26 C
Medan
Sunday, April 12, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 834

Agincourt Resources Diganjar Tamasya Award dari Kementerian ESDM  

Direktur & Chief Financial Officer PT Agincourt Resources Noviandri Hakim (kiri) dan Manager Community Development PT Agincourt Resources Rohani Simbolon (kanan) berfoto bersama usai Penganugerahan Penghargaan Kinerja PPM/ Tamasya Award 2023 di Jakarta, Jumat (8/12/2023). (Dok: PTAR)

JAKARTA, SUMUTPOS – PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe, meraih Penghargaan Kinerja Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau Tamasya (Tambang Menyejahterakan Masyarakat) Award 2023, kategori implementasi bidang kesehatan melalui intervensi berbasis bukti dan revitalisasi Posyandu untuk penanganan stunting.

Piala penghargaan diterima Direktur & Chief Financial Officer (CFO) PT Agincourt Resources Noviandri Hakim dari Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkolaborasi menjalankan program kesehatan ini, juga kepada Kementerian ESDM atas penganugerahan Tamasya Award. Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan terus mengembangkan inisiatif, bekerja sama dengan semua pihak terkait, dan menjadikan kesehatan masyarakat sebagai prioritas dalam operasional perusahaan,” kata Noviandri usai menerima penghargaan pada Jumat (8/12/2023) di Jakarta.

Menurutnya, Tamasya Award menjadi pengakuan terhadap komitmen jangka panjang PTAR dalam mengubah paradigma kesehatan masyarakat. Dengan fokus pada upaya pencegahan dan edukasi, PTAR berkontribusi dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

“Kami meyakini bahwa dengan terus menjaga komitmen dan kolaborasi yang kuat, kita bisa bersama-sama menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan seperti dalam mengatasi masalah stunting, gizi buruk, penguatan peran lembaga atau institusi kesehatan di masyarakat serta memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,” tutur Noviandri.

Penghargaan Kinerja PPM atau Tamasya Award yang perdana digelar tahun ini merupakan apresiasi pemerintah kepada badan usaha pertambangan minerba yang telah menjalankan kinerja PPM dengan baik. Tamasya Award 2023 yang perdana diselenggarakan Ditjen Minerba Kementerian ESDM ini diharapkan memacu semangat dan komitmen badan usaha pertambangan minerba dalam menerapkan program PPM. Dengan demikian, kegiatan pertambangan dapat berjalan baik dan optimal serta turut membantu menyejahterakan masyarakat sekitar tambang secara berkelanjutan.

Secara umum, tahap dalam kegiatan penilaian prestasi kinerja PPM/Tamasya Award terbagi menjadi 5 tahap, yaitu seleksi administrasi, wawancara penilaian kinerja PPM secara daring, wawancara klarifikasi akhir dengan tim penilai sekaligus ajang eksposisi badan usaha bagi komoditas mineral dan verifikasi lapangan bagi komoditas batubara sebagai upaya memberikan gambaran utuh kinerja program PPM, rapat pleno, dan penentuan peraih penghargaan.

Mengutip situs web Ditjen Minerba Kementerian ESDM, pemerintah telah mengatur PPM dalam beberapa regulasi turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, antara lain Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPM.

Direktur & Chief Financial Officer PT Agincourt Resources Noviandri Hakim menerima piala dari Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq saat Penganugerahan Penghargaan Kinerja PPM/ Tamasya Award 2023 di Jakarta, Jumat (8/12/2023). (Dok: PTAR)

Penanganan Kasus Stunting

Kesehatan merupakan salah satu pilar PPM PTAR, selain pendidikan, tingkat pendapatan riil/pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, pengelolaan lingkungan hidup, kelembagaan, dan infrastruktur. Stunting menjadi salah satu masalah yang mendapat perhatian khusus dari PTAR. Sebab, Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2022 menjadi wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Sumatra Utara, yakni 39,4% atau 293 anak. Angka ini melonjak 8,6 poin dari 2021 yang sebesar 30,8%.

Senior Manager Community PT Agincourt Resources, Christine Pepah, mengatakan revitalisasi Posyandu telah menjadi fokus utama PTAR dalam upaya menangani masalah stunting di Batangtoru dan Muara Batangtoru. PTAR memulai penuntasan stunting pada tahun 2022 melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan penyelenggaraan Posyandu dan kesehatan dasar tentang Posyandu, pemetaan kompetensi kader dan bidan Posyandu, serta penyediaan fasilitas pelayanan dasar di Posyandu.

“Tahun ini kami menginisiasi Posyandu Terintegrasi dan akan dilanjutkan tahun 2024 dengan inisiasi Posyandu Prima. Kami menargetkan pada 2025 telah terwujud Posyandu mandiri di Batangtoru dan Muara Batangtoru,” ujar Christine.

Untuk menuntaskan problem stunting ini, PTAR secara aktif berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan, Dinas Kesehatan Daerah dan Propinsi, tenaga ahli Synergy, serta melibatkan Puskesmas Batangtoru dan Muara Batangtoru, kepala desa, PKK Desa dan kader desa, juga masyarakat.

Kerja keras selama 2 tahun terakhir ini berbuah manis. Program Bapak Asuh Anak Stunting telah berdampak pada pengurangan jumlah anak stunting. Dari 32 anak suspect stunting, 7 anak masuk kategori stunting setelah diperiksa kesehatannya. Dari 7 anak tersebut, 3 anak telah dinyatakan sehat dan sisanya masih dalam tahap pendampingan. Selain itu, sejak Juni 2023 PTAR mendampingi 31 anak kurang gizi dari 12 desa di Kecamatan Batangtoru dan Muara Batangtoru. Dari 31 anak yang didampingi, 9 di antaranya sudah sehat. (rel)

Kasus Korupsi Yasin Limpo, KPK Duga Ketua Komisi IV DPR RI Terima Aliran Uang

istimewa WAWANCARA: Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudin saat diwawancarai wartawan dalam suatu kesempatan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sudin menerima aliran dana terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK juga sudah memeriksa Sudim terkait dugaan itu beberapa waktu lalu.

“(Berkaitan kasus) pemerasan. Kita harus konfirmasi proyek-proyek dan lain-lain. Pengawasan anggaran dan lain-lain,” kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri di Istora Senayan, Jakarta, dalam agenda peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia (Hakordia), Rabu (13/12).

“Kemudian ada juga anggota Komisi IV yang diduga juga menerima aliran dana. Waktu itu sudah disebutkan yang PDIP, yang rumahnya digeledah, Sudin,” sambungnya.

Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa ini memastikan, tim penyidik sedang mengembangkan kasus Syahrul Yasin Limpo tersebut. Saat ini, Yasin Limpo terjerat kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan pencucian uang. “Kasus SYL terus dikembangkan. Kan ada pemerasan, suap, gratifikasi yang sedang berjalan di SYL. Kemudian yang klaster kedua hortikultura, kemudian ketiga sapi,” tegas Ali.

Dalam proses penyidikan, KPK juga telah menggeledah rumah kediaman Sudin di Cimanggis, Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Sudin juga sudah diperiksa KPK sebagai saksi, pada Rabu (15/11).

Saat itu, Sudin mengaku ditanya tim penyidik KPK perihal anggaran dan pengawasan dari Komisi IV terhadap Kementan. “Hanya ditanya mengenai anggaran dan pengawasan saja, itu saja. Yang lain nanti tanyakan ke penyidik. Coba tanya penyidik sudah saya jawab,” ucap Sudin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/11).

Dalam kasusnya, KPK menetapkan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka. KPK juga turut menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Muhammad Hatta sebagai tersangka.

Ketiga pejabat di Kementan itu diduga menikmati hasil pungutan sebesar Rp 13,9 miliar. Sumber uang yang digunakan di antaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di mark up, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (jpg/ila)

Bahas Isu Rohingya, Menlu Temui Komisioner Tinggi UNHCR

net BERTEMU: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertemu Komisioner Tinggi UNHCR, Filippo Grandi guna membahas isu pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia.

SUMUTPOS.CO – Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi bertemu dengan Komisioner Tinggi UNHCR, Filippo Grandi guna membahas isu pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Senin (11/12), di sana Retno menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dengan kedatangan bertubi-tubi para pengungsi Rohingya.

“Dan saya sampaikan, terdapat dugaan kuat masalah penyelundupan dan perdagangan manusia,” ungkap Retno.

Dalam pembicaraan empat mata yang dilakukan dengan sangat terbuka tersebut, Retno menyebutkan bahwa Grandi sangat memahami tantangan yang dihadapi Indonesia.

Grandi berjanji bahwa UNHCR akan berusaha semaksimal mungkin membantu untuk menyelesaikan masalah ini, seperti dengan memberikan bantuan untuk mendukung kehidupan para pengungsi tersebut.

“Saya juga menyampaikan kepada UNHCR untuk terus mendesak negara pihak Konvensi Pengungsi untuk segera mulai menerima resettlement sehingga beban tidak bergeser ke negara lain, seperti Indonesia,” kata Retno.

Jumlah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia meningkat. UNHCR mengatakan ada lebih dari 1.200 orang Rohingya yang telah mendarat di Indonesia sejak November 2023, dengan setidaknya 300 orang tiba di Aceh pekan lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan lalu menyatakan adanya dugaan kuat keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam peningkatan jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia.

Meskipun bukan pihak Konvensi Pengungsi PBB, Republik Indonesia tetap membantu dan menampung sementara para pengungsi dengan alasan kemanusiaan.

Presiden Jokowi mengarahkan agar bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. (jpg/ila)

Nobar Debat Capres, Kaum Milenial Makin Kagum Dengan Ganjar

Nobar: Ratusan kaum milenial nonton bareng (nobar) debat Capres di kantor Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Pranowo - Mahfud MD Sumatera Utara di Jalan Sei Serayu No.52 Medan, Selasa (12/12) malam.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan kaum milenial memadati kantor Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Pranowo – Mahfud MD Sumatera Utara di Jalan Sei Serayu No.52 Medan, Selasa (12/12) malam. Mereka tampak antusias saat nonton bareng yang digelar TPD Ganjar – Mahfud MD di lokasi tersebut.

Pantauan di lokasi, kalangan milenial ini antusias merespon beberapa jawaban yang disampaikan oleh tiga calon presiden saat menjawab pertanyaan para panelis.

Tidak jarang, mereka memberikan aplaus saat Ganjar Pranowo memberikan jawaban tegas atas pertanyaan yang menyangkut sejumlah tema, yakni Hukum, HAM, Pemerintahan dan Pemberantasan Korupsi, serta penguatan demokrasi yang menjadi topik debat.

Salah seorang anak muda bernama Berry mengatakan, dari debat yang berlangsung, sudah memperlihatkan kapasitas dari masing-masing capres yang akan bertarung pada pemilu 2024 mendatang.

“Dari paparan mereka atas berbagai persoalan Hukum, HAM, Pemerintahan hingga pemberantasan korupsi dan penguatan demokrasi, terlihat pak Ganjar sebagai sosok yang sangat menguasai masalah dan mampu memberikan solusinya,” kata Berry.

Berry mengatakan, dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh panelis, terlihat jika Ganjar Pranowo merupakan sosok negarawan yang mumpuni sebagai presiden.

Ia yakin, sosok yang paling tepat menjadi presiden adalah Ganjar Pranowo.”Kita bisa melihat bagaimana cerdasnya pak Ganjar dan bagaimana ide-idenya dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Kami semakin melihat panggung kali ini milik pak Ganjar Pranowo,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua TPD Ganjar-Mahfud Sumut Paul Baja M Siahaan yang diwakil Ketua TPD Ganjar-Mahfud Sumut, Ramses Simbolon mengatakan, nobar yang mereka gelar diharapkan semakin membuka mata kaum muda mengenai sosok calon pemimpin. Mereka sengaja mengajak kalangan milenial agar mereka dapat menjadi pemilih yang cerdas.

“Kami melaksanakan nobar ini untuk mengajak masyarakat khususnya kaum muda untuk semakin mengenal calon presiden. Dan saya kira dari performa ketiganya, kita bisa melihat siapa yang terbaik yakni pak Ganjar Pranowo,” ungkap Ramses Simbolon.

Seperti diketahui, nonton bareng di posko TPD Ganjar-Mahfud Sumatera Utara ini dihadiri para kader partai politik, maupun para relawan dan simpatisan dari seluruh partai politik pengusung Ganjar-Mahfud di Sumatera Utara. Kegiatan ini berlangsung dengan tertib meskipun disertai dengan berbagai keriuhan saat merespon jawaban-jawaban dari para calon presiden. (map)

Kantor Imigrasi Siantar Gelar Rakor Timpora Bersama Forkompinda Jelang Pemilu 2024

HADIRI: Plt Kesbangpol Kota Tebingtinggi Abdul Halim Purba ketika mewakili Pj Wali Kota dalam kegiatan rakor bersama Kantor Imigrasi Kelas IIA Pematang Siantar.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar menggelar rapat kordinasi dengan agenda Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 di Lims Hotel Jalan SM Raja Kota Tebingtinggi, Selasa (12/12/2923).

Hadir dalam kesempatan itu, Sekda Kabupaten Serdangbedagai Muhammad Faisal Hasrimy dan Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas IIA Pematang Siantar Albert Oloan Pasaribu, Forkopimda Kota Tebingtinggi dan Kabupaten Serdangbedagai, KPU dan Bawaslu Kota Tebingtinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai, jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemko Tebingtinggi dan Pemkab Serdangbedagai.

Pj Wali Kota Tebingtinggi yang diwakili oleh Plt Kesbangpol, Abdul Halim Purba menyampaikan bahwa kegiatan rakor ini merupakan bentuk sinergitas Pemko Tebingtinggi bersama aparat penegak hukum dan stakeholder terkait untuk mengawasi dan mengantisipasi campur tangan orang asing dalam proses pemilu 2024.

“Tentunya agenda rapat koordinasi ini adalah momentum bagi kita untuk selalu bersinergi dan bertukar informasi dalam hal antisipasi permasalahan yang berpotensi terjadi di lapangan. Pengawasan perlu dilakukan untuk mencegah campur tangan orang asing dalam proses pemilihan umum dan untuk menjaga integritas pemilihan umum,” ungkap Abdul Halim.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Serdangbedagai Muhammad Faisal Hasrimy menyampaikan agar Timpora lebih profesional mengolah data dan informasi tentang keabsahan dalam melakukan pengawasan Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan perilaku kegiatan di wilayah hukum Kota Tebingtinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai. “Dengan adanya rapat ini kiranya dapat meningkatkan kinerja masing-masing,” ujar Faisal Hasrimy.

Sebelumnya, Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas IIA Pematang Siantar Albert Oloan Pasaribu mengatakan bahwa rapat Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora Kota Tebingtinggi dan Kabupaten Serdangbedagai ini diikuti oleh unsur Kementerian Hukum dan HAM, unsur Kementerian Pusat dan lain, unsur Pemerintah Daerah, unsur penegak hukum dan unsur pengamanan negara.(ian/ram)

Peringati Peristiwa Berdarah 13 Desember, Kapolres Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu Serentak

PIMPIN: Kapolres Tebingtinggi AKBP Andreas Luhut Jaya Tampubolon ketika memimpin pelaksanaan upacara peringatan Berdarah 13 Desember di Lapangan Merdeka Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolres TebingTinggi AKBP Andreas Tampubolon memimpin pelaksanaan upacara peringatan peristiwa berdarah 13 Desember 1945 yang bertempat di Lapangan Merdeka, Jalan Sutomo, Kota TebingTinggi, Rabu (13/12/2023) pagi.

Kapolres Tebingtinggi AKBP Andreas Luhut Jaya Tampubolon pada pelaksanaan peringatan Peristiwa 13 Desember ke-78 tersebut bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Kapolres Tebingtinggi membacakan amanat yang menyampaikan bahwa peristiwa berdarah 13 Desember 1945 diperingati dengan renungan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali jejak para pejuang di kota Tebingtinggi dalam melawan tentara jepang demi mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.

“Semangat ribuan korban yang jatuh berguguran menjadi kesuma bangsa harus menghidupkan kembali dalam benak kita perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan,” tutur AKBP Andreas Luhut Jaya.

Menurutnya, hanya dengan berbekal senjata seadanya, para pejuang penuh semangat bergerak serempak menghadang musuh- musuh yang bersenjata lengkap. Para pejuang sepenuhnya percaya bahwa masa depan kita harus diperjuangkan. Para pejuang telah berkorban sampai tetes darah penghabisan untuk kemerdekaan yang sesungguhnya.

“Teladan dari para pejuang yang telah merasuk sukma, kiranya menjadi semangat kita pada peringatan peristiwa berdarah 13 Desember tahun ini. Terlebih peringatan yang ke- 78 kali ini kita laksanakan menjelang pesta demokrasi terbesar dan rumit sepanjang sejarah Indonesia, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024,” paparnya.

Kompetisi ini, lanjut Kapolres, akan mengemuka antara para calon legislatif dari tingkat bawah sampai ke pusat dan calon presiden/ wakil presiden termasuk kompetisi di antara tim sukses, pendukung dan simpatisan calon.

“Rivalitas akan memenuhi ruang-ruang publik terutama di media sosial yang akan menampilkan keunggulan calonnya dan tidak jarang menyerang kekurangan- kekurangan lawannya,” bilangnya .

AKBP Andreas Luhut, mengajak masyarakat Kota Tebingtinggi untuk menjadikan momentum peringatan 13 Desember untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi Pemilu 2024 demi kemajuan negara yang ksesuai dengan thema peringatan 13 Desember tahun ini yaitu ‘Aktualisasi Nilai-nilai Perjuangan Pahlawan, Berdarmabakti Bangun Bangsa,” tutupnya.

Hadir Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani, Ketua DPRD Basyaruddin Nasution, Forkompinda, Veteran dan Forkompinda Kota Tebingtinggi. (ian/ram)

Menurut Edy Rahmayadi, AMIN yang Bisa Merubah Keadaan Sulit di Masyarakat

DEBAT KANDIDAT: Ketua TKD Amin Sumut, Edy Rahmayadi bersama ratusan orang menyaksikan debat Capres.(Ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) AMIN Sumut, Edy Rahmayadi, menyampaikan tanggapan Debat Perdana Calon Presiden (Capres) 2024. Sang mantan Pangkostrad itu, bahwa Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan dinilai memiliki gagasan dalam untuk merubah Indonesia lebih baik lagi kedepannya.

Hal itu, diungkapkan oleh Gubernur Sumut periode 2018-2023 itu, disela-sela acara Nonton bareng (nobar) Debat Capres 2024 digelar di Posko Pemenangan Capres Nomor Urut 1 AMIN, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (12/12/2023) malam.

Edy mengungkapkan pasangan Capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang bisa membuat perubahan untuk membawa Indonesia lebih maju ke depan, dan merubah permasalahan di tengah masyarakat.

“Sampaikan kepada temanmu, kepada semua saudaramu bahwa hanya AMIN yang bisa merubah keadaan sulit di masyarakat saat ini,” ucap Edy disambut meriah para pendukung.

Kemudian menyoal topik penegakan hukum pada debat perdana Capres tersebut, Edy Rahmayadi memuji visi misi yang disampaikan Anies Rasyid Baswedan di awal debat.

“Topiknya kan penegakan hukum, maka tidak berbicara soal pendidikan. Hanya Capres kita yang tegas bicara kepastian hukum,” ujar Edy Rahmayadi yang disambut riuh para pendukung.

Edy mengatakan bahwa kepastian dan memiliki unsur keadilan yang diinginkan masyarakat di negara hukum di tanah air ini saat ini.

“Bicara kepastian hukum, berarti keadilan, manfaat dan kepastian, dan itulah yang disampaikan AMIN kepada kita malam ini,” kata mantan Ketua Umum PSSI itu.

Edy mengungkapkan bahwa pihaknya, sebelum menggelar nobar Capres 2024 ini, dimulai dengan menggelar acara peresmian Kantor TKD Amin Sumut.

“Kantor ini, sebagai rumah bagi pendukung AMIN, rumah diskusi dan rumah silaturahmi. Malam ini, kita menyaksikan Debat Putaran Pertama yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Agar kita bisa melihat langsung kualitas calon Presiden dan Wakil Presiden kita, untuk lima tahun ke depan,” ucap Edy.

Mantan Ketua Umum PSSI itu, mengungkapkan bahwa pihaknya dari arahan Timnas Amin pusat, bersama-sama sudah menyiapkan program-program yang langsung menyentuh masyarakat, untuk memilih Amin pada 14 Februari 2024, mendatang.

“Semua program disiapkan tim-tim ahli yang bergabung sesuai dengan Visi Misi AMIN, yang nyata semua programnya menomorsatukan kepentingan rakyat,” tutur Edy.

Suasana nonton bareng berlangsung meriah. Relawan yang hadir terlihat penuh antusias menyaksikan Debat Pilpres. Teriakan dukungan bergema saat Anies Baswedan, calon Presiden nomor urut 1 menyampaikan visi misinya.(gus/ran)

Pedagang Apresiasi Perbaikan dan Peningkatan Drainase di Pasar Kwala Bekala

PASAR: Dirut PUD Pasar Medan, Suwarno saat mengunjungi pasar di Kwala Bekala.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perbaikan dan peningkatan kapasitas saluran drainase dengan metode U-Ditch di Pasar Kwala Bekala, mendapat respon positif dari para pedagang dan warga sekitar. Perbaikan ini pun diharapkan dapat mengalirkan air secara optimal sehingga masalah genangan air di kawasan tersebut dapat teratasi.

Apresiasi itu disampaikan Modalita, salah seorang pedagang buah di Pasar Kwala Bekala yang terletak di Jalan Pintu Air IV, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, ketika disambangi Dirut PUD Pasar Medan Suwarno, Rabu (13/12/2023).

Perempuan tersebut menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang telah melakukan perbaikan drainase di Pasar Kwala Bekala lewat Dinas SDABMBK. Dia pun berharap perbaikan ini bisa mengurangi potensi terjadinya genangan disaat hujan deras turun.

“Kami terima kasih udah dibagusi parit (drainase) ini. Mudah-mudahan gak banjir lagi nanti,” ucap Modalita.

Begitupun, Modalita berharap agar proses pengerjaan drainase tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin.

“Tapi kalau bisa ini agak cepatlah pengerjaannya,” harapnya.

Sementara itu, Dirut PUD Pasar Medan, Suwarno mengajak para pedagang untuk berkolaborasi dalam mendukung perbaikan drainase tersebut. Sebab, pengerjaan drainase ini merupakan salah satu program prioritas Wali Kota Medan Bobby Nasution, yakni pembangunan infrastruktur dan penuntasan masalah banjir.

“Saya berharap kerjasamanya, mohon agar pedagang lebih bersabar selama pengerjaan drainase masih berlangsung,” kata Suwarno didampingi Kepala Cabang II Budi F Putra dan Kepala Pasar Kwala Bekala Sahpon Hasibuan.

Suwarno pun mengatakan, pengerjaan drainase ini diharapkan bisa mengatasi persoalan genangan yang timbul apabila hujan datang. Dengan begitu, akan semakin menunjang kenyamanan para pedagang dan pengunjung di Pasar Kwala Bekala.

“Pembangunan ini tentu memakan waktu, tapi kami akan terus berkomunikasi dengan instansi terkait agar pengerjaan dapat lebih cepat diselesaikan,” pungkasnya. (map/ram)

Tahun 2024, Dinas Koperasi UKM Perindag Medan Siapkan Rp5 Miliar untuk Bantuan UMKM

Kadis Koperasi UKM Perindag Kota Medan, Benny Iskandar Nasution.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) mengaku akan terus berupaya untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan.

Bahkan di tahun 2024 mendatang, upaya pengembangan UMKM di Kota Medan dipastikan akan semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Mengingat, program ‘UMKM Naik Kelas’ merupakan salah satu dari lima program prioritas Pemko Medan dibawah kepemimpinan Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

“Sesuai instruksi Bapak Wali Kota Medan, kita akan terus meningkatkan upaya pengembangan UMKM di Kota Medan. Sebab Pemko Medan ingin pelaku UMKM bisa semakin naik kelas dari tahun ke tahun,” ucap Kadis Koperasi UKM Perindag Kota Medan, Benny Iskandar Nasution kepada Sumut Pos, Rabu (13/12/2023).

Adapun upaya yang dimaksud, kata Benny, adalah dengan menambah alokasi APBD Tahun 2024 untuk bantuan bagi para pelaku UMKM di Kota Medan. Ia menyebutkan, Pemko Medan telah menampung anggaran hingga Rp5 Miliar di tahun 2024 untuk bantuan bagi para pelaku UMKM di Kota Medan.

“Tahun (2023) ini, untuk bantuan UMKM kita alokasikan anggaran sebesar Rp3 Miliar. InsyaAllah di tahun 2024 nanti anggaran untuk bantuan itu ditambah Rp2 Miliar menjadi Rp5 Miliar,” ujarnya.

Benny memastikan, setiap pelaku UMKM di Kota Medan berkesempatan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Akan tetapi, Diskop UKM Perindag Kota Medan hanya menyalurkan bantuan kepada para pelaku UMKM yang telah terdaftar dan menjadi binaan Pemko Medan melalui Diskop UKM Perindag.

“Artinya bila ingin mendapatkan bantuan itu, pelaku UMKM tersebut harus memastikan diri telah terdaftar dan menjadi binaan Dinas Koperasi (UKM Perindag). Kami pastikan, bahwa untuk menjadi binaan kita, para pelaku UMKM tidak dipungut biaya sepeser pun,” katanya.

Nantinya, terang Benny, setiap pelaku UMKM yang telah terdaftar tersebut dapat membentuk koperasi dengan jumlah pelaku UMKM mininal lima orang. Pemko Medan pun memastikan akan membantu proses pendirian koperasi tersebut tanpa dipungut biaya.

“Bantuannya bukan dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk peralatan kerja yang dibutuhkan para pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha yang mereka jalani. Mereka yang mengajukan, bantuan alat apa yang mereka butuhkan, nantinya kebutuhan itu akan kiya akomodir,” terangnya.

Oleh sebab itu, Benny pun mengajak seluruh pelaku UMKM di Kota Medan yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri dan menjadi binaan Diskop UKM Perindag Kota Medan.

“Tahun 2024 Pemko Medan akan memberikan lebih banyak bantuan kepada pelaku UMKM, Pemko Medan ingin pelaku UMKM di Kota Medan bisa semakin naik kelas dari tahun ke tahun. Mari kita manfaatkan program dari Bapak Wali Kota Medan ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution, mendukung upaya Pemko Medan yang terus berupaya untuk mengembangkan UMKM di Kota Medan. Salah satunya dengan menambah anggaran bantuan UMKM melalui APBD Kota Medan Tahun 2024.

“Kita di Banggar (Badan Anggaran) DPRD Medan mendukung upaya tersebut. Tahun 2024, kita telah anggarkan Rp5 Miliar yang fokusnya khusus untuk bantuan UMKM. Tentunya anggaran itu bertambah dari tahun 2023,” kata Mulia yang juga duduk sebagai Anggota Banggar DPRD Medan tersebut.

Mulia pun turut mengajak masyarakat pelaku UMKM di Kota Medan untuk memanfaatkan program bantuan yang disiapkan Pemko Medan melalui Diskop UKM Perindag tersebut.

“Masyarakat harus proaktif, mari kita manfaatkan program-program pengembangan UMKM Kota Medan di tahun 2024 mendatang,” ajaknya.(map/ram)

Tim Terpadu Binjai Ingatkan Pengusaha Bayar Pajak Reklame

BAYAR PAJAK: Kepala DPMPPTSP Binjai, Heny Sitepu (dua dari kiri) saat bertemu dengan perwakilan Mie Gacoan untuk mengingatkan bayar pajak reklame.Teddy Akbari/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Tim terpadu kembali melakukan pengecekan pajak reklame pada sejumlah titik usaha di Kota Binjai. Hal tersebut terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) tim terpadu yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) beserta Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Tempat usaha yang pertama disidak yakni, Biestro Indonesia di Jalan Pangeran Diponegoro, Binjai Timur. Kedatangan tim terpadu tidak disambut langsung oleh pemilik, melainkan hanya perwakilannya saja.

Kepala DPMPPTSP Binjai, Heny Sitepu menjelaskan, pihaknya sudah berulang kali mengingatkan sekaligus mengimbau pengusaha untuk membayar pajak reklamenya. “Bayar pajak ini untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kota Binjai dan untuk pembangunan,” kata Heny, Rabu (13/12/2023).

Di Biestro Indonesia ini, petugas dari BPKPAD Binjai memberikan tagihan kepada perwakilan pengusaha untuk segera melunaskannya. Adapun tagihan dimaksud senilai hampir Rp100 juta.

Setelahnya, tim terpadu mendatangi Ropang DKK, usaha kafe di Jalan Ir H Juanda, Kelurahan Timbang Langkat, Binjai Timur. Di sana, tim terpadu juga disambut perwakilan dari tempat usaha tersebut.

Tim terpadu mengimbau untuk segera membayar pajak reklamenya. Heny menambahkan, pihaknya akan membantu pengurusan izin reklamenya setelah pajak reklame dibayar.

“Setelah dari Ropang, kami ke Mie Gacoan. Di Ropang juga diingatkan oleh BPKPAD Binjai untuk membayar pajak parkirnya,” kata Heny.

Meski Mie Gacoan Binjai baru beroperasi pada Sabtu (9/12/2023) lalu, minat masyarakat terkait usaha ini sangat tinggi. Buktinya Rabu (13/12/2023) siang, ratusan masyarakat memadati tempat usaha tersebut.

Sayangnya, Mie Gacoan tidak melengkapi izin reklamenya. Disebut-sebut pendapatan Mie Gacoan baru beroperasi senilai Rp50 juta per harinya.

“Pajak reklame yang harus dibayarkan mereka (Mie Gacoan) hampir Rp50 juta. Karena itu kami ingatkan untuk segera dibayar,” seru Heny.

Terakhir tempat spa Fresh Reflexology Massage Spa yang berada di pertokoan Binjai Mall. Tempat usaha ini diduga tidak mengantongi izin hiburan yang dikeluarkan Dinas Pariwisata Kota Binjai.

“Semua kami imbau untuk membayar pajak reklamenya dan diberi waktu hingga Jumat (15/12/2023). Kalau tidak juga, Senin (18/11/2023) akan ditertibkan,” seru Heny.

Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah, Elftira Hariadi ikut dalam sidak tersebut. Dia mengingatkan kepada Biestro Indonesia untuk membayar pajak parkirnya.

Sebab, parkir pelanggan atau konsumen Biestro Indonesia berada di areal usahanya. Bukan di badan jalan.

Karenanya, menjadi tanggung jawab BPKPAD Binjai untuk memungut pajaknya. Selain di Biestro Indonesia, pria yang akrab disapa Fitra ini juga mengingatkan kepada pengusaha Ropang dan Mie Gacoan untuk membayar pajak parkir.

“Pajak restoran Biestro Indonesia pun diduga tidak sesuai dengan omzet yang dilaporkannya. Begitu juga dengan Ropang, masih terdapat belum wajar laporannya. Kami sudah mengirim surat untuk menyesuaikan nilai kewajarannya melaporkan kepada kami,” pungkasnya. (ted/ram)

1...833834835...15,675Page 834 of 15,675

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor