JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Polemik bantuan sosial (bansos) yang diduga menjadi alat kampanye ditanggapi pihak Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebutkan jika pemberian bansos tidak terkait dengan proses pemilu. Selain itu, pemberiannya harus terus dilakukan meski mendekati masa Pemilu.
“Harus diingat bahwa bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat atau keluarga miskin,” katanya, kemarin (4/1).
Ari mengatakan, jika pendanaan bansos bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujui dengan DPR. Dia menekankan jika bansos tidak tidak terkait dengan proses Pemilu.
Ari juga mendengar ada permintaan penundaan penyaluran bansos selama Pemilu. Menurutnya, penundaan ini harus memikirkan dampak kepada keluarga miskin. Sebab, harga bahan pokok naik dan ini menyebabkan kesulitan bagi mereka. “Karena tujuan utama bansos adalah sebagai perlindungan sosial agar keluarga miskin mampu bertahan menghadapi kenaikan harga pangan senagai dampak El-Nino maupun gangguan supply chain yang berdpak pada kenaikan harga pangan global,” katanya.
Untuk penyalurannya pun sudah jelas. Bansos ditargetkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data ini sumbernya sesuai nama dan alamay. Ari menuebutkan kika pemerintah terus melakukan perbaikan kualitas implementasi dan sasaran program. Agar penyaluran ini tepat sasaran. ”Penyaluran bansos melibatkan berbagai leverl pemerintahan dari pusat hingga daerah dan juga desa. Pelaksanaanya juga terbuka untuk diawasi berbagai pihak,” katanya.
Ari menambahkan pemerintah mendorong konvergensi program dari berbagai pihak untuk menanggulanhi kemiskinan. Selanjutnya Ari juga menyebut Bansos sebagai salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Caranya dengan melakikan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pendapatan masyarkat miskin melalui pemberdayaan ekonomi dan perbaikan infrastruktur. “Strategi ini diharapkan akan menurunkan angka kemiskinan hinggal 0 persen di 2024,” katanya.
Pada kesempatan lain Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan menyebut, bansos tidak boleh diklaim sebagai bantuan pribadi. Ini dikatakan Anies dalam acara Desak Anies di Sumatera Barat pada Rabu lalu (3/1). “Itu uang rakyat yang dititipkan,” katanya.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah tidak sepakat jika bansos distop gara-gara khawatir ditunggangi politik. Apalagi jika bansos itu didanai APBN dan untuk masyarakat miskin. “Apalagi kalau menyasar masyarakat miskin ekstrem. Kebutuhan mereka tetap jalan, masak bantuan distop,” katanya.
Dia mengatakan selama belum dicarikan solusi penggantinya, bansos harus tetap disalurkan. Termasuk menyambut gelaran Pemilu seperti sekarang. Trubus mengatakan bansos bisa distop, jika ada gantinya. Misalnya untuk sementara waktu dana bansos diganti dengan CSR perusahaan-perusahaan swasta atau pelat merah.
Menurut Trubus keberadaan bansos sendiri sejak awal memang bermuatan politis. Saat ini tinggal peran Bawaslu di seluruh tingkatkan untuk mengawasi penyalurannya. Apakah memang benar dalam penyaluran bansos, ada muatan politik praktis. Misalnya ditempelu calon presiden atau wakil presiden tertentu.
Trubus mengamati perkembangan polemik bansos itu, pihak yang pertama kali memunculkan gagasan bansos distop dulu akhirnya minta maaf. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. Trubus tidak menutup mata, bahwa bansos pemerintah kerap digaungkan oleh tim sukses sebagai program Jokowi. Dalam konteks Pilpres 2024, sosok Jokowi sudah diidentikkan dengan Cawaprea Gibran.
Dia berharap Jokowi berkenan memanggil seluruh kontestan Pilpres 2024. Supaya dalam kampanyenya tidak membawa-bawa program pemerintah seperti bansos dan sejenisnya. Sehingga keberadaan bansos tidak dipolitisir, kemudian menguntungkan salah satu kandidat saja. Selain itu Trubus mengatakan cara lain yang biaa diambil pemerintah adalah evaluasi jenis bansos. Untuk bansos yang sudah berjalan lama, seperti PKH tetap dilanjutkan. Namun bansos seperti bantuan El Nino mungkin bisa dihentikan sementara. Karena efek el nino mungkin sudah tidak separah beberapa waktu lalu. (wan/lyn/jpg)
