Home Blog Page 851

Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ke-56, Sekarang Berjuang Ikut Peduli Masalah Sosial

Istimewa BERSAMA: PJ Ketua TP PKK Sumut Dessy Hassanudin diabadikan bersama rombongan di Halaman Aula T Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan.

SUMUTPOS.CO – Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) ke-65, Pj Ketua TP PKK Sumatera Utara (Sumut), Dessy Hassanudin dan rombongan, mengunjungi para lanjut usia (lansia) di Panti Sosial Tresna Wedha Abadi, Jalan Perintis Kemerdekaan Binjai, Rabu (20/12). Mereka juga berbagi voucher belanja kepada anak yatim piatu.

Di Panti Sosial Tresna Wedha Abadi, yang dihuni sekitar 200 lansia, Dessy menyapa dan berbincang langsung dengan para penghuni panti. Dia pun memberikan semangat dan perhatian kepada para lansia, layaknya seorang anak kepada orang tua.

“Gimana kabarnya nek? Jaga kesehatan ya nek, tetap semangat,” ungkap Dessy, menyapa Yunis di Aula Herlina, UPTD Pelayanan Sosial Lansia Binjai, yang tidak jauh dari Wisma Panti. Yunis telah berusia 82 tahun, dan sudah lama tinggal di panti.

Dessy pun berkata, melihat para lansia membuatnya teringat dengan orangtuanya. Dia ingin para lansia tetap bahagia di sisa akhir hidupnya, meski tanpa keluarga di sampingnya. “Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ini mempunyai sejarah. Pada saat agresi militer Belanda, ada semangat kesetiakawanan perjuangan untuk merdeka. Sekarang ini adalah semangat perjuangan untuk ikut peduli dengan permasalahan sosial, berbagi rezeki kepada masyarakat yang tidak mampu, dan memberdayakan masyarakat. Untuk itu, kita saat ini berbagi kebahagiaan untuk mereka,” tuturnya.

Para lansia pun terlihat sangat bergembira dengan kehadiran Pj Ketua TP PKK Sumut, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumut Dian Arief Trinugroho, Kepala Dinas Sosial Sumut Sri Suriani Purnawati, dan rombongan.

Kegiatan HKSN ke-65 di tempat ini, juga dirangkai dengan kegiatan senam sehat yang diikuti oleh para lansia. Senam sehat dilakukan agar jasmani para lansia tetap sehat.

Kepala Dinas Sosial Sumut, Sri Suriani Purnawati menyampaikan, selain kesehatan jasmani, kesehatan rohani para lansia juga menjadi perhatian. Bagi yang beragama Islam, rutin diadakan pengajian dengan mendatangkan tokoh agama. Begitu juga dengan yang non-Muslim, juga didatangkan para tokoh agama, seperti pendeta, agar mendapatkan ilmu agama yang lebih baik lagi, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tidak hanya berasal dari Kota Binjai, para lansia penghuni panti juga ada yang berasal dari luar kota, namun mereka ditemukan di Kota Binjai.

“Tadi kami juga mengunjungi para lansia yang sedang bed rest di wisma-wisma panti. Tentunya mereka sangat senang dengan kunjungan yang kami lakukan,” tuturnya.

Usai mengunjungi para lansia di Panti Sosial Tresna Wedha Abadi, Pj Ketua TP PKK Sumut juga membagikan voucher belanja kepada ratusan anak yatim piatu di Halaman Aula T Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan. Voucher senilai Rp300.000 untuk berbelanja di Maju Bersama Jalan Ring Road Nomor 46, Medan Sunggal.

Menurut Sri, biasanya bantuan yang diberikan untuk anak yatim piatu berupa uang dan bahan sembako.

“Kali ini berbeda. Kami memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih sendiri apa keinginan mereka. Tadi kami melihat, anak-anak membeli sejumlah jajanan makanan ringan, buku, dan yang mereka butuhkan,” bebernya.

Dia berharap, dengan berbagi kegembiraan kepada anak yatim piatu, maka akan memberikan kesenangan buat mereka.

Terlihat di super market tersebut, ratusan anak yatim piatu antusias membelanjakan voucher yang baru saja diberikan oleh Ketua Pj TP PKK Sumut. Begitu sampai, mereka langsung mengambil keranjang dan troli. Kemudian melihat etalase dan memilih kebutuhan mereka.

Bariq, anak panti yang duduk di Kelas 8, mengaku senang dengan voucher yang diterimanya. Dia membeli sandal, lantaran sandal yang dipakainya sudah putus.

“Beli buku, makanan, siwak, sandal. Sandal saya putus tadi,” pungkasnya. (gus/saz)

KPU Beberkan Dana Kampanye Capres-cawapres, AMIN Terendah, Prabowo-Gibran Terbesar

MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS SARAPAN: Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sarapan bersama warga di Pasar Proyek Lama di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/12). Dari data KPU, dana kampanye pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Rp1 miliar. Kemudian pasangan Prabowo-Gibran Rp31 miliar, dan pasangan Ganjar-Mahfud Rp23 miliar, dan .

MEDAN, SUMUTPOS.CO – KPU RI merilis laporan dana kampanye tiga pasang capres-cawapres pada Pilpres 2024. Berdasarkan data KPU, dana kampanye terendah yakni pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

BERDASARKAN informasi KPU, dana kampanye itu berasal dari uang paslon itu sendiri, partai politik atau gabungan parpol, sumbangan pihak lain perseorangan, sumbangan pihak lain kelompok, hingga sumbangan pihak lain perusahaan dan/atau Badan Usaha nonpemerintah. Dana kampanye pasangan AMIN hanya Rp1 miliar.

“Informasi yang ditampilkan bersumber dari data masing-masing aplikasi KPU. Apabila terdapat kekeliruan data, akan dilakukan koreksi dan perbaikan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang berlaku,” tulis KPU dalam websitenya, Rabu (20/12).

Dalam laporan tersebut, dana kampanye terbesar dimiliki paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pasangan capres-cawapres ini memiliki anggaran kampanye sebesar Rp31.438.800.000.

Rinciannya, yakni Rp2 miliar dari sumbangan paslon, Rp600 juta sumbangan barang dari partai politik atau gabungan partai politik, dan Rp28.838.800.000 dari sumbangan jasa partai politik atau gabungan partai politik.

Kemudian, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan dana kampanye sebesar Rp23.375.920.999. Rinciannya, sejumlah Rp100 juta dari sumbangan paslon, Rp2.950.000.000 dari partai politik atau gabungan partai politik, Rp1.670.999 dari sumbangan pihak lain perseorangan.

Serta Rp 20.324.250.000 dari sumbangan uang dari pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.

 

‘Hamba Allah’ Dilarang Beri Sumbangan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta semua peserta Pemilu untuk mencatat sumber sumbangan dan nominalnya secara terang. Bawaslu melarang penyumbang menggunakan nama anonim seperti ‘hamba Allah’.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, kejelasan penyumbang sudah diatur dalam Peraturan KPU. Tujuannya untuk menjaga akuntabilitas sumber dana kampanye. “Itu harus jelas siapa yang nyumbang, jangan nanti ada Hamba Allah, itu tidak boleh sekarang dalam PKPU,” ujarnya di Kantor Bawaslu Selasa (19/12).

Jika terdapat nama anonim, hal itu bisa menjadi potensi persoalan. Sebab, dana kampanye akan dilakukan audit. “Penyumbang itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi, kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan,” imbuhnya.

Selain kejelasan penyumbang, Bawaslu juga meminta dalam laporan nominal dicantumkan secara jelas. Sebab, ada ketentuan UU Pemilu yang membatasi jumlahnya. Dalam Pasal 327 UU 7 Tahun 2017 disebutkan, sumbangan dana kampanye untuk yang bersumber dari perorangan, batasannya Rp 2,5 miliar. Sementara sumbangan dari lembaga berbadan hukum dibatasi maksimal Rp 25 miliar.

 

KPK Ikut Pelototi Temuan PPATK

Sementara, lembaga yang menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) soal transaksi janggal pada masa kampanye bertambah. Teranyar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun gunung untuk mendalami temuan PPATK.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya telah menerima laporan hasil analisa (LHA) PPATK pada Selasa (19/12). Dan KPK saat ini bakal segera mempelajari mengenai transaksi tak wajar yang diduga digunakan untuk kepentingan Pemilu 2024 itu.

“Kami rencanakan tindak lanjutnya. Dan membahasnya bersama pimpinan KPK,” jelasnya kemarin. Alex sudah mendisposisi laporan itu untuk dipelajari. Namun, dia tak mau membocorkan detail mengenai laporan itu. Sebab, laporan PPATK tersebut masuk dalam informasi intelijen.

KPK berjanji akan ikut menelisik aliran transaksi mencurigakan tersebut. Khususnya untuk menemukan peluang adanya tindak pidana korupsi. Dengan tetap mengacu pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. ”Di pasal itu kan nggak hanya terkait penyelenggara negara,” tuturnya.

Tapi juga aparat penegak hukum dan kerugian di atas Rp 1 miliar. Artinya keterlibatan swasta pun bisa ditindak.

KPK akan mempelajari sumber uang dari laporan yang diserahkan oleh PPATK itu. Sebab, meski tidak ada penyelenggara negara, namun jika sumber uang berasal dari negera bisa ditelisik. Maksudnya seperti dari APBN, APBD, BUMN, hingga BUMD

Sementara itu, sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak menindaklanjuti temuan PPATK memantik keprihatinan. Dengan cara pandang tersebut, upaya untuk menciptakan pemilu bersih kian sulit dilaksanakan. Sebab, sumber pendanaan gelap akan mempengaruhi kredibilitas pemilu.

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan hanya menjadikan temuan PPATK untuk memvalidasi laporan dana kampanye nanti. Bawaslu beralasan, data PPATK memiliki disclaimee bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti hukum.

Pakar Kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, data PPATK semestinya bisa dijadikan rujukan untuk mengambil tindakan lanjutan. Sebab jika pengawasan yang bisa dieksekusi Bawaslu hanya berbasis pada rekening yang didaftarkan, itu tidak akan terjadi. “Sebab, pelanggaran yang dilakukan itu menggunakan rekening di luar rekening resmi peserta pemilu,” ujarnya kemarin.

Sementara rekening yang didaftarkan, biasanya hanya mencantumkan transksi yang wajar saja. Oleh karenanya, Titi menilai yang dibutuhkan adalah komitmen, konsistensi dan progresivitas Bawaslu. Mestinya, lanjut Titi, temuan PPATK ini bisa menjadi pintu masuk untuk membuktikan apakah yang dilaporkan dalam rekening dana kampanye yang sesungguhnya atau tidak.

Titi menambahkan, UU Pemilu sejatinya mengatur ketat akuntabilitas dana kampanye. Pasal 496 dan 497 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebut, setiap peserta pemilu atau orang yang menyampaikan laporan dana kampanye tidak benar akan dikenai ketentuan tindak pidana.

Selain itu, Bawaslu juga bisa mengerahkan personelnya untuk proaktif mengawasi kampanye di lapangan. Belajar dari 2019 lalu, banyak kegiatan kampanye yang tidak dilaporkan pendaannya.  “Memang hal itu membutuhkan konsentrasi, tenaga, waktu, dan fokus yang tidak sederhana. Tapi itulah cara yang bisa dilakukan agar kewenangan pengawasan dana kampanye bisa membuahkan hasil,” tegasnya.

Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menambahkan, untuk menindaklanjuti temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan dalam pemilu sebetulnya mudah. Sebab, data dari PPATK itu sudah setengah matang dan bukan data mentah.

Data mentah sendiri misalnya data dari perbankan ke PPATK. Sementara data dari PPATK itu telah dianalisa. “Kalau tidak ditindaklanjuti justru membuat masyarakat curiga,” terangnya dihubungi Jawa Pos kemarin.

Bawaslu seharusnya menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Dengan memastikan pemilu 2024 itu bebas dari pembiayaan hasil tindak kejahatan. “Karena ini sangat berbahaya,” jelasnya.

Dia menyarankan, Bawaslu berkoordinasi dengan penyelidik dan penyidik untuk menindaklanjuti temuan PPATK tersebut. Dalam kasus tersebut bisa jadi ada dua perkara, pertama kepemiluan dan kedua bisa jadi uang berasal dari tindak pidana. “Jangan sampai calon pemimpin kita didanai dari uang tambang ilegal, judi online atau kejahatan lainnya,” urainya. Bila dibiarkan demokrasi menjadi terancam. Masyarakat hanya disuruh mencoblos, tapi setelah terpilih aspirasi yang didengar hanya dari para pemberi dana. “Yang asal muasalnya bisa jadi dari kejahatan,” tegasnya.

Terpisah, organisasi masyarakat sipil yakni Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesian Corruption Watch melakukan pemantauan terhadap laporan dana awal kampanye. ”Untuk melihat lebih jauh, kami mencermati laporan awal dana kampanye yang dipublikasikan oleh KPU,” Program Officer Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama kemarin.

Perludem ingin melihat besaran dan sumber penerimaan dana kampanye di LADK. Dia menyebutkan ada batasan yang diatur untuk diberikan. Misalnya perseorangan dibatasi memberikan dana kampanye maksimal Rp2,5 miliar. Sementara kelompok atau badan usaha non pemerintah maksimal dibolehkan memberikan sumbangan Rp25 miliar. ”Dokumen LADK yang ditampilkan di SIKADEKA (sistem informasi kampanye dan dana kampanye) berbeda,” kata Heroik.

Di sisi lain, Perludem juga menemukan adanya iklan di media sosial dari perusahaan Meta Platforms yang dilakukan oleh akun pendukung. Dia menyebut ini jumlahnya lebih banyak. Iklan tersebut tidak masuk dalam laporan. “Seharusnya masuk sumber penerimaan tidak langsung atau barang dan jasa baik pihak lain atau paslon,” imbuhnya.

Peneliti Perludem Kahfi Adlan menyatakan paslon Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar menandatangani LADK pada 1 Desember. Setelah diteliti dokumen itu merupakan dokumen perbaikan yang dimungkinkan bisa diperbaiki hingga 2 Desember. Sementara Prabowo Subianto-Gibran Rakabumingraka dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md menandatangani LADK pada 27 November. “Yang menjadi konsen kami, KPU perlu menyampaikan LADK itu disampaikan seseuai jadwal atau tidak. Melihat dokumen itu ditandatangani di akhir penyerahan,” ucapnya. Sebab LADK wajib diserahkan maksimal 27 November.

Kahfi merincikan adanya peredaan pada LADK dengan SIKADEKA. Temuannya untuk paslon 1, LADK disebutkan tidak ada penerimaan atau Rp 0. Lalu paslon 2 memiliki penerimaan dari Prabowo dan Gibran sebesar Rp 2 miliar dan dari partai politik Rp 29 miliar. Dari parpol di sini tidak didetilkan apakah dalam bentuk uang, barang, atau jasa. “Paslon 3 ada penerimaan dari pasangan calon Rp 25 juta dan gabungan dari partai politik Rp 2,9 miliar,” ungkapnya.

Jika dibandingkan dengan SIKADEKA, penerimaan sudah muncul. Misalnya saja dari paslon 1 total penerimaan dana pribadi Anies dan Muhaimin adalah Rp 1 miliar. Kemudian paslon 2 belum ada perbedaan. “Paslon nomor 3 dari Rp 2,9 miliar jadi Rp 23 miliar,” katanya. Menurutnya harus disampaikan alasan perbedaan ini.

Selain itu dia mengkritisi jika paslon perlu merincikan sumbangan dana kampanye ini dalam bentuk barang dan jasa yang harus dipublikasikan. Yang janggal adalah pada paslon 2, sumbangan dalam bentuk jasa yang diberikan partai politik jumlahnya Rp 28 miliar. “Kita perlu pahami jasa apa yang sebesar itu agar memahami transparansi dalam kampanye,” ungkapnya.

Selanjutnya pada iklan politik di media sosial milik Meta juga mengejutkan. Perludem menghitung sejak 16 November hingga 15 Desember. Pada Paslon 1, akun pengiklan semuanya bukan akun resmi Anies maupun Muhaimin. Melainkan akun pendukung mereka. Total dana yang dikeluarkan sebesar Rp443 juta. Sedangkan untuk Paslon 2 mayoritas bersumber dari akun pendukung. “Tapi ada salah satu akun yang ini merupakan badan usaha non pemerintah. Ini dibolehkan tapi tidak tahu apakah ini dilaporkan atau tidak,” bebernya. Biaya kampanye Paslon 2 di medsos milik Meta mencapai Rp778 juta.

Lalu untuk Paslon 3, juga mayoritas pengiklannya adalah akun pendukung. Ada satu akun pendukung yang iklanya jauh lebih banyak daripada iklan yang lain. Yakni pada akun Ganjar Nusantara Indonesia dengan jumlah iklan 37 kali dan memakan biaya Rp 115 juta. “Total biaya iklannya mencapai Rp 829 juta,” tuturnya.

Pada temuan ini Perludem mengambil kesimpulan biayanya mencapai ratusan juta. Selain itu sumbernya dari akun pendukung. Bukan akun paslon maupun partai pengusung. “Ini disinyalir menjadi penyebab biaya iklan tidak terlihat dalam laporan dana kampanye,” ungkapnya. Menurutnya iklan ini seharusnya dimasukan dalam sumbangan pihak lain dalam bentuk barang. “Akun-akun ini harus diidentifikasi betul oleh KPU,” imbuhnya.

Tidak transparannya pelaporan dana kampanye ini diindikasi dapat memicu celah korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Prima Yoga pada kesempatan yang sama mengatakan KPU tidak serius dalam menganggap penting transparansi dana kampanye. Menurutnya informasi dana kampanye ini merupakan hak publik. “Kedua data yang disajikan tidak rinci dan tidak mudah dipahami oleh publik secara luas,” ungkapnya. Ini untuk mengetahui apakah ada konflik kepentingan atau tidak. (far/idr/lyn/elo/syn/jpg/adz)

MKMK Permanen Aktif Mulai 8 Januari, Hakim MK Bakal Lebih Terawasi

Enny Nurbaningsih, Juru bicara hakim MK.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) permanen akhirnya dibentuk. Kemarin, Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi mengumumkan tiga nama yang anggota MKMK.

Pembentukan MKMK permanen sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 27 a UU MK. Selain itu, percepatan juga menjadi salah satu amanat dalam putusan MKMK saat menangani kasus Anwar Usman beberapa waktu lalu.

Ketiga nama anggota MKMK baru adalah pakar hukum yang juga mantan Rektor Universitas Andalas Prof Dr Yuliandri mewakili akademisi, mantan hakim MK dua periode Dr. I Dewa Gede Palguna mewakili tokoh masyarakat, serta Dr Ridwan Mansyur mewakili hakim MK aktif.

Juru bicara hakim MK Enny Nurbaningsih mengatakan, terpilihnya ketiga nama didasarkan pada hasil rapat permusyawaratan hakim (RPH). “Sehingga keanggotaan MKMK ini telah disepakati secara aklamasi oleh seluruh Hakim,” ujarnya di Gedung MK Jakarta.

Terkait pertimbangannya, Enny menegaskan penjajakan terhadap ketiga nama sudah dilakukan dengan menelusuri track record. Secara ketentuan, ada syarat yang harus dipenuhi. Seperti berwawasan, independen, berintegritas, hingga memahami konstitusi dan putusan MK.

“Prof Dr Yuliandri beliau cukup dikenal oleh berbagai macam kalangan, beliau adalah mantan rektor dari Unand dan ahli hukum tata negara dan beliau sangat intens di dalam kajian-kajian peradilan konstitusi,” ujarnya membeberkan. Begitu juga dengan Palguna yang dinilai punya track record bersih dan paham dengan dinamika MK.

Sementara terpikihnya Ridwan Masyur dari perwakilan hakim aktif, Enny beralasan karena yang bersangkutan baru dan belum pernah mendapat sanksi etik dari MKMK. Berbeda dengan delapan hakim lainnya yang sempat mendapatkan sanksi etik dalam kasus putusan syarat usia capres. “Untuk menjaga supaya ini tidak terkait dengan hal itu sehingga yang ditentukan adalah yang mulia pak Ridwan Masyur,” jelasnya.

Di sisi lain, Ridwan yang berasal dari unsur Mahkamah Agung juga punya pengalaman terkait kode etik. Dengan adanya MKMK permanen, Enny berharap upaya pengawasan terhadap sembilan hakim MK bisa lebih maksimal. Di sisi lain, publik juga memiliki saluran yang pasti jika menemukan indikasi pelanggaran etik oleh hakim.

Apalagi, tantangan di depan cukup besar mengingat MK akan mengadili perselisihan hasil pemilu 2024. Sebagai peradilan politik, Enny mengakui MK rawan akan tarikan kepentingan. “Namanya peradilan politik ya. Sehinga perlu ada daya upaya dari kami sendiri untuk tetap menjaag etika,” tuturnya.

MKMK permanen sendiri direncanakan akan mulai berlangsung 8 Januari 2024 bersamaan dengan pelantikan ketiga anggotanya. Mereka akan dilantik untuk masa jabatan satu tahun. Pemberian masa jabatan hanya satu tahun disebabkan adanya proses revisi UU MK yang masih berlangsung dan berpotensi terjadi perubahan norma. (far/jpg)

MER-C Protes RS Indonesia Jadi Markas IDF

RUSAK: Rumah sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza, rusak dihantam serangan militer Israel. sudah dua pekan ini Israel menempatkan pasukannya di RS Indonesia.istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) memprotes penggunaan Rumah Sakit Indonesia (RS Indonesia) sebagai markas pasukan Israel, Israel Defense Force (IDF). MER-C meminta World Health Organisation mengusir Israel yang menggunakan RS Indonesia sebagai markas tentaranya.

Ketua Presidium MER-C Indonesia, Sarbini Abdul Murad menuturkan, sudah dua pekan ini Israel menempatkan pasukannya di RS Indonesia. Setelah digempur dengan serangan yang membuat RS Indonesia tidak bisa beroperasi. “Kami desak WHO melakukan investigasi,” pintanya.

Penggunaan rumah sakit sebagai markas pasukan itu melanggar etika dan peraturan internasional terkait peperangan. Tidak boleh rumah sakit digunakan sebagai markas pasukan saat berperang. “Kami minta investigasi dari WHO,” ujarnya lagi.

Langkah licik Israel tersebut dilakukan setelah menuding adanya bunker atau tempat perlindungan Hamas di RS Indonesia. Setelah diserang dan dalam keadaan tidak beroperasi malah digunakan sebagai markas. “Ini cara culas,” paparnya.

Terlebih lagi, apa yang ditudingkan Israel sama sekali tidak terbuktin

Tidak ada bunker Hamas yang ditemukan di RS Indonesia. “Semua itu bohong dan fitnah,” ujarnya ditemui di Kantor Pusat MER-C kemarin.

Menurutnya, Israel ingin menjadikan RS Indonesia sebagai tameng. Selama ini pasukan Israel tidak memiliki tempat berlindung. “Pakai RS Indonesia, bisa jadi membuat Hamas segan untuk menyerang. Karena Indonesia dikenal sebagai penyokong utama Palestina. Apalagi, Israel saat ini selalu kalah diberbagai titik,” ujarnya.

Dia meminta pemerintah Indonesia juga melakukan langkah untuk mengusir Israel dari RS Indonesia. Pemerintah masih diharapkan untuk berbuat banyak membela Palestina. “Saya masih percaya pemerintah akan berbuat sesuatu,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lalu Muhammad Iqbal tak banyak merespon soal dugaan RSI yang kini diduduki oleh Tentara Israel. Dia hanya mengungkapkan, bahwa concern Pemerintah Indonesia ada pada sistem kesehatan di Gaza secara keseluruhan. Di mana, saat ini, sistem kesehatan di sana telah banyak yang lumpuh. Termasuk, RSI di Gaza.

“Bahwa dari 35 rumah sakit, saat ini hanya tinggal 12 yang aktif, yang bisa dioperasikan. Itu pun ada yang pasiennya sampai 3 kali lipat melayani dari kapasitasnya,” ujarnya dalam press briefing Kemenlu, di Jakarta, kemarin.

Tak hanya itu, fasilitas kesehatan pun bernasib sama. Hampir 71 persen fasilitas kesehatan di Gaza sudah tidak berfungsi lagi. Ini termasuk klinik, ambulance, dan lainnya. “Jadi ibu menlu pergi ke Jenewa (pertemuan dengan WHO, red) itu salah satunya prioritasnya untuk menyampaikan isu ini. Bahwa sistem kesehatan di Gaza itu gagal dalam menghandle situasi kemanusiaan yang ada sekarang,” tegasnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, Pemerintah Indonesia terus mendesak ada jeda kemanusiaan yang permanen. Sehingga memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk dan penderitaan rakyat Gaza bisa diakhiri.

Disinggung soal molornya pemungutan suara resolusi Dewan Keamanan PBB terkait konflik di Jalur Gaza, Iqbal mengungkapkan, bahwa sangat dipahami betapa sulitnya untuk memutuskan sebuah resolusi di DK PBB, khususnya dalam isu-isu sensitif seperti ini. Sehingga, waktu untuk melanjutkan negosiasi masih diperlukan.

Kendati begitu, Indonesia menaruh harapan besar dari diundurnya pemungutan suara ini. Sebagai informasi, pemungutan suara DK PBB soal Gaza ini harusnya digelar pada Selasa (19/12). Namun, dijadwalkan kembali pada Rabu (20/12). “Mudah-mudahan pengunduran waktu untuk take action ini akan membuahkan hasil yang baik, untuk membantu masyarakat Gaza yang sudah sangat menderita,” ungkapnya.

Diakuinya, meski sedang tidak menjadi anggota DK PBB, Indonesia terus memantau kondisi yang terjadi. Selain itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi bersama menlu-menlu negara OKI juga terus melakukan upaya untuk memastikan adanya sebuah resolusi yang tegas, konkrit, dan segera untuk Gaza yang bisa diadopsi tanpa ada veto dari negara anggota tetap DK PBB. (idr/mia/jpg)

Korban Kebanyakan Gen-Z dan Well Educated, Lebih dari 3.300 WNI Jadi Korban Online Scamming

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat ada lebih dari 3300 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban online scamming. Angka ini merupakan akumulasi sejak 2020.

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha mengungkapkan, jumlah korban online scamming ini terus naik hingga 8 kali lipat di tahun ini. Lonjakan terdeteksi sejak 2021 lalu. “Yang dulu hanya tercatat di Kamboja, di awal 2020, sekarang (korban, red) sudah menyebar ke 8 negara,” ujarnya dalam press briefing Kemenlu di Jakarta, Rabu (20/12). Delapan negara tersebut meliputi Kamboja, Myanmar, Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia, Filipina, dan UEA.

Menurutnya, kenaikan kasus ini turut dipicu oleh syarat mudah dan besaran gaji yang ditawarkan. Tak ada syarat khusus untukn

bisa bekerja di perusahaan-perusahaan online scamming ini. Hanya disebutkan bahwa ada lowongan menjadi customer service dengan gaji Rp 18-20 juta perbulan. Namun nyatanya, ketika tiba di sana, para korban diminta membuat akun palsu untuk kemudian mencari target sasaran online scamming. “Biasanya akun palsunya menjadi perempuan. Kemudian diberikan target korban scamming. Mereka mendekati dengan love scam,” ungkapnya.

Menariknya, tipikal korban yang dipekerjakan di perusahaan online scamming di luar negeri ini sangat berbeda dengan korban TPPO pada umumnya. Mereka adalah Gen-Z, berusia 18-35 tahun. “Hampir 90 persen Gen-Z,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, mereka juga well educated. Bahkan, ada yang pendidikannya sudah S2. Mereka pun bukan dari golongan ekonomi ke bawah atau kategori miskin. “Dan ada yang sudah pernah bekerja. Bukan pengangguran. Mereka sudah bekerja lalu dapat tawaran “menggiurkan” jadi pindah,” jelasnya. Yang mengejutkan lagi, ada banyak yang sebetulnya bukan pertama kali melakoni pekerjaan ini. Mereka pergi dengan concern. Sehingga, tak dikategorikan sebagai korban TPPO.

Diakuinya, masalah ini sudah menjadi perhatian banyak negara. Sebab, korbannya bukan hanya dari Asia Tenggara saja. Melainkan warga dari 59 negara lainnya.

Terlebih, saat ini, muncul pusat online scam baru Myawaddy, Myanmar. Wilayah ini diketahui sebagai wilayah konflik yang dikuasai oleh kelompok bersenjata anti pemerintah yang  berbatasan dengan Thailand. Karenanya, Otoritas myanmar pun tak bisa masuk ke wilayah tersebut. “Karena tak tersentuh akhirnya banyak yang dikirim ke sana. Ini menjadi magnet, karena perusahaan-perusahaan tersebut tak terjamah oleh hukum,” paparnya.

Karenanya, Indonesia terus mendorong adanya kerja sama baik itu bilateral maupun multilateral untuk memerangi kejahatan online scamming ini. Dari dalam negeri pun, pemerintah terus berupaya mencegah adanya WNI yang menjadi korban kembali. Selain sosialisasi, kemenlu telah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk bisa mencegah adanya upaya pengiriman WNI menjadi “pegawai” perusahaan online scam ini. (mia/jpg)

 

Di Pondok, Sam’un Pernah Ditegur Ma’ruf karena Bacaan Alquran Kurang Pas

BERSALAMAN: Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan Pertemuan bilateral dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim di Kuching, Sarawak, Malaysia, Selasa (28/11).

SUMUTPOS.CO – Berpisah setelah mondok di Tebuireng Jombang, KH Ma’ruf Amin dan KH Sam’un bertemu lagi di Kuching, Malaysia. Kepada wartawan Jawa Pos, M Hilmi Setiawan yang mengikuti lawatan wakil presiden, Sam’un mengenang sejak dulu sahabat lamanya itu sudah memperlihatkan bakat sebagai calon kiai besar.

BARU sejurus Ma’ruf Amin berpidato, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika menghampiri seorang pria yang duduk di deretan kursi agak ke tengah. Dengan takzim Erani mempersilakan pria berpeci dan berbaju batik itu untuk pindah ke deretan terdepan.

Nama pria tersebut KH Sam’un, sebelumnya sempat disinggung Ma’ruf di awal pidato. “Alhamdulillah, kami berdua diberi kesehatan. Dulu kami satu kamar bareng,” kata Ma’ruf dalam dialog kebangsaan dengan warga negara Indonesia (WNI) di hotel tempatnya menginap di Kuching, Malaysia, akhir November lalu itu (29/11).

Ya, pada 1958 sampai 1961, Ma’ruf dan Sam’un rekan satu kamar ketika sama-sama mondok di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Tapi, sesudahnya mereka tak pernah bertemu lagi. Sampai akhirnya bertemu di Kuching, 62 tahun berselang.

Karena itu, begitu turun dari panggung, Ma’ruf yang didampingi sang istri Wury Ma’ruf Amin melanjutkan kesempatan bereuni dengan sang sahabat lama tersebut. Mereka lama berbincang hangat. Termasuk berkesempatan berfoto berdua. “Ya tanya-tanya soal kondisi saat ini. Alhamdulillah, kami berdua diberi kesehatan dan bisa bertemu,” kata Sam’un kepada Jawa Pos yang mengikuti lawatan wakil presiden ke negeri jiran itu.

Keduanya sempat bertegur sapa sebentar sebelum Ma’ruf menuju podium untuk berpidato. Sam’un datang sendirian pagi itu. Selama ini dia tinggal di Kuching bersama sang istri. Namun, pendamping hidupnya tersebut tengah pergi ke Kuala Lumpur untuk menemani putri bungsu mereka yang baru saja melahirkan.

Sam’un yang menjadi penasihat pendidikan keagamaan di Pemerintahan Negara Bagian Sarawak sebenarnya juga ikut mendampingi di Kuala Lumpur. Tapi, begitu mendengar Ma’ruf akan bermuhibah, dua hari sebelum kedatangannya, dia langsung pulang ke Kuching.

Pria asal Cirebon, Jawa Barat, yang masih berstatus WNI itu kali terakhir bersua Ma’ruf pada 1961. “Macam mimpi bisa bertemu lagi,” katanya.

Semasa nyantri di Tebuireng, selama tiga tahun Sam’un satu kamar dengan mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut. Bersama santri lainnya, mereka biasa tidur beralas tikar.

Sam’un yang tinggal di Sarawak sejak 1975 mengatakan, satu kamar kadang berisi lima orang, tapi tak jarang juga bisa sampai sepuluh orang. “Kalau tidur sudah seperti ikan pindang,” kenangnya.

Setiap malam mereka rutin mengaji bareng. Setelah selesai belajar di madrasah atau di pondok bersama ustad, materinya diulang kembali di kamar masing-masing. Mulai pelajaran membaca Alquran, bahasa Arab, membaca kitab kuning, dan lainnya. Satu santri mengaji, santri lainnya menyimak bacaannya.

Sam’un menceritakan, waktu itu bakat menjadi kiai dan tokoh agama besar sudah terlihat pada diri Ma’ruf. Dia sering bertugas menyimak bacaan Alquran rekan-rekannya. “Saya pernah beberapa kali ditegur Pak Ma’ruf Amin,” ungkapnya. Yaitu ketika bacaan Alquran yang dia bawakan salah atau kurang tepat. Tapi, teguran itu selalu disampaikan Ma’ruf dengan sopan.

Mereka berdua satu kelas juga di madrasah tsanawiyah (MTs). Tapi, setelah mondok, keduanya berpisah. Sam’un melanjutkan studi mendalami bahasa Arab. Dia sempat kuliah di Mesir hingga Libya. Saat di Libya, Sam’un bergabung dengan Badan Dakwah Internasional. Salah satu kegiatannya mengirim ahli bahasa Arab ke penjuru dunia. “Semula saya pilih ke Singapura,” katanya.

Pertimbangannya karena dekat dengan Indonesia. Jadi, tidak terlalu repot jika ingin pulang ke Cirebon. Sesuai pilihannya, pada 1974 dia dikirim ke Negeri Singa tersebut. Tapi, hanya setahun di sana, dia dipindahkan ke Malaysia.

Awalnya Sam’un bertugas di Kuala Lumpur. Beberapa waktu kemudian, dia berjumpa Tun Abdurrahman Yaqub, petinggi Kementerian Agama Malaysia. Dia kemudian diajak ke Sarawak pada 1975. Ayah enam putri dan dua putra itu ditugasi melahirkan sebuah lembaga pendidikan dengan kualitas tinggi. “Mendirikan sebuah sekolah dasar yang menggunakan tiga bahasa: Malaysia, Inggris, dan Arab,” ucapnya.

Sam’un mengatakan, di penjuru Malaysia saat itu belum ada sekolah yang menekankan penguasaan tiga bahasa seperti itu. Pertimbangannya, bahasa Arab sangat penting. Baik untuk urusan diplomasi maupun bisnis.

Beberapa waktu lalu, Sam’un sebenarnya sempat pulang ke Jakarta. Dia bilang ke anaknya yang tinggal di sana, apakah bisa bertemu dengan Ma’ruf Amin. “Kata anak saya, wah pasti susah. Protokolnya sudah berbeda karena jadi wakil presiden,” kata Sam’un menirukan ucapan sang anak.

Ma’ruf mampir ke Kuching setelah sekitar satu pekan melawat ke Eropa. Saat berada di Kuching, dia menghadiri pembukaan Global Muslim Business Forum 2023 pada 28 November malam yang juga dihadiri Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Nah, keesokan harinya baru Ma’ruf berdialog dengan para WNI yang ternyata mempertemukannya dengan Sam’un. Di antara pesan yang dia sampaikan saat itu, dia meminta para WNI hati-hati terhadap munculnya “kentut setan”.

Istilah kentut setan itu maksudnya berita bohong yang tidak jelas sumbernya. Tapi memicu perpecahan. Istilah kentut setan itu didapatkan Ma’ruf ketika masih mondok bareng Sam’un. Alkisah, ada tiga santri yang selalu akur dan kompak salat berjemaah. Satu orang menjadi imam dan dua lainnya menjadi makmum.

Tapi, setan tidak pernah suka kalau ada orang akur. Karena itu, dicarilah akal untuk memisahkan tiga orang tersebut. Imam, kata Ma’ruf dalam ceritanya, bilang makmum kentut. Kata si makmum, justru sang imam yang kentut. Sejak itu mereka terpisah. Tidak saling percaya. “Karena salah satu yang salat kentut. Padahal, yang kentut setan,” kata Ma’ruf. (c9/ttg/jpg)

BRI Medan Sisingamangaraja Berikan Penghargaan Kepada Karyawan Masa Bakti Hingga 30 Tahun

Pinca BRI BO Medan Sisingamangaraja, Inoe Koerniawan saat tumpengan bersama karyawan BRI. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bank Rakyat BRI ke 128, BRI Branch Office (BO) Medan Sisingamangaraja melakukan pemotongan tumpeng dan memberikan penghargaan kepada karyawan BRI, di Kantor BRI BO Medan Sisingamangaraja, Senin (18/12).

Penghargaan ini diberikan kepada karyawan BRI BO Medan Sisingamangaraja, dengan masa kerja 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun dan 30 tahun.

Pemimpin Cabang (Pinca) BRI BO Medan Sisingamangaraja, Inoe Koerniawan mengatakan, acara yang dilaksanakan secara khidmat ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan YME, serta rasa terima kasih kepada para karyawan BRI yang sudah mengabdi selama puluhan tahun.

“Kita mengapresiasi bagi mereka yang telah setia mengabdi kepada BRI sebegitu lamanya, yakni yang terlama 30 tahun. Ini menjadi penghormatan dan penghargaan kita bagi mereka,” ujarnya. (dwi)

Memeriahkan HUT, BRI BO Medan Sisingamangaraja Gelar Lucky Dip

Manajer Operasional dan Layanan BRI BO Medan Sisingamangaraja, Renita Ariani saat memberikan hadiah bagi nasabah yang beruntung mengikuti games lucky dip, di Kantor BRI Medan Sisingamangaraja, Senin (18/12). Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke 128, BRI Branch Office (BO) Medan Sisingamangaraja mengadakan games lucky dip buat para nasabah, di Kantor BRI Medan Sisingamangaraja, Senin (18/12).

Manajer Operasional dan Layanan BRI BO Medan Sisingamangaraja, Renita Ariani Hutagalung yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk memanjakan para nasabah BRI yang datang untuk melakukan transaksi di Kantor BRI Medan Sisingamangaraja.

Adapun, lanjut Renita, hadiah yang disediakan bagi nasabah yang beruntung, yakni berupa tas, payung, tupperware, mug dan jam dinding.

“Terlihat nasabah begitu antusias mengikuti games lucky dip tersebut dan mereka mengaku sangat senang dengan pelayanan BRI selama ini,” tandasnya. (dwi)

Peranan dan Dukungan Ulama Lebih Diharapkan Dalam Pemilu Serentak 2024

SOSIALISASI: Ketua Komisioner KPU Kota Tebingtinggi Emil Sofyan didampingi Muhammad Idan Syahri Ramadhan dan Dr Marahsamin Lubis dalam sosialisasi partisipasi dan dukungan tokoh agama dalam mensukseskan Pemilu Serentak tahun 2024. (Sopian/Sumut Pos)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebingtinggi menggelar penyuluhan bertajuk “Partisipasi dan Dukungan Pemuka Agama dalam Menyukseskan Pemilu Serentak 2024 di Aula Kopi Dolok, Jalan Imam Bonjol Kota Tebingtinggi, Rabu (20/12). Hadir anggota KPU Kota Tebingtinggi Muhammad Syahri Ramadhan, pengurus Nahdlatul Ulama, MUI, Al Washliyah, Dewan Masjid Indonesia, Muhammadiyah, Aisiyah, KAHMI, Fahtayat NU, perwakilan HKBP, Khatolik, Budha, Pancasila dan Khonghucu Kota Tebingtinggi serta awak media.

Ketua Komisioner KPU Kota Tebingtinggi Emil Sofyan mengatakan, tahapan Pemilu serentak tahun 2024 sedang dalam tahapan krusial, yaitu dimana KPU Kota Tebingtinggi saat ini sedang melakukan rekrutmen anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Dalam KPPS ada 9 orang petugas. Saat ini KPU sedang melakukan tahapan seleksi administrasi, tanggal 25 Januari 2023, SK Ketua KPPS keluar dan akan dilantik. Pada Pemilu Serentak tahun 2024, Petugas KPPS juga dibayarkan prime asuransi kesehatan,” bilang Emil Sofyan.

Menurut Emil Sofyan, dalam pelaksanaan Pemilu serentak ini ada pemangkasan waktu, tidak seperti waktu pelaksanaan Pemilu tahun 2019 lalu, dimana tiga KPPS akan melakukan sistem informasi rekap, dimana nantinya di setiap satu TPS akan disediakan satu alat scan.

Hasil penghitungan suara langsung di-scan dan dikirim ke KPU pusat, tetapi KPU Kota Tebingtinggi akan mengumumkan hasil pemilihan secara manual. “Kita hitung berjenjang mulai dari TPS, dimulai dari kotak suara diantarkan di tingkat Kecamatan di rekapitulasi di Kecamatan, semua akan diinput data,” ujarnya.

Jika ada kekeliruan penghitungan, maka di PPK harus bersih, sampai tingkat kota dilakukan rekapitulasi sampai angka penghitungan itu bersih. “Apabila ada kecurangan, maka ini adalah peranan penguasa, kalau di KPU tidak ada kecurangan, seperti money politik yang dilakukan oleh peserta pemilu,” jelas Emil Sofyan.

Emil berharap kepada ulama dan tokoh agama agar dapat menyampaikan pada masyarakat dalam dakwah-dakwahnya dan gereja untuk mensukseskan pemilu serentak tahun 2024,” jelasnya.

Narasumber Dr Marahsamin Lubis mengatakan, peranan ulama dan tokoh masyarakat saat melakukan dakwah adalah mempersatukan dan memberikan kesejukan kepada semua jamaah kita untuk mensukseskan Pemilu Serentak tahun 2024. “Peranan dari tokoh agama dan ulama semangkin baik maka partisipasi politik juga akan semangkin meningkat,” jelasnya.

Peranan tokoh agama dalam menyampaikan dan menggiring masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. Mencerdaskan masyarakat dalam mencerna informasi yang dalam bentuk tentu ada kebenaran akan dianggap didengar. “Kalau sudah para kiyai, para tokoh agama lainnya yang bicara pasti didengar oleh jamaah. Jangan jadi tokoh yang membingungkan jamaah,” jelasnya.

Politik identitas, menurut Marahsamin adalah biasanya digunakan untuk meraih simpati masyarakat, disisi lain, cara ini juga dapat menjadi pemicu atau membakar emosi massa. Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa adalah dengan terlibatnya para tokoh agama. “Peran sentral tokoh agama memberikan pemahaman suatu agama dalam rangka menuju keteraturan masyarakat dalam berbagai aspek,” tutup Marahsamin. (ian/adz)

Dinas Kelautan dan Perikanan Bagikan 43 Kapal Kepada Kelompok Nelayan

SERAHKAN: Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nias Selatan, Seksama Sarumaha, ketika menyerahkan kapal kepada kelompok nelayan secara simbolis dan didampingi para kelompok nelayan, Rabu (20/12/2023).

NIAS SELATAN, SUMUTPOS.CO – Demi mensejahterakan masyarakat Nias Selatan khususnya nelayan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan (Diskanla Nisel) membagikan 43 perahu motor kepada 26 kelompok nelayan di ruang halaman perkantoran Diskanla Nisel di Jalan Pasir Putih Kelurahan Pasar Teluk dalam Kabupaten Nias Selatan, Rabu (20/12/2023).

Wabup Nisel, Firman Giawa dalam sambutannya menyampaikan bahwa bantuan yang diserahkan kepada kelompok nelayan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya dimana perahu motor tersebut murni untuk membantu para nelayan.

“Kepada para kelompok nelayan supaya memelihara peralatan dan mengenai hasil pendapatan para nelayan agar dapat ditabung untuk perbaikan peralatan bila mengalami kerusakan nantinya,” harap wabup.

Selanjutnya, Kadis Perikanan dan Kelautan Nias Selatan, Seksama Sarumaha, dalam laporannya menyampaikan bahwa demi mewujudkan pengembangan perekonomian produktif dan bukan konsumtif dilaksanakan program pemberian bantuan untuk pemberdayaan para nelayan kepada 26 kelompok nelayan di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Ia menambahkan bahwa bantuan perahu motor ini secara keseluruhan berjumlah sebanyak 43 unit dan anggarannya bersumber dari DAU Tahun 2023.

“Jumlah unit keseluruhan adalah 43 unit, terdiri dari 0’5 GT dengan Jumlah 23 unit, 1 GT dengan Jumlah 18 unit, 1 GT, dan sedangkan 5 GT sebanyak 2 unit,” kata Seksama Sarumaha.

Kemudian, Seksama Sarumaha berharap kepada kelompok nelayan agar tetap semakin bersemangat untuk menjalankan aktivitas di laut, guna mendapatkan penghasilan di laut dan juga semoga kelompok nelayan ini terus merawat apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah supaya bisa berlanjut aktivitas mereka.

“Jangan ada lagi sikap-sikap untuk memindah tangankan ataupun ada juga yang menjual, karena hal ini akan merugikan kelompok itu sendiri. Dan kemudian, kedepannya kita akan membuat program yang tidak sama dengan ini, tentu masih ada kelompok lain yang diperhatikan,” ujarnya.

Sementara mewakili kelompok nelayan, Motuhogolo Gee mengucapkan terimakasih dan senang karena dapat membantu masyarakat kecil khususnya nelayan di kabupaten Nias Selatan.

“Kami merasa senang karena ini bisa membantu dalam memajukan ekonomi masyarakat kecil khususnya nelayan,” ungkapnya. (mag-8/ram)

1...850851852...15,711Page 851 of 15,711