26 C
Medan
Tuesday, December 23, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 80

45 Orang Terima SK PPPK Tahap II, Wali Kota Medan Tekankan Integritas dan Dedikasi

FOTO BERSAMA: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas foto bersama 45 orang PPPK Tahap II TA 2024 di lingkungan Pemko Medan, Senin (29/9/2025).
FOTO BERSAMA: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas foto bersama 45 orang PPPK Tahap II TA 2024 di lingkungan Pemko Medan, Senin (29/9/2025).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyerahkan Surat Keaputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II TA 2024 di lingkungan Pemko Medan, Senin (29/9/2025).
SK PPPK tersebut diberikan kepada 45 orang dengan rincian 28 orang guru, 5 orang tenaga kesehatan dan 12 orang tenaga teknis.

Upacara penyerahan SK PPPK tahap II yang berlangsung di halaman tengah Kantor Wali Kota Medan tersebut juga turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Kepala Kantor Regional VI BKN Medan Janry Haposan UP Simanungkalit, Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Medan Abdul Rahim, Plt Branch Manager Taspen Medan Akhmad Syahroni Yusuf, Pimpinan Perangkat Daerah, beserta para Camat sekota Medan.

Dalam amanatnya, Rico Waas menekankan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian ASN Pemko Medan. Pertama, Integritas dan Loyalitas. ASN Pemko Medan di tuntut untuk bekerja dengan kejujuran, menjunjung tinggi etika serta mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi.

Selanjutnya kedua Profesionalisme dalam bekerja dengan cara meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kinerja sesuai bidang tugas masing-masing. Sehingga diharapkan dapat menjadi aparatur yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan zaman.

Lalu yang ketiga, tingkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Artinya setiap tindakan ASN harus memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Medan.
“Oleh karena itu saudara dituntut untuk bekerja dengan penuh integritas, disiplin dan dedikasi. Jadilah aparatur yang mengedepankan kepentingan masyarakat, mendukung program pembangunan kota, serta menjaga nama baik Pemko Medan,” ujar Rico Waas.

Selanjutnya, Rico Waas juga mengatakan penyerahan SK ini adalah perwujudan nyata dari proses panjang yang telah dilalui dengan penuh perjuangan, mulai dari seleksi administrasi, ujian kompetensi, hingga tahapan akhir yang telah membawa saudara resmi menjadi bagian dari aparatur Pemerintah Kota Medan.

“Jabatan ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan masyarakat, tetapi juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, jadikan amanah ini sebagai wadah untuk menorehkan prestasi dan sarana memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkas Rico Waas.

Upacara penyerahan SK PPPK Tahap II TA 2024 di lingkungan Pemko Medan juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemko Medan dengan Pengadilan Agama Kelas I A Medan Tentang Perlindungan Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian ASN Pemko Medan. (map/ila)

Rakornis TP-PKK Asahan 2025, Kuatkan Peran Kader dan Ketahanan Keluarga

RAKORNIS PKK: Rakornis TP-PKK Asahan 2025 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Senin (29/9).
RAKORNIS PKK: Rakornis TP-PKK Asahan 2025 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Senin (29/9).

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tahun 2025 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Senin (29/9).

Kegiatan ini diikuti pengurus PKK tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan, camat, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta narasumber, dengan tujuan menyatukan langkah dan memperkuat sinergi program pemberdayaan keluarga di Asahan.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan yang diwakili oleh Plt. Kepala Dinas PMD, Darwinsyah Lubis SSTP menegaskan bahwa PKK merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.

“PKK diharapkan tidak hanya hadir dalam kegiatan seremonial, tetapi benar-benar aktif mendampingi masyarakat. Melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup, PKK dapat menjadi penggerak nyata menuju terwujudnya Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan,” ujarnya.

Ketua TP-PKK Kabupaten Asahan, Ny Yusnila Indriati Taufik, dalam arahannya menekankan pentingnya komitmen, kebersamaan, dan inovasi kader di semua tingkatan.

Ia mengajak seluruh kader menjadikan Rakornis sebagai momentum memperkuat koordinasi agar setiap program PKK semakin terarah, berkesinambungan, dan memberi manfaat nyata bagi keluarga serta masyarakat Asahan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PKK tidak hanya berperan sebagai pendukung program pemerintah, tetapi juga sebagai motor penggerak di lapangan yang mampu mendorong lahirnya gagasan kreatif, inovasi pemberdayaan, serta gerakan nyata yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Rakornis juga dirangkaikan dengan pemberian apresiasi kepada desa-desa berprestasi dalam lomba HKG-PKK tingkat Provinsi Sumatera Utara, serta sosialisasi pencegahan dan penanggulangan malaria.

Kegiatan ini semakin semarak dengan hadirnya para Kepala OPD terkait, para Kepala Bagian di lingkungan Setdakab, camat se-Kabupaten Asahan, serta pengurus PKK di semua tingkatan hingga kader desa/kelurahan yang antusias mengikuti jalannya acara.

Kehadiran peserta yang lengkap ini menegaskan kuatnya komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan keluarga sebagai pilar utama pembangunan daerah. (dat/azw)

Revitalisasi Gedung SMK Musda Perbaungan Diduga Tanpa Izin, Kasek: Plang Informasi Sudah Ada

REVITALISASI GEDUNG SEKOLAH: Suasana proyek revitalisasi gedung SMK Musda Perbaungan, Senin (29/9). ( Fad )
REVITALISASI GEDUNG SEKOLAH: Suasana proyek revitalisasi gedung SMK Musda Perbaungan, Senin (29/9). ( Fad )

PERBAUNGAN, SUMUTPOS.CO – Proyek revitalisasi gedung SMK Musda Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), menuai sorotan publik. Pekerjaan yang tengah berlangsung diduga sebagai proyek siluman lantaran tidak ditemukan plang informasi di lokasi. Selain itu, para pekerja juga terlihat mengabaikan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pantauan awak media di lapangan, Senin (29/9/2025) pagi, tepatnya di Jalan Besar Medan-Tebingtinggi, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, proyek berjalan tanpa adanya papan nama informasi. Padahal, sesuai Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap pekerjaan wajib memasang papan informasi sebagai bentuk transparansi publik.

Tak hanya itu, pekerja juga tampak tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi. Kondisi ini dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pekerja maupun masyarakat sekitar.

Ketika dikonfirmasi, Kepala SMK Musda Perbaungan, Supriadi, menyebut bahwa plang informasi proyek sudah tersedia. Namun, fakta di lapangan tetap menimbulkan tanda tanya besar.

“Plang informasi sudah ada, Bang,” jawab Supriadi singkat saat dikonfirmasi, Senin (29/09).

Meski demikian, Publik menilai pihak pelaksana seharusnya lebih disiplin dan transparan dalam menjalankan proyek yang menggunakan anggaran negara.

Ada pun dasar hukum permasalahan itu berdasarkan, Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 7 ayat (1): setiap pelaksanaan pengadaan harus diumumkan secara terbuka.
Pasal 20 ayat (2): mewajibkan pemasangan papan informasi proyek di lokasi pekerjaan.
Ketiadaan plang di proyek SMK Musda jelas bertentangan dengan aturan ini.

Permen PUPR No. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi
Setiap proyek wajib menerapkan sistem K3 untuk melindungi pekerja dan masyarakat.Pekerja wajib memakai APD (helm proyek, rompi, sepatu safety, sarung tangan, dll).
Harus tersedia rambu keselamatan kerja dan garis pengaman di area proyek. Fakta di lapangan menunjukkan pekerja tanpa APD dan minim penerapan standar K3.

Sorotan publik ini semakin menegaskan perlunya pengawasan serius dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, Aparat Penegak Hukum (APH), serta dinas terkait lainnya. Mereka diminta segera turun tangan memastikan proyek revitalisasi gedung sekolah sesuai aturan, sekaligus mengusut dugaan adanya proyek siluman yang berpotensi merugikan masyarakat.(fad/azw)

Panen Raya Jagung Kuartal 3, Polda Sumut Komitmen Wujudkan Swasembada Pangan

PENEN RAYA: Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Rony Samtana saat mengikuti kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal 3, di Jalan Sultan Serdang, Desa Telagasari, Kabupaten Deliserdang. Istimewa/Sumut Pos
PENEN RAYA: Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Rony Samtana saat mengikuti kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal 3, di Jalan Sultan Serdang, Desa Telagasari, Kabupaten Deliserdang. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Wakapolda Sumut), Brigjen Pol Rony Samtana turut serta dalam kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal 3, di Jalan Sultan Serdang, Desa Telagaari, Kabupaten Deliserdang, Sabtu (27/9).

Kegiatan ini turut dihadiri Kakanwil Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto, unsur Forkopimda Kabupaten Deliserdang, PJU Polda Sumut, Forkopimcam Tanjung Morawa, jajaran TNI-Polri, serta kelompok tani dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Wakapolda Rony menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya program ketahanan pangan tersebut.

Menurutnya, panen raya ini bukan hanya bagian dari tugas institusi, melainkan bentuk nyata kepedulian bersama terhadap ketersediaan pangan sebagai isu strategis nasional menuju Indonesia swasembada pangan. “Program ketahanan pangan ini merupakan langkah nyata Polri dalam mendukung program pemerintah, memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Utara,” ujarnya.

Hingga kuartal 3 Tahun 2025, progres penanaman jagung di Sumut telah mencapai 69 persen dari total potensi luas lahan sebesar 7.871,83 hektar. Dari hasil kerja bersama, hingga 26 September 2025, sebanyak 1.940,58 ton jagung telah berhasil dipanen, ditambah estimasi panen raya hari ini sebesar 323,14 ton.

Lebih lanjut, target serapan jagung oleh Bulog ditetapkan sebesar 46.600 ton. Saat ini, realisasi serapan telah mencapai 616,19 ton atau sekitar 1,32 persen dari target yang ditentukan.

“Target ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan wujud nyata kontribusi Polda Sumut bersama seluruh stakeholder dalam memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga, pendistribusian berjalan lancar, serta ketahanan pangan di Sumut semakin kuat,” tegasnya.

Ia berharap, capaian tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga stabilitas harga pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Rony juga menekankan, pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan kolaborasi agar target ketahanan pangan nasional dapat tercapai.

“Program ketahanan pangan ini akan terus berlanjut dengan evaluasi berkala, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara,” pungkasnya. (dwi/azw)

BI Pematang Siantar dan Tim Peneliti Kembangkan Smart Traceability Coffee untuk Perkuat Ekspor Kopi Sumut

PEMATANG SIANTAR, SUMUTPOS.CO– Tim peneliti dari Program Katalisator Kemitraan Berdikari dengan Skema Emas melakukan audiensi dengan Bank Indonesia (BI) Kota Pematang Siantar, Jumat (26/9/2025). Audiensi ini dimaksudkan untuk mendiseminasikan hasil penelitian bertajuk “Smart Traceability Coffee-Based GPS Mendukung Pasar Ekspor Kopi Sumatera Utara.”

Penelitian ini menyoroti pentingnya sistem traceability (ketelusuran) kopi berbasis teknologi GPS sebagai syarat utama menembus pasar ekspor internasional. Sistem ini mampu mencatat data asal-usul kopi, mulai dari lokasi kebun, proses panen, pasca panen, hingga distribusi. Dengan demikian, kopi Sumut diharapkan dapat memenuhi standar keberlanjutan dan transparansi yang semakin ketat di pasar global.

Adapun tim penelitian ini diketuai Arfanda Anugrah Siregar dengan anggota Ismael, Marlya Fatira, Eli Safrida, Dina Arfianti Siregar, dan Amelira Haris Nasution. Penelitian ini bermitra dengan CV Mandiri Kopi dan AEKI Sumut yang diwakilkan Fadli Hazmi. Mitra penelitian ini juga turut hadir dalam audiensi tersebut.

Arfanda Anugrah Siregar sebagai ketua tim, menjelaskan, program ini tidak hanya menawarkan teknologi, tetapi juga merancang model kemitraan berdikari dengan skema emas. Selain itu, Ismael sebagai Tim IT development Sistem berbasis web dan android menyampaikan cara kerja dari sicafee ini.

Skema ini menempatkan petani, dan pengepul, sebagai aktor utama dalam rantai pasok, sekaligus memperkuat peran koperasi, eksportir, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan. Fadli Hazmi menyampaikan, system traceability yang diberi nama sicafee ini memberikan value chain bagi petani.

“Smart Traceability Coffee.merupakan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing kopi Sumut di pasar global. Melalui dukungan BI, kami berharap penelitian ini dapat berlanjut ke tahap implementasi pilot project di sentra kopi, sehingga memberikan manfaat langsung bagi petani, pengepul dan juga eksportir” ujarnya.

Selain itu, BI juga berharap sistem ini bisa diduplikasi pada traceability untuk komoditi ekspor lainnya seperti komoditi sawit, dll. BI menyampaikan kebutuhan terhadap web dan android.

Dalam kesempatan tersebut, BI Kota Pematang Siantar menyambut positif hasil penelitian ini dan membuka peluang penjajakan kerja sama melalui Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung keberlanjutan program.

Kepala Perwakilan Kantor BI Pematang Siantar, Ahmadi Rahman menegaskan, BI memiliki komitmen untuk memperkuat UMKM, termasuk sektor kopi, melalui literasi keuangan, digitalisasi, dan fasilitasi kemitraan.

Selain Kepala Perwakilan Kantor BI, hadir pula Deputi Kepala Perwakilan Yudha Wirawan, Kepala Unit Anto Yulianto, Priambodo P (Analis Y), Plt Kepala Unit Stepanus M Haryanto, Jensen David S dan Andriansyah sebagai Analis Y yang telah membersamai Tim Peneliti Polmed dalam rangka Diseminasi (penyampaian hasil penelitian).

Penelitian ini diharapkan dapat mempercepat transformasi ekosistem kopi Sumatera Utara agar lebih siap memasuki pasar ekspor, sebagai syarat untuk pemenuhan European Union Deforestation Regulation (EUDR) sekaligus menjadi model inovasi ekonomi daerah yang berkelanjutan. (rel/adz)

Bank Mandiri Gelar Livin’ Fest 2025 di Medan, Expo Sinergi UMKM dan Ekonomi Kreatif

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Bank Mandiri akan merayakan hari jadinya yang ke-27 dengan menggelar Livin’ Fest 2025. Sebuah expo berskala nasional yang mempertemukan UMKM, industri kreatif, dan layanan finansial dalam satu ekosistem inklusif.

Dengan mengusung tema “Sinergi Majukan Negeri”, Livin’ Fest menjadi perayaan yang tidak hanya menampilkan hiburan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Rangkaian program tersebut meliputi hiburan internasional dan nasional, gaya hidup, otomotif, sportainment, serta pariwisata, yang dikolaborasikan dengan layanan finansial unggulan seperti KPR, Auto, dan transaksi digital.

“Kami ingin memastikan kehadiran Bank Mandiri membawa nilai tambah yang memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing ekonomi rakyat sekaligus menjadi sajian khusus kepada nasabah yang telah setia menemani Bank Mandiri selama 27 tahun,” ujar Regional CEO Region I/Sumatera 1 Bank Mandiri, I Gede Raka Arimbawa di Jakarta, Medan, Kamis (25/9).

Livin Fest akan berlangsung pada 23-26 Oktober 2025 di Regale Convention Center, Medan. Sebagai expo, jelas I Gede Raka, Livin’ Fest 2025 menghadirkan lebih dari 150 tenant, mulai dari kuliner, fesyen, kriya, produk kecantikan hingga kebutuhan gaya hidup terkini. Terdapat Zona UMKM binaan Bank Mandiri akan menampilkan produk-produk lokal unggulan. Mulai dari kuliner, fesyen, kriya, produk kecantikan hingga kebutuhan gaya hidup terkini.

Sinergi ini diperkaya oleh kolaborasi dengan para pelaku industri kreatif dan UMKM lokal untuk memberikan dimensi festival yang lebih variatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat urban. Tak hanya itu, Bank Mandiri menyiapkan berbagai promo produk yang eksklusif tersedia di Livin’ Fest. Program Mandiri KPR dan Mandiri Auto “HUT Mandiri Semua Hepi” menawarkan cashback hingga Rp2,7 juta, sementara pembukaan Tabungan Multicurrency memberikan kesempatan memenangkan hadiah liburan ke Jepang.

Selain itu, terdapat Top pengembang properti di Kota Medan seperti Ciputra Group, Agung Podomoro Land, Capital Property, Sapta Group dan serta beberapa dealer otomotif seperti Toyota, Mitsubishi, BYD, Honda, Suzuki, Mazda, Cherry, Mazda, Vespa Hyundai.

Seluruh promo dan penawaran tersebut telah terintegrasi dalam aplikasi Livin’ by Mandiri, yang kini menjadi tulang punggung ekosistem digital Bank Mandiri dengan lebih dari 31,6 juta pengguna dan 1,8 miliar transaksi senilai Rp1.744 triliun per Mei 2025, meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk menambah daya tarik, Livin’ Fest juga menyajikan hiburan bagi masyarakat. Rangkaian konser musik akan menampilkan musisi nasional dengan line-up Armada, Jamrud, DJ Yasmin, Osen Hutasit, dan Siantar Rap Foundation. Selain itu, akan digelar pula Livin’ Runfest Medan dengan kategori 2,7K dan 5K.

Seluruh rangkaian hiburan ini dirancang sebagai pelengkap pengalaman festival, dengan fokus utama Livin’ Fest tetap pada pemberdayaan UMKM, industri kreatif, dan layanan finansial. Di samping itu, Bank Mandiri turut menggandeng mitra strategis seperti Garuda Indonesia Travel Fair, Scent Of Indonesia, dan Inacraft memperkaya kemeriahaan melalui konten tematik yang dekat dengan masyarakat urban.

Memasuki usia ke-27 ini, Bank Mandiri merayakannya HUT tahun ini dengan semangat untuk kontribusi yang benar-benar akan dirasakan masyarakat. Livin’ Fest adalah panggung kolaborasi yang menyatukan UMKM, industri kreatif, dan solusi finansial dalam semangat Sinergi Majukan Negeri.
Informasi lebih lengkap mengenai Livin’ Fest 2025 dapat diakses melalui bmri.id/livinfest. (rel/adz)

P APBD Kota Medan 2025 Disahkan dengan Pendapatan Daerah Rp6,96 T, Rico Waas dan DPRD Tandatangani Kesepakatan Bersama

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan 2025 disahkan oleh DPRD Kota Medan bersama Pemko Medan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan yang berlangsung di gedung DPRD, Senin (29/9/2025).

Persetujuan P-APBD Kota Medan 2025 ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Pimpinan DPRD Kota Medan.

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen bersama Wakil- Wakil Ketua Rajuddin Sagala, Zulkarnaen dan Hadi Suhendra ini dihadiri Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap, Sekda Wiriya Alrahman dan segenap Anggota DPRD Kota Medan serta sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan.

Adapun struktur P-APBD Kota Medan TA 2025 yang disetujui terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp6.965.453.486.147 (enam triliun sembilan ratus enam puluh lima miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).

Belanja daerah sebesar Rp7.070.527.062.250 (tujuh triliun tujuh puluh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah). Kemudian pembiayaan penerimaan sebesar Rp105.073.576.103 (seratus lima miliar tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga rupiah).

Dalam sambutannya Wali Kota Medan Rico Waas mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Medan atas atensi yang telah diberikan beberapa waktu yang lalu dalam melaksanakan Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun anggaran 2025 yang dilakukan secara maraton namun tetap intensif.

“Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun anggaran 2025 ini ditetapkan sebesar Rp6,96 triliun lebih, bila dibandingkan dengan anggaran pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp7,63 triliun lebih diperkirakan mengalami penurunan sebesar 670,93 miliar lebih atau 8,79% dari keseluruhan target pendapatan daerah,” kata Rico Waas.

Dijelaskan Rico Waas, Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kota Medan tahun 2025 disepakati 7,07 triliun lebih atau turun 7,04% dari APBD sebelum perubahan. “Sedangkan Pembiayaan Daerah, untuk menutupi defisit anggaran disepakati juga pembiayaan penerima sebesar 105,07 miliar lebih,” ujar Rico Waas.

Diketahui bersama bahwa Penganggaran tahun 2025 ini sangat strategis, di mana kita akan melaksanakan berbagai program
pembangunan prioritas untuk mewujudkan Kota Medan yang maju berdaya saing dan sejahtera.

“Untuk itu marilah kita bersama-sama menjadikan kota Medan sebagai kota yang bertuah dan nyaman bagi seluruh warganya. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota Medan yang kita cintai ini,” harap Rico Waas.

Sidang Paripurna ini diawali dengan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025. Laporan ini dibacakan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala dan dilanjutkan Zulkarnaen.

Kemudian, Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan juga menyampaikan pendapatnya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Sidang Paripurna tersebut.

Dalam penyampaian pendapatnya, Fraksi-fraksi di DPRD Medan meminta Pemko Medan untuk memprioritaskan anggaran perubahan untuk perbaikan infrastruktur. Selain itu P-APBD 2025 juga diharapkan dapat memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Fraksi-fraksi DPRD Medan juga berharap alokasi anggaran bisa merealisasikan program-program Pemko Medan yang memberikan dampak cepat (program quick wins). (ila)

Gelar Pembinaan Qari-Qariah dan Hafiz-Hafizah, Ikhtiar Nyata Pemko Binjai Kembangkan Potensi Generasi Qurani

DIABADIKAN: Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi diabadikan bersama dengan qari, qariah, serta hafiz, dan hafizah. (Dokumen Diskominfo Binjai)
DIABADIKAN: Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi diabadikan bersama dengan qari, qariah, serta hafiz, dan hafizah. (Dokumen Diskominfo Binjai)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemko Binjai melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), menggelar kegiatan pembinaan qari dan qariah, hafiz dan hafizah, sekaligus pelepasan peserta pelatihan ke Pesantren Kaligrafi di Sukabumi, serta pemberian tali asih kepada pemenang lomba STQ Tingkat Sumut 2025. Acara ini berlangsung di Aula BKPSDM Kota Binjai, baru-baru ini.

Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, dalam sambutan pada pembukaan kegiatan, menegaskan, agenda ini bukan sekadar seremonial. Melainkan bentuk ikhtiar nyata Pemko Binjai dalam membina dan mengembangkan potensi generasi Qurani di Kota Binjai.

“Pembinaan ini penting agar para qari-qariah dan hafiz-hafizah tidak hanya berprestasi di ajang lomba, tapi juga menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga mereka senantiasa diberi kemudahan, keberkahan, dan kesuksesan, serta mampu mengharumkan nama Binjai hingga tingkat nasional bahkan internasional,” ungkap Jiji, sapaan karib Hasanul Jihadi.

Jiji juga menekankan peran besar LPTQ Kota Binjai dalam menyiapkan kader Qurani yang unggul, melalui pembinaan berkelanjutan. Karena itu, dia pun berharap, program seperti ini terus digalakkan demi melahirkan generasi yang cinta Alquran dan berakhlak mulia.

Selain pembinaan, acara tersebut dirangkai dengan pelepasan peserta pelatihan ke Pesantren Kaligrafi di Sukabumi, serta pemberian tali asih bagi para juara Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Tingkat Provinsi Sumut 2025. (ted/saz)

Layanan Kesehatan Jangkau Seluruh Warga Karo

BERSAMA: Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting, saat diabadikan bersama tenaga kesehatan dan pasien di satu rumah sakit.(Istimewa)
BERSAMA: Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting, saat diabadikan bersama tenaga kesehatan dan pasien di satu rumah sakit.(Istimewa)

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemkab Karo secara resmi mengumumkan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, dengan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 432.433 jiwa, atau mayoritas penduduk Kabupaten Karo.

Pencapaian ini menandai komitmen nyata Pemkab Karo dalam memastikan, setiap warga memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas. Terhitung mulai 1 September 2025, Kabupaten Karo resmi masuk dalam daftar daerah yang telah mencapai UHC Prioritas, sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan nasional oleh BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

“Ini adalah tonggak penting dalam sejarah pembangunan kesehatan di Karo. Kami ingin memastikan, tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi atau pembiayaan,” ungkap Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting.

Dengan diterapkannya kebijakan UHC Prioritas, seluruh warga Kabupaten Karo cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Karo saat berobat di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Warga tidak perlu menunjukkan kartu peserta JKN secara terpisah, karena identitas KTP telah terintegrasi dalam sistem pelayanan.

Bagi warga yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, Pemkab Karo melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) membuka layanan pendaftaran langsung. Warga cukup datang ke Kantor Dinkes dengan membawa KTP untuk didata dan didaftarkan secara resmi.

Kebijakan ini merupakan implementasi dari Visi dan Misi Bupati Karo, “Mewujudkan Karo Beriman, Karo Berbudaya, Karo Modern, Karo Unggul menuju Kabupaten Karo Sejahtera Berkelanjutan.”

Melalui perluasan akses layanan kesehatan, Pemkab Karo berharap dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperkuat daya saing sumber daya manusia, serta mendorong percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkeadilan. (deo/saz)

Palsukan Tanda Tangan, Bantuan Bibit Pohon Produksi ke Desa Gundaling Dihentikan

KETERANGAN: Kasi Perencanaan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah 14 Sidikalang, Dinas Kehutanan Sumut, Henri B Tumanggor, saat menyampaikan keterangan.(Rudy Sitanggang/Sumut Pos)
KETERANGAN: Kasi Perencanaan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah 14 Sidikalang, Dinas Kehutanan Sumut, Henri B Tumanggor, saat menyampaikan keterangan.(Rudy Sitanggang/Sumut Pos)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bantuan bibit pohon produksi bersumber dari APBN Tahun Anggaran (TA) 2024, dihentikan. Karena Kelompok Tani (Poktan) Hutan Marsada Roha Desa Gundaling, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, selaku penerima bantuan bermasalah. Akibatnya, dana bantuan senilai Rp500 juta untuk pengadaan bibit durian, manggis, duku, dan alpukat dihentikan pencairannya, karena persoalan pengurus poktan.

Informasi diperoleh wartawan, dana sudah sempat dicairkan poktan sekitar Rp300 juta, untuk pembelian bibit pohon produksi yang dibagikan ke anggota poktan. Penghentian pencairan uang, disebut-sebut karena adanya pemalsuan tanda tangan bendahara poktan, dan Kepala Desa Gundaling, oleh ketua poktan dimaksud.

Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah 14 Sidikalang, Dinas Kehutanan Sumut, Henri B Tumanggor, membenarkan penghentian pencairan dana bantuan itu. Menurutnya, KPH Wilayah 14 hanya untuk memfasilitasi dan melakukan pendampingan.

“Kegiatan itu bersumber dari APBN yang dikelola Balai Pengolahan DAS Wampu Seular, Medan, Sumut,” ungkap Henri.

Lebih lanjut Henri mengatakan, program tersebut merupakan kerja sama Indonesia dengan Norwegia, untuk penyelamatan kawasan hutan kritis, termasuk yang sudah dikelola masyarakat tapi masih berstatus kawasan hutan.

Henri pun menuturkan, di Kabupaten Dairi, ada tiga desa pada 2024 lalu, yang mendapat bantuan, yakni Desa Gundaling, Desa Bukit Lau Kersik, Kecamatan Gunung Sitember, serta Desa Lau Njuhar, Kecamatan Tanah Pinem.

“Di Desa Gundaling dikelola Poktan Hutan Marsada Roha dengan luas lahan 287 hektare, dengan jumlah anggaran Rp500 juta. Sementara untuk Desa Bukit Lau Kersik seluas 76 hektare, dengan jumlah anggaran sekitar Rp100 jutaan. Dan di Desa Lau Njuhar seluas 260 hektare, dengan jumlah anggaran sekitar Rp200 juta,” bebernya.

Menurut Henri, anggaran yang sudah sempat dicairkan tahap pertama sekitar Rp300 juta, dan telah digunakan untuk pembelian bibit, membayar upah pekerja atau HOK, biaya lansir, pelubangan, dan pengadaan pupuk.

“Permasalahan ada pada poktan, sehingga pencairan uang untuk tahap selanjutnya dihentikan. Ada masalah pemalsuan tanda tangan dilakukan Ketua Poktan Hutan Marsada Roha. Dan persoalan ini sudah dilaporkan Kepala Desa Gundaling, Parisma Manik, ke pihak berwajib, selaku pihak yang dirugikan. Jadi, karena dianggap bermasalah, pencairan uang dihentikan,” jelasnya.

“Sudah dilakukan audit oleh tim independen. Namun, kami belum tau bagaimana perkembangan selanjutnya,” tegas Henri.

Diakui Henri, persoalan internal pengurus itu sangat merugikan bagi masyarakat selaku penerima.

“Karena bantuan tidak berlanjut. Dana yang seharusnya dimanfaatkan jadi terpaksa dikembalikan,” pungkasnya. (rud/saz)

1...798081...15,598Page 80 of 15,598

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor