31 C
Medan
Tuesday, April 7, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 763

Pengamat: Data Pertahanan dan Keamanan Harus Dijaga Kerahasiaanya

Ketua TKD Prabowo-Gibran Sumut, Ade Jona Prasetyo. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengamat Hubungan Internasional, Teuku Rezasyah menegaskan, data pertahanan dan keamanan harus dijaga kerahasiaanya. Tidak bisa sembarangan dibuka ke publik.

Dia menilai, apa yang dilakukan Prabowo Subianto saat Debat Capres ketiga beberapa hari lalu dinilai sudah tepat. Prabowo dengan tegas tidak menyampaikan data yang kerahasiaannya tetap terjaga meskipun mendapat desakan dari kedua capres lain.

“Data pertahanan dan keamanan bersifat kongidensial dan sangat rahasia. Sehingga aksesnya sangat terbatas,” tegas Rezasyah dalam sebuah wawancara dengan media, Selasa (9/1/2024) malam.

Menurutnya, Prabowo tentunya punya data dan paham betul data tersebut bersifat konfidensial. Meski pun dirinya bisa membagi dua data tersebut, yakni umum dan konfidensial, tapi dirinya memilih tidak dengan alasan menjaga kerahasiaan negara.

Sementara itu, Ketua TKD Prabowo-Gibran Sumut, Ade Jona Prasetyo mengatakan, Prabowo mengerti konsekuensi yang dihadapi apabila memenuhi keinginan capres lain dalam umbar data.

“Pak Prabowo pastinya tahu bahaya yang dihadapi apabila data pertahanan kita disebarluaskan. Pak Prabowo juga sudah bilang data yang dibawa kedua capres itu keliru dan akan membukanya di lain kesempatan,” ungkap pria yang mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI nomor urut 2 dapil Sumut 1 dari Partai Gerindra ini.

Dijelaskannya, data yang sifatnya konfidensial hanya boleh dibuka oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam data tersebut. Selain itu, orangnya juga harus tersumpah. “Tidak sembarangan data pertahanan dan keamanan negara itu,” tambah pria yang juga menjabat sebagai ketua HIPMI Sumut tersebut.

Dia menambahkan, pernyataan calon presiden lain bahwa tidak perlu ada rahasia dalam pertahanan negara adalah keliru. Tawaran yang diberikan oleh Prabowo merupakan satu-satunya tawaran yang solutif apabila para capres benar-benar ingin tahu data konkretnya.

“Pak Prabowo sudah mengundang mereka untuk membuka data di ruang lain karena memang tidak pantas mengumbar kekurangan pertahanan di ranah umum. Kita tunggu saja jawaban mereka. Kalau mereka menolak, berarti mereka hanya ingin mengeksploitasi kinerja Pak Prabowo. TKD Prabowo-Gibran Sumatera Utara dan beberapa ahli terkait juga sepakat bahwa data ini bersifat konfidensial dan sangat dijaga kerahasiaannya,” tandasnya. (dwi/ram)

Sambangi Disbudparekaf Sumut, Dedi Iskandar Menginventarisasi Dedi Iskandar Kepariwisataan

Anggota DPD RI, Dedi Iskandar Batubara.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ust Dedi Iskandar Batubara mengunjungi Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudrekraf) Sumatera Utara, untuk menginventarisasi materi RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 10/2009 tentang Kepariwisataan, Selasa (9/1) kemarin.

Dalam kunjungan tersebut, Dedi Iskandar Batubara diterima Kepala Disbudrekraf Sumut Zumri Sulthony beserta para pejabat yang mendampingi. Diskusi kemudian berlangsung seputar pengelolaan kepariwisataan, kondisi terkini, kebutuhan prioritas, pembagian kewenangan hingga paradigma pariwisata di Sumut.

Menurut Dedi Iskandar Batubara yang bertugas di Komite III DPD RI, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan sudah berusia 14 tahun. Sehingga sangat perlu ada upaya revisi terhadap regulasi ini, mengingat berbagai perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tersebut.

“Karena usia Undang-Undang ini sudah cukup lama, sementara sekarang ini sudah masuk era digitalisasi, sehingga perlu ada revisi terhadap regulasi tentang kepariwisataan. Jadi kita meminta Disbudparekraf Sumut memberikan penjelasan tentang beberapa hal dari aspek kebutuhan dan seputar pengelolaan pariwisata di provinsi ini,” ungkap Senator Republik Indonesia asal Sumut ini.

Dalam diskusi itu, Kepala Disbudrekraf Sumut Zumri Sulthony mengungkapkan beberapa hal terkait kepariwisataan di provinsi ini. Seperti soal perizinan yang berada di pemerintah pusat. Namun di daerah, pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota belum jelas.

“Misalnya izin tempat hiburan (penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi) berada di pemerintah provinsi, namun penerimaan pendapatan daerahnya, masuk ke pemerintah kabupaten/kota. Kita berharap agar pembagian kewenangan antara pusat dan daerah itu jelas,” ujar Zumri.

Selanjutnya kata Zumri, terkait pengelolaan kepariwisataan di Sumut, pemerintah provinsi (Pemprov) menempatkan beberapa kawasan sebagai destinasi prioritas untuk pembangunan. Misalnya ada kawasan Danau Toba, Kabupaten Langkat, Kepulauan Nias (Nisel) dan Tapanuli Tengah, yang potensial mendatangkan wisatawan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Ada permasalahan ketika bicara anggaran kita yang terbatas. Karena kabupaten kota yang lain juga ternyata menuntut alokasi anggaran. APBD kita tidak memungkinkan untuk menampung semua.

Kemudian lanjut Zumri, terkait pertanyaan Senator Republik Indonesia tentang pengelolaan kepariwisataan yang sifatnya rekreasi atau mengandalkan alam, masih menjadi unggulan di Sumatera Utara. Misalnya danau, sungai, hutan, laut/pantai, atau situs bersejarah.

Sementara untuk yang bersifat budaya, seperti karnaval yang berlangsung di beberapa daerah di Pulau Jawa, berbagai atraksi di Bali, belum begitu marak. Meskipun seperti Kabupaten Karo yang setiap tahunnya menggelar pesta buah dan bunga, bahkan masuk dalam kalender event pariwisata di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Dedi Iskandar Batubara menyampaikan bahwa usulan dari pemerintah provinsi akan diinventarisasi untuk dibawa ke pusat, sebagai pertimbangan bagi DPD RI dalam upaya revisi UU 10/2009. Pihaknya berharap antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota tetap bersinergi, terutama untuk menjadikan pariwisata bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

“Saya kira soal digitalisasi pariwisata dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten kota harus ada regulasi yang jelas. Termasuk pengembangan sumber daya manusia (SDM), pola koordinasi, dan yang terpenting, harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(gus)

teks foto: Anggota DPD RI, Dedi Iskandar Batubara.(ist/SUMUT POS)

Terkait Penyusunan DPA-SKPD, Bupati Karo Tekankan Percepatan

ARAHAN: Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang sampaikan arahan apda Rapat Persiapan dan Percepatan Penyusunan DPA-SKPD serta Anggaran Kas SKPD TA 2024 di Aula Kantor Bupati Karo, Senin (8/1).Istimewa.

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang didampingi Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, menghadiri Rapat Persiapan dan Percepatan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta Anggaran Kas SKPD Tahun Anggaran (TA) 2024 di Aula Kantor Bupati Karo, Senin (8/1) lalu.

Dalam arahannya, Cory mengimbau, harus dilaksanakan harmonisasi dan kolaborasi antar-pelaksana pengelolaan keuangan dengan pengadaan barang dan jasa di masing-masing instansi.

“Jangan biasakan cara kerja yang parsial dan berjalan sendiri-sendiri, tanpa adanya intervensi dan pengawasan yang melekat serta berkala dari kepala perangkat daerah,” tegas Cory.

Cory juga mengimbau, dalam pelaksanaan penggunaan APBD, agar patuh dan konsisten terhadap Rencana Anggaran Kas yang telah ditentukan di TA 2024. Sehingga dapat memperoleh insentif fiskal kinerja tahun berjalan kategori serapan anggaran. Dia pun menegaskan, agar dalam penyerapan dan penggunaan anggaran kepada seluruh OPD lingkup Pemkab Karo harus gerak cepat. (deo/saz)

Polres Tanah Karo Rayakan Natal Bersama

Istimewa SAMBUTAN: Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman, menyampaikan sambutan dalam perayaan Natal 2023 dan tahun baru 2024 di Ball Room Hotel Mikie Holiday, Senin (9/1).

KARO, SUMUTPOS.CO – Keluarga Besar Polres Tanah Karo melaksanakan kebaktian dan perayaan Natal 2023 bersama di Ball Room Hotel Mikie Holiday, Senin (9/1) sore.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan rohani bagi personel Polres Tanah Karo beragama Kristen, sekaligus menjalin silaturahim antar-personel dan keluarga, dalam perayaan Natal 2023 dan tahun baru 2024.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman, beserta istri, para PJU, kapolsek, perwira, personel, dan ASN serta keluarga Polres Tanah Karo.

Saat memberikan sambutan, Wahyudi menyampaikan, perayaan Natal dan tahun baru merupakan bentuk jalinan silaturahim dan kekeluargaan antar personel Polres Tanah Karo.

“Selaku pimpinan Polres, saya dan seluruh keluarga mengucapkan selamat Natal 2023 dan tahun baru 2024 kepada seluruh personel dan keluarga Polres Tanah Karo,” ungkap Wahyudi.

Di samping itu, Wahyudi juga mengingatkan kepada seluruh personel, di awal tahun ini banyak tantangan agenda tugas ke depan. Untuk itu, melalui hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin selama ini, dia berharap, seluruh anggota untuk tetap bergandeng tangan bersama melaksanakan tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

“Jadikan moment Natal dan tahun baru ini, untuk lebih meningkatkan keimanan sebagai hamba Tuhan, dan juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk lingkungan sekitar kita, khususnya dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri,” imbaunya.

Dalam ibadah Natal tersebut, mengambil tema ‘Kemuliaan bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi (Lukas 2: 14)’, dan subtema ‘Dengan semangat kerendahan hati menyambut kehadiran Kristus melalui peran Polri Presisi, berintegritas, mengasihi, dan melayani guna mewujudkan Pemilu damai menuju Indonesia Maju’.

Kebaktian ini dibimbing oleh Pdt Liza Selvina beru Tarigan, Ketua Klasis GBKP Kabanjahe-Tigapanah, dan Pdt Edward Purba, Pendeta HKBP Kemenag Kabanjahe. Untuk menjalin rasa kebersamaan, Kapolres bersama anggota juga melaksanakan makan malam bersama, juga kegiatan hiburan serta lucky draw. (deo/saz)

Di Awal 2024, MMKSI Tawarkan Penjualan Menarik dan Pameran Spesial

SUMUTPOS.CO – Memasuki awal 2024, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali memberikan kemudahan bagi konsumen dalam proses kepemilikan kendaraan Mitsubishi Motors. Program-program penjualan ini meliputi beragam pilihan program pembiayaan yang menarik, yang dirancang sebagai bentuk komitmen MMKSI untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan konsumen yang hendak melakukan proses pembelian kendaraan Mitsubishi Motors.

Untuk dapat memanfaatkan program penjualan kendaraan Mitsubishi Motors secara optimal, konsumen bisa menghadiri langsung sejumlah pameran spesial yang diselenggarakan oleh MMKSI, yakni Mitsubishi Motors Auto Show dan Supermarket Exhibition, yang digelar di 20 kota di Indonesia, mulai 8 sampai 28 Januari 2024. Khusus di Sumatera Utara, Auto Show digelar di Plaza Medan Fair pada 11 hingga 14 Januari mendatang.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai detail penawaran yang disediakan oleh MMKSI pada Januari ini, konsumen bisa mendapatkannya melalui tautan berikut, https://www.mitsubishi-motors.co.id/promo/program-penjualan-mitsubishi-motors-januari-2024.

Untuk Mitsubishi XFORCE, ada program pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance. Yakni program DP ringan, DP mulai dari 15 persen. Program bunga ringan, mulai dari 0 persen hingga dua tahun, DP mulai dari 25 persen (dua tahun 0 persen berlaku DP minimal 55 persen). Program konsumen loyal Mitsubishi Motors, DP mulai 55 persen dengan bunga mulai dari 0 persen hingga dua tahun. Program smart cash, bunga 0 persen, DP mulai dari 50 persen, bonus asuransi dan tanpa biaya administrasi, gratis asuransi all risk satu tahun (khusus untuk varian Ultimate) berlaku untuk semua paket. Gratis kaca film Solargard. Gratis perawatan/servis berkala hingga 50.000 kilometer atau empat tahun. Extended warranty satu tahun atau 20.000 kilometer apabila melakukan perawatan berkala secara teratur sampai dengan tiga tahun atau 40.000 kilometer. Dan gratis asuransi kendaraan komprehensif selama satu tahun.

Untuk Mitsubishi New Xpander Cross, program cashback hingga jutaan Rupiah, berlaku untuk semua varian. Program pilihan pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance, yakni DP mulai 10 pesen (tidak mengikat seluruh cabang), dan bonus asuransi hingga satu tahun (khusus cabang Duri, Padang, dan Pekanbaru, berlaku gratis hingga dua tahun).

Program bunga rendah, bunga 0 persen sampai dengan tenor dua tahun, dan gratis biaya administrasi. Program smart cash, bunga 0 persen hingga satu tahun, dan gratis biaya asuransi, gratis biaya administrasi. Program konsumen loyal Mitsubishi Motors, DP mulai dari 55 persen, dan bunga 0 persen hingga dua tahun, gratis biaya administrasi.

Program cicilan pintar, buyback guarantee sampai dengan 73 persen, atau angsuran sampai dengan tujuh tahun. Gratis kaca film V-Kool untuk variant Premium CVT dan kaca film Konica Minolta atau Solargard untuk variant MT. Gratis paket smart silver untuk perawatan/servis berkala hingga 50.000 kilometer atau 4 tahun, biaya jasa (untuk semua varian), suku cadang, Mitsubishi Motors Genuine Oil & Brake Fluid (sesuai dengan jadwal service booklet), chemical item: engine flush, brake fluid. Asuransi kecelakaan diri (personal accident) selama satu tahun, dengan nominal klaim maksimal hingga Rp10.000.000 per orang. Asuransi kerusakan ban selama satu tahun, dengan nominal klaim maksimal Rp1.400.000, berlaku untuk satu ban.

Mitsubishi New Xpander, program cashback hingga jutaan Rupiah berlaku untuk semua varian. Program pilihan pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance, yakni Program DP ringan mulai 10 persen (tidak mengikat seluruh cabang), dan bonus asuransi hingga satu tahun (khusus cabang Duri, Padang, dan Pekanbaru, berlaku gratis hingga dua tahun).

Program bunga rendah 0 persen sampai dengan tenor dua tahun, dan gratis biaya administrasi. Program smart cash, bunga 0 persen hingga satu tahun, dan gratis biaya asuransi, gratis biaya administrasi. Program konsumen loyal Mitsubishi Motors, DP mulai 55 persen, dan bunga 0 persen hingga dua tahun, khusus Xpander Exceed bunga 0 persen hingga tiga tahun, gratis biaya administrasi.

Program cicilan pintar, buyback guarantee sampai dengan 73 persen, atau angsuran sampai dengan tujuh tahun, gratis kaca film Konica Minolta atau Solargard, gratis paket smart silver untuk perawatan/servis berkala hingga 50.000 kilometer atau 4 tahun, biaya jasa (untuk semua varian), suku cadang, Mitsubishi Motors Genuine Oil & Brake Fluid (sesuai dengan jadwal service booklet), chemical item: engine flush, brake fluid, asuransi kecelakaan diri (personal accident) selama satu tahun, dengan nominal klaim maksimal hingga Rp5.000.000 per orang. Asuransi kerusakan ban selama satu tahun, dengan nominal klaim maksimal Rp1.000.000 dan berlaku untuk satu ban.

Untuk Mitsubishi New Pajero Sport, khusus pembelian di Januari 2024, akan mendapatkan program cashback hingga jutaan Rupiah. Program pilihan pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance, yakni DP ringan mulai 15 persen (khusus wilayah Sumut 12 persen). Program bunga rendah 0 persen sampai dengan tenor 2 tahun, khusus Dakar 4×2 & Exceed AT, atau bonus asuransi all risk hingga satu tahun (khusus Dakar 4×2 & Exceed AT) minimal tenor dua tahun, bunga 0 persen sampai dengan tenor satu tahun, khusus varian lainnya.

Program Smart cash, bunga 0 persen, dan potongan biaya administrasi, bonus asuransi all risk hingga satu tahun. Program konsumen loyal Mitsubishi Motors, DP mulai 60 persen, dan bunga 0 persen hingga dua tahun (khusus Dakar 4×2 & Exceed AT), atau bunga spesial hingga tiga tahun. Program cicilan pintar, buyback guarantee sampai dengan 61 persen, atau angsuran sampai dengan tujuh tahun, gratis kaca film V-Kool, gratis paket smart silver untuk perawatan/servis berkala hingga 50.000 kilometer atau empat tahun, biaya jasa (untuk semua varian), suku cadang (sesuai dengan service manual book), oli MMGO (sesuai dengan service manual book), chemical item: diesel fuel system flush, engine flush.

Untuk Mitsubishi Triton 4×4, khusus pembelian di Januari 2024 akan mendapatkan, program pilihan pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance, yakni DP ringan mulai 15 persen, atau bunga 0,2 persen sampai dengan tenor satu tahun, gratis ban MT untuk varian SC & DC HDX.

Mitsubishi Triton 4×2, khusus pembelian di Januari 2024, mendapatkan, program pilihan pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance, yakni DP ringan mulai 15 persen, atau bunga 0,2 persen sampai dengan tenor satu tahun.

Untuk Mitsubishi L300, khusus pembelian di Januari 2024, akan mendapatkan, program pilihan cashback, atau program pilihan pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance, yakni DP ringan mulai 10 persen (tidak mengikat seluruh cabang), bunga 0 persen sampai tenor satu tahun, atau paket smart cash dengan bunga 0 persen, gratis asuransi, dan potongan biaya administrasi.

Seluruh program yang dihadirkan memiliki syarat dan ketentuan. Bagi konsumen yang ingin mendapatkan penawaran penjualan maupun layanan purnajual secara aman, dapat menghubungi langsung diler Mitsubishi Motors terdekat, untuk mendapatkan informasi serta arahan lebih lanjut. Informasi lokasi serta kontak diler dapat diakses melalui website resmi MMKSI, di https://www.mitsubishi-motors.co.id/cari-dealer, maupun melalui mobile apps My Mitsubishi Motors ID. (rel/saz)

Jangkau Lebih Banyak Petani di 2024, Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun

TAMBAH: Pemerintah menambah alokasi subsidi pupuk Rp14 triliun tahun ini, menjadi Rp39 triliun, untuk menjangkau lebih banyak petani.Istimewa.

SUMUTPOS.CO – Pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Keberhasilan sektor ini tidak terlepas dari jasa para petani yang telah bekerja keras mendukung ketahanan pangan nasional.

Guna menjaga kontribusi sektor pertanian tersebut, pemerintah terus menjaga ketersediaan pupuk baik subsidi maupun nonsubsidi. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki keberpihakan tinggi terhadap petani.

Satu di antaranya melalui program subsidi pupuk yang setiap tahunnya dialokasikan sekitar Rp25 triliun disiapkan pemerintah untuk membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. Pada 2024, pemerintah berencana menambah alokasi subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun agar semakin banyak petani yang mendapat pupuk bersubsidi.

Tidak sampai di situ, pemerintah juga mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan e- KTP. Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.

Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia (Persero), Bob Indiarto mengatakan, tidak hanya menyediakan pupuk bersubsidi kepada petani, pemerintah menjamin ketersediaan pupuk nonsubsidi. “Pemerintah melalui Pupuk Indonesia, memastikan ketersediaan pupuk di seluruh Indonesia, baik itu pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi. Pemerintah membantu memperoleh pupuk dengan mudah guna mendukung program percepatan musim tanam pada awal 2024,” ungkap Bob, dalam keterangannya, Senin (8/1) lalu.

Bob juga menjelaskan, Pupuk Indonesia sebagai BUMN yang mendapat mandat untuk berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional, memberikan dukungan penuh terhadap program percepatan tanam dengan menyediakan pupuk subsidi dan nonsubsidi.

Dalam rangka menjaga ketersediaan pupuk, pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian melalui Pupuk Indonesia menggelar program Gebyar Diskon Pupuk di brrbagai kota/kabupaten selama Januari. Kegiatan pertama berlangsung di Gudang Pupuk Penyangga (GPP) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (8/1).

“Selama musim tanam ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dukungan bagi petani agar bisa mendapatkan hasil yang optimal di musim panen nanti. Gebyar Diskon Pupuk 2024 diselenggarakan Pupuk Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah di 30 kota selama Januari hingga Februari 2024. Rangkaian acara ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk petani serta memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh pupuk di musim tanam ini,” jelas Bob.

Pada kegiatan Gebyar Diskon Pupuk, pemerintah menugaskan Pupuk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pupuk nonsubsidi dan mendorong petani agar segera melakukan penebusan pupuk, antara lain dengan menyiapkan pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau. Pemerintah juga senantiasa memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi, antara lain dengan cara melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah sentra pertanian.

Hingga 31 Desember 2023, ketersediaan pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi tercatat sebesar 1.744.302 ton atau setara 236 persen dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan pemerintah. Adapun angka stok ini terdiri dari pupuk bersubsidi sebesar 1.215.280 ton dan pupuk non-subsidi sebesar 529.022 ton.

“Pupuk Indonesia menjalankan program Gebyar Diskon Pupuk sesuai dorongan pemerintah agar petani bisa menikmati pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau serta membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Semoga program ini dapat mendorong petani untuk menanam lebih awal sehingga kesuksesan musim tanam awal tahun ini bisa kita tuai bersama saat panen bulan april nanti,” pungkas Bob. (jpc/saz)

Manajemen Lanjutkan Ekpansi, Omega Hotel Buka Cordela Suites Cianjur

KERJA SAMA: Penandatanganan kerja sama pembangunan Cordela Suites Cianjur, yang ditandai penandatanganan perjanjian oleh Daniel Sulaiman, Chief Operating Officer Omega Hotel Management, dan Ronald Sukamto, perwakilan partner.

TANGERANG, SUMUTPOS.CO – Setelah sukses dalam mengoperasikan 18 unit hotel hingga 2023, Omega Hotel Management akan segera melebarkan ekspansinya dengan membuka Cordela Suites Cianjur. Penandatanganan kerja sama strategis telah dilakukan pada Selasa (9/1).

Kesepakatan ini mencerminkan komitmen bersama untuk membawa dampak positif, tidak hanya bagi sektor pariwisata di Cianjur, tapi juga dalam menciptakan peluang kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh Daniel Sulaiman, Chief Operating Officer selaku perwakilan Omega Hotel Management, dan Ronald Sukamto perwakilan partner, dalam sebuah acara yang diselenggarakan dengan penuh kehangatan. Acara ini juga dihadiri jajaran direksi dan manajemen kedua belah pihak.

Cordela Suites Cianjur akan berada di Jalan Dewi Sartika, 10 meter dari Stasiun Cianjur. Area Tersebut juga dikelilingi oleh destinasi kuliner dan wisata, seperti Kuliner Malam Cianjur dan Taman Alun-alun Cianjur, yang berjarak hanya 500 meter dari lokasi hotel.

Cordela Suites Cianjur akan memiliki 5 lantai, dengan 68 pilihan ragam kamar yang lengkap. Dimulai dari superior, deluxe, junior suites, dan president suites room, yang akan didukung dengan fasilitas eksklusif, seperti kolam renang, ruang meeting, dan coffee shop.

Cordela Suites Cianjur juga cocok menjadi pilihan untuk menyelenggarakan kegiatan MICE (meeting, incentives, conferences, exhibitions) karena memiliki 3 ruang meeting untuk skala kecil dan menengah. Hotel ini juga menyediakan area parkir basement dan outdoor yang luas.

Dalam pernyataan bersama, Daniel Sulaiman dan Ronal Sukamto, mengungkapkan kegembiraan mereka atas kemitraan ini. Mereka berharap, Cordela Suites Cianjur akan menjadi destinasi unggulan yang meningkatkan citra pariwisata Cianjur, dan memberikan nilai tambah bagi pengunjung.

Rencananya, Cordela Suites Cianjur akan menargetkan rencana pembukaan resmi dalam semester kedua 2024. Pihak manajemen berkomitmen untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada masyarakat dan media seiring berjalannya proyek. (rel/sih/saz)

Surat Suara di 127 Daerah Rusak, KPU Klaim Persentase Kerusakan Rendah Dibanding Total Produksi

LOGISTIK PEMILU: Petugas kepolisian mengawasi penurunan kotak suara di Gudang Logistik KPU, Jalan Yos Sudarso Medan, 21 November 2023. Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu, banyak ditemukan logistik rusak termasuk surat suara di banyak daerah. Refinaldi Setiawan/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proses penyortiran logistik Pemilu menyibak persoalan klasik. Yakni ditemukannya logistik rusak termasuk surat suara. Dari hasil pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu, kasus tersebut terjadi di banyak daerah.

Rinciannya, kasus kotak suara rusak ditemukan di 177 kabupaten/kota, bilik suara rusak di 61 Kabupaten/Kota, Tinta rusak ditemukan pada 124, segel rusak di 30 Kabupaten/Kota, serta surat suara rusak di 127 Kabupaten/Kota.

