31 C
Medan
Saturday, April 4, 2026
Home Blog Page 772

Polda Sumut Pasang Spanduk Tolak Radikalisme

PASANG:Personel Bidhumas Polda Sumut saat memasang spanduk dan billboard, di Deliserdang, pada Rabu (3/1) kemarin. DEWI/SUMUT POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Personel Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Bidhumas Polda Sumut) melaksanakan kegiatan sosialisasi kesadaran tentang pencegahan dan penanggulangan terorisme, radikalisme, dan intoleransi.

Inisiatif ini direalisasikan dengan pemasangan spanduk dan billboard, di Jalan Wakaf, Kecamatan Patumbak dan seputaran Jalan Simpang Kayu Besar menuju Bandara Internasional Kuala Namu, Deliserdang, pada Rabu (3/1) kemarin.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi menyampaikan, bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya terorisme, radikalisme dan intoleransi telah dijalankan secara aktif serta masif.

Upaya sosialisasi dan pencegahan, lanjutnya, dimulai pada 8 Desember 2023, dengan menggelar Seminar di Pesantren Al Mukhlisin, di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa, Deliserdang.

“Sementara Bidhumas Polda Sumut melanjutkan misi dengan memasang spanduk dan billboard di seputaran Kecamatan Tanjung Morawa menuju Bandara Internasional Kuala Namu, sebagai bagian dari pencegahan tersebut,” ujar Hadi, Kamis (4/1).

Tujuan utama dari inisiatif ini, terang Hadi, adalah untuk membentuk masyarakat dan generasi muda yang terinformasi dengan baik dan kebal terhadap pengaruh intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

Ia pun menyoroti faktor-faktor yang berkontribusi pada kerentanan individu terhadap ideologi-ideologi tersebut.

Hadi merincikan termasuk pemahaman agama yang tidak sempurna, kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, putus asa, sentimen anti-demokratis, akses terbatas terhadap pendidikan, dan empati berlebihan yang dipicu oleh tren media sosial domestik. “Tujuan kami adalah melindungi masyarakat dari ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme,” pungkasnya. (dwi/han)

Bazar UMKM Meriahkan HUT ke-20 Sergai

RAMAI: Stand UMKM ramai dikunjungi warga di acara HUT Sergai yang ke 20 di Alum Alun Kabupaten Serdang Bedagai di Sei Rampah. fadly/SUMUT POS.

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Puluhan Stand UMKM dan Pameran Pembangunan berjejer dalam memeriahkan perayaan Hari Jadi ke-20 Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) terus berlanjut. Hari ini, Kamis (4/1/2023), Hari Jadi tersebut diwarnai dengan Pembukaan Pameran Pembangunan dan Bazar Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Acara ini diselenggarakan di Alun-alun Kabupaten Sergai, Sei Rampah.

Tampak hadir Bupati Sergai H. Darma Wijaya dan Wakil Bupati Sergai H. Adlin Tambunan dan sejumlah unsur FORKOPIMDA Kabupaten Sergai, SEkdakab H M Faisal Hasrimy, AP, M.AP, Ketua TP PKK Ny Hj Rosmaida Darma Wijaya, Ketus GOPTKI Ny Hj Aini Zetara Adlin Tambunan, Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala OPD turut mendampingi Bupati dipembukaan tersebut.

Ditemui saat mampir di beberapa stan yang menjejeri alun-alun, Bupati Darma Wijaya menyebut acara ini menjadi wujud konkret dari semangat kebersamaan dan kolaborasi dalam memajukan sektor pembangunan dan UMKM di Tanah Bertuah Negeri Beradat.

“Pameran Pembangunan dan Bazar UMKM ini tidak hanya sekadar pameran produk dan jasa lokal, tetapi juga menjadi ajang promosi dan sarana untuk memperluas jaringan bisnis. Ini adalah kesempatan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sergai untuk tampil dan berkembang,” ujarnya.

Dirinya berharap geliat perekonomian lokal yang digerakkan oleh pelaku UMKM Sergai dapat semakin meningkat lewat terlaksananya acara kali ini.

“Mari warga Sergai ramaikan Alun-alun ini. Ada banyak pilihan makanan, minuman, dan jajanan lokal yang menarik. Ini merupakan dukungan penting untuk menumbuhkan perekonomian kita,” tambah Bupati.

Selain pelaku UMKM lokal, Bupati menyebut pameran dan bazar ini juga diisi oleh perwakilan dari berbagai pihak, mulai dari OPD, lembaga pendidikan, instansi vertikal dan lainnya. Di stannya masing-masing, mereka tampak menampilkan berbagai produk unggulan, pelayanan, dan inovasinya. Acara ini juga diramaikan dengan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Perpustakaan Keliling, Pelayanan KTP Gratis, pengobatan dan vaksinasi hewan gratis serta masih banyak lagi.

Tidak hanya itu, Darma Wijaya menginformasikan kalau acara hari ini juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan menarik yang menekankan kearifan lokal. Misalnya saja ia menyebut, masyarakat yang hadir dalam menyaksikan penampilan tarian Serampang Dua Belas.

“Kita tahu bersama, Tari Serampang Dua Belas penciptanya adalah warga asli Sergai. Beliau adalah Guru Sauti yang lahir di Pantai Cermin. Pada momen HUT ke-20 Kabupaten Sergai ini juga diadakan kompetisi tari Serampang Dua Belas. Harapannya kesenian asli Sergai ini bisa semakin dikenal dan tidak tergerus zaman,” kata Darma Wijaya.

Di kesempatan serupa, Wakil Bupati Sergai Adlin Tambunan menyebut gelaran acara hari ini juga diisi dengan kegiatan bakar ikan atau yang dikenal dengan istilah sombam.

Sombam, yang merupakan budaya masyarakat nelayan, sebut Adlin Tambunan juga punya dampak signifikan bagi peningkatan sumber daya manusia.

“Ikan merupakan salah satu panganan dengan sumber gizi yang sangat baik. Saat ini Pemkab Sergai sedang gencar menyukseskan program pengentasan stunting. Lewat gerakan makan ikan ini, diharapkan konsumsi ikan di Sergai bisa semakin meningkat dan angka stunting bisa semakin rendah, bahkan tuntas,” katanya.

Perayaan HUT ke-20 Kabupaten Sergai sudah dimulai sejak Rabu (3/1) yang lalu dan akan terus berlangsung hingga acara puncak pada Minggu, 7 Januari mendatang. (fad)

Pembangunan Jembatan Paluh Manan Mangkrak

PENGHUBUNG: Pembangunan Jembatan yang menghubungkan Sungai Paluh Manan yang terletak di Dusun II, Desa Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dinilai mangkrak.IKHSAN/SUMUT POS.

SUMUTPOS.CO – Pembangunan jembatan yang menghubungkan Sungai Paluh Manan yang terletak di Dusun II, Desa Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang dinilai mangkrak.

Sampai saat ini pembangunannya terhenti, dan hingga kini belum diketahui sebab musababnya. Padahal, pembangunan tersebut sudah mencapai 70 persen dan hanya tinggal pengaspalan di beberapa area.

Proyek pembangunan jembatan itu diperkirakan menghabiskan anggaran hampir mencapai milaran rupiah. Namun sampai sekarang belum bisa dioperasikan, padahal awal pembangunan jembatan itu dimulai pada tahun 2022 lalu.

Akibat dari pembangunan jembatan yang mangkrak tersebut, warga maupun pengendara harus melalui jalan alternatif yang telah dibuat oleh warga setempat.

Namun dari jembatan alternatif tersebut masih jauh dari kata aman, sehingga berpotensi warga maupun pengendara yang melintasi jembatan alternatif tersebut, jatuh ke dalam sungai, apalagi pada musim penghujan, jalan di sekitaran jembatan tersebut, licin dan banyak kubangan lumpur.

Dari jalan alternatif itu, warga sekitar membuat kotak sumbangan untuk membantu mempercepat pembangunan jembatan paluh Manan yang mangkrak.

Suhendrik warga sekitar, mengatakan jika pembangunan jembatan tersebut sudah dilakukan pada tahun 2022 lalu namun sampai sekarang belum juga selesai dan bisa dipakai.

Ia menambahkan, dari informasi yang saya dapat, awal mula pembangunan jembatan akan selesai dalam kurun waktu 9 bulan, namun ini sudah lebih dari setahun Pembangunan belum juga selesai.

Dari informasi yang beredar, lanjut Suhendrik, sebagian dana pembangunan dibawa kabur oleh pemborong, sehingga pembangunan jembatan tertunda. “ini sudah ada dua bulanlah seperti ini,” ucapnya.

Ia berharap kepada pihak terkait agar segera menyelesaikan proyek pembangunan jembatan ini, agar warga atau pengendara bisa nyaman melewati jembatan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika melewati jalan alternatif. (mag-1/han)

Pemprov Sumut Telah Berkoordinasi Mekanisme Penanganan Tunggu Arahan Pusat

TERDAMPAR: Pengungsi Rohingya terdampar di Pantai Mercusuar, Sabtu (30/12).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, terkait penanganan 157 pengungsi Rohingya yang berlabuh di Pantai Mercusuar, yang berada di perbatasan antara Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dengan Pantai Camar, Dusun 15, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, Sabtu (30/12) lalu. Namun, untuk mekanisme penanganannya, masih harus menunggu arahan dari pusat.

“Sudah dilaporkan ke pusat. Sumut kedatangan pengungsi dari Rohingya. Detailnya tadi sudah kami sampaikan,” ungkap Pj Gubernur Sumut Hassanudin, Kamis (4/1).

Untuk penanganan sementara, Hassanudin menjelaskan, Pemprov Sumut sudah melakukan koordinasi dengan Pemkab Deliserdang. Termasuk dibantu masyarakat sekitar, dengan membangunkan tenda pengungsian sementara. “Tadi sudah diterima, dan dilokalisir ke suatu tempat yang tidak terkonstelasi dengan masyarakat. Secara awal, mereka sudah diberikan bantuan dasar. Nanti akan ditangani dengan mekanisme yang ada, sesuai arahan dari pusat,” tuturnya.

Dia juga menjelaskan, pihaknya menunggu petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat, untuk proses selanjutnya. “Penampungan nanti akan dikoordinasikan ke pusat, kami akan melapor. Mekanismenya, karena sekarang ini sudah terdampar di Sumut, maka kita akan berikan bantuan kemanusiaan,” jelas Hassanudin.

Hassanudin mengaku, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan UHNCR. Sehingga Pemprov Sumut pun melakukan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait.

Sementara itu, menindaklanjuti masalah ini, sejumlah instansi terkait di daerah tersebut, terkesan saling lempar tanggung jawab, dan belum menemukan solusi untuk menangani kasus itu.

Kepala Desa Karang Gading, Agus Sanjaya mengatakan, belum menemukan solusi yang tepat terkait penanganan para pengungsi Rohingya tersebut. Menurutnya, saat ini logistik untuk mereka masih ditanggungjawabi oleh swadaya masyarakat sekitar, dan beberapa bantuan dari sejumlah pihak, baik pemerintah kecamatan maupun Pemkab Deliserdang.

Namun, dari hasil rapat yang digelar di Kantor Camat Labuhandeli, Rabu (3/1) lalu, belum ditemukan kesepakatan dan keputusan konkret. Karena diketahui, sejumlah pihak terkait saling lempar tanggung jawab.

Lantamal 1 Belawan, melalui Kepala Dinas Penerangan (Kadispen), Letkol Edy Syahputra menyebutkan, terkait hal ini bukan wewenang pihaknya.

Sementara Kepala Seksi Penegakan Hukum Ditpolairud Polda Sumut DJ Naibaho, menuturkan hal serupa. (gus/mag-1/saz)

Kapolres Humbahas Terima Penghargaan Pospam Terbaik Nataru

TERIMA: Kapolres Humbahas AKBP Hary Ardianto, saat menerima penghargaan Juara Pos Pam Terbaik se-Sumut dari Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi di Aula Tribrata Polda Sumut, Kamis (4/1).

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Kapolres Humbahas AKBP Hary Ardianto, mendapat penghargaan dari Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi sebagai Juara Pospam Terbaik se-Sumatera Utara (Sumut) dalam pengamanan perayaan Natal 2023 dan tahun baru 2024 (Nataru) dengan sandi Operasi Lilin Toba 2023 di Aula Tribrata Polda Sumut, Kamis (4/1).

Atas penghargaan itu, Polres Humbahas dinilai memiliki tiga unit pospam dan satu unit posyan, dengan inovasi dan fasilitas yang lengkap. Seperti sarana zoom, panel data manual maupun digital, CCTV, layar monitor Google Maps, pelayanan kesehatan gratis, tempat istirahat pemudik, dan minuman gratis (teh, kopi, air mineral). Termasuk isi angin kendaraan dan tambal ban gratis bagi pemudik. Seluruh fasilitas tersebut disiapkan Polres Humbahas untuk masyarakat, sebagai wujud pelayanan terbaik Polri agar masyarakat merasa aman dan nyaman.

Hary pun mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Polres Humbahas. Menurutnya, penghargaan yang diterima itu tak terlepas dari kerja sama tim, yakni seluruh personel Polres Humbahas. Yang merupakan bagian dari capaian bersama atas kerja ikhlas, cerdas, dan tuntas para personel pada saat Operasi Lilin Toba 2023.

“Yang pasti kami senang dan bangga dengan capaian ini. Pada akhir 2023, kami juga menerima Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI. Namun sekarang di awal 2024, Polres Humbahas kembali mengukir prestasi dengan mendapatkan penghargaan Pospam terbaik se-Sumut. Karena selama ini, kami memang menekankan untuk selalu maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Hary.

Lebih lanjut Hary mengatakan, penghargaan yang diperoleh ini, akan menjadi semangat dan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja, guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena hal tersebut, menurutnya, merupakan bukti Polres Humbahas bukan Polres biasa.

“Walaupun terletak jauh dari Ibukota Sumut, namun Polres Humbahas dapat mengukir prestasi, dengan mendapat banyak penghargaan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Yang pasti, kami juga akan tetap terus mengevaluasi kinerja kami,” tuturnya.

Untuk diketahui, penghargaan ini dilaksanakan untuk mengapresiasi 30 unit Polres jajaran Polda Sumut, dengan tujuan agar berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sumut saat Nataru. Dalam kategori lomba Pospam Operasi Lilin Toba 2023 ini, ada beberapa aspek penilaian. Yakni lokasi pembangunan pos, penyusunan tata ruang, luas bangunan, dekorasi, fasilitas, inovasi dan kretivitas, sinergitas antara instansi, serta bukan bangunan permanen pos lantas. (des/saz)

RDP Terkait SKTT PPPK Guru Langkat, Wakil Ketua DPRD Adu Mulut hingga Pukul Meja

INTERUPSI: Yusril Mahendra dari LBH Medan, selaku penasihat hukum para guru honorer, saat memberi interupsi kepada pimpinan RDP yang menyoal proses penilaian SKTT. Teddy Akbari/Sumut Pos.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sistem penilaian dalam Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang dilakukan Pemkab Langkat, berjalan ricuh, Kamis (4/1). Adu mulut hingga tegang urat terjadi antara Wakil Ketua DPRD Langkat Antoni Ginting, dengan Yusril Mahendra, selaku perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Divisi Sipil dan Politik.

Selain adu mulut, juga diwarnai dengan aksi pukul meja dalam RDP yang digelar di Ruang Banggar Kantor DPRD Langkat tersebut. RDP dipimpin Ketua DPRD Langkat Sribana Peranginangin, yang diikuti Antoni, dan beberapa anggota dewan lainnya.

Aksi pukul meja diawali oleh Yusril, dan saat itu RDP akan ditutup Sribana. Namun, Yusril yang mendampingi ratusan guru honorer ini, memberi interupsi. Menurut Yusril saat interupsi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Langkat tidak dapat memberikan penjelasan secara gamblang terkait proses penilaian SKTT dalam pelaksanaan pengadaan PPPK Guru Tahun Anggaran (TA) 2023. Namun interupsi Yusril dihentikan Antoni.

Alhasil, Yusril memukul meja dan disambut berang oleh Antoni. Bahkan, Antoni yang merupakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, terpancing pukulan meja tersebut hingga terjadi adu mulut.

“Pak tolong dulu, ini lembaga terhormat pak, jangan asal saja. Anda guru enggak?” tanya Antoni sembari memukul meja. “Saya PH mereka,” jawab Yusril.

Antoni pun menyuruh Yusril untuk menutup mulutnya, seraya mengimbau Ketua DPRD Langkat untuk menutup RDP.

“Kenapa lari kalian? 200 orang gagal, sementara CAT mereka lulus. Kenapa di SKTT tidak lulus?” sergah Yusril.

Mendengar pertanyaan itu, Antoni yang mau keluar ruangan kembali masuk. Dia pun menyebutkan, soal cara penilaian SKTT sudah dijawab oleh Kepala BKD Kabupaten Langkat. “Tidak ada di sini bos. Tidak ada hasilnya ketua,” jelas Yusril, menanggapi pernyataan Antoni.

Sementara itu, Sribana juga sempat mempertanyakan kehadiran pendamping guru honorer.

Adapun pendamping guru honorer dimaksud, yakni Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (Sumut), dan LBH Medan.

“Harusnya pendamping atau penasihat hukum itu di pengadilan,” jelasnya.

Singkat cerita, Sribana yang merupakan politisi Partai Golkar, mengamini permintaan Antoni. Sribana pun menutup RDP tersebut, yang dibarengi peserta meninggalkan ruangan RDP.

Di luar ruangan, Yusril yang diwawancarai wartawan, menegaskan, hasil RDP sangat mengecewakan para guru honorer.

“Kami sangat kecewa. Yang seharusnya mendapat kepastian dari RDP ini, tapi ini guru-guru honorer yang hari ini mencari keadilan, tidak dapat kepastian,” tegasnya.

“Malah hanya memberikan usulan, usulan apa? Sudah jelas CAT mereka lulus, kenapa tiba-tiba ada SKTT? Nah, bupati tidak ada mengatur SKTT, tapi surat itu ada,” imbuhnya.

Menurut Yusril, ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat ini.

“Dan kami dari LBH Medan, akan melakukan upaya-upaya hukum untuk mencari keadilan bagi para guru honorer yang lulus secara CAT. BKD tidak bisa menjawab soal bagaimana penilaian SKTT tersebut,” katanya.

Perwakilan KontraS Sumut, Rahmat mengatakan, LBH Medan dan para guru honorer akan melaporkan persoalan ini ke aparat penegak hukum.

“Kami memang sedang menyusun rencana untuk membuat laporan. Kami sedang menulis pelaporan untuk ke Ombudsman,” serunya.

“Pertama kami ingin melihat apakah di sini ada maladministrasi, atau ada proses-proses bahkan di luar proses itu. Mungkin saja ada cuap-cuap atau orang dalam. Jumlahnya sangat banyak, ada 200 orang tidak lulus, padahal di CAT mereka lulus,” ujarnya.

Dia menilai, pihaknya melihat ada ketidakberesan dalam proses penilaian PPPK guru di Langkat.

“Dan kami juga meminta ke pihak komisi informasi, karena pihak BKD dan Dinas Pendidikan (Disdik) Langkat tidak mampu memberikan penjelasan terhadap bagaimana SKTT itu diberikan. Jadi kami mendorong melalui sistem hukum yang ada, yakni melalui Komisi Informasi Publik (KIP), untuk meminta kejelasaan bagaimana SKTT itu diberikan ke guru-guru yang kami dampingi,” jelas Rahmat. (ted/saz)