Home Blog Page 884

Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Firli tak Ditahan

PULANG: Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri menaiki mobilnya usai diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya, Jumat (1/12) malam. Usai diperiksa, Firli diizinkan pulang alias tidak ditahan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Namun usai pemeriksaan, Firli masih diizinkan pulang alias tidak dikenakan penahanan.

Firli terlihat keluar dari gedung Bareskrim Polri didampingi sejumlah orang. Firli memakai kemeja berwarna cokelat muda. Tidak lagi menghindar, Firli pun sempat memberikan pernyataan kepada para awak media.

“Tadi saya hadir, mohon maaf kepada rekan-rekan, lebih awal, karena saya ingin menyiapkan apa yang harus saya berikan kepada penyidik, dalam rangka memberikan keterangan saya hari ini, saya memberikan keterangan sampai malam hari ini,” kata Firli di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (1/12).

Firli pun masih melakukan pembelaan, bahwa kasusnya adalah serangan balik dari koruptor. Pembelaan ini juga sempat dilontarkannya sebelum menjadi tersangka. “Bukan hanya intervensi, bukan hanya tekanan, tetapi kita sadar bahwa musuh bersama kita adalah para koruptor dan juga serangan balik dari para koruptor itu sendiri,” kata Firli.

Dia menilai, kasus yang menderanya ini bagian dari resiko jabatannya. Namun, dia menyatakan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. “Saya mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, bahwa memang di dalam melakukan pemberantasan korupsi itu tidak mudah, tentulah banyak tantangan dan hambatan, bahkan jiwa raga harus kita korbankan,” jelasnya.

Firli selanjutnya bergegas pergi. Dia dikawal ketat beberapa orang serta anggota kepolisian. Dia menaiki mobil Toyota Innova lalu meminggalkan gedung Bareskrim Polri.

Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikan status Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara. “Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).

Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.

Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.

Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di GOR bersama Firli pada Maret 2022.

Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama Firli pada periode 2019 sampai 2022.

Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya. (jpc/adz)

Diminta Hentikan Kasus Korupsi e-KTP, Agus Raharjo Mengaku Dimarahi Jokowi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Agus Rahardjo mengungkapkan, dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang menjerat Setya Novanto (Setnov). Kala itu Setnov menjabat Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. partai politik yang pada 2016 bergabung jadi koalisi pendukung Jokowi. Status hukum Setnov sebagai tersangka diumumkan KPK secara resmi pada Jumat, 10 November 2017.

Sebelum mengungkapkan kesaksiannya, Agus menyampaikan permintaan maaf dan merasa ada hal yang harus dijelaskan. “Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretariat Negara). Jadi, saya heran ‘biasanya manggil (pimpinan KPK) berlima ini kok sendirian’. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil,” tutur Agus dalam program Rosi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (1/12).

“Itu di sana begitu saya masuk Presiden sudah marah, menginginkan, karena begitu saya masuk beliau sudah teriak ‘hentikan’. Kan saya heran, yang dihentikan apanya? Setelah saya duduk, saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan,” sambung Agus.

Namun, Agus tidak menjalankan perintah itu dengan alasan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) sudah ditandatangani pimpinan KPK tiga minggu sebelum pertemuan tersebut. “Saya bicara (ke Presiden) apa adanya saja, bahwa Sprindik sudah saya keluarkan tiga minggu yang lalu, di KPK itu enggak ada SP3 [Surat Perintah Penghentian Penyidikan], enggak mungkin saya memberhentikan itu,” terangnya.

Agus menegaskan, hal tersebut sebagai sebuah kesaksian. Ia mengaku telah menceritakan kejadian dimaksud kepada koleganya di KPK. “Saya bersaksi, itu memang terjadi yang sesungguhnya. Saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita pada komisioner yang lain tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita,” ucap dia.

Agus merasa, kejadian tersebut berimbas pada diubahnya Undang-undang KPK. Dalam revisi UU KPK, terdapat sejumlah ketentuan penting yang diubah. Di antaranya KPK kini di bawah kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan SP3. “Kemudian karena tugas di KPK seperti itu, ya makanya saya jalan terus. Tapi, akhirnya dilakukan revisi undang-undang yang intinya ada SP3, kemudian di bawah presiden, mungkin waktu itu presiden merasa ini Ketua KPK diperintah presiden kok enggak mau, apa mungkin begitu,” tutur Agus.

Wakil Ketua Komisi KPK Alexander Marwata, mengaku pernah mendengar cerita dari Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo tentang pertemuannya dengan Presiden Jokowi terkait penanganan kasus dugaan korupsi e-KTP. “Ya, Pak Agus pernah bercerita kejadian itu ke pimpinan,” kata Alex dikonfirmasi, Jumat (1/12).

Menurut Alex, saat itu Agus Rahardjo secara tegas menolaknya. Sebab, KPK sudah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) untuk Setya Novanto. “Ditolak, karena Sprindik sudah terbit dan KPK tidak bisa menghentikan penyidikan,” ucap Alex.

Bahkan, pertemuan antara Agus dan Presiden Jokowi yang membahas kasus e-KTP itu dilakukan setelah KPK mengumumkan secara resmi penetapan Setya Novanto sebagai tersangka. Sehingga KPK tidak bisa menghentikan perkara tersebut. “KPK juga sudah mengumumkan tersangka,” tegas Alex.

Hal senada disampaikan Saut Situmorang yang merupakan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Saut juga mengaku pernah mendapat cerita tersebut dari Agus. Namun, ia mengaku lupa detailnya. “Sudah lama kan, dia habis ketemu itu beberapa saat dia cerita. Yang ingat aku di lantai 15 (ruang kerja pimpinan KPK) sih. Tapi, aku lupa berapa lama setelah dia ngomong gitu,” ujar Saut saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, Jumat (1/12). “Cuma seingat saya waktu kita ingin menyerahkan mandat, Pak Agus bilang,” tandasnya.

Pada Jumat, 13 September 2019, tiga pimpinan KPK saat itu yaitu Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M Syarif menyerahkan tanggung jawab atau mandat pengelolaan Lembaga Antirasuah ke Presiden Jokowi. Hal itu berkaitan dengan revisi UU KPK yang justru melemahkan kinerja pemberantasan korupsi. Pimpinan dan pegawai KPK menyatakan keberatan terhadap revisi dimaksud. Namun, pelbagai protes mereka tidak didengar hingga akhirnya perubahan kedua UU KPK disahkan. “Waktu mau turun ke bawah sambil jalan berdua ‘iya saya dimarahin Presiden’,” ucap Saut menirukan percakapan Agus.

Sementara, mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar kabar rencana Agus Rahardjo untuk mundur dari jabatannya di KPK saat itu, karena ada dugaan intervensi dalam kasus korupsi e-KTP. Novel menyebut, rencana mundur dari jabatan Ketua KPK itu hendak dilakukan Agus usai diduga diminta Presiden Jokowi untuk berhenti mengusut perkara yang menjerat Setya Novanto.

“Iya saya emang pernah dengar cerita itu, saya saat itu ada di Singapura, sedang berobat. Dan, seingat saya malah Pak Agus mau mengundurkan diri itu,” ujarnya kepada wartawan di markas Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (1/12).

“Jadi untuk bertahan dalam komitmen perkara SN (Setya Novanto) tetap dijalankan, itu Pak Agus pernah mau mengundurkan diri,” imbuhnya.

Di sisi lain, Novel menyebut kondisi tersebut juga semakin membuktikan bahwa revisi UU KPK yang dilakukan setelah penanganan kasus E-KTP memang sengaja dilakukan untuk melemahkan lembaga antirasuah. “Sekarang semakin jelas. Apa yang banyak dikatakan orang, termasuk saya, bahwa Undang-Undang KPK, revisi UU KPK yang Nomor 19 itu adalah untuk melemahkan KPK,” tuturnya.

Terpisah, Koordinator Staf Presiden Ari Dwipayana membantah pertemuan antara Presiden Jokowi dan Agus Rahardjo untuk membahas kasus e-KTP. Ia memastikan, pertemuan dan pembahasan itu tidak pernah terjadi. “Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden,” kata Ari dikonfirmasi, Jumat (1/12).

Ari memastikan, Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi proses hukum. Sebab, pada faktanya Setya Novanto tetap terbukti bersalah dan dihukum penjara dalam kasus tersebut. Setya Novanto saat ini tengah menjalani hukuman 15 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. “Kita lihat saja apa kenyataannya yang terjadi. Kenyataannya, proses hukum terhadap Setya Novanto terus berjalan pada tahun 2017 dan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.

Ari pun menyatakan, Presiden Jokowi pernah menyampaikan dukungan terhadap proses hukum Setya Novanto, pada 17 November 2017. Presiden Jokowi dengan tegas meminta agar Setya Novanto mengikuti proses hukum di KPK yang telah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus e-KTP. “Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik,” ungkap Ari mengungkit pernyataan Presiden Jokowi saat itu.

Ia juga membantah Presiden Jokowi menjadi pihak yang berinisiatif melakukan revisi UU KPK. Menurutnya, revisi UU KPK merupakan inisiatif dari DPR, bukan pemerintah. “Perlu diperjelas bahwa Revisi UU KPK pada tahun 2019 itu inisiatif DPR, bukan inisiatif Pemerintah, dan terjadi dua tahun setelah penetapan tersangka Setya Novanto,” cetus Ari.

Sementara, Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyoroti pengakuan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang pernah dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara, lantaran diminta menghentikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto. Benny meminta, Agus membuka masalah dugaan intervensi hukum itu lebih terang di parlemen. “DPR sebaiknya panggil eks Ketua KPK Agus Rahardjo atau Pak Agus datang ke DPR menerangkan lebih rinci pernyataannya ini. Apa betul Presiden Jokowi mengintervensi proses hukum di KPK,” kata Benny dalam media sosial X, Jumat (1/12).

Politikus Partai Demokrat itu meminta, siapapun tidak menyebarkan informasi yang tidak benar alias hoaks. Terlebih saat ini menjelang pemilu 2024. Benny memastikan persoalan ini dimonitor oleh masyarakat. “Jangan sebar hoaks ke masyarakat, sebab kalau cerita (intervensi kasus e-KTP) ini benar, rakyat bisa marah,” tegas Benny. (cnn/jpc/bbs/adz)

Layanan Telkomsel VoLTE Telah Hadir di Seluruh Kota dan Kabupaten Indonesia

Layanan VoLTE hadir di seluruh Indonesia dan dapat digunakan di 347 tipe smartphone dari berbagai brand. Melalui layanan VoLTE, pelanggan dapat melakukan panggilan telepon dan mengakses internet, streaming video, hingga bermain games secara bersamaan; panggilan telepon yang lebih cepat; kualitas suara HD yang lebih jernih; dan panggilan video sesama pengguna VoLTE yang lebih lancar.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Telkomsel terus memperkuat perannya sebagai digital connectivity enabler dengan layanan konvergensi terbesar di Indonesia yang senantiasa konsisten menghadirkan konektivitas digital terdepan melalui ragam produk dan layanan unggulan. Komitmen tersebut kali ini diwujudkan dengan layanan Voice over Long-Term Evolution (VoLTE) yang telah hadir di seluruh wilayah Indonesia.

Layanan Telkomsel VoLTE dapat memberikan kenyamanan dan pengalaman pelanggan dalam mengadopsi gaya hidup digital dan mendukung produktivitas kesehariannya melalui pemanfaatan teknologi jaringan terdepan yang memungkinkan pelanggan mengakses internet bersamaan dengan melakukan panggilan telepon atau video call. Hingga kini, layanan Telkomsel VoLTE dapat digunakan di 347 tipe smartphone, yang terdiri dari berbagai brand seperti Advan, Apple, Evercoss, Huawei, Infinix, iQOO, Luna, Oppo, Realme, Samsung, Sharp, Vivo, Xiaomi, dan ZTE.

Vice President Prepaid Consumer Marketing Telkomsel, Tuty Rahma Afriza mengatakan, “Selaras dengan semangat Telkomsel yang terinspirasi dari semangat Indonesia untuk menggerakkan kemajuan melalui kehadiran produk dan layanan yang bernilai tambah, yang kali ini diwujudkan dengan perluasan jangkauan layanan Telkomsel VoLTE di seluruh wilayah Indonesia.

Layanan VoLTE memungkinkan pelanggan untuk melakukan dan menerima panggilan telepon saat menggunakan data secara bersamaan di jaringan 4G. Upaya tersebut menjadi bukti nyata komitmen Telkomsel yang konsisten memberikan kemudahan dan kenyamanan, serta meningkatkan pengalaman digital para pelanggan dalam memenuhi gaya hidup digital kesehariannya.”

Layanan VoLTE menawarkan ragam keunggulan bagi pelanggan, seperti bebas berselancar mengakses layanan internet, streaming video, hingga bermain games saat tersambung dengan panggilan telepon suara tanpa khawatir koneksi internet terputus, menelepon dengan suara lebih jernih dengan kualitas HD (High Definition), panggilan telepon dapat terhubung lebih cepat daripada menggunakan layanan panggilan telepon biasa dan Voice over Internet Protocol (VoIP), hingga memberikan pengalaman layanan video call dengan lebih lancar tanpa aplikasi tambahan ke sesama pengguna VoLTE.

Telkomsel terus berupaya menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan dalam mengakses layanan broadband dan teknologi digital terkini. Mengetahui besarnya manfaat dari layanan VoLTE bagi pelanggan, kini layanan VoLTE sudah hadir di seluruh wilayah Indonesia.

Perluasan cakupan jaringan VoLTE ini juga didukung oleh penuntasan proses peningkatan/pengalihan (upgrade) jaringan 3G ke 4G/LTE Telkomsel pada 2023. Dengan semakin luasnya jangkauan layanan VoLTE, Telkomsel mencatat adanya peningkatan jumlah pelanggan yang menggunakan layanan VoLTE sebesar 133,3% (YoY), disertai dengan pertumbuhan jumlah perangkat yang mendukung VoLTE sebesar 6,1% (YoY).

Layanan VoLTE dapat dinikmati oleh pelanggan yang telah menggunakan uSIM 4G, menggunakan smartphone yang mendukung fitur VoLTE dengan sistem operasi (OS) terbaru, serta mengaktifkan profil VoLTE. Telkomsel juga menghadirkan ragam paket telepon 4G VoLTE khusus untuk pelanggan Prabayar dengan harga terjangkau mulai dari Rp 11.500 untuk mendapatkan kuota panggilan telepon hingga 300 menit VoLTE ke semua operator dengan masa aktif 3 hari.

Telkomsel juga menghadirkan paket VoLTE bulanan dengan harga Rp 57.000 yang memberikan kuota panggilan telepon hingga 1.300 menit VoLTE ke semua operator dengan masa aktif selama 30 hari. Aktivasi fitur VoLTE dan pembelian paket VoLTE dapat dilakukan melalui Aplikasi MyTelkomsel, UMB *888*42#, mitra outlet, dan Call Center/GraPaRI.

“Dengan memperluas jangkauan VoLTE, kami berharap upaya Telkomsel sebagai leading digital telco company dalam memperkuat ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia dapat semakin meningkatkan kenyamanan dan pengalaman gaya hidup digital pelanggan melalui pemanfaatan teknologi jaringan terdepan serta produk dan layanan yang customer-centric,” tutup Tuty.

Informasi lebih lanjut mengenai layanan Telkomsel VoLTE termasuk cakupan jaringan serta smartphone yang mendukung layanan VoLTE dapat diakses di situs www.telkomsel.com/volte.(rel)

Ganjar Sepakat Membangun SDM Unggul di Bumi Cendrawasih

Foto: Tim Media Ganjar Pranowo SAFARI POLITIK: Ganjar Pranowo disambut hangat oleh masyarakat saat berkunjung ke Manokwari, Papua, pada Senin (20/11).

SUMUTPOS.CO – CALON presiden 2024 Ganjar Pranowo dan ulama Papua sepakat membangun sumber daya manusia (SDM) unggul di bumi Cendrawasih. Percepatan diperlukan agar akses pendidikan bisa merata di semua wilayah di Indonesia khususnya di daerah-daerah terpencil.

Kesepakatan itu terwujud ketika Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan sejumlah ulama dan masyayikh se-Papua di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Anwar, Sentani, Jayapura, Papua, Rabu (22/11). Dalam pertemuan yang juga dihadiri masyarakat umum itu, Ganjar berdiskusi tentang problem SDM khususnya di Papua yang masih tertinggal dan belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

”Saya tinggal di daerah namanya pos 7. Kami sangat prihatin sekali karena anak-anak yang masih kecil tapi sudah merokok dan terjerat narkoba,” ujar Sri Susilowati, salah satu tokoh masyarakat di Papua.

Sri bercerita sudah berulang kali mencoba melaporkan ke pihak-pihak terkait namun belum ada tindakan yang berarti sampai sekarang ini. Karenanya, dia berharap jika Ganjar menjadi presiden bisa fokus pada pembangunan SDM di Papua.”Sehingga anak-anak bisa terhindar dari tindakan negatif,” ungkap Sri.

Mendapatkan masukan tersebut, Ganjar mengatakan dirinya memang fokus untuk pembangunan SDM yang merata di seluruh Indonesia. Menurutnya, SDM unggul adalah kunci Indonesia Emas 2045.”Pembangunan SDM memang menjadi salah satu prioritas kami. Kami meyakini, Indonesia maju hanya bisa terwujud jika SDM kita unggul. Dan ini mesti cepat,” ucapnya.

Menyiapkan SDM unggul lanjut Ganjar tidak hanya bisa dipasrahkan pada sekolah. Peran keluarga sangat penting agar anak-anak tidak terjerumus dalam hal negatif yang bisa mengancam masa depannya. “Pendidikan parenting pada orang tua juga harus ditingkatkan agar mereka bisa mengawasi dan mendidik anak-anak dengan baik,” imbuhnya.

Selain pendidikan parenting, menurut Ganjar orang tua harus mampu mengarahkan anak-anaknya agar dapat menjalani kegiatan positif. “Disalurkan kegiatannya sesuai bakat, minat dan hobi masing-masing. Ada yang bisa main bola, ya diarahkan ke main bola. Ada yang suka seni budaya, diarahkan ke sana agar mereka punya waktu lebih banyak untuk mengasah bakatnya masing-masing,” beber Ganjar.

Terkait persoalan narkoba, Ganjar mengatakan bahwa itu merupakan problem yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Karena itu, dia ingin semua pihak terlibat dalam memberantas barang haram itu.”Peran ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat sangat penting untuk memberikan edukasi. Juga ada perwakilan partai politik, kalau ada kejadian seperti itu harus turun. Ini penting, karena memberantas narkoba itu harus dilakukan secara bersama-sama,” pungkasnya.

Sementara itu, pengamat pendidikan Kota Medan, Fahriza Marta Tanjung mengapresiasi gagasan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dengan programnya membangun sumber daya manusia (SDM) unggul yang tidak hanya dibebankan di sekolah, tetapi juga ada peran orang tua untuk mendidik anak-anaknya. “Ya, kita sebagai guru sepakat akan hal itu. Pendidikan parenting sangat penting, agar orang tua tahu perkembangan anaknya.

Dengan pendidikan parenting, mendorong orang tua peduli terhadap anak-anaknya, sehingga tidak lagi terjadi saling salah menyalahkan, yang kerap guru menjadi korban. Kita berharap, orang tua dapat bersinergi dengan guru untuk pendidikan anak-anaknya. Semoga ini dapat menjadi perhatian pemimpin Indonesia ke depan,” ujar Fahriza yang juga sebagai Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) ini kepada Sumut Pos di Medan, Kamis (30/11). (als/wir/dwi)

PSMS Kalah, Suporter Suarakan Revolusi

KECEWA: Penyerang PSMS Medan, Jose Valencia meluapkan kekecewaan setelah sundulannya berhasil ditepis kiper Semen Padang FC.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Langkah PSMS Medan ke babak 12 besar Liga 2 musim 2023/2024 masih tertunda. Hal itu terjadi setelah Ayam Kinantan menelan kekalahan dengan skor 1-2 saat menjamu Semen Padang FC di Stadion Baharoeddin Siregar, Lubukpakam, Jumat (1/12) sore.

Dalam pertandingan dengan cuaca terik ini, PSMS mencoba menekan pertahanan Semen Padang begitu laga dimulai. Mereka berusaha mencetak gol terlebih dahulu, nemun Semen Padang memiliki pertahanan cukup kokoh.

Peluang pertama PSMS tercipta pada menit ke-20. Namun tendangan Guntur Triaji dari luar kotak penalti mengenai mistar gawang Semen Padang.

Keasyikan menyerang, justru pertahanan PSMS menjadi longgar. Melalui sebuah serangan cepat di menit ke-29, Semen Padang menjebol gawang Ayam Kinantan lewat penyerang asing, Ikechukwu Kenneth Ngwoke.

Gol ini tercipta akibat para pemain PSMS terlambat menutup pergerakan Daniel Rocken Tampubolon. Umpannya ke depan gawang PSMS disambar Ikechukwu Kenneth Ngwoke menjadi gol.

Gol itu merupakan satu-satunya yang tercipta di babak pertama. PSMS tertinggal 0-1.

Pada babak kedua, PSMS mencoba meningkatkan serangan. Pergantian pemain dilakukan, Martua Sandeni Sidabutar diganti dengan Wahyu Rahmat Illahi. Pergantian ini membuat serangan PSMS semakin hidup.

PSMS hampir menyamakan kedudukan ketika babak kedua dimulai. Namun sundulan Jose Valencia masih dapat ditepis kiper Semen Padang, Fakrurrazi. Begitu juga dengan tendangan Kurniawan Karman dari sudut sempit masih mengenai badan Fakrurrazi.

PSMS akhirnya menyamakan kedudukan di menit ke-60. Wasit menunjuk titik penalti setelah Fardan Harahap dijatuhkan kiper Semen Padang di kotak terlarang. Jose Valencia yang bertindak sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik.

Namun skor imbang hanya bertahan lima menit. Semen Padang kembali unggul di menit ke-65. Melalui sebuah serangan balik yang cepat, Ahmad Ihwan berhasil menjebol gawang PSMS setelah memanfaatkan umpan dari Daniel Rocken Tampubolon.

Tertinggal, PSMS Medan mencoba mengejar. Namun mereka kesulitan menembus pertahanan Semen Padang yang sudah bermain defensif hingga pertandingan usai, PSMS kalah dengan skor 1-2.

Kekalahan ini membuat langkah PSMS ke babak 12 besar tertunda. Nasib mereka akan kembali ditentukan saat menjamu PSPS Riau, Sabtu (9/12) mendatang.

Kekalahan ini juga sempat memicu kemarahan dari suporter kepada tim PSMS. Mereka berteriak agar dilakukan revolusi. “Kami minta agar PSMS direvolusi. Evaluasi pelatih,” teriak penonton.

Sedangkan Pelatih PSMS Miftahudin Mukson minta maaf atas kekalahan ini. Dia mengaku timnya kurang beruntung. “Saya minta maaf kepada semua pecinta PSMS. Kami sudah bekerja keras, namun gagal meraih kemenangan,” ujar Miftahudin usai pertandingan.

Dia mengaku akan segera melakukan evaluasi menghadapi pertandingan selanjutnya. Dia jamin bahwa PSMS akan lolos ke 12 besar. “Saya akan lakukan evaluasi. Saya jamin PSMS akan lolos ke babak 12 besar,” pungkasnya. (btr/han)

Menkumham RI Serahkan Bantuan Dana Pendidikan PIP Kepada 1124 Siswa di Sumut

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 1124 siswa dilingkungan Pemasyarakatan mendapatkan bantuan dana pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

“Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dari Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan Program Indonesia Pintar serta membantu untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu,” kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Jumat (1/12).

Program ini merupakan salah satu program Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendidikan. Yasonna berharap dana pendidikan PIP yang sudah dianggarkan untuk tahun 2023 ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan diberikan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Kita harapkan yang menerima dana ini benar-benar yang membutuhkan karena ini didesain untuk menolong anak-anak kita yang membutuhkan sehingga pendidikannya tidak patah ditengah, bahkan semoga nantinya mereka mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi Negeri bahkan di luar negeri sehingga kelak menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara,” lanjutnya.

Selanjutnya, untuk terus mendukung ketepatan sasaran penerima bantuan dana pendidikan PIP, Yasonna mendorong Dinas Pendidikan setempat dan Kepala Sekolah yang ada di setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dapat memaksimalkan penerimaan dana ini.

Sementara itu, Warga dilingkungan Pemasyarakatan yang mendapatkan bantuan dana pendidikan PIP ini yakni Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan masyarakat umum yang bertempat tinggal di sekitar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Sumatera Utara untuk mendukung Program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun.

Kepedulian bagi warga dilingkungan Pemasyarakatan disektor pendidikan tidak terlepas dari keberadaan Yasonna sebagai Guru Besar di salah satu Universitas Swasta di Sumatera Utara. Bantuan dana pendidikan PIP bertujuan untuk membantu memenuhi biaya personal pendidikan peserta didik. Saat ini proses pencairan dana tersebut sedang berjalan hingga 31 Desember 2023 mendatang.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly sebaga inisiator penyaluran bantuan dana ini memberikan langsung bantuan dana pendidikan PIP secara simbolis kepada empat orang siswa perwakilan dari SD, SMP, SMA dan SMK dengan besaran yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yakni:

Peserta didik SD/SDLB/Paket A sebesar Rp. 450.000,-/tahun, khusus siswa baru dan siswa kelas akhir mendapatkan Rp. 225.000,-.

Peserta didik SMP/SMPLB/Paket B mendapatkan Rp750.000,-/tahun, khusus siswa baru dan siswa kelas akhir mendapatkan Rp. 375.000,-.

Peserta didik SMA/SMK/SMALB/Paket C mendapatkan Rp1.000.000,/tahun, khusus siswa baru dan siswa kelas akhir mendapatkan Rp. 500.000.(*)

Lantunan Doa Mengiringi Keberangkatan Jenazah Kodrat Shah

LEPAS: Pj Gubernur Sumut, Hassanudin melepas keberangkatan jenazah Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumut Kodrat Shah di rumah duka Kompleks Cemara Asri.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Isak tangis menyelimuti keberangkatan jenazah Kodrat Shah Bin H Gulrang Shah Al Hafiz, di rumah duka Kompleks Cemara Asri Jalan Tulip Nomor 27, menuju ke Pemakaman Umum di Pekuburan Keluarga Jalan Sei Deli, Kota Medan, Jumat (1/12/2023) siang.

Saat pelepasan jenazah Sekretaris Jendral DPP Hanura itu, dihadiri langsung Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin. Keberangkatan almarhum Kodrat, dengan diiringi doa dan lantunan Surah Alfatihah.

Jenazah diberangkatkan menggunakan ambulan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk disalatkan di Masjid Al Musannif Jalan Cemara, Perumahan Cemara Asri, Kabupaten Deliserdang.

Pada kesempatan itu, Hassanudin juga mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya putra terbaik bangsa yang dimiliki Sumut.

“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut berduka cita yang mendalam atas kehilangan salah seorang putra terbaik bangsa yang dimiliki Sumut,” sebut Hassanudin.

Pj Gubernur mengatakan, berita tentang kepergian Almarhum, merupakan hal yang mengejutkan, tidak hanya bagi keluarga Almarhum, namun masyarakat Sumut khususnya.

“Kita tahu siapa dan kiprah almarhum. Mari kita doakan, Insya Allah, almarhum ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT dan Ahli musibah tabah dalam menerima kedukaan ini. Aamiin, Yaa Rabbal Alamin,” kata mantan Pangdam I Bukit Barisan.

Mewakili pihak keluarga, Rahmat Shah yang juga abang kandung almarhum, mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda Sumut yang telah membantu almarhum dalam saat masih hidup, hingga pengurusan pemulangan jenazah.

“Terima kasih kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan. Kita doakan beliau (almarhum). Atas nama keluarga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekiranya ada ucapan atau tindakan almarhum, adik kami, yang mungkin pernah mencederai perasaan bapak, ibu, saudara sekalian. kami atas nama keluarga mohon maaf atas kealpaan almarhum,” ucapnya

Almarhum Kodrat Shah Bin H Gulrang Shah Al Hafiz tutup usia 62 tahun di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta, Kamis (30/11/2023), sekitar pukul 18.00 Wib. Saat ini almarhum menjabat sebagai Sekjen Partai Hanura, Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumut, dan Ketua Asprov PSSI Sumut.

Turut hadir Pangdam I/BB, Mayjen TNI Mochammad Hasan, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Ketua DPR Sumut Baskami Ginting, OPD di lingkungan Pemprov Sumut, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat.(gus)

Biaya dalam Posisi Laba Rugi Diganti dengan Nilai Barokah

BERBAGI: Dosen Unpab Ayu Kurnia Sari (kanan) berbagi makanan di Simpang Pajak Sei Sikambing Medan, Jumat (1/12).ISTIMEWA.

DOSEN Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Ayu Kurnia Sari melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang rutin dilakukan setiap Jumat diberbagai lokasi di Sumut. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Ayu Kurnia Sari berupa berbagi sembako atau makanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Perjuangan seorang pendidik juga harus mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. ”Biaya yang dikeluarkan dari sisi laba rugi juga harus mampu memberikan manfaat kepada orang lain,” kata Ayu Kurnia Sari di Simpang Pajak Sei Sikambing Medan, Jumat (1/12).

Dosen perguruan tinggi swasta di Medan ini mengatakan bahwa nilai uang yang dikaji dari sisi akuntansi tidak dapat menggantikan nilai kemanusiaan tersebut.

”Perusahaan jangan hanya meminimalisir biaya tapi memberikan manfaat dari biaya yang dikeluarkan untuk masyarakat sekitar,” kata Dosen Unpab Ayu Kurnia Sari tersebut. (dmp)

Penguatan Literasi Digital untuk Hindari Hate Speech pada Media Sosial

UMN: Pengabdian masyarakat Dosen UMN Al-Washliyah M Faisal Husna SSos SPd MH bersama tim di Desa Tanjung Harap. (ISTIMEWA)

DOSEN Prodi PPKn Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah M Faisal Husna SSos SPd MH bersama tim melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Tanjung Harap, Kecamatan Serbajadi beberapa waktu lalu.

M Faisal Husna SSos SPd MH menyosialisasikan pengabdian dengan judul: Penguatan Literasi Digital Untuk Menghindari Hate Speech Pada Media Sosial. ”Penting bagi masyarakat untuk mengetahui teknologi digital yang serba kompleks agar dalam penggunaannya terhindar dari kasus pidana,” katanya.

Ia mengutarakan bahwa seringkali masyarakat hanya ikut-ikutan dalam bermedia sosial tanpa tahu efek yang ditimbulkannya seperti hoaks, hate speech atau ujaran kebencian, bullying, penghinaan dan sebagainya. ”Karena kurang paham dalam penggunaan teknologi digital malah tersandung pidana,” ujarnya.

Masyarakat, kata dia, perlu diperkuat dengan pemahaman literasi teknologi digital atau melek digital agar terhindar dari informasi yang menyesatkan dan ujaran kebencian. Penguatan melalui digital skill yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital. Seperti memahami perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan jenis-jenis fitur proteksi perangkat digital.

”Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (2) menyebutkan bahwa ujaran kebencian adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar-golongan,” papar M Faisal Husna SSos SPd MH.

Tindakan tersebut dapat dikategorikan pidana sesuai UU ITE sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur lebih detail terkait informasi dan transaksi elektronik. ”Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu milliar rupiah,” urainya.

M Faisal Husna SSos SPd MH menegaskan bahwa pengabdian ini untuk memberi pencerahan dan edukasi kepada masyarakat. ”Dalam penggunaan teknologi lebih bijak dan cerdas agar terhindar dari tindak pidana,” katanya.

Ikut bersama Faisal sebagai tim pengabdian masyarakat dari UMN Al-Washliyah yakni Tri Reni Novita SH MH, Dra Disna Anum Siregar MSi dan beberapa mahasiswa.

Kegiatan dihadiri Dermawan (kepala Desa Tanjung Harap) didampingi sekretaris desa dan perangkat desa. Kepala desa berterima kasih karena UMN Al-Washliyah mengunjungi desanya sebagai tempat pengabdian masyarakat.

”Akan terjalin kerja sama lebih baik kedepan. Masyarakat pun lebih tercerahkan dari materi-materi yang disampaikan oleh insan perguruan tinggi,” imbuh Dermawan. (dmp)

Dosen FH UMN Al-Washliyah PKM di Desa Tanjung Harap Serdangbedagai

PENGABDIAN: Dosen FH UMN Al Washliyah Tri Reni Novita SH MH pada pengabdian masyarakat di Desa Tanjung Harap. (ISTIMEWA)

DOSEN Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara (FH UMN) Al-Washliyah Tri Reni Novita SH MH bersama tim melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Tanjung Harap, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdangbedagai baru-baru ini.

Hal ini disampaikan Tri Reni Novita SH MH kepada Sumut Pos di Medan, Jumat (1/12). Dosen yang juga ketua Program Studi Ilmu Hukum FH UMN Al-Washliyah menyosialisasikan tentang perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.

Tri Reni Novita SH MH menjelaskan bahwa penting bagi masyarakat untuk mengetahui secara detail apa itu pinjaman online, bahaya pinjaman online dan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi pinjaman online.

Pinjaman online (fintech lending) adalah satu diantara inovasi bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi dan penerima pinjaman melakukan transaksi tanpa bertemu. Mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi SMS dan/atau telepon.

Pinjaman online mulai hadir saat penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai dampak dari pandemi tahun 2020. Ditambah lagi tingkat inflasi dan biaya hidup tinggi sehingga hadir pinjaman online sebagai solusi.

Namun masalah muncul ketika jatuh tempo pembayaran oleh konsumen yang tidak mampu membayar tagihan maka oleh perusahaan penagihan dialihkan kepada pihak ketiga. ”Debt collector sering melakukan penagihan dengan datang ke rumah atau kantor hingga menelepon untuk memaksa konsumen membayar hutang,” kata
Tri Reni Novita SH MH.

Beberapa oknum debt collector meneror nasabah, keluarga, teman, rekan kerja dan saudara sehingga mengganggu hubungan keluarga dan hubunan sosial.

Hal ini, lanjut Tri Reni Novita SH MH, dapat menimbulkan trauma, stres, depresi, gelisah, tidak focus beraktifitas, bahkan kehilangan kepercayaan diri hingga nasabah kehilangan pekerjaan karena penagihan dilakukan kepada atasannya di tempat bekerja.

Tri Reni Novita SH MH mengatakan bahwa pada pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan suatu upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap konsumen yang telah melaksanakan kewajiban sebagai akibat telah dilanggarnya hak konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Didampingi oleh M Faisal Husna (dosen Prodi PPKn FKIP UMN Al-Washliyah) dan beberapa mahasiswa, Tri Reni Novita SH MH menambahkan bahwa penjelasan umum pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 1/POJK.07/2013 terkait tujuan perlindungan konsumen.

Hal ini untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen.
Kemudian menumbuhkan kesadaran PUJK tentang perlindungan konsumen agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

PKM dihadiri kepala Desa Tanjung Harap diwakili sekretaris desa didampingi perangkat desa. Ia berterima kasih karena desanya menjadi tempat PKM.

Sekretaris desa berharap dapat terus terjalin kerja sama sehingga masyarakat lebih tercerahkan, mampu menyesuaikan diri dan memahami kemajuan teknologi. (dmp)

1...883884885...15,688Page 884 of 15,688