Selain kerusakan, Bawaslu juga menemukan kasus surat suara yang belum sesuai dengan jumlah seharusya di 61 daerah. Kemudian ada juga kasus surat suara salah kirim.

Anggota Bawaslu RI Herwyn Malonda mengatakan, kasus tersebut terjadi beragam di daerah. Termasuk besaran kerusakannya. Dia mencontohkan, di Manggarai Barat mencatat surat suara yang dikategorikan cacat/rusak dengan total rusak sejumlah 1.090 surat suara. “Selain itu juga terdapat kekurangan sejumlah 4.265 surat suara,” ujarnya di Kantor Bawaslu, Senin (8/1) malam.

Herwyn berharap, berbagai kerusakan, kekurangan maupun kasus salah kirim segera mendapat penanganan. Apalagi, waktu jelang pemungutan suara hanya menyisakan sekitar satu bulan saja. “Secepatnya melakukan pendistribusian kembali yang kurang, yang lebih, kemudian yang rusak,” imbuhnya. Khususnya di kawasan kepulauan yang membutuhkan waktu distribusi lebih lama. Tak hanya itu, Bawaslu mendesak agar kekeliruan yang terjadi dievaluasi.

Anggota Bawaslu RI Puadi menambahkan, selain persoalan pada logistik, pihaknya juga menyoroti akses pengawasan. Bawaslu, hingga kemarin belum mendapatkan akses Sistem Informasi Logistik (SILOG).

Kemudian, ada juga kasus penghalang-halangan terhadap pengawas. Misaknya di Provinsi Jambi. “Apakah nanti dalam proses penelusuran di tahapan logistik ini ada dugaan pelanggaran atau tidak, nanti kita lihat di laporan hasil pengawasannya,” imbuhnya.

Saat dikonformasi, Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat mengakui, kerusakan surat suara memang terjadi. Dia menyebut, tujuan KPU melakukan sortir terhadap hasil prpduksi percetakam memang untuk memilah surat suara rusak. “Surat suara tidak bisa dipakai ya kita akan ganti ke percetakan,” ujarnya ditemui di sela-sela peresmian Kantor DKPP Jakarta kemarin. Sesuai klausul dalam kontrak pengadaan, kerusakan logistik menjadi tanggung jawab percetakan.

Yulianto mengatakan, jumlah kerusakan yang ada masih dalam tahap wajar. Sebab, KPU mencetak sekitar 1,2 miliar surat suara untuk lima jenis pemilihan. Sementara kerusakan di tiap-tiap kota hanya di angka ratusan hingga ribuan saja.

Artinya, jika dikonversi, persentasenya sangat rendah. “Kan nol nol koma berapa persen sih. Dikit sekali kan dari miliaran surat suara kan,” jelasnya.

Meski demikian, dia memastikan kerusakan itu akan diganti sesuai kebutuhan. Setiap hari, data kerusakan terus diupdate dan disampaikan ke percetakan. Mantan Ketua KPU Jawa Tengah itu optimis pengadaan dapat dilakukan dalam sebulan ke depan. ”Sangat cukup (waktunya). Tiap hari kan kita sortir nih,” tuturnya.

Di sisi lain, Yulianto juga menunggu temuan dari Bawaslu untuk dilakukan kecocokan. Sebab dia mensinyalir, ada sedikit perbedaan.

 

Dana Awal Kampanye PDIP Tertinggi

Pada kesempatan berbeda, KPU telah menerima laporan dana awal kampanye (LADK) dari 18 parpol peserta pemilu. “Setelah menerima LADK partai politik peserta Pemilu 2024, KPU melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK,” kata Komisioner KPU Idham Holik.

Dari hasil verifikasi, seluruh data tersebut masih mendapatkan status belum lengkap. Dari laporan itu, PDIP diketahui menjadi parpol yang melaporkan dana terbesar yakni Rp183,8 miliar. Kemudian disusul PAN Rp29,8 miliar dan Golkar Rp20,5 miliar. Selanjutnya ada PPP sebesar Rp20 miliar dan PKS Rp 12,1 miliar di lima posisi besar. Sementara tiga partai dengan LADK terendah adalah PBB Rp301 juta, PKN Rp453 juta dan Partai Umat Rp479 juta.

Idham mengatakan, pihaknya masih memberikan kesempatan parpol memperbaiki LADK. Sesuai jadwal, Parpol diberi 5 hari untuk melengkapi data.

 

Bawaslu Tangani 1.032 Dugaan Pelanggaran

Sementara itu, kemarin Bawaslu merilis penanganan pelanggaran selama tahapan Pemilu. Hingga 36 hari jelang pemungutan suara, ada 1.031 pelanggaran yang ditangani. Terdiri dari 703 laporan dan 329 temuan. Hasil penanganan, 322 dinyatakan sebagai pelanggaran, 188 bukan pelanggaran, sedangkan sisanya tidak dapat diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formal atau materiil.

Berdasarkan jenisnya, 322 kasus yang melanggar terdiri dari 50 pelanggaran administrasi, 205 pelanggaran kode etik, 57 pelanggaran hukum lainnya serta 10 dugaan tindak pidana pemilu.

Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, pada pelanggaran administrasi, kasus terbanyak terkait rekrutmen penyelenggara yang tidak sesuai prosedur oleh KPU. Sementara pelanggaran etik didominasi Panitia Pengawas Kecamatan.

Puadi mendorong masyarakat untuk memasifkan pengawasan partisipatif dengan cara ikut mengawasi pemilu. “Dan melaporkan dugaan pelanggaran ke pengawas pemilu terdekat,” ujarnya.

Terpisah, Kemarin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD rapat bersama jajaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Melalui rapat tersebut, Mahfud meminta PPATK tetap bekerja secara profesional.

Dia tidak ingin lembaga tersebut terpengaruh situasi politik. Termasuk soal laporan dana kampanye. “Itu termasuk yang harus dijelaskan oleh PPATK sendiri,” imbuhnya.

Mahfud tidak ingin campur tangan dalam kerja-kerja tersebut. Jika informasi terkait dengan kampanye dia sampaikan, dia khawatir bakal dinilai politik. Untuk itu, dia meminta PPATK yang menyampaikan informasi tersebut kepada publik. Dia ingin PPATK tetap objektif. Berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat lewat Desk Pemilu di bawah Kemenko Polhukam, dia memastikan bahwa mereka bekerja sesuai kewenangan.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, Kemenko Polhukam tidak termasuk penyelenggara pemilu. Maka Desk Pemilu yang ada di Kemenko Polhukam hanya bertugas menampung dan memantau aduan-aduan yang masuk. “Menko Polhukam punya Desk Pemilu itu memang untuk memantau. Tapi, bukan untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran atau apapun,” kata dia menegaskan. Mahfud memastikan, aduan yang masuk lewat Desk Pemilu langsung diteruskan.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan bahwa aduan tersebut diteruskan kepada DKPP, Bawaslu, maupun KPU. “Tergantung kasusnya, tetapi Menko Polhukam tidak boleh menilai jalannya pemilu karena yang bertugas menilai sesuai konstitusi adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP,” bebernya. “Kami tidak akan mengambil tindakan dan mengatakan itu benar atau salah, terjadi kami catat saja,” tambah dia. (far/syn/jpg)

Tenda Jamaah di Mina Lebih Dekat dengan Jamarat

TANDA TANGAN: Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah menandatangani Ta’limatul Hajj untuk musim haji 1445 Hijriah.istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kesepakatan perhajian (Ta’limatul Hajj) untuk musim haji 1445 Hijriah telah ditandatangani Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah. Sejumlah peningkatan layanan haji bakal dirasakan jamaah pada tahun ini.

Penandatanganan ini dilakukan di Jeddah, Arab Saudi, Senin (8/1). Turut hadir dalam proses penandatanganan tersebut Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, Dubes RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad.

Konjen RI di Jeddah Yusron B Ambary, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, serta para pejabat Kementerian Agama (Kemenag) lainnya.

Menag Yaqut mengungkapkan, ada beberapa permintaan Indonesia terkait peningkatan layanan perhajian yang disanggupi Pemerintah Arab Saudi dalam Ta’limatul Hajj. Diantaranya, tentang penempatan jamaah di Mina. “Kita bisa menentukan posisi tenda jamaah yang lebih dekat dengan jamarat, selama pelaksanaan kontrak dilakukan lebih cepat,” tuturnya dalam keterangan resminya, kemarin.

Tidak hanya itu, Pemerintah Saudi disebutnya juga memberikan kebebasan kepada Pemerintah Indonesia untuk memilih penyedia layanan (syarikah) saat puncak haji. Menurutnya, ini membuka peluang untuk memilihkan penyedia layanan yang terbaik bagi jamaah haji Indonesia. “Ini inovasi yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi,” ungkapnya.

Selain pelayanan, kedua menteri turut menyepakati soal jumlah jamaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan tahun ini. Yakni, sebanyak 241 ribu orang. Jumlah ini terdiri dari 221 ribu kuota normal dan 20 ribu kuota tambahan yang telah disetujui Raja Arab Saudi.

Yaqut menyampaikan, jumlah kuota ini terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Jika ditelisik empat tahun terakhir, pada 2019, Indonesia mendapatkan kuota 231 ribu jamaah. Jumlah ini berkurang menjadi hanya 100.051 jamaah pada 2022 karena pagebluk Covid-19. Sementara, di 2021, penyelenggaraan haji bahkan ditiadakan lantaran pandemi. Kemudian di tahun lalu, kuota haji yang didapatkan Indonesia kembali normal sekitar 229 ribu.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Al-Rabiah pun menyatakan turut komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia. Pihaknya terbuka untuk berdiskusi demi perbaikan-perbaikan layanan bagi para dhuyufurrahman.

“Kami sangat berbahagia dan merasa tersanjung dapat menjadi pelayan jamaah haji dari seluruh dunia, terutama jamaah haji Indonesia. Kami juga selalu,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah merilis daftar nama jamaah haji reguler yang masuk alokasi kuota haji tahun 1445 H/2024 M. Daftar nama ini bisa dicek melalui laman http://bit.ly/hajireguler2024. Pada laman tersebut akan muncul file daftar nama jamaah haji yang berhak berangkat beserta daftar jamaah yang menjadi cadangan. Sebagai tips, karena file nama jamaah dibedakan berdasarkan daerahnya maka calon jamaah bisa mencari nama tempat tinggal terlebih dahulu kemudian mencari nama mereka.

Melengkapi pengumuman ini, Dirjen PHU Hilman Latief juga telah menerbitkan surat Keputusan Dirjen PHU mengenai daftar nama jamaah haji reguler yang masuk alokasi tersebut. “Daftar nama tersebut sudah diumumkan dan dikirim ke Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Setelah pengumuman tersebut, calon jamaah yang masuk list bisa mulai melakukan pelunasan. Ada dua tahap pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (bipih). Pada tahap pertama khusus untuk calon jamaah yang memenuhi kriteria yaitu jamaah haji reguler sesuai nomor urut porsi keberangkatan 1445 H/2024 M, jamaah haji reguler yang masuk prioritas lanjut usia, serta jamaah haji reguler yang masuk dalam urutan nomor porsi cadangan.

Sementara, tahap kedua dibuka untuk jamaah yang mengalami gagal sistem atau gagal pembayaran pada pelunasan tahap pertama, pendamping bagi jamaah haji lanjut usia, jamaah haji penggabungan suami/istri dan anak kandung/ orang tua terpisah, dan pendamping bagi jamaah haji disabilitas.

Hilman pun kembali mengingatkan para calon jamaah haji untuk senantiasa menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh sebagai bentuk ikhtiar memenuhi istitha’ah kesehatan. Mengingat, ibadah haji merupakan ibadah fisik yang memerlukan kondisi tubuh yang sehat dan prima. (mia/jpg)

Armada 737 Max-9 Dilarang Terbang Sementara, Lion Air Klaim Pesawatnya Tak Termasuk Kategori

TERDAMPAK INSIDEN DI AS: Pesawat Boeing 737-Max 9 milik Lion Air yang akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, (20/1). Ditjen Perhubungan Udara telah memutuskan temporary grounded pesawat Boeing 737-9 Max sejak Sabtu (6/1).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Imbas keputusan Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat yang melarang ratusan pesawat Boeing 737 Max-9 untuk terbang, pemerintah juga melarang sementara atau temporary grounded unit pesawat Boeing 737 Max-9 yang dimiliki oleh Lion Air.

Keputusan FAA tersebut muncul pasca insiden pintu darurat pesawat Alaska Airlines yang lepas di tengah penerbangann

Namun, pihak Lion Air menyatakan, armada 737 Max-9 yang mereka miliki berbeda dengan pesawat yang digunaka Alaska Airlines.

“Berdasarkan hasil koordinasi bersama pabrikan pesawat Boeing dan pihak berwenang lainnya, Lion Air menegaskan, Boeing 737-9 MAX yang dioperasikan tidak termasuk dalam kategori pesawat yang mengalami insiden terkait pintu darurat bagian tengah,” kata Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro, saat dihubungi, kemarin (9/1).

Danang menjelaskan, Boeing 737-9 Max Lion Air dilengkapi mid cabin emergency exit door type II active door, yang berarti sistem pintu darurat bagian tengah tersebut berfungsi aktif dan dapat dioperasikan secara baik.

Oleh karena itu, lanjut Danang, armana milik Lion Air tidak termasuk dalam kategori perintah keselamatan udara yang memerlukan tindakan segera atau emergency airworthiness directive (EAD) nomor 2024-02-51 yang diterbitkan Federal Aviation Administration (FAA) pada 6 Januari 2024.

Sebagai informasi, EAD tersebut mengharuskan pemeriksaan segera terhadap pesawat Boeing 737-9 MAX yang memiliki pintu darurat bagian tengah non-aktif (mid cabin door plug). EAD itu berlaku untuk sekitar 171 pesawat di seluruh dunia.

Terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub M Kristi Endah Murni menyatakan, Boeing 737 Max-9 milik Lion Air tidak menggunakan tipe mid exit door plug tetapi mid cabin emergency exit door type II, yang berarti sistem pada pintu darurat bagian tengah tersebut berfungsi aktif dan dapat digunakan untuk proses evakuasi.

“Terkait dengan EAD, Boeing telah memberikan konfirmasi melalui surat elektronik kepada Lion Air yang diterima pada tanggal 7 Januari 2024, bahwa 3 unit pesawat Boeing 737 Max-9 milik Lion Air tidak termasuk dalam kategori tersebut karena memiliki perbedaan tipe pintu mid exit dengan pesawat milik Alaska Airlines,” ujar Kristi.

Ditjen Perhubungan Udara juga telah melakukan review dan evaluasi terhadap pesawat milik Lion Air dengan registrasi PK-LRF, PK-LRG, PK-LRI. Hasilnya, semua tidak memiliki mid exit door plug.

Meskipun demikian, Ditjen Perhubungan Udara telah menerbitkan Airworthiness Directives (AD) atau Petunjuk Pelaksanaan Kelaikan Udara 24-01-001-U tentang pemberlakuan FAA AD 2024-02-51 yang dikhususkan untuk pesawat B737-9 yang memiliki mid cabin door plug. “Diputuskan memberhentikan pengoperasian sementara pesawat Boeing 737-9 Max sejak 6 Januari 2024 sampai perkembangan lebih lanjut. “Keamanan dan keselamatan operasi penerbangan tetap menjadi prioritas kami,” tutup Kristi. (agf/dio/jpg)

1...762763764...15,668Page 763 of 15,668

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor