksanakan kegiatan resesnya.

Rahmansyah menjelaskan, beberapa titik atau lokasi sekolah di Kabupaten Tapteng tersebut, yakni SMA Negeri 1 Manduamas, SMA Negeri 1 Sosorgadong, dan SMA Negeri 1 Sorkam Barat. Sedangkan di sekolah swasta, Rahmansyah yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem, melaksanakan pertemuan dan kegiatan di Perguruan Muhammadiyah SMP 28 Barus Pasar, Perguruan Al Washliyah Barus, dan Perguruan Nadhlatul Ulama (NU) Barus, Kabupaten Tapteng.

Dia juga mengatakan, kegiatan pertemuan reses di lingkungan pendidikan atau sekolah tersebut, guna memperjuangkan aspirasi dan peningkatan kualitas pendidikan hingga sumber daya manusia di daerah. Begitu juga, lanjut Rahmansyah yang juga Anggota Komisi E membidangi Kesra dan Pendidikan, reses kali ini untuk menyampaikan informasi terkini dari program yang digagas dan dibangun pemerintah pusat Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

“Di antaranya yakni Sekolah Rakyat atau Sekolah Gratis, Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa, hingga Sekolah Lima Hari dan program berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP. Sehingga melalui reses ini juga, kami ingin mengetahui aspirasi dan perkembangan mengenai program yang dijalankan pemerintah pusat dan provinsi,” katanya.

Rahmansyah menyampaikan, dalam setiap pertemuan resesnya di lingkungan sekolah tersebut dia juga memberikan bantuan berupa alat olah raga berupa masing-masing dua bola volly dan bola kaki hingga dua unit komputer di setiap lokasi pertemuan.

“Sehingga ada sebanyak 18 unit komputer nantinya akan segera saya sampaikan langsung ke sekolah tempat pertemuan reses tersebut. Pemberian komputer tersebut merupakan bantuan pribadi saya untuk mendukung pembelajaran maupun operasional sekolah,” sebutnya.

Selain memberikan perangkat olah raga dan komputer, Rahmansyah memberikan empat laptop, di antaranya di SMAN 1 Sosorgadong satu init laptop belajar untuk seorang siswa yang orang tuanya sudah tidak ada lagi atau meninggal, namun berprestasi dalam belajar, yakni atas nama Hottar Oscar Lase. Begitu juga seorang siswa SMAN 1 Sorkam Barat atas nama Winda Nasution, yang orang tuanya sudah meninggal dunia namun berprestasi, juga menerima satu unit laptop.

Dia menjelaskan, dalam setiap pertemuan di sekolah negeri atau SMA tersebut Rahmansyah menerima aspirasi dari pihak sekolah untuk membantu alokasi anggaran dalam APBD Sumut untuk pembangunan atau rehab ruang kelas, kantor hingga penyediaan prasarana sekolah.

Selain itu, para guru juga mohon perhatian dari Pemprovsu untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru khususnya bagi guru honorer.

Meninjau Lapangan

Lebih lanjut, Rahmansyah menyampaikan di sela-sela pertemuan reses, dia juga meninjau lapangan ke beberapa titik proyek pembangunan yang sedang dikerjakan. Proyek yang merupakan usulan dan perjuangan Rahmansyah, di antaranya penahan banjir atau benteng di Sungai Aek Sirahar, Desa Kampung Mudik, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapteng dan proyek pembangunan jalan provinsi di kawasan Pakkat perbatasan Kabupaten Tapteng dan Humbanghasundutan (Humbahas).

“Kita sudah melihat langsung sedang dalam tahap pengerjaan. Sehingga jalan tersebut akan semakin mempermudah arus transportasi bagi pengendara yang ingin ke Medan atau sebaliknya Kabupaten Tapteng, Humbahas hingga ke Provinsi Aceh,” jelasnya.

Selain itu, Rahmansyah juga meninjau titik lokasi pembangunan Jalan Sudirman Kota Sibolga, dimana diketahui jalan tersebut baru-baru ini telah memakan korban pengendara yang melintas.
Begitu juga melihat langsung pengerjaan pembuatan guadrail atau pembatas jalan di kawasan Pal 7 Kecamatan Sosorgadong, Tapteng, yang baru-baru ini telah jatuh tig korban jiwa akibat kenderaan minibus masuk ke sungai atau laut.

“Atas nama Anggota DPRD Sumut, saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution, yang telah berkenan berkolaborasi dalam membantu dan menyahuti aspirasi masyarakat daerah khususnya di daerah pemilihan saya diantaranya meliputi Tapteng dan Sibolga.

Begitu juga kolaborasi mewujudkan program berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP,” bebernya.

Lebih lanjut Rahmansyah dalam paparan resesnya menyampaikan, dia selama menjadi anggota dewan atau satu periode sebelumnya telah melakukan perjuangan dan menyalurkan bantuan sosial sebanyak 465 pembangunan dan rehab rumah ibadah baik masjid dan gereja hingga sekolah.

Tak hanya itu, dia juga telah memperjuangkan dan menyalurkan alokasi dana APBD Sumut untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Tapteng dan Kota Sibolga hingga penyediaan dua unit kenderaan mobil sampah. (map/saz)

Penanggulangan Kemiskinan Tanggung Jawab Bersama Seluruh OPD

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Asren Nasution
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Asren Nasution

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara (Kadinsos Sumut), Asren Nasution, menegaskan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas sosial (dinsos) semata, melainkan merupakan tugas bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

“Persoalan kemiskinan bukan domain Dinas Sosial saja. Semua OPD memiliki program untuk pengentasan kemiskinan. Dinas Sosial hanya berperan sebagai OPD teknis,” ujar Asren dalam keterangannya di Kantor Gubernur Sumut, Senin (13/10).

Lebih lanjut, Asren menjelaskan bahwa Gubernur Sumatera Utara telah menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Utara. Tim ini bertugas untuk mengoordinasikan dan menjawab berbagai fenomena serta persoalan kemiskinan yang terjadi di wilayah Sumut.

“Tugas TKPK adalah menyatukan langkah seluruh instansi agar penanganan kemiskinan berjalan efektif dan terarah,” tambahnya.

Terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Asren menyampaikan bahwa sistem tersebut kini tidak lagi digunakan. Pemerintah telah beralih menggunakan Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kalau ada yang mengusulkan bantuan sosial dengan menggunakan DTKS, sekarang tidak perlu dilayani lagi. Pengusulan cukup melalui DTSEN yang sudah terintegrasi dengan data BPS. Tidak perlu ke Bappeda, karena datanya sudah terpusat dan diperbarui langsung di Sumut,” jelasnya.

Asren juga mengungkapkan bahwa Dinas Sosial Sumut telah mengajukan program baru dalam APBD Tahun 2026, yakni Program Pusat Data dan Informasi Terintegrasi yang menghubungkan seluruh OPD di provinsi tersebut. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial dan mempercepat koordinasi antar instansi.

“Melalui pusat data terintegrasi ini, kita ingin semua OPD bisa saling terkoneksi. Anggaran dan sasaran programnya sudah kita ajukan di APBD 2026,” pungkas Asren.(san/azw)

Pertanyakan Alasan Pemprov Sumut Impor 50 Ton Cabai, Zeira Salim: Harusnya Kita yang Ekspor

KETERANGAN: Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, saat menyampaikan keterangan.
KETERANGAN: Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, saat menyampaikan keterangan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Zeira Salim Ritonga, mempertanyakan langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) yang mengimpor 50 ton cabai dari Pulau Jawa, untuk menekan laju inflasi.

“Kami mempertanyakan, kenapa Pemprov Sumut mengambil cabai dari Jawa? Padahal Sumut ini merupakan daerah swasembada cabai,” tegas Zeira, saat memberikan keterangannya, Senin (13/10).

Zeira menjelaskan, sebagian besar kabupaten kota di Sumut merupakan penghasil utama komoditas cabai. Dia mencontohkan sejumlah daerah, seperti Kabupaten Karo, Humbanghasundutan (Humabahas), hingga Batubara, memiliki lahan pertanian luas untuk tanaman cabai.

“Sumut ini satu penghasil cabai terbesar di Indonesia. Misalnya di Batubara, ada sekitar 1.500 hektare lahan khusus untuk penanaman cabai,” bebernya.

Politisi PKB tersebut, juga mengatakan, beberapa waktu lalu Komisi A DPRD Sumut melakukan audiensi ke Pemkab Batubara. Dalam pertemuan itu, Pemkab Batubara memaparkan, mereka telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap fluktuasi harga cabai, termasuk adanya penampung tetap dari industri pengolahan cabai.

“Kami sempat audiensi ke Pemkab Batubara, dan mereka menyampaikan, jika harga cabai turun, sudah ada penampung tetap yang menampung hasil panen. Jadi, sistemnya sudah berjalan baik,” jelas Zeira.

Menurut Zeira, berdasarkan penjelasan Pemkab Batubara di masa Bupati Zahir, sistem distribusi cabai di daerah itu sudah terencana dengan baik. Para penampung biasanya sudah siap dua pekan sebelum masa panen, untuk mencegah cabai membusuk.

“Cabai ini kan cepat busuk. Jadi waktu itu saya ingat, Pemkab Batubara menyampaikan, sudah ada penampungnya sebelum panen dua minggu. Kalau sekarang harga mahal dan inflasi tinggi, harus ditelusuri penyebabnya, Apakah karena gagal panen, distribusi yang tidak lancar, atau faktor lain?” katanya.

Dia pun menegaskan, Sumut selama ini dikenal sebagai daerah surplus cabai. Satu sentra terbesar berada di Desa Lubuk Cuik, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara, yang mampu menghasilkan puluhan ribu ton cabai setiap tahunnya.

“Makanya saya sampaikan, seharusnya Sumut bisa menjaga stabilitas harga cabai sendiri. Kami pertanyakan, kenapa tiba-tiba malah mengambil 50 ton dari luar provinsi? Meski alasannya untuk operasi pasar dan pengendalian inflasi,” tegas Zeira.

Zeira menilai, kebijakan impor cabai dari Jawa memang bisa menjadi solusi cepat, tapi perlu menjadi evaluasi serius bagi Pemprov Sumut.

“Seharusnya Sumut yang mengekspor cabai, bukan malah impor. Karena Sumut ini satu pemasok cabai terbesar di Indonesia. Bahkan di Batubara baru saja dilakukan panen raya,” bebernya.

Berdasarkan data yang dihimpun sentra produksi cabai merah di Sumut meliputi Kabupaten Karo, Batubara, Simalungun, Tapanuli Utara, Langkat, Dairi, Toba, Humbahas, Mandailingnatal (Madina), dan Padangsidimpuan, dengan total produksi mencapai 146.182 ton per tahun.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsung menyampaikan, Pemprov Sumut akan menyalurkan 50 ton cabai merah yang didatangkan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah, yang hingga kini masih tergolong tinggi. (san/saz)

Hingga September, Disdukcapil Kota Medan Layani 578.947 Dokumen Adminduk

Kepala Disdukcapil Kota Medan Baginda P. Siregar
Kepala Disdukcapil Kota Medan Baginda P. Siregar

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sepanjang rentan waktu bulan Januari hingga bulan September 2025, Pemko Medan melalui Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan telah melayani sebanyak 578.947 dokumen Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Dalam pelayanannya Disdukcapil mengedepankan pelayanan Prima guna mewujudkan Visi Misi Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan, Rico – Zaki.

Kepala Disdukcapil Kota Medan, Baginda P. Siregar saat ditemui di kantornya, Selasa (14/10/25), mengungkapkan dalam melayani masyarakat, pihaknya mengedepankan pelayanan Prima. salah satunya dengan pelayanan keliling dan penambahan jam pelayanan baik di hari kerja maupun di hari Sabtu.

“Dalam meningkatkan pelayanan publik sebagaimana visi misi bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Rico-Zaki, Disdukcapil mengedepankan pelayanan Prima. Salah satunya melakukan pelayanan keliling dengan berpindah-pindah tempat seperti pada hari ini tanggal 14 – 15 Oktober 2025 jadwal pelayanan keliling Disdukcapil Medan berada di Lapangan Upacara Politeknik Negeri Medan, di Belawan dan ATCS,” jelas Kadisdukcapil Baginda.

Selain itu, lanjut Baginda, pihaknya juga melakukan penambahan jam pelayanan di kantor Disdukcapil. Dimana jam pelayanan di hari kerja dari pukul 08:00 WIB sampai pukul 20:00 WIB. Sedangkan di hari Sabtu pelayanan dimulai dari pukul 09:00 WIB sampai pukul 14:00 WIB. Ini dilakukan guna mempermudah masyarakat dalam mengurus Adminduk.

“Kami tetap berupaya memberikan pelayanan prima melalui berbagai layanan, baik itu layanan tetap muka termasuk pelayanan keliling dan layanan daring (online) melalui Sibisa. Pelayanan ini mencakup pengurusan Adminduk seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD), KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akta kelahiran, Akta Kematian dan dokumen lainnya yang semuanya diurus tanpa biaya alias gratis,” ujar Baginda.

Ditambahkan Baginda, selain pelayanan keliling, Disdukcapil juga hadir melayani pada kegiatan yang dihadiri masyarakat, seperti kegiatan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Sapa Warga dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Roadshow. Pada kegiatan seperti ini masyarakat mengurus Adminduk terlihat cukup antusias.

“Pada pelayanan keliling pengurusan Adminduk diupayakan selesai dalam 1 hari. Untuk informasi pelayanan keliling masyarakat dapat melihat sosial media Instagram Disdukcapil,” ucap Baginda.

Dijelaskan Kadisdukcapil, dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Medan, di tahun 2025 dari bulan Januari sampai bulan September, pihaknya telah melayani sebanyak 578.947 dokumen Adminduk dari 17 dokumen pelayanan.

“Penerbitan dokumen pelayanan yang paling banyak adalah KTP elektronik, sampai September tercatat sebanyak 141.378 dokumen yang terlayani. Kemudian dokumen Kartu Keluarga (KK) sebanyak 114.480 dokumen. Selain itu penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 57.412 dokumen,” ungkap Baginda P Siregar.

Selanjutnya Baginda menyampaikan untuk Akta Kelahiran Disdukcapil Medan telah melayani sebanyak 43.552 dokumen dan Akta Kematian sebanyak 14.054 dokumen. Sedangkan Akta Perkawinan tercatat sebanyak 4.850 dokumen dan Akta Perceraian terlayani dan dicetak.

“Perekaman e-KTP sampai dengan September 2025 sebanyak 34.141 dokumen terlayani. Untuk kepengurusan Adminduk pindah sebanyak 57.198 dokumen dan 50.381 dokumen pelayanan penduduk pindah sudah terlayani. Disamping itu ada juga pelayanan Adminduk lainnya yang dokumennya telah selesai atau sudah terbit,” kata Baginda P Siregar.

Kadisdukcapil pun mengimbau masyarakat untuk mengurus dokumen sendiri dan menghindari penggunaan calo. Selain itu jika memungkinkan, manfaatkan layanan online untuk efisiensi waktu dan manfaatkan penambahan jam layanan baik di hari kerja maupun di akhir pekan. (map/ila)

Kabid Aset Pemko Binjai Lakukan Langkah Penyelamatan 15 Ruko Dikuasai Orang Lain Dilapor ke BPK

BINCANG: Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi (kanan) saat berbincang dengan Kepala BPKPAD Erwin Toga Purba, soal aset 15 ruko yang dijual. (Istimewa)
BINCANG: Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi (kanan) saat berbincang dengan Kepala BPKPAD Erwin Toga Purba, soal aset 15 ruko yang dijual. (Istimewa)

BINJAI, SMUTPOS.CO – Kepala Bidang Aset Pemko Binjai Umrizal Ginting, akhirnya buka suara terkait 15 ruko yang dikuasai orang lain dan menjadi temuan auditor. Bahkan dia menyebutkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara (SUmut) mencatatkan sebagai temuan atas peranannya.

“Laporan BPK itu dari saya. Saya yang jelasin, bukan dari BPK yang tahu. Saya masukkan (laporan ke BPK), supaya mereka yang penyewa itu merasa jangan milik sendiri,” ungkap Umrizal, Senin (13/10).

“Maka saya naikkan, bukan saya mau pamer. Saya masukkan ini supaya jadi temuan, supaya mereka tahu ini adalah aset Pemko Binjai,” tuturnya.

Dia juga menjelaskan, belasan ruko itu dibangun era wali kota Ali Umri. Oleh pemko, membuat surat perjanjian untuk menghuni atau menempati selama 20 tahun dari 2004 dan berakhir 2024.
Selama menghuni ruko itu, kata Umrizal, pihak yang menempati mengurus Hak Guna Bangunan (HGB) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Binjai.

“Mereka masing-masing yang mengurus (HGB), dan di situ juga ada jual-beli, PPAT di atasnya ada jual beli bangunan. Mereka jual beli dengan pemborong, pihak pemko tidak tahu, termasuk saya juga baru tahu ini dapat data-datanya dari penyewa,” bebernya.

Karena itu, dia memastikan tidak ada oknum di lingkungan Pemko Binjai yang melakukan praktik jual-beli tersebut.

“Kami bagian aset baru 2007, dan ini aset sebelumnya bagian umum, bukan kami (bagian aset). Dulunya itu 73 ribu hektare tercatat di bagian umum, eks kuburan, sudah kami sertifikati semua, kecuali ini (15 ruko),” sebut Umrizal.

Umrizal menyebutkan, aset itu tidak dapat disertifikatkan karena sudah terbit HGB.

“Gak boleh ada sertifikat di atas sertifikat, itu satu. Kedua, tunggu sertifikat sudah mau berakhir di 2020, nanti mungkin bisa diajukan sertifikatnya. Dan sudah berakhirlah ini semua di 2024,” tegasnya.
“Kami (sedang) ajukan, by proses. Kami undang mereka semua pemilik sewa berdasarkan sudah habis perjanjian, sudah dua atau tiga kali kami undang mereka. Kami undang, kami bicarakan, dan benar ini aset pemko, mereka (penyewa) mengakui semua,” ujar Umrizal.

Umrizal menegaskan, Pemko Binjai akan mengambil alih aset tersebut. Bahkan, kata dia, Pemko Binjai juga sudah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk ambil alih aset tersebut.

“Kami mau ambil alih pakai kejaksaan melalui SKK (Surat Kuasa Khusus), ini sudah dibuat. Sudah kami sampaikan sama Pak Kajari,” katanya lagi.

“Selama 20 tahun ini memang tidak ada kontribusi ke aset, PAD, karena ada perjanjian wali kota lama, terikat,” imbuh Umrizal.

Soal aset itu dijual, Umrizal juga tidak mau buru-buru ambil langkah. Namun demikian, dia menegaskan, penyewa yang terikat dalam perjanjian tidak boleh melakukan praktik jual-beli tanpa disetujui Pemko Binjai. Sebab, itu merupakan aset. Lantas yang melakukan praktik jual-beli itu siapa?

“Pihak lain-lainnya, pemko tidak tahu itu. Penyewa yang sesuai perjanjian, harus dapat persetujuan (kalau mau menjual), ini tak ada. Tanpa ada persetujuan mereka menjual, melihat karena ada HGB melalui notaris, ya notaris cek bersih HGB, selesai jual-beli tanpa ada persetujuan pemko,” jelas Umrizal.

Sebelumnya, temuan mengejutkan datang dari Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya akhir pekan lalu, Jiji, sapaan karib Hasanul Jihadi, menemukan aset milik Pemko Binjai berupa 15 unit ruko di Jalan Jamin Ginting, Binjai Selatan, diduga diperjualbelikan secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Orang nomor dua di lingkungan Pemko Binjai itu, bahkan juga berkomunikasi dengan penjual aset milik negara. Komunikasi dengan penjual aset negara dilakukan Jiji saat mendatangi ruko tersebut. Auditor mencatat adanya potensi kehilangan PAD oleh Pemko Binjai terhadap aset 15 unit ruko yang dibangun di atas lahan seluas 2.806 meter persegi. Aset yang sudah masuk dalam kartu inventaris barang dan dikelola dengan tidak baik itu, merugikan negara dua ratusan juta Rupiah. (ted/saz)

Rajudin Sagala Ajak Warga Pahami Perda Trantibum

SOSIALISASI PERDA: Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala saat menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan No 10 Tahun 2021 di sejumlah lokasi di Medan, Sabtu-Minggu (11-12/10).
SOSIALISASI PERDA: Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala saat menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan No 10 Tahun 2021 di sejumlah lokasi di Medan, Sabtu-Minggu (11-12/10).

UPAYA menciptakan Kota Medan yang aman, nyaman, dan tertib menjadi hal yang sangat penting di Kota Medan. Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Rajudin Sagala, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan turut berperan aktif menjaga ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum).

Hal itu disampaikan Rajudin Sagala saat menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan No 10 Tahun 2021 di sejumlah lokasi. Antara lain di Jalan Klambir V Gg Pribadi 1, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Jalan Danau Jempang, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, serta Jalan Karya Dalam No 26, Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, pada Sabtu-Minggu (11-12/10).

Rajudin menegaskan bahwa mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban moral seluruh warga kota.

“Perda ini mengajak kita semua untuk hidup tertib, taat aturan, dan saling menghormati hak sesama warga. Kalau setiap individu peduli dan bertanggung jawab, maka Medan akan menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali,” ucap Rajudin Sagala.

Dikatakan Rajudin, Perda Ketenteraman dan Ketertiban Umum mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan perilaku sosial di ruang publik, seperti ketertiban lingkungan, kebersihan, keamanan, hingga ketenangan masyarakat.

Rajudin menilai, penerapan aturan ini bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk membangun tatanan sosial yang harmonis dan beradab.

Rajudin juga mengajak masyarakat agar ikut menjadi pelopor ketertiban di lingkungannya masing-masing. Ia menekankan pentingnya gotong royong, saling mengingatkan, serta berpartisipasi aktif dalam menjaga fasilitas umum dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan keresahan.

“Mari mulai dari hal kecil, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuat kebisingan, dan menjaga keamanan lingkungan. Kalau semua warga ikut berbuat, Insya Allah Medan akan semakin tertib dan damai,” tambahnya.

Dengan adanya produk hukum ini, Politisi PKS itu mengharapkan masyarakat agar semakin memahami aturan yang berlaku dan termotivasi untuk bersama-sama menjaga ketertiban di Kota Medan.

“Kita berharap nilai-nilai ketenteraman, ketertiban, dan kedamaian dapat tumbuh kuat di hati masyarakat Medan, menjadikan kota ini bukan hanya maju secara pembangunan, tetapi juga nyaman secara sosial,” pungkasnya. (map)

10 Warung di Desa Marindal Terbakar

SISA KEBAKARAN: Sisa-sisa puing 10 warung yang ludes terbakar di Jalan Pondok Kopi, Desa Marindal I, Senin (13/10).
SISA KEBAKARAN: Sisa-sisa puing 10 warung yang ludes terbakar di Jalan Pondok Kopi, Desa Marindal I, Senin (13/10).

SEPULUH warung di Jalan Kebun Kopi Desa Marindal I Kecamatan Patumbak, ludes terbakar, Senin (13/10) siang. Akibat peristiwa ini, sepasang suami istri yang menjual bensin eceran mengalami luka bakar.

“Ada dua korban yaitu Ibu Nur dan pak Rusli. Mereka pedagang minyak. Mereka kami evakuasi ke Rumah Sakit Sembiring. Tubuh mereka terbakar tepatnya pada bagian kepala dan kaki,” ujar Kasi Trantib Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Wasno.

Dia menjelaskan, saat peristiwa terjadi, para pedagang kaget dan berlari berhamburan menyalamatkan diri masing-masing saat api sudah menyambar warung, yang terbuat dari kayu hingga meludeskan bangunan berjajar tersebut.

“Kejadiannya jam 10.00 WIB. Begitu mendapat kabar, kita langsung menghubungi pemadam kebakaran Kota Medan dan Kabupaten Dari Serdang. Yang muncul duluan itu Damkar Kota Medan. Yang terdampak ialah 10 lapak para pedagang di sini,” katanya.

Api yang berkobar memicu ledakan, membuat jalan besar Marindal macet seketika. Insiden itu memicu tontonan para pengguna jalan yang melintas.

“Informasi yang kami terima, ada orang yang membeli bensin, si penjual ini sambil memegang rokok sehingga memicu kebakaran. Lalu api menyambar tumpukan gas LPG yang ada di dalamnya. Terus merembet ke mana-mana,” jelasnya.

Bukan cuma membakar 10 warung, api juga melahap habis sepeda motor. Mesin-mesin milik pedagang juga ludes hanya menyisakan material saja.

“Di sini ada pedagang ayam, minyak, mie, dan makanan. Termasuk juga penjual martabak. Kerugian diperkirakan mencapai Rp250 juta,” pungkas Wasno. (man/azw)

1...676869...15,599Page 68 of 15,599

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor