30 C
Medan
Tuesday, December 23, 2025
Home Blog Page 83

Bank Mandiri dan Pertamina Lubricants Perkuat Sinergi Ekosistem Bisnis, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan di Sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO– Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan di seluruh pelosok negeri. Wujud nyata dari komitmen ini ditandai dengan sinergi antara Bank Mandiri Region I/Sumatera 1 dengan PT Pertamina Lubricants dalam memperkuat ekosistem bisnis sekaligus memperluas lapangan pekerjaan di Sumatera Utara.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang mencakup integrasi layanan perbankan digital pada seluruh value chain Pertamina Lubricants di wilayah Sumatera. Kemitraan ini menghadirkan solusi beyond banking bagi ekosistem Pertamina Lubricant.

Mulai dari digital channel untuk pembukaan rekening, program insentif yang mendorong pertumbuhan penjualan, hingga layanan engagement bagi pelaku usaha dalam jaringan Pertamina Lubricants. Regional CEO Region I/Sumatera 1 Bank Mandiri, I Gede Raka Arimbawa menegaskan, kerja sama ini merupakan bentuk nyata dari semangat “Sinergi Majukan Negeri” yang diusung Bank Mandiri di usia ke-27 tahun.

“Pertamina Lubricants memiliki jaringan bisnis yang luas dan strategis. Sinergi ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk mengakselerasi mitra bisnis dan UMKM melalui solusi digital yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta daya saing pelaku usaha, khususnya outlet dan bengkel di seluruh jaringan Pertamina Lubricant Sumatera Utara,” ujar I Gede Raka.

Kemitraan ini menghadirkan berbagai inisiatif yang menyasar seluruh rantai bisnis Pertamina Lubricants. Mulai dari program insentif bagi outlet dengan pertumbuhan saldo tertinggi, penghargaan untuk supervisor yang aktif mereferensikan pembukaan rekening Bank Mandiri, hingga promo hemat bagi pelanggan ritel melalui penukaran Livin’poin dalam transaksi kartu Mandiri.

Selain itu, kolaborasi ini juga meluncurkan e-money co-brand yang berfungsi ganda sebagai alat pembayaran sekaligus kartu keanggotaan untuk meningkatkan loyalitas outlet dan pelanggan Pertamina Lubricants. Melalui rangkaian program ini, Bank Mandiri tidak hanya hadir sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai katalis pertumbuhan ekonomi daerah yang memperkuat fondasi bisnis UMKM sekaligus membuka peluang kerja baru.

Kerja sama ini juga selaras dengan arah kebijakan pemerintah melalui Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya agenda peningkatan produktivitas rakyat, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Dengan mendukung UMKM di rantai pasok Pertamina Lubricants, Bank Mandiri mempercepat akselerasi agenda pembangunan nasional yang menekankan kemandirian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Sejalan dengan semangat kolaborasi ini, Bank Mandiri Region I Sumatera 1 telah berhasil mencatatkan penyaluran kredit senilai Rp 99,6 triliun sepanjang semester I-2025, tumbuh 6,3% year on year. Pencapaian ini berkontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di wilayah Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. (adz)

Ketua KPU Langkat Dicopot

BERDAMPINGAN: Dian Taufik Ramadhan (dua kanan) saat duduk sejajar dengan Faisal Hasrimy, selaku mantan Pj Bupati Langkat (kanan) di Stabat.(Dokumen Diskominfo Langkat)
BERDAMPINGAN: Dian Taufik Ramadhan (dua kanan) saat duduk sejajar dengan Faisal Hasrimy, selaku mantan Pj Bupati Langkat (kanan) di Stabat.(Dokumen Diskominfo Langkat)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dian Taufik Ramadhan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat. Kabar pencopotan itu, dibenarkan KPU Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Namun begitu, Dian tetap berstatus sebagai Anggota KPU Langkat. Jabatan Ketua KPU Langkat diserahkan kepada Husni Mustofa, yang sebelumnya merupakan Koordinator Divisi (Kordiv) Teknis Penyelenggara Pemilu.

Koordiv SDM dan Litbang KPU Sumut Robby Effendi, membenarkan adanya pencopotan tersebut.
“Tiga hari yang lalu sudah kami terima suratnya. Benar, ada pergantian Ketua KPU Langkat,” ungkap Robby, Kamis (25/9).

Pencopotan Dian sebagai Ketua KPU Langkat usai pleno yang mereka lakukan. Hasil pleno dikirim ke KPU RI yang kemudian disetujui.

Terpisah, Dian mengakui terkait pencopotannya sebagai Ketua KPU Langkat.

“Ya (benar). Saya bukan Ketua KPU lagi,” ujarnya.

“Terkait pencopotan saya, itu pleno. Biasanya itu kan? Dan pleno pergantian ketua bukan hal yang luar biasa. Biasalah, namanya manusia, mana bisa kita puaskan semua. Akhirnya sepakat untuk mengganti saya,” pungkas Dian. (ted/saz)

Rakoor Aktifkan Siskamling, Jiji: Simbol Solidaritas dan Kerja Sama

PIMPIN: Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, saat memimpin rapat koordinas pengaktifan kembali siskamling.(Dokumen Diskominfo Binjai)
PIMPIN: Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, saat memimpin rapat koordinas pengaktifan kembali siskamling.(Dokumen Diskominfo Binjai)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, menekankan kepada jajarannya untuk merealisasikan pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan pos keamanan lingkungan (poskamling). Penekanan itu disampaikan Jiji, sapaan karib Hasanul Jihadi, pada rapat koordinasi di Aula Balai Kota Binjai, Rabu (24/9) lalu.

Rapat ini dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 300.1.4/E.1/BAK, tentang Peningkatan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Menjaga Kondusivitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah, pada 3 September 2025.

Jiji menyebutkan, siskamling bukan sekadar kegiatan ronda malam.

“Siskamling adalah simbol solidaritas sosial, kerja sama, dan kepedulian. Pemko Binjai berkomitmen mendukung penuh kegiatan ini,” ungkap Jiji.

“Kami akan terus bersinergi dengan pihak kepolisian, TNI, dan seluruh masyarakat, agar program keamanan lingkungan dapat berjalan secara berkesinambungan,” imbuhnya.

Dia juga mengatakan, pos ronda dapat difungsikan lebih luas.
“Pos ronda dapat menjadi pusat informasi masyarakat, tempat koordinasi kebencanaan, sekaligus wadah pembinaan generasi muda,” jelas Jiji.

“Kami berharap, OPD terkait dapat menyampaikan laporan mengenai kendala di lapangan, serta memberikan masukan agar pengaktifan siskamling ini berjalan lancar,” katanya lagi.

Dengan adanya pengaktifan kembali siskamling dan pos kamling, diharapkan masyarakat semakin terlibat aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan masing-masing. (ted/saz)

Bupati Karo Hadiri Rakornas Satgas KDMP

SATGAS: Rapat Konsolidasi Satuan Tugas (Satgas) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.(Istimewa)
SATGAS: Rapat Konsolidasi Satuan Tugas (Satgas) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.(Istimewa)

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Antonius Ginting, menghadiri Rapat Konsolidasi Satuan Tugas (Satgas) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No 30 Medan, baru-baru ini.

Rakornas dipimpin langsung Ketua Satgas Nasional KDMP yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Serta dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi, jajaran Kemenko Pangan, para bupati/wali kota se-Sumut, OPD Pemprov Sumut, serta unsur Forkopimda.
Dalam arahannya, Zulhas, sapan karib Zulkifli Hasan, menyampaikan, Koperasi segera dapat mengajukan proposal pinjaman pada pekan ini. Sehingga KDMP bisa mulai aktif bergerak dalam kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Menurunkan anggaran dari Kemenkeu ke KDMP memang tidak sederhana, karena banyak regulasi yang harus dipenuhi. Namun dengan menteri yang baru, kami berharap prosesnya lebih lancar. Senin atau Rabu, Koperasi sudah bisa mulai ajukan proposal pinjaman,” ungkap Zulhas.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut, Surya, optimistis KDMP akan menjadi instrumen penting dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah. Dia menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi yang tidak hanya berorientasi pada kelembagaan, tapi juga benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi instrumen penting untuk kemajuan Sumut. Namun, kita harus memastikan koperasi ini berjalan dengan baik dan benar-benar bermanfaat,” jelasnya.

Meski demikian, Dia mengakui sejumlah tantangan dalam pengembangan KDMP, di antaranya keterbatasan modal, akses pembiayaan, serta kualitas SDM. Dari sekitar 6.100 Koperasi di Sumut, hanya sekitar 202 yang masih aktif beroperasi.

Di Kabupaten Karo, kendala serupa juga dihadapi, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, yang terlihat dari minimnya jumlah anggota, citra negatif Koperasi akibat kasus bermasalah, serta maraknya pinjaman ilegal, hingga keterbatasan SDM pengelola.

Hingga saat ini, di Kabupaten Karo telah terbentuk 269 badan hukum Koperasi. Dari jumlah tersebut, 21 Koperasi sudah memiliki NIB, 21 memiliki NPWP, empat KDMP membuka rekening, 114 Koperasi memiliki microsite, dan dua Koperasi mulai menjalankan usaha. (deo/saz)

Bupati Dairi Lantik 50 Pejabat, Copot Tujuh Kepala Puskesmas, dan Dua Camat, Anggota Dewan: Ada Isu “Jual Beli Jabatan”

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi Vickner Sinaga, mencopot tujuh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas dan mengganti tiga camat, dalam mutasi sejumlah pejabat di Gedung Balai Budaya Sidikalang, Kamis (25/9) pagi. Selain mencopot Kepala UPT Puskesmas, dia juga mencopot dua dan mengisi posisi camat, serta mengangkat sejumlah pejabat fungsional.

Adapun ketujuh Kepala UPT Puskesmas yang dicopot, yakni Kepala UPT Puskesmas Parongil, Rismawati Doloksaribu; Kepala UPT Puskesmas Kentara, Veronika H Bakara; Kepala UPT Puskesmas Sitinjo, Lusianna Hayatri; Kepala UPT Puskesmas Tigalingga, Juliyenni Karo-karo; Kepala UPT Puskesmas Gunung Sitember, Jakaria Sembiring; Kepala UPT Puskesmas Silalahi, Duma Ratnawati Pangaribuan; dan Kepala UPT Puskesmas Kutabuluh, Notaris Karo-Karo. Kepala UPT Puskesmas yang dicopot, sebagian besar masih tetap ditempatkan di Puskesmas tersebut.

Sementara Camat Siempat Nempu, Binuar Malau, dicopot dan dimutasi menjadi Pengawas Sekolah Ahli Muda pada Dinas Pendidikan (Disdik) Dairi. Vickner mengangkat Rusmei Simbolon jadi Camat Siempat Nempu. Rusmei sebelumnya menjabat Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Siempat Nempu Hulu.

Selanjutnya, Camat Berampu Ramadyani Brampu dicopot dan dimutasi ke Badan Pendapatan Daerah. Dia digantikan Candra Efendi Sagala.

Untuk posisi Camat Siempat Nempu Hilir dijabat Mida Deliana Rajagukguk, yang sebelumnya menjabat Kasi Perekonomian Kantor Camat Silima Pungga-Pungga. Camat Siempat Nempu Hilir sebelumnya dijabat Jangihut Nadeak, yang memasuki masa pensiun. Selanjuntya diangkat Plt, Juliawan Rajagukguk, Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Setdakab Dairi.

Ada sebanyak 50 pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut. Pada kesempatan itu, Vickner mengatakan, semua pihak harus yakin, keputusan yang diambil ini merupakan yang terbaik untuk Dairi. Dia pun mengajak semua pejabat yang dilantik langsung bekerja sebagai pamong.

“Ada tiga hal yang ditekankan bagi pejabat baru dilantik. Seperti support pimpinan, informatif, dan membimbing bawahannya. Kemudian, jaga kekompakan. Bekerjalah melayani dengan sungguh-sungguh,” ungkap Vickner.

Pada pelantikan ini, Vickner didampingi Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Surung Charles Lamhot Bantjin.

Pelantikan kali ini tanpa dihadiri unsur Forkopimda. Terlihat hanya dihadiri para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Sementara itu, pelantikan yang dilakukan Bupati Dairi ini, diterpa isu adanya jual-beli jabatan. Anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan 11 (Kabupaten Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat), Alfriansyah Ujung, pun berharap mutasi pejabat yang dilakukan Bupati Dairi, tidak benar karena adanya jual-beli jabatan.

Legislator dari PDIP itu, mengatakan, isu adanya jual-beli jabatan pada mutasi pejabat di Dairi kali ini, telah santer di tengah masyarakat. Menurutnya, isu yang disebut dengan istilah “top up” itu, diperkuat dengan adanya beberapa Kepala UPT Puskesmas yang berkinerja baik, namun dicopot. Sementara yang bermasalah dipertahankan.

“Kepala Puskesmas yang kinerjanya baik, dicopot. Bahkan ada yang aksinya dalam mendedikasikan diri sampai viral, juga dicopot. Justru yang bermasalah dipertahankan. Ini kan memperkuat isu itu. Namun sekali lagi, saya berharap isu itu tidak benar,” katanya.

Dia juga menyebutkan, dalam melakukan mutasi, Bupati Dairi diharapkan proporsional serta mempertimbangkan kemampuan dan aspek psikologis pejabat yang akan dimutasi dan dilantik.

“Dalam pelantikan kali ini, saya nilai kurang tepat. Ada Kepala Puskesmas di-nonjob-kan, lalu ditempatkan kembali di tempat yang sama. Sebelumnya dia pimpinan di situ, sekarang jadi anggota. Tentu ini akan mempengaruhi psikologi dan kinerja pejabat tersebut,” ujar Alfriansyah.

Ke depan, Alfriansyah berharap, dalam memutasi pejabat agar pimpinan memperhatikan Panca Prasetya Korpri. Yang satu poinnya adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. (rud/saz)

PLN UID Sumut Gelar Sosialisasi Bahaya Listrik dan Edukasi K3/K2 di Tebingtinggi

TEBINGTINGGI- PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara melalui PLN UP3 Pematangsiantar dan ULP Tebingtinggi kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan ketenagalistrikan.

Hal ini diwujudkan dengan menggelar sosialisasi bahaya listrik serta edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), yang berlangsung di Kantor Camat Tebingtinggi Kota, Selasa (23/9/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Camat Tebingtinggi Kota, Beta Situmeang, perangkat kecamatan, perangkat desa, hingga kepala lingkungan.

Dari pihak PLN hadir Manager ULP Tebingtinggi, Martha Retniati, bersama tim teknis dari K3L dan Keamanan, serta tim layanan pelanggan.

Dalam pemaparan yang disampaikan, PLN menekankan tiga poin utama, yaitu:

1. Pengenalan potensi bahaya listrik di rumah tangga maupun lingkungan sekitar.

2. Penerapan prinsip K2/K3 untuk mencegah kecelakaan kerja dan bahaya insiden kelistrikan.

3. Edukasi layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan kelistrikan secara cepat, praktis, dan transparan.

Manager ULP Tebingtinggi, Martha Retniati, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata PLN dalam mewujudkan budaya sadar keselamatan di tengah masyarakat.

“Listrik adalah kebutuhan vital, namun juga memiliki risiko bila tidak digunakan dengan tepat. Melalui sosialisasi ini kami ingin memastikan masyarakat memahami cara yang aman dalam memanfaatkan listrik, sekaligus menumbuhkan budaya sadar keselamatan di setiap lapisan,” ujarnya.

Acara berlangsung interaktif, di mana peserta antusias menyampaikan pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait pemanfaatan listrik di wilayahnya. PLN pun siap menindaklanjuti masukan dari masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas layanan di Tebingtinggi dan sekitarnya.

General Manager PLN UID Sumatera Utara Ahmad Syauki, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi pemerintah daerah bersama PLN dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.

“Edukasi tentang bahaya listrik dan keselamatan ketenagalistrikan adalah investasi sosial jangka panjang. Dengan pemahaman yang benar, masyarakat tidak hanya terlindungi dari risiko, tetapi juga mampu menjadi mitra PLN dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. Kami berterima kasih atas dukungan pemerintah kecamatan dan masyarakat Tebingtinggi yang selalu bersinergi dengan PLN,” tutur Syauki.

Melalui kegiatan ini, PLN UID Sumut menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan, sekaligus membangun budaya keselamatan yang kuat di tengah masyarakat. (ila)

Layanan Kesehatan Gratis di Sumut, Ini Mekanisme Program UHC Prioritas

SOSIALISASI: Sosialisasi Program UHC Prioritasini digelar secara daring oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I, pada Rabu (24/9/2025).
SOSIALISASI: Sosialisasi Program UHC Prioritasini digelar secara daring oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I, pada Rabu (24/9/2025).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera meluncurkan Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas atau yang dikenal sebagai Program Berobat Gratis (Probis) pada akhir September 2025.

Program ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan akses layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga Sumut, tanpa terkendala status kepesertaan JKN di awal.

Sosialisasi program ini digelar secara daring oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I, pada Rabu (24/9/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan, organisasi profesi, serta asosiasi faskes di seluruh wilayah Sumut.

Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Muhammad Faisal Hasrimy, menjelaskan bahwa UHC Prioritas merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Utara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau.

“Fasilitas kesehatan harus tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Jika ada kendala administrasi, prosesnya bisa menyusul. Yang penting, jangan tolak pasien,” ujar Faisal.

Faisal juga meminta setiap fasilitas kesehatan segera menunjuk Person in Charge (PIC) yang memahami mekanisme dan prosedur pendaftaran UHC Prioritas. Petugas kesehatan diminta bersikap ramah, memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat, serta mencatat setiap keluhan untuk ditindaklanjuti.

“Kami meminta kepada garda terdepan di fasilitas kesehatan untuk terus menampilkan raut senyum pada wajahnya saat melayani peserta ketika mengakses layanan. Layani masyarakat dengan baik dan ramah.

Terhadap keluhan yang timbul dari para peserta, pimpinan fasilitas kesehatan agar dapat melakukan inventarisasi daftar masalah,agar nanti dapat dicarikan solusinya,” ujar Faisal.

Di kesempatan yang sama, Deputi Direksi Wilayah I BPJS Kesehatan Nuim Mubaraq, menekankan pentingnya konsistensi pelayanan di setiap fasilitas kesehatan. Ia menyebut bahwa pelayanan harus tetap mengacu pada prinsip inklusif, cepat, dan tanpa diskriminasi.

“Faskes wajib menerima identitas digital seperti NIK/KTP/KIS, tidak meminta fotokopi, tidak memungut biaya tambahan, dan menyediakan obat sesuai kebutuhan medis. Ini bagian dari komitmen pelayanan tanpa hambatan,” jelas Nuim.

Adapun mekanisme akses layanan UHC Prioritas, yakni, peserta JKN aktif dapat langsung menerima layanan di faskes tempat terdaftar atau yang terdekat.

Kemudian, penduduk belum terdaftar JKN bisa langsung datang ke faskes. Petugas akan membantu mendaftarkan melalui Aplikasi E-Dabu Pemda.

Selanjutnya, data akan divalidasi oleh Dinas Kesehatan. Setelah disetujui, peserta bisa langsung mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.

Dengan diluncurkannya UHC Prioritas, pemerintah berharap tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi atau biaya.

“Layanan kesehatan adalah hak semua warga. Dengan program ini, Sumatera Utara ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan,” pungkas Faisal. (ila)

Disnaker Sumut Perketat Penanganan Kasus Ketenagakerjaan

Foto : Kepala Disnaker Sumut, Yuliani Siregar,
Foto : Kepala Disnaker Sumut, Yuliani Siregar,

MEDAN, SUMUTPOS.CO – KEPALA Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut), Yuliani Siregar, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan terkait permasalahan ketenagakerjaan. Laporan tersebut mencakup berbagai persoalan seperti upah, cuti, tunjangan hari raya (THR), hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Bahkan, sejumlah kasus dari 2019 dan 2020 hingga kini masih belum tuntas.

“Tadi saya sudah memanggil seluruh pengawas dan mediator. Jika ada kasus, segera ditangani, jangan dilama-lamakan. Buat SOP yang jelas. Kalau sudah dimediasi satu hingga tiga kali tetapi belum selesai, segera naikkan kasusnya. Kita bisa bekerja sama dengan Polda maupun Pengadilan Hubungan Industrial,” ujar Yuliani ketika memberikan keterangannya di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (24/9).

Ia menegaskan, kasus PHK sepihak menjadi laporan yang paling dominan di setiap aduan yang masuk. Untuk mencegah pelanggaran serupa, pihaknya akan menyiapkan surat edaran Gubernur Sumut kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan PHK sepihak dan memastikan pembayaran upah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

“Masalah cuti juga banyak yang kami hadapi. Kami berharap tidak ada lagi persoalan ketenagakerjaan yang berlarut-larut,” tambahnya.

Dengan langkah-langkah ini, Disnaker Sumut menargetkan penanganan kasus ketenagakerjaan bisa lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun perusahaan.(san/azw)