Home Blog Page 860

Kuota Petugas Haji Naik 100 Persen, Semula 2.200 Orang, Kini Menjadi 4.400 Orang

PETUGAS HAJI: Seorang petugas haji menggendong jamaah lansia saat akan menaiki bus. Tahun ini Arab Saudi menambah kuota untuk petugas haji 100 persen atau dua kali lipat dari tahun lalu.

SUMUTPOS.CO – Penyelenggaraan haji 2024 sempat diliputi persoalan minimnya kuota untuk petugas haji. Saat kuota jamaah ditambah 20 ribu orang, Indonesia hanya mendapat kuota petugas haji 2.200 orang. Dalam perkembangannya, Arab Saudi menambah kuota petugas haji Indonesia 100 persen atau dua kali lipat.

Perkembangan kuota petugas haji itu disampaikan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu (Dirlola dan Sihdu) Kemenag Jaja Jaelani di Jakarta Jumat (15/12) malam. “Berkaitan dengan tambahan kuota petugas haji, alhamdulillahn

ini berkat diplomasi Pak Menteri Agama,” katanya setelah mengikuti Annual Meeting 2023 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Jaja menjelaskan, pada musim haji 2023, Indonesia mendapatkan kuota petugas haji 4.600 orang. Mereka bertugas melayani 221 ribu jamaah haji. Tahun depan total kuota haji Indonesia sebanyak 241 ribu. Semula kuota petugas haji hanya 2.200 orang. Kemudian ditambah menjadi 4.400 orang. “Sebenarnya masih di bawah kuota petugas haji 2023. Padahal, tahun depan ada tambahan 20 ribu jamaah haji,” jelas Jaja.

Karena itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan kembali melobi Saudi supaya menambah kuota petugas haji Indonesia. Minimal sama seperti tahun lalu atau bahkan lebih banyak. Menurut Jaja, alokasi petugas haji itu akan disebar di sejumlah pos penugasan. Mulai petugas kloter yang terdiri atas unsur kesehatan dan bimbingan ibadah. Kemudian, petugas nonkloter yang akan mengawal layanan jamaah di Arab Saudi. Mulai layanan hotel, katering, transportasi, keamanan, hingga kesehatan. Saat ini sedang berproses rekrutmen petugas haji.

Pada kesempatan itu, Jaja juga menyampaikan perkembangan pelunasan biaya haji. Jaja menegaskan bahwa yang sedang berproses sekarang adalah cicilan pelunasan. Calon jamaah haji yang memiliki uang bisa menyetor ke bank penerima setoran (BPS) tempat mendaftar dulu. Sambil menunggu dibukanya masa pelunasan biaya haji secara resmi oleh Kemenag.

Menurut Jaja, saat ini sedang berlangsung proses penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). “Semoga secepatnya bisa keluar,” katanya.

Nanti ditetapkan besaran BPIH di tiap embarkasi. Jaja mengatakan, tidak ada perubahan jumlah embarkasi dibandingkan haji 2023.

Dia juga merespons soal wacana penambahan setoran awal biaya pendaftaran haji. Saat ini setoran awal hanya Rp 25 juta. Sudah belasan tahun tidak direvisi. Menurut Jaja, idealnya saat ini setoran awal haji Rp 30 juta sampai Rp 40 juta. Dengan begitu, ketika pelunasan, tidak ada selisih yang signifikan. Contohnya, untuk haji 2024, CJH membayar uang pelunasan sekitar Rp 31 juta atau lebih dari uang setoran awalnya. Jaja mengatakan, urusan penetapan setoran awal bakal dibahas bersama DPR dulu. Pembahasannya tidak terkait dengan pelaksanaan haji 2024.

Pada forum yang sama, anggota BPKH Harry Alexander menanggapi rencana revisi besaran biaya pendaftaran haji. “Itu kewenangan DPR dan pemerintah,” katanya. Meski demikian, dia menyampaikan, sebaiknya biaya pendaftaran haji tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Jangan sampai terkesan memberatkan.

Yang paling penting, lanjut Harry, dibukanya masa cicilan pelunasan atau top up dana haji yang lebih panjang. Misalnya, CJH yang antre sampai lima tahun ke depan diperbolehkan top up tabungan haji mereka. Contohnya, bagi para petani, menunggu panen dahulu. Dengan sistem tersebut, CJH tidak kaget ketika saatnya pelunasan nanti. Sebab, uang tabungan hajinya sudah melebihi angka Rp 25 juta. (wan/c19/oni/jpg)

Gunakan Uang APBD, 9 Anggota DPRD Sumut Pelesiran ke Luar Negeri

BERFOTO: Beberapa anggota DPRD Sumut berfoto di luar negeri.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sembilan Anggota DPRD Sumut melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara di dunia dengan menggunakan anggaran APBD 2023 senilai ratusan juta rupiah. Kunjungan kerja ini dinilai terindikasi pemborosan karena tidak terlihat urgensinya dengan kinerja dewan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, Sabtu (16/12) menyebutkan, kesembilan anggota dewan itu antara lain tiga orang dari fraksi Gerindra, satu dari F-Hanura, satu dari F-PAN, satu dari F-Golkar, satu dari F-Demokrat, satu dari F-PKS, dan satu dari F-Nusantara.

Mereka diketaui berangkat ke Luar Negeri, yakni ke sejumlah negara atas undangan melalui sebuah perusahaan ke KBRI setempat, yakni Zurich (Swiss), Arab Saudi, Bern (Swiss) dan Dubai mulai 9 – 15 Desember dengan anggaran APBD 2023.

Sumber di DPRD Sumut yang minta tidak disebut namanya mengatakan, keberangkatan para wakil rakyat itu ke luar negeri sudah terjadwal setelah menerima undangan dari Kedutaan Besar RI di luar negeri. Seluruhnya menggunakan jasa travel Arietour.

Sumber tersebut tidak mengetahui berapa persisnya anggaran yang dikucurkan dan apa kaitan perusahaan mengundang wakil rakyat tersebut.”Nilai anggarannnya kira-kira ratusan juta bang. Soal perusahaan mana nggak tahu saya bang,” katanya.

Disebutkannya, para anggota dewan itu berangkat secara terpisah, namun sejumlah 4 orang bertemu dan berfoto bersama di depan gedung Kedubes RI di Bern (Swiss). Untuk ke Swiss, mereka menempuh perjalanan sekitar 15 jam dari Jakarta.

Dihubungi melalui telepon seluler, anggota DPRD Sumut Azmi Yuli Sitorus mengatakan, dirinya sedang berada di Arab Saudi. “Ini lagi umroh,” jawabnya.

Kunjungan kerja ini tampaknya disetujui meski sebelumnya Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting dalam raker (rapat kerja) DPRD Sumut pada 26 September 2022 di Tanah Karo menegaskan, di tahun politik dewan memutuskan tidak ada melakukan kunjungan ke luar negeri dalam tahun politik (tahun 2023-2024).

Terpisah, Ketua Lembaga Pemantau Pemerintahan Sumatera Utara (LP3SU) Salfimi Umar menyayangkan kunjungan dewan itu. “Ini tahun politik, dan saya tidak melihat urgensinya, jadi patut kita sayangkan,” katanya di Medan, Sabtu (16/12).

Harusnya, lanjut Salfimi, tahun politik ini dimanfaatkan untuk terus bersinergis dan berkomunikasi dengan masyarakat. “Ini kok ke luar negeri segala, kita pun tak tahu apa manfaatnya untuk masyarakat,” pungkasnya. (map/ila)

Warga Kota Medan Diminta Lakukan Cek Kesehatan Rutin di Puskesmas

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memeriksakan kesehatan secara rutin di puskesmas tidak hanya bermanfaat untuk mengetahui kondisi kesehatan secara langsung. Akan tetapi, pemeriksaan kesehatan secara rutin di puskesmas juga bermanfaat bagi warga untuk mengetahui aktif atau tidaknya warga tersebut sebagai peserta BPJS Kesehatan, khususnya yang berstatus sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Oleh sebab itu, warga Kota Medan diminta untuk melakukan cek kesehatan sefara rutin ke puskesmas, minimal satu kali dalam enam bulan.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai NasDem, Habiburrahman Sinuraya, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Medan No.4 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan didua lokasi, yakni di Jalan Setia Budi No.173 F, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal dan Jl. Sempu, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Minggu (17/12).

“Kalau sudah punya kepesertaan BPJS gratis, perlulah sesekali datang ke faskesnya agar tahu apakah kartu BPJS nya masih aktif atau tidak. Karena ada sistem dari pemerintah pusat menonaktifkan bagi kartu yang tidak pernah dipakai dan dianggap sudah meninggal,” ucap Habib.

Menurut Politisi Partai Nasdem tersebut, saat ini ada hampir 10 ribu hingga 15 ribu peserta BPJS Kesehatan yang non aktif tapi iurannya masih dibayar pemerintah. Sementara dari data yang didapat, iuran BPJS yang masih dibayar itu ternyata ditujukan kepada peserta yang sudah meninggal dunia. Hal itu bisa terjadi karena tidak adanya laporan dari pihak keluarga.

“Makanya bagi keluarganya yang sudah meninggal dunia, buatlah laporan kematiannya di kelurahan dan nantinya akan diteruskan ke BPJS. Karena sangat disayangkan uang pemerintah itu yang membayar iuran BPJS yang orang yang sudah meninggal. Padahal bantuan iuran ini kan bisa dialihkan pada orang yang lain membutuhkan,” ujarnya.

Disisi lain, kata Habib, ada banyak masyarakat yang tidak tahu kalau dirinya memiliki BPJS kesehatan gratis. Hal itu baru diketahui ketika dirinya mau berobat, pihak faskes kerap bertanya apakah dirinya mau berobat secara mandiri atau BPJS.

“Disaat itulah banyak yang baru tahu kalau dirinya masuk peserta BPJS gratis, serta masih banyak juga kartu BPJS yang tidak terbagi,” katanya.

Oleh sebab itu, sambung Habib, bagi warga yang tidak bisa mendapatkan BPJS gratis karena alamatnya yang tidak sesuai, maka warga tersebut disarankan untuk mengurus administrasi kependudukan yang sesuai dengan tempat tinggalnya.

“Karena bila kita pindah alamat, otomatis bantuan yang lainnya pun tidak akan didapatkan jika administrasi kependudukan tidak diubah dan tidak sesuai dengan tempat tinggalnya sekarang,” sambungnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Medan itu menjelaskan, DPRD Medan bersama Pemko Medan telah maksimal menganggarkan dana kesehatan didalam APBD Kota Medan. Tujuannya, agar mampu mengasuransikan seluruh warga Kota Medan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dalam kesempatan didua lokasi itu, Habiburrahman juga mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Sebab, kesehatan itu akan berimbas pada perekonomian masyarakat. Untuk itu, lebih baik mencegah dari pada mengobati.

Pencegahan itu, sebutnya, bisa dilakukan dengan melakukan pola hidup sehat, diantaranya dengan berolahraga, menjaga lingkungan bersih dan sanitasi yang baik.

“Kalau lingkungan tidak sehat, tentu akan menyumbangkan penyakit di masyarakat,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Perda No.4 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan terdiri dari XVI Bab dan 92 Pasal. Tujuan sebagaimana tertuang pada Bab II adalah untuk mewujudkan tatanan kesehatan yang mampu melibatkan partisipasi semua unsur terkait meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota. (map)

Sebagai Dasar Segala Bentuk Administrasi, Dedy Aksyari: Setiap Warga Negara Wajib Memiliki NIK

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi hal penting yang wajib dimiliki setiap Warga Negara, termasuk warga Kota Medan. Terlebih lagi saat ini, NIK menjadi dasar segala bentuk administrasi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Dedy Aksyari Nasution ST saat menyelenggarakan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada kegiatan peningkatan kapasitas DPRD sub-kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan di Jalan Kemiri II, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Minggu (17/12/2023) sore.

“NIK itu penting, bahkan sangat penting. Setiap warga negara wajib memiliki NIK. Untuk memiliki KTP, seseorang harus berusia minimal 17 tahun. Tetapi untuk memiliki NIK, warga yang baru lahir pun sudah bisa memilikinya. Itulah pentingnya NIK,” ucap Dedy dihadapan ratusan warga yang menghadiri kegiatan tersebut.

Tak hanya itu, kata Dedy, NIK bahkan juga menjadi dasar untuk melakukan setiap pendataan dalam menjalankan program-program pemerintah. Dengan kata lain, seorang warga negara tidak akan mungkin bisa mendapatkan program-program bantuan dari pemerintah apabila tidak memiliki NIK.

“Untuk itu bagi warga yang belum memiliki NIK, segeralah mengurusnya. NIK kita dapatkan saat mengurus Kartu Keluarga (KK), maka pastikan kita semua memiliki KK. Juga KTP bagi yang sudah berusia 17 tahun, karena KK dan KTP ini akan menjadi dasar administrasi kita seumur hidup dalam urusan administrasi apapun,” ujarnya.

Dijelaskan Dedy, saat ini tidak sulit bagi warga Kota Medan untuk mengurus KK dan KTP. Apalagi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan telah memiliki Standar Operational System (SOP) untuk pengurusan administrasi kependudukan yang wajib selesai dalam lima hari.

“Kemudian Disdukcapil juga menyiapkan pengurusan secara offline dan online. Untuk sistem offline, warga tak harus ke kantor Disdukcapil Medan, tapi cukup ke kantor-kantor kecamatan, sebab disana sudah ada petugas yang disiapkan,” kata Anggota Komisi IV DPRD Medan tersebut.

Dedy pun mengaku siap membantu masyarakat Kota Medan untuk mengurus dokumen kependudukannya, khususnya KK dan KTP. Nantinya, warga dapat langsung ke rumah aspirasi Dedy Aksyari di Jalan Kemiri II, Medan Kota.

“Nantinya tim kita siap membantu. Perlu saya ingatkan sekali lagi. NIK ini sangat berkaitan erat bahkan menjadi dasar untuk pendataan dan pendistribusian bantuan sosial dari pemerintah. Termasuk untuk program UHC Pemko Medan, warga wajib memiliki KK ataupun KTP Medan,” pungkasnya. (map)

Relawan Laskar Setia Ganjar Gelar Turnamen Cup Sepak Bola U-23

Relawan Laskar Setia Ganjar Pranowo (Legowo) bersama panitia dan peserta Turnamen Cup Sepak Bola U-23 di PT Fajar Agung Kebun Obang Abeng, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Sergai, Minggu (17/12)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Relawan Laskar Setia Ganjar Pranowo (Legowo) menggelar Turnamen Cup Sepak Bola U-23 di PT Fajar Agung Kebun Obang Abeng, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Minggu (17/12) sore. Sebanyak 24 tim peserta mengikuti turnamen tersebut.

Dalam pembukaan turnamen, turut dihadiri Tokoh sepak bola dan legen sepak bola Medan Jaya & PSMS Abdi Kusno serta legen PSDS Fitri Efendi.

Ketua Relawan Legowo sekaligus Ketua Panitia Darma Sutra mengatakan, turnamen sepak bola ini digelar tak lain untuk memperkenalkan Ganjar Pranowo calon presiden 2024 kepada anak-anak usia 23.

“Selain memperkenalkan Ganjar, olahraga ini sangat baik untuk kesehatan dan mengajak generasi muda agar menjauhi narkoba,” paparnya.

Darma Sutra yang juga menjabat sebagai Ketua Askab PSSI Sergai merasa bersyukur dalam pembukaan turnamen berjalan lancar.

“Meski hujan turun, kegiatan tetap berjalan dengan lancar dan sukses,” tandasnya.

Pada pertandingan perdana, Barusta FC berhasil mengalahkan Bina Yuda FC dengan skor 4-0 dan Agtagana berhasil menjinakkan Binataruna dengan skor 2-0.

Meski dilanda hujan, ratusan masyarakat terlihat antusias melihat pembukaan Turnamen Cup Sepak Bola U-23. (rel/tri)

Masyarakat Merespon Positif Karakter Kepemimpinan Ganjar

UMKM: Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo berdialog dengan UMKM saat berkunjung ke Simalungun.

SUMUTPOS.CO – Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo – Mahfud Cabang Kabupaten Simalungun menargetkan suara untuk pasangan Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebesar 53 persen.

Ketua Tim Pemenangan Cabang Simalungun Samrin Girsang menyampaikan upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah deng-an cara mengerahkan seluruh tim untuk menemui masyarakat dari rumah ke rumah. Selain itu bakti sosial juga senantiasa dilaksanakan kepada masyarakat. Tujuannya untuk mensosialisasikan profil dan visi misi Capres Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

“Kita ketahui bahwa profil Ganjar dan Mahfud merupakan sosok yang sudah berpengalaman dan tidak perlu lagi diragukan karakter kepemimpinannya. Tentu calon Presiden nomor urut 3 lebih unggul dibandingkan calon lain,” ujar Samrin yang juga saat ini sebagai Ketua PDIP Simalungun.

“Kami PDIP dan partai pendukung akan terus bekerja keras untuk mencapai target kemenangan tersebut,” ujarnya.

PERREMUAN: Tim Pemengangan Cabang Simalungun melakukan pertemuan untuk memenangkan Capres Ganjar-Mahfud.

Menurut Samrin, masyarakat merespon positif terhadap Capres Ganjar dan Mahfud dikarenakan memiliki program yang jelas dan sangat dekat dengan rakyat.

Disinggung adanya Caleg yang belum maksimal mensosialisasikan Capresnya, Samrin menegaskan khusus di internal PDIP akan ada aturan khusus bila mana seorang Caleg PDIP memiliki suara tinggi namun suara Capresnya rendah, akan dilakukan evaluasi.

“Jadi kami PDIP sangat tegas terhadap kader khususnya yang menjadi Caleg bila kurang maksimal mendulang suara Capres akan ada sanksi. Di sinilah bentuk keseriusan kita untuk memenangkan Ganjar Pranowo,” ujar Samrin Girsang.

Sebelumnya, capres Ganjar Pranowo mendapat sambutan hangat saat mengunjungi Simalungun belum lama ini. Ganjar sempat mengunjungi Museum Simalungun di Kota Pematang Siantar. Dalam kesempatan itu, Ganjar sempat menengok stan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang memproduksi kain ulos.

Menurut Ganjar, selain keindahan alamnya, daerah Toba juga memiliki potensi alam dan manusia yang meng-agumkan. Salah satunya adalah UMKM kain ulos asli buatan tangan warga lokal.

Ganjar juga menegaskan komitmennya jika terpilih menjadi presiden untuk menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia. “Kami bersyukur bisa melihat langsung kedatangan Ganjar Pranowo ke Kota Pematang siantar. Saya melihat, Ganjar Pranowo begitu dekat dengan tokoh-tokoh Simalungun serta masyarakatnya,” ujar Ediman Sinaga salah seorang warga Siantar.

Ediman Sinaga yakin bahwa Ganjar Pranowo yang begitu dekat dengan rakyat akan memberikan perhatian kepada rakyatnya. Termasuk pengembangan adat budaya yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan. (mag-7)

16 Tim Ramaikan Turnamen Voli H Hidayatullah Cup

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Menggairahkan olah raga bola voli di masyarakat, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS H Hidayatullah SE menggelar turnamen voli bertajuk Hidayatullah Cup yang dibuka mulai kemarin, Minggu (17/12/2023) hingga 31 Desember 2023. Sebanyak 16 tim ikut memeriahkan turnamen yang digelar di lapangan Voli Redam VC, Jalan Dame, Kelurahan Timbang Deli, Medan Amplas ini.

Hidayatullah yang berhalangan hadir pada pembukaan turnamen itu, melalui pesan tertulisnya menyampaikan selamat bertanding kepada 16 tim yang bertanding dan berharap semua tim menjunjung nilai-nilai sportivitas. “Kemenangan penting, tapi persaudaraan jauh lebih penting. Maka dari itu, mari kita junjung tinggi nilai fair play dan sportivitas di setiap pertandingannya,” katanya.

Hidayatullah yang dikenal sebagai tokoh ekonomi syariah Sumatera Utara ini juga mengatakan, dengan rajin berolah raga maka badan kita akan sehat dan bugar sehingga produktivitas kita meningkat. “Semoga dengan adanya open tournament ini memberikan dampak yang positif untuk kita semua,” pungkasnya.

Sedangkan Sugiharto, Ketua Panitia Open Tournament Volly Ball H Hidayatullah Cup dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Hidayatullah yang telah memfasilitasi acara ini. “Untuk diketahui, turnamen ini diikuti 16 tim yang berasal dari Medan dan Deliserdang memperebutkan total hadiah sebesar Rp12 juta. Dan para tim yang mengikuti turnamen ini tidak dikenakan biaya pendaftaran sepeserpun,” ungkapnya.

Ustad Harisman Arifin, tokoh masyarakat Jalan Dame dalam sambutannya mengajak para peserta menjadikan turnamen ini sebagai ajang silaturahim. “Semoga prestasi bola voli kita semakin maju ke depannya,” harapnya.

Hadir pada pembukaan turnamen itu Ketua DPC PKS Medan Amplas Suwarno, Sekretaris PKS Medan Amplas Syafrudin, Kabid Kepemudaan PKS Medan Amplas Ahmad, Kabid Kaderisasi PKS Medan Amplas Tembal Hasonangan Siregar dan Khairudin Butarbutar Ketua BPC IV PKS. (adz)