Home Blog Page 908

UMK Kota Tebingtinggi Tahun 2024 Naik Menjadi Rp 2,8 Juta

UMUMKAN: Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani didampingi Kadis Ketenagakerjaan dan Perindustrian Iboy Hutapea mengumumkan kenaikan UMK Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerperin) mengumumkan bahwa Upah Minimum Kota (UMK) Tebingtinggi tahun 2024 naik sebesar 3,67 persen, dari semula sebesar Rp2.710.493,93 menjadi Rp2.809.914.

Hal ini disampaikan Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani didampingi Kadisnakerperin, Ir Iboy Hutapea bersama stakeholder terkait di ruang aula Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Jalan Gunung Leuser Kota Tebingtinggi, Rabu (27/12/2023).

Penyesuaian UMK ini, jelas Syarmadani juga memperhatikan apakah UMK tahun berjalan lebih kecil atau lebih besar dari rata-rata konsumsi rumah tangga, dikali rata-rata anggota rumah tangga dibagi dengan rata-rata anggota rumah tangga bekerja dalam suatu rumah tangga.

Lanjutnya, bahwa Upah Minimum Kota Tebingtinggi tersebut, akan mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2024, khusus untuk pekerja buruh dengan masa kerja 0-1 tahun di perusahaan menengah dan besar. Sementara bagi pekerja atau buruh yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun, pengusaha wajib menerapkan struktur dan skala upah.

“Setelah ini pun tentu kita harus mendukung kondisi perekonomian bagus bagi usaha, sehingga tidak menjadi tekanan baru bagi pengusaha. Kita juga akan melihat ruang-ruang apa yang perlu didukung, misalnya prasarana jalan agar industri tetap baik, dan mungkin juga hal-lain yang belum terpikirkan sekarang,” pinta Syarmadani.

Syarmadani kembali berharap UMK Tebingtinggi tahun 2024 yang baru saja ditetapkan ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan se-Kota Tebingtinggi.

Sedangkan Kadisnakerperin Kota Tebingtinggi, Iboy Hutapea menyampaikan bahwa penetapan UMK ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023.

“Dalam surat keputusan Gubernur Sumut juga dijelaskan UMK ini dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil, dan perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah,” jelas Iboy Hutapea. (ian/ram)

Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kota Tebingtinggi di Kukuhkan

PWRI: Pj Sekdako Tebingtinggi Kamlan Mursyid dalam pengukuhan PWRI Kota Tebingtinggi meminta untuk melaksanakan tugas demi kepentingan untuk Republik Indonesia.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi Kamlan Mursyid menghadiri pengukuhan pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Tebingtinggi, di Gedung Sawiyah Nasution, Jalan Sutomo, Kota Tebingtinggi, Rabu (27/12/2023).

Dalam pengukuhan tersebut, Kamlan meminta untuk menjadikan pengukuhan PWRI Kota Tebingtinggi ini merupakan momentum penting bagi PWRI yang menandakan semangat juang dan tekad pengabdian para pensiunan PNS yang tidak pernah padam dalam perjuangan dan pembangunan Republik Indonesia.

“PWRI adalah tonggak bangsa, saksi sejarah perjuangan dan pembangunan Republik Indonesia terutama di Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Tebingtinggi,” ujar Kamlan.

Dalam kesempatan itu, Kamlan menyampaikan beberapa harapan kepada PWRI Kota Tebingtinggi. Pertama, agar Wredatama Republik Indonesia dapat terus menjadi jembatