29 C
Medan
Saturday, April 11, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 80

Pemkab Deliserdang Normalisasi Drainase dan Tata PKL di Jalan Datuk Kabu

KERUK: Satu unit alat berat backhoe saat mengeruk drainase di Jalan Datuk Kabu, Pasar 3 Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Sabtu (20/12).(Istimewa)
KERUK: Satu unit alat berat backhoe saat mengeruk drainase di Jalan Datuk Kabu, Pasar 3 Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Sabtu (20/12).(Istimewa)

SUMUTPOS.CO – Pemkab Deliserdang lakukan penataan kawasan Jalan Datuk Kabu, Pasar 3 Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Sabtu (20/12) lalu. Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat mengatasi banjir di Kecamatan Percut Seituan dan Batangkuis.

“Penataan menyeluruh dilakukan agar kawasan Datuk Kabu tidak menjadi sumber masalah ke depan. Namun, pemerintah juga akan mencarikan solusi bagi seluruh pedagang (pedagang kaki lima/PKL) agar tetap bisa berusaha dan menghidupi keluarganya,” ungkap Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan, saat meninjau kawasan Datuk Kabu.

Dilakukan normalisasi terhadap drainase besar di sepanjang Jalan Datuk Kabu dengan tujuan memperlancar jalannya air. Hal serupa juga dilakukan di Kecamatan Batangkuis, yakni sepanjang jalan utama Desa Sena, Sugiharjo, dan Tanjungsari. Selain itu, diminta kepada warga agar tidak lagi berjualan di atas drainase atau parit.

Kebijakan penataan tersebut merupakan pembelajaran dari pengalaman bencana banjir besar yang pernah terjadi, yang menyebabkan rumah-rumah warga sempat terendam hingga lebih dari setengah meter selama satu hingga dua pekan.

“Inilah tugas pemerintah, memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan,” tegas Aci, sapaan karib Asri Ludin Tambunan.

Aci mengakui, proses penataan dan pembangunan tidak selalu berjalan mudah di tahap awal. Namun, hal tersebut merupakan bagian dari proses pembangunan yang harus dijalani bersama demi kepentingan jangka panjang masyarakat.

“Dalam pembangunan memang ada tahapan yang harus dilalui. Pemerintah akan menyiapkan solusi agar masyarakat tetap bisa beraktivitas, sambil proses penataan kawasan terus berjalan,” jelasnya.

Langkah yang dilakukan ini diharapkan mendapat dukungan seluruh masyarakat, sebab dampaknya juga akan dirasakan masyarakat.

“Kami mohon dukungan dan kerja sama agar semua pembenahan ini bisa berjalan lancar. Semata semua untuk masyarakat. Kalau tertata baik, bukan hanya indah dipandang tapi kondisi yang sebelumnya menjadi masalah seperti macet, banjir, dapat berkurang,” pungkas Aci. (btr/saz)

Satlantas Polres Sergai di 2026, Komitmen Tingkatkan Pelayanan Prima, Akuntabel, dan Bebas Calo

LAYANI: Personel Satlantas Polres Serdangbedagai sedang melayani permohonan pembuatan SIM.(Tomi Sanjaya/Sumut Pos)
LAYANI: Personel Satlantas Polres Serdangbedagai sedang melayani permohonan pembuatan SIM.(Tomi Sanjaya/Sumut Pos)

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Serdangbedagai (Sergai) berkomitmen terus meningkatkan pelayanan sebagai Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) kepada masyarakat pada 2026 nanti. Mereka terus menciptakan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan bebas dari praktik percaloan.

Hal ini disampaikan Kasatlantas Polres Sergai AKP Fauzul Arasy di Mako Satlantas Polres Sergai, Jalan Lintas Sumatera, Sergai, Jumat (19/12) lalu. Dia menjelaskan, saat ini Satlantas Polres Sergai yang merupakan Satpas Surat Izin Mengemudi (SIM) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), terus menerapkan pengendalian dalam pelayanan pembuatan SIM, mulai dari pengawasan internal, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), hingga pemanfaatan teknologi digital.

“Satlantas Polres Sergai terus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam pembuatan SIM,” ungkap Fauzul.

Fauzul juga mengatakan, tujuan pelayanan prima tersebut, untuk memastikan layanan berjalan lancar, cepat, transparan, dan bebas dari percaloan. Menurutnya, komponen utama sistem pengendalian tersebut, pertama adalah Standar Operasional Prosedur (SOP). Setiap Satpas wajib memiliki dan menerapkan SOP yang terperinci sebagai acuan dalam bertindak. SOP ini mencakup seluruh alur proses, mulai dari pendaftaran, ujian teori (menggunakan sistem AVIS/e-AVIS), ujian praktik, hingga penerbitan SIM.

“SOP ini bersifat internal dan eksternal, digunakan untuk mengukur kinerja petugas dan menilai akuntabilitas pelayanan di mata masyarakat,” jelas Fauzul.

Kedua, lanjut Fauzul, melakukan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan dan unit pengawasan internal, seperti Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) di tingkat Polres.

“Pengawasan ini bertujuan untuk mendisiplinkan petugas dan menindak pelanggaran seperti pungli atau percaloan,” tegasnya.
Untuk pengawasan eksternal, masyarakat dan lembaga eksternal, seperti Ombudsman RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), juga berperan dalam mengawasi pelayanan melalui saluran pengaduan dan evaluasi standar pelayanan publik.

Ketiga adalah pemanfaatan teknologi digital. Polri mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, sekaligus mengurangi interaksi langsung yang berpotensi terjadinya praktik korupsi. Sistem Ujian Elektronik (AVIS/e-AVIS) menggunakan komputer untuk ujian teori, memastikan penilaian yang objektif dan mengurangi intervensi manusia.

Keempat yakni evaluasi kinerja dan kualitas pelayanan. Kinerja pelayanan dievaluasi secara berkala dengan mengacu pada standar pelayanan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dapat menggunakan model seperti CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

“Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan pelatihan bagi petugas serta memberlakukan sistem reward and punishment,” beber Fauzul.
Dan kelima, pendekatan humanis dan edukasi. Setiap petugas Satpas juga didorong untuk memberikan pendampingan dan arahan yang jelas kepada pemohon, terutama yang baru pertama kali mengurus SIM, untuk memastikan mereka memahami prosedur dan mengurangi kebingungan.

“Pendekatan ini merupakan bagian dari implementasi program Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan) dalam meningkatkan kepercayaan publik,” pungkas Fauzul. (omi/saz)

Zulkarnaen SKM Optimis Tak Ada Lagi Warga Miskin tak Dapat Bantuan, Tahun Depan, Program PKH Mandiri Diluncurkan

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen S.K.M menggelar Reses IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, Sabtu - Minggu (20-21/12/2025)(Markus Pasaribu/Sumut Pos)
Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen S.K.M menggelar Reses IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, Sabtu - Minggu (20-21/12/2025)(Markus Pasaribu/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Banyaknya masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, mengusik perhatian Pemko Medan. Karenanya mulai tahun depan, Pemko Medan akan meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Medan Mandiri. Anggarannya akan ditanggung secara penuh oleh APBD Kota Medan.

“Diharapkan, PKH Medan Mandiri ini dapat mengakomodir warga kurang mampu di Kota Medan yang selama ini tidak mendapatkan bantuan PKH dari Pemerintah Pusat ataupun Kementerian Sosial (Kemensos),” kata Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Zulkarnaen SKM saat menggelar Reses IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Jalan Asrama, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Medan Timur, Sabtu (20/12).

Zulkarnaen meyakini, PKH Medan Mandiri akan menjadi jawaban dari banyaknya keluhan masyarakat yang tidak kunjung mendapatkan PKH dari pemerintah pusat. “PKH Medan Mandiri ini akan menjadi solusi dari keterbatasan kuota yang terjadi selama ini,” ujar Zulkarnaen pada kegiatan yang turut dihadiri perwakilan sejumlah OPD di lingkungan Pemko Medan tersebut.

Zulkarnaen memastikan, masyarakat Kota Medan yang benar-benar tidak mampu akan mendapatkan PKH Medan Mandiri dengan cara yang jauh lebih mudah dan cepat. “Jadi, nanti tidak ada lagi pendataan yang dilakukan oleh kepling, tidak ada Muskel (Musyawarah Kelurahan).

Kita akan memangkas sistem birokrasi, jadi nanti tidak ada istilah Desil 1, Desil 2, Desil 3. Cukup warga tersebut mengurus SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kelurahan. Setelah itu serahkan ke masing-masing wakil rakyat, kami (Anggota DPRD Medan) yang akan menyerahkannya langsung ke Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti,” ujarnya disambut tepuk tangan meriah dari masyarakat yang hadir.

Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan tidak kunjung mendapatkan PKH. Padahal, warga-warga tersebut benar-benar tidak mampu secara finansial dan sangat layak mendapatkan bantuan.

Sementara itu, sejumlah warga lainnya juga mengeluhkan berbagai persoalan. Diantaranya jalan gang yang tidak pernah di aspal, hingga buruknya kondisi jalan dari simpang Tanjung Mulia ke Kayu Putih. “Disitu jalan rusak, tetapi yang lewat truk-truk besar. Bising pak, kami takut truknya terbalik dan mencelakai orang,” kata Juniati.

Selanjutnya, salah seorang warga lainnya, Tari, menanyakan program bantuan pendidikan dari Pemko Medan mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP.

Menjawab hal itu, Zulkarnaen menegaskan bahwa DPRD Medan telah menganggarkan bantuan siswa miskin untuk siswa tidak mampu. “Saya minta mulai hari ini tolong di data siswa tidak mampu di Kota Medan, bantuan pendidikan itu harus benar-benar sampai kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Dinas SDABMBK Kota Medan yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, bahwa Jalan Kayu Putih dan Alumunium Raya sejatinya sudah sering direhab. “Tetapi memang kondisinya banyak truk lewat. Itu sebenarnya harus dibeton, tetapi karena aktivitas lalulintas disana padat, jadi sulit untuk menbetonnya karena tingginya arus lalulintas disana. Tetapi kalau memang arus lalulintas bisa dialihkan, maka akan kita lakukan pembetonan,” tutupnya.

Pelayanan Puskesmas Buruk

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen S.K.M, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan untuk terus membenahi pelayanannya di tingkat puskesmas. Pasalnya hingga saat ini, masih sangat banyak warga Kota Medan yang mengeluhkan buruknya pelayanan di puskesmas. Padahal, puskesmas merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen S.K.M saat menggelar kegiatan Reses IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Jalan Pimpinan, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Minggu (21/12).

“Pemko Medan menganggarkan APBD hingga ratusan miliar setiap tahunnya untuk masalah kesehatan, tetapi masih banyak warga yang mengeluh tidak dilayani dengan baik di puskesmas. Saya minta kedepan, ini harus dibenahi secara serius oleh Dinas Kesehatan,” tegas Zulkarnaen menjawab salah satu warga yang mengeluh tentang buruknya pelayanan di puskesmas.

Dikatakan Zulkarnaen, masalah kesehatan merupakan salah satu fokus penting Pemko Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap. “Karena itulah ada yang namanya program UHC Premium. Kota Medan sudah UHC, jangan lagi ada puskesmas yang tidak melayani masyarakat dengan baik,” ujar Zulkarnaen pada kegiatan yang turut dihadiri Camat Medan Perjuangan, Lurah Sei Kera Hilir I, perwakilan Dinas Kesehatan Medan, Dinas SDABMBK Medan, Dinas Sosial Medan, Dinas Perhubungan Medan, Dinas PKPCKTR Medan, dan BPBD Kota Medan itu.

Sebelumnya, salah seorang warga mengeluhkan pelayanan di Puskesmas Sentosa Baru. Warga menyebutkan, petugas di puskesmas tersebut tidak bersikap ramah, bahkan terkesan ketus kepada masyarakat yang datang untuk berobat.

“Kita datang berobat ke puskesmas, pelayanannya nggak ramah pak. Ngomongnya ketus-ketus pak, kayak malas orang itu melayani kiya masyarakat ini. Terakhir kita yang berobat ke puskesmas malah sakit hati,” keluh salah seorang warga.

Menjawab keluhan warga yang penegasan yang disampaikan Zulkarnaen, Kepala Puskesmas Sentosa Baru, dr Hari Putra Dermawan, memohon maaf atas kesalahan yang dilakukan stafnya. Dr Hari Putra berjanji, dirinya akan segera membenahi para SDM di Puskesmas Sentosa Baru.

“Saya minta maaf apabila ada pelayanan kami yang tidak berkenan. Sebenarnya saya sudah sering memberikan arahan kepada anggota saya di puskesmas agar melayani masyarakat dengan baik, tetapi mungkin masih ada satu atau dua orang yang belum menjalankannya. Ini akan jadi bahan evaluasi,” jawabnya.

Kedepan, sambung dr Hari Putra, dirinya meminta masyarakat untuk melapor secara langsung kepada dirinya apabila mendapatkan pelayanan yang ketus ataupun kasar di Puskesmas Sentosa Baru. “Kedepan kalau ada anggota saya yang tidak memberikan pelayanan yang baik, langsung saja naik ke lantai 2, jumpai saya langsung. Nanti akan langsung saya tegur, akan saya tindak lanjuti,” tegas Dr Hari Putra yang disambut aplaus dari Zulkarnaen yang diikuti ratusan masyarakat yang hadir.

Pada kegiatan Reses yang digelar Zulkarnaen S.K.M itu, sejumlah masyarakat tidak mampu juga mengeluh tidak mendapatkan bantuan sosial. “Saya warga tidak mampu, tapi tidak pernah dapat bantuan. Asyik di data aja, tapi tidak pernah dapat bantuannya. Banyak kami disini yang susah, tapi banyak yang nggak dapat bantuan. Tiba ada warga yang lebih mampu, malah dapat,” keluh salah seorang warga, Ibu Ida.

Menjawab keluhan itu, perwakilan Dinas Sosial sekaligus Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Medan, Dedy Irwanto Pardede, mengatakan saat ini pemerintah terus membenahi pendataan penerima bansos di Kota Medan. Nantinya, akan ada graduasi terhadap masyarakat yang dinilai telah mampu atau tidak lagi layak mendapatkan bantuan.

“Pendataan akan terus diperbaharui, graduasi juga terus dilakukan kepada masyarakat yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan untuk dialihkan kepada masyarakat yang lebih layak,” jawabnya.

Pada kesempatan itu, sejumlah warga juga mengeluhkan berbagai persoalan seperti rusaknya jalan, buruknya sistem drainase, banyaknya LPJU yang mati di lingkungan tempat tinggal warga, bansos khusus lansia, dan berbagai persoalan lainnya.

Menanggapi hal itu, Zulkarnaen meminta masing-masing perwakilan OPD yang hadir pada kegiatan reses itu untuk menjawab keluhan masyarakat. Tak hanya itu, Zulkarnaen juga berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh keluhan warga dengan menyampaikan aspirasi tersebut ke masing-masing Pimpinan OPD.

“Semua aspirasi ini juga akan disampaikan secara langsung dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan agar dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat oleh Pemko Medan,” pungkasnya. (map)

Sambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Angsapura Kembali Salurkan Bantuan ke Tujuh Panti Asuhan

BANTUAN: Yayasan Sosial Angsapura Medan menyalurkan bantuan ke tujuh panti asuhan di Kota Medan dan sekitarnya pada Hari Jumat (19/12) dan Sabtu (20/12).(ISTIMEWA)
BANTUAN: Yayasan Sosial Angsapura Medan menyalurkan bantuan ke tujuh panti asuhan di Kota Medan dan sekitarnya pada Hari Jumat (19/12) dan Sabtu (20/12).(ISTIMEWA)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menyambut Hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Yayasan Sosial Angsapura (Yasora) Medan kembali menyambangi dan menyalurkan bantuan kepada tujuh panti asuhan di Kota Medan dan sekitarnya. Bantuan tersebut disalurkan selama dua hari, yakni Jumat (19/12) dan Sabtu (20/12).

Sejumlah Pengurus Yayasan Sosial Angsapura Medan yang turut dalam penyaluran bantuan tersebut, yakni Ketua Umum Dr Ir Fuad Halimoen MM, Plt Ketua Membidangi Organisasi dan Humas Lim Hok Lai ST, Ketua Membidangi Sosial dr Sudimin Sumarto, Ketua Membidangi Kesehatan dr Lolianto, Kabid Balai Persemayaman Angsapura (BPA) Tanda Selamat ST MKom, Wakabid II BPA Handy Halim, Wakabid Tempat Persemayaman Angsapura (TPA) Andres Kennedi, Wakabid III Pemeriksaan dan Keuangan Sabaruddin Sjarifuddin, dan Wakabid IV Pemeriksaan dan Keuangan Suyarta Cokro Ng SE.

Ketujuh panti asuhan yang mendapatkan bantuan yakni Panti Asuhan Kasih Murni Teladan Jalan Saudara Ujung, Panti Asuhan Kasih Nurani Jalan Pengabdian II Laut Dendang, Panti Asuhan Anugerah Kasih Abadi Jalan Pelaksanaan Pancing Percut Seituan, Panti Asuhan Cahaya Jasmin Indonesia Jalan Damar II Pulo Brayan Darat II, Panti Asuhan Lima Bintang Jalan Matahari Raya Helvetia, Panti Asuhan Dorema Nusantara Jalan Abd Kadhin Harun Nuh Tanjung Gusta, dan Panti Asuhan Sameri Anak Bangsa Jalan Pacar I Medan Tuntungan.

Adapun bantuannya berupa beras 100 Kg, kacang hijau 25 Kg, gula 10 Kg, mie instan 10 kotak, minyak goreng 1 duz (12 bungkus), telur 5 papan, deterjen 6 bungkus, pasta gigi 15 pcs, sikat gigi 12 pcs, handuk 12 pcs, sabun mandi 12 pcs, pembersih lantai 6 pcs, karbol 6 pcs, bedak Caladine 6 Pcs, minyak kayu putih 40 ml 1 lusin 12 pcs, bingkisan Natal 37 bungkus dan uang sekolah Desember 2025 Rp557.500.

Ketua Umum Yayasan Sosial Angsapura Medan Dr Ir Fuad Halimoen MM mengatakan, Angsapura tidak sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan anak-anak di panti asuhan. Namun, bantuan yang diberikan bisa membantu sebagian kebutuhan yang bisa meringankan beban pengurus dan anak panti asuhan.

“Ini bentuk solidaritas dan kepedulian Keluarga Besar Angsapura Medan dalam menyambut hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru. Saya berharap, anak-anak di panti asuhan tidak sepenuhnya tergantung dari bantuan orang lain, namun suatu saat kelak bila berhasil menjadi orang yang sukses dan mapan, juga bisa seperti Angsapura memberikan bantuan yang sama. Selamat Hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” kata Fuad Halimoendalam siaran pers yang diterima, Minggu (21/12)

Sementara Ketua Membidangi Sosial dr Sudimin Sumarto menjelaskan, pemberian bantuan ini seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni dalam rangka hari besar keagamaan menyambut Natal dan Tahun Baru. Tahun ini, bantuan yang diberikan masih tetap seperti tahun sebelumnya yaitu 7 panti asuhan yang ada di Kota Medan dan sekitarnya.

“Dari penyaluran bantuan terdapat jumlah dan item yang berbeda dari satu panti dengan panti asuhan lainnya. Hal itu dikarenakan penyesuaian jumlah anak yang ada di panti asuhan serta kebutuhan yang ada di panti asuhan masing-masing tersebut,” jelas Sudimin.

Ia berharap, perbedaan bantuan tersebut tidak menjadi beban dan pemikiran yang negatif dari berbagai pengurus panti asuhan. Intinya, kata Sudimin, Angsapura tetap akan mengakomodir segala kebutuhan dan permintaan pengurus panti. “Tapi, dengan catatan bahwa permintaan tersebut masih wajar-wajar dan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Keluarga Besar Yayasan Sosial Angsapura,” tegas Sudimin.

Murniwati Zebua selaku Pimpinan Panti Asuhan Kasih Murni Teladan Medan mewakili sejumlah pengurus panti asuhan, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Keluarga Besar Angsapura Medan yang masih mau peduli dan masih mau berbagi kasih terhadap panti asuhan yang diasuhnya. “Pemberian ini tentu tidak bisa kami membalasnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, serta kesuksesan terus menaungi Yayasan Sosial Angsapura Medan. Teruslah menebar kebaikan, sehingga anak-anak panti asuhan terus tumbuh dan berkembang sesuai keinginan kita bersama, menjadi orang sukses yang bisa mengikuti aksi peduli dan mau berbagi seperti Yayasan Sosial Angsapura,” pungkasnya. (ila/adz)

Banjir Terjang Rumah hingga Roboh di Sei Lepan Langkat, Masyarakat Masih Ngungsi

Kondisi rumah masyarakat korban banjir di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Sei Lepan, Langkat yang hancur dihantam derasnya arus air. (Istimewa/Sumut Pos)
Kondisi rumah masyarakat korban banjir di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Sei Lepan, Langkat yang hancur dihantam derasnya arus air. (Istimewa/Sumut Pos)

STABAT, SUMUTPOS.CO – Masyarakat pada satu desa di Kecamatan Sei Lepan, Langkat, masih mengungsi hingga tiga pekan berlalu musibah banjir. Di Kecamatan Sei Lepan, dilaporkan ada 14 desa dan kelurahan yang terdampak banjir.

Namun kini, dilaporkan sudah surut. Pun begitu, masyarakat pada satu desa masih mengungsi.

Camat Sei Lepan, M Iqbal mengungkapkan alasan masyarakat masih mengungsi. “Hanya satu desa saja yang masih ada pengungsi, itu dari Desa Harapan Makmur,” ungkap Iqbal, akhir pekan kemarin.

Musibah banjir merusak rumah masyarakat Desa Harapan Makmur. Arus air yang deras itu juga menghanyutkan puing-puing rumah, pasca dihantam banjir.

Dia menyebut, masyarakat dari Desa Harapan Makmur mengungsi bukan karena banjir yang masih merendam. Namun, banyak rumah masyarakat yang sudah hancur.

“Itu alur sungai yang keluar, lokasinya di perbatasan Sei Lepan dan Brandanbarat,” bebernya.

Pemerintah saat ini juga tengah fokus kepada rumah korban banjir yang rusak dihantam banjir bandar tersebut. Hal tersebut agar mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak huni.

“Hari ini kami fokuskan ke situ dulu, dan membantu logistik. Kemudian yang menjadi perhatian kami yang lainnya yaitu di Desa Lama untuk menutup bedungan yang pecah,” kata Iqbal.

“Kalau ini makin pecah, air akan masuk sampai ke Kecamatan Babalan. Apalagi kondisi cuaca saat ini hujan rintik-rintik,” sambungnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUTR Langkat, Khairul Azmi menjelaskan, pihaknya mulai memperbaiki infrastruktur pasca bencana. “Untuk kegiatan infrastruktur pasca bencana mana yang bisa kita tangani, pasti ditangani. seperti jembatan sementara, dan tanggul-tanggul yang kecil yang pecah,” ujarnya.

Selebihnya, kata Azmi, karena keterbatasan dana di Langkat, pemkab telah memproses pengajuan Jitu Pasca Bencana (Jitupasna), untuk mengambil dana rehabilitasi pasca bencana. “Mungkin proses dalam satu bulan ini harus selesai, insya allah anggarannya turun antara bulan Februari dan Maret 2026,” ujar Azmi.

“Tapi tanggul-tanggul yang kecil itu akomodir sama pemda, sedangkan yang besar tanggungjawab pusat,” pungkasnya. (ted)

Agus Setiawan Siap Bantu Warga Dapatkan Bantuan PIP

MEDAN, SumutPos.co – Pendidikan adalah salah satu jembatan utama menuju masa depan yang lebih baik. Melalui Program Indonesia Pintar (PIP), ribuan anak-anak di seluruh pelosok negeri kini memiliki akses yang lebih luas untuk meraih pendidikan yang layak, tak terkecuali di Kota Medan.

Sayangnya, saat ini masih ada warga Kota Medan yang belum merasakan manfaat PIP tersebut. Seperti yang terungkap dalam reses IV Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar Anggota DPRD Kota Medan Agus Setiawan di halaman Sekolah WR Supratman Jalan Asia Medan, Kelurahan Sei Rengas I, Medan Kota, Minggu (21/12/2025).

Dalam reses itu, Nur Asiah warga Jalan Denai mengaku sangat berharap anaknya bisa mendapatkan bantuan dari PIP. Sebagai upaya untuk mendapatkan manfaat program itu, Asiah mengaku sudah menanyakan langsung kepada kepala sekolah di tempat anaknya bersekolah, yakni SD Negeri di kawasan Jalan Denai.

“Katanya, program PIP itu di masing-masing sekolah sudah ada kuotanya. Kalau saya mau, saya disarankannya untuk meminta bantuan kepada orang partai. Jadi melalui kesempatan ini, saya berharap anak saya bisa dapat PIP,” kata Nur Asiah.

Sementara Asmawati, warga lainnya menyampaikan, anaknya ketika masih duduk di bangku SD dapat PIP. Tapi saat di SMP, anaknya tidak dapat lagi. “Saya juga berharap agar dapat dibantu supaya anak saya bisa dapat lagi PIP,” ujarnya.

Menyikapi aspirasi masyarakat ini, Agus Setiawan menjelaskan, PIP adalah sebuah program pemerintah yang memberikan bantuan tunai kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membantu membiayai pendidikan.

Tujuannya, agar siswa tetap bisa bersekolah, mencegah putus sekolah, dan memastikan mereka mendapatkan akses pendidikan hingga menuntaskan pendidikan dasar dan menengah. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai, yang dapat dicairkan melalui rekening bank.

Dijelaskan Agus, untuk mendapatkannya, siswa bisa mendaftar ke sekolah yang bersangkutan. Sekolah akan mencatat data siswa dan mendaftarkannya melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Namun begitu, sampaikan data dan persyaratannya ke tim saya. Nanti akan kami survei dan saya rekomendasikan kepada kepala dinas pendidikan agar anak ibu bisa mendapatkan manfaat PIP ini,” tegas politisi muda PDIP Medan ini.

Selain PIP, warga juga mengeluhkan kondisi jalan rusak di kawasan Jalan Puri, Jalan Laksana, dan Jalan Sun Yat Sen Medan, kerusakan jalan disana, menurut warga dikarenakan proyek galian drainase, pipa, dan kabel optik. Proyek galian itu sering ditinggalkan begitu saja, sehingga membahayakan pengguna jalan. Bahkan sudah ada korban jiwa.

Menyikapi keluhan ini, Agus Setiawan meminta Dinas SDABMBK segera menindaklanjutinya. “Bapak ibu bisa melaporkan kondisi jalan rusak ke nomor WhatsApp saya disertai foto dan lokasi yang jelas. Setiap pengaduan akan saya rekomendasikan ke Dinas SDABMBK untuk segera ditindaklanjuti,” kata Agus.

Sementara Kepala UPT SDABMBK Medan Kota M Eka Indrawan mengaku akan segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak di Jalan Puri, Jalan Laksana, Jalan Turi, Jalan Sutrisno dan lainnya. Eka menekankan, perbaikan infrastruktur membutuhkan koordinasi lintas instansi, dan laporan warga akan diprioritaskan sesuai urgensi. “Khusus perbaikan jalan di Jalan Puri tepat di depan Gang Hasan Basri, akan kami kerjakan di awal 2026,” tandasnya.

Sebagai penutup, Agus yang terpilih dari Daerah Pemilihan Medan Kota, Medan Area, Medan Amplas, dan Medan Denai ini menyampaikan, hasil reses akan menjadi bahan evaluasi DPRD Medan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan, kelurahan, serta jajaran OPD yang menangani masalah warga. (adz)

Pastikan Percepatan Pemulihan Fasilitas Umum di Aceh, Direksi dan Relawan PLN Turun Langsung

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN, Suroso Isnandar (kanan) dan Direktur Manajemen Risiko, Adi Lumakso (kedua dari kiri) saat berdiskusi dengan pengurus masjid dan tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Masjid Baitul Quddus Mendale, Aceh Tengah untuk mendukung upaya pemulihan sarana ibadah.
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN, Suroso Isnandar (kanan) dan Direktur Manajemen Risiko, Adi Lumakso (kedua dari kiri) saat berdiskusi dengan pengurus masjid dan tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Masjid Baitul Quddus Mendale, Aceh Tengah untuk mendukung upaya pemulihan sarana ibadah.

Aceh Tamiang — Jajaran Direksi PT PLN (Persero) bersama para relawan PLN turun langsung ke sejumlah fasilitas publik terdampak banjir di Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Tengah, pada Jumat (19/12/2025).

Upaya ini untuk memastikan bangunan serta instalasi listrik di rumah sakit, tempat ibadah, hingga sekolah aman dan siap digunakan kembali pascapulihnya sistem kelistrikan di wilayah tersebut.

Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dony Oskaria, dalam peninjauannya ke Masjid Besar Al Huda dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muda Sedia Aceh Tamiang, menyampaikan bahwa pemulihan pasokan listrik kepada pelanggan dilakukan secara terus menerus dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat.

“Sebelum memasukkan tegangan, petugas PLN harus mengecek dan memastikan setiap rumah sudah dalam posisi aman. Tidak bisa kita hidupkan begitu saja, karena ada potensi bahaya di mana masih banyak titik genangan air,” kata Dony.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras seluruh tim PLN yang terus berada di lapangan, memastikan setiap tahapan pemulihan berjalan optimal meski menghadapi berbagai tantangan.

“Jadi, terima kasih teman-teman PLN yang sudah luar biasa, para direksi yang sudah berhari-hari di sini. Insya Allah mudah-mudahan nanti dimudahkan prosesnya,” ujar Dony.

Peninjauan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan melalui program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Peduli ke sejumlah lokasi terdampak di Aceh. PLN turut berkontribusi menyalurkan berbagai bantuan logistik, meliputi 10 truk air bersih, 6 truk toren air, peralatan kebersihan, selimut, serta perlengkapan ibadah untuk mendukung aktivitas dan kenyamanan warga di lokasi terdampak.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa PLN mengerahkan personel teknis serta melibatkan jajaran direksi untuk memimpin langsung pemulihan pasokan listrik dan layanan publik berjalan cepat, aman, dan berkelanjutan.

“Ini merupakan keseriusan kami untuk membantu proses pemulihan pascabencana, kami juga pastikan agar pasokan listrik ke pelanggan dapat dilakukan dengan cepat dan tetap mengutamakan keselamatan,” tutur Darmawan.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan tersebut, PLN menggelar kerja bakti pembersihan fasilitas umum, pemeriksaan instalasi listrik, hingga penyaluran bantuan kebutuhan dasar kepada masyarakat di beberapa lokasi terdampak.

Di Aceh Tamiang, kegiatan tersebut menyasar Masjid Besar Al Huda dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muda Sedia Aceh Tamiang yang dipimpin langsung oleh Komisaris Independen PLN Yazid Fanani, Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto, dan Direktur Distribusi PLN, Arsyadany G. Akmalaputri.

Tidak hanya di Aceh Tamiang, jajaran direksi lainnya, yaitu Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto dan Direktur Perencanaan Korporat & Pengembangan Bisnis PLN, Hartanto Wibowo juga memastikan fasilitas dan instalasi listrik di Masjid Raya Langsa Kota dan RSUD Langsa aman untuk dialiri pasokan listrik kembali.

Sementara di Takengon, Aceh Tengah, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN, Suroso Isnandar dan Direktur Manajemen Risiko PLN, Adi Lumakso memimpin langsung peninjauan pemulihan fasilitas publik di Masjid Baitul Quddus Mendale dan Sekolah Dasar Negeri 9 Kebayakan, untuk memastikan fasilitas layanan publik dapat kembali beroperasi dengan dukungan kelistrikan yang aman.

“Kami berupaya hadir di tengah masyarakat, terutama pada saat-saat sulit seperti ini. Kehadiran dan dukungan Danantara menjadi kekuatan bagi kami untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkas Darmawan. (ila)

Terungkap Dalam Reses Dodi Simangunsong: Warga Jalan Air Bersih Belum Nikmati Air Bersih

MEDAN, SumutPos.co- Warga Jalan Air Bersih, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, belum menikmati air bersih. Pasalnya hingga saat ini, harapan mereka untuk menjadi pelanggan Perumda Tirtanadi belum kesampaian.

“Kami tinggal di Jalan Air Bersih, tapi sampai saat ini kami belum bisa menikmati air bersih,” kata P Manalu, warga Jalan Air Bersih Gang Pelukis, dalam Reses IV Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 Tahun Anggaran 2025 yang digelar Anggota DPRD Medan Dodi Robert Simangunsong SH di Halaman SGO, Jalan GM Panggabean/Stadion Teladan, Kelurahan Teladan Barat, Medan Kota, Sabtu (20/12/2025).

Menurut Manalu, sampai saat ini, warga di Jalan Air Bersih Gang Pelukis kesulitan air bersih karena belum ada yang menjadi pelanggan Perumda Tirtanadi. “Pipa Tirtanadi belum masuk ke gang kami,” kata Manalu.

Menurutnya, sekira tahun 2022, Manalu mewakili warga di sana sudah mengajukan ke Perumda Tirtanadi untuk pemasangan pelanggan baru. “Tidak tahu kenapa, mungkin karena ganti Dirut, pengajuan kami tak jelas realisasinya,” jelasnya.

Tak putus asa, Manalu kembali mengajukan pemasangan baru ke kantor pusat Perumda Tirtanadi. “Saya diminta mendata, berapa KK yang mau pasang baru. Setelah saya data, ada 15 KK yang mau masuk,” ungkap Manalu.

Namun, sebutnya, sampai saat ini belum ada realisasinya. “Sudah setahun, tapi pipa Tirtanadi belum masuk juga ke gang kami. Kami mohon, melalui reses ini bisa segera terealisasi,” kata Manalu

Sumarni Sinaga, warga Jalan Sempurna Gang Baru, mengeluhkan distribusi air Tirtanadi ke rumahnya. “Air hanya mengalir ke rumah kami mulai jam 2 hingga jam 5 pagi. Jadi untuk mendapatkan air bersih, setiap malam saya bergadang menunggui air,” ujarnya.

Hal senada disampaikan B Simangunsong, warga Jalan Pelajar. “Saya juga mengalami apa yang dialami Ibu Sumarni tadi. Saat kita sampaikan keluhan ke Cabang Medan Kota, malah disuruh pasang mesin pompa. Kalau pasang mesin pompa, buat apa kita jadi pelanggan Tirtanadi,” ketusnya

Menyikapi keluhan ini, Anggota DPRD Medan Dodi Robert Simangunsong meminta agar Perumda Tirtanadi dapat menindaklanjuti keluhan masyarakat ini. “Saya mau langsung eksekusi di lapangan. Saya tidak suka janji-janji, tapi tak terealisasi,” tegasnya.

Sementara Suprianto, perwakilan Perumda Tirtanadi yang hadir dalam reses itu mengaku, dirinya sudah mendapat informasi dari Cabang Medan Kota soal permohonan pemasangan pipa baru bagi warga di Jalan Air Bersih Gang Pelukis. “Jadi, usulan sudah diproses. Saat ini sedang proses pengajuan pemasangan pipa ke Perkim. Jika sudah dipasang Perkim pipanya, baru kita proses sambungan baru bagi warga di Gang Pelukis. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan,” ungkap Suprianto.

Terkait distribusi air yang kecil ke pelanggan, Suprianto mengaku kalau keluhan itu sudah mereka terima. “Kami.selalu berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemarin banjir, IPA di Jalan Garu I terendam sehingga tidak dapat beroperasi,” ungkapnya.

Bukan hanya persoalan air bersih, warga juga mengeluhkan tentang kondisi jalan di seputaran Stadion Teladan, seperti Jalan Gedung Arca, Jalan Pelajar, dan Jalan Bahagia yang rawan macet akibat pedagang kaki lima (PK5) yang berjualan di trotoar hingga badan jalan.

Menyikapi ini, Irvan Lubis dari Satpol PP mengatakan, dirinya sudah berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP untuk segera melakukan penertiban. “Hari ini juga tim akan segera turun,” tegasnya.

Sementara Lurah Teladan Barat Juni Hardian mengaku sudah sering mengimbau kepada para pedagang di kawasan Stadion Teladan dan sekitarnya untuk tidak berjualan di trotoar dan bahu jalan. “Kami hanya bisa mengimbau, karena hal eksekusi itu tidak ada pada kami, melainkan di Satpol PP,” ujarnya.

Dia juga menegaskan, para pedagang yang berjualan di seputaran stadion teladan bukanlah warganya, melainkan warga dari Kelurahan Teladan Barat. “Saya bisa pastikan mereka bukan warga saya. Karena saya sudah turun langsung. Bahkan, ada juga pedagang yang bukan warga Medan Kota,” tegasnya.

Hadir dalam reses ini sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan, seperti dari dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas lingkungan hidup, dinas perhubungan, dinas kesehatan, Satpol PP, perwakilan Camat Medan Kota, Lurah Teladan Barat, dan Perumda Tirtanadi. (adz)

Tempe Produksi WB Rutan Medan Suplai Dapur MBG

BUAT TEMPE: Tempe karya warga binaan Rutan Kelas I Medan, kini menyuplai dapur MBG. (Ist)
BUAT TEMPE: Tempe karya warga binaan Rutan Kelas I Medan, kini menyuplai dapur MBG. (Ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tempe hasil karya Warga Binaan (WB) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, yang diberi nama Ragusta Tempe kini menembus pasar dan dipercaya menjadi salah satu pemasok bahan pangan untuk Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis).

Kepala Rutan Kelas I Medan, Andi Surya, mengatakan masuknya Ragusta Tempe ke dapur MBG merupakan bukti bahwa hasil karya warga binaan mampu bersaing dan diterima oleh masyarakat.

“Alhamdulillah, tempe produksi warga binaan kita berhasil masuk untuk menyuplai kebutuhan tempe di dapur MBG,” ujarnya, Kamis (18/12).

Ia menambahkan, capaian tersebut sejalan dengan tujuan pemasyarakatan, yakni mempersiapkan warga binaan agar memiliki keterampilan dan kepercayaan diri ketika kembali ke tengah masyarakat.

“Hal ini membuktikan bahwa hasil karya warga binaan mampu bersaing dan diterima oleh masyarakat, sekaligus menjadi bekal penting bagi mereka saat reintegrasi sosial,” katanya.

Keberhasilan tersebut, kata dia, tidak terlepas dari kegiatan produksi tempe yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan di dalam rutan. Warga binaan Rutan Kelas I Medan mampu menghasilkan tempe berkualitas yang memenuhi standar kebutuhan dapur MBG.

“Setiap pekannya, Ragusta Tempe secara rutin menyuplai sebanyak 220 batang tempe dengan total berat mencapai sekitar 106 kilogram,” beber Andi.

Program ini menjadi wujud nyata komitmen Rutan Kelas I Medan dalam melaksanakan pembinaan kemandirian, khususnya di bidang ketahanan pangan dan kewirausahaan.

Selain keterampilan produksi, warga binaan juga dibekali pengetahuan tentang manajemen usaha, pengendalian kualitas produk, serta kedisiplinan kerja. (man/azw)

THR dan Gaji ke-13 Guru Agama Wajib Dibayar

FOTO: Anggota DPRD Sumut, Dr H Ahmad Darwis
FOTO: Anggota DPRD Sumut, Dr H Ahmad Darwis

SUMUTPOS.CO – DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menilai tertahannya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi guru agama selama tiga tahun terakhir, merupakan cermin kegagalan sistem birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. DPRD Sumut, menegaskan persoalan tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional aparatur sipil negara (ASN) dan tidak dapat lagi ditutup dengan alasan teknis administrasi.

Isu ini mengemuka dalam rapat kerja dan dengar pendapat gabungan Komisi A, Komisi C, dan Komisi E DPRD Sumut bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara (Sumut), Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, serta perwakilan organisasi guru baru-baru ini.

Dalam forum tersebut terungkap, sejak 2023 hingga 2025 guru agama lintas agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu tidak menerima THR dan gaji ke-13, meski memiliki status kepegawaian, beban kerja, dan kewajiban yang sama dengan guru mata pelajaran umum yang haknya tetap dibayarkan setiap tahun.
Komisi E DPRD Sumut menegaskan, negara tidak boleh gagal hanya karena persoalan koordinasi antarinstansi. Menurutnya, ketidaksinkronan data antara Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumut menunjukkan lemahnya tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung pada kesejahteraan pendidik.

Anggota DPRD Sumut, Dr H Ahmad Darwis, menyebutkan persoalan ini bukan hanya kelalaian administratif, tetapi sudah mengarah pada pelanggaran prinsip kesetaraan dalam birokrasi.

“Guru agama adalah ASN dan PPPK yang sah. Jika hak mereka tertahan bertahun-tahun, ini bukan kesalahan kecil. Negara wajib hadir dan bertanggung jawab,” ucap Ahmad Darwis, Jumat (19/12).

Ahmad Darwis pun mendesak Pemprov Sumut agar segera membenahi sistem administrasi penggajian, menyelaraskan data lintas lembaga, serta menuntaskan pembayaran seluruh THR dan gaji ke-13 yang tertunggak.

“Penyelesaian persoalan ini akan menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi aparatur negara,” ujarnya.

Ahmad Darwis menegaskan, pembahasan yang dilakukan harus berujung pada keputusan konkret, dan bukan hanya sekadar rekomendasi. Integrasi data guru lintas instansi, perbaikan administrasi penggajian, serta pembayaran THR dan gaji ke-13 yang tertunggak menjadi tuntutan utama yang wajib direalisasikan Pemprov Sumut.

“Kami (DPRD Sumut) memperjuangkan hak guru agama bukan sekadar persoalan anggaran, melainkan ujian kehadiran negara dalam menegakkan keadilan. Kita harus menghormati pengabdian pendidik, serta menjamin tidak ada diskriminasi dalam sistem pendidikan nasional,” pungkasnya. (map/azw)

1...798081...15,675Page 80 of 15,675

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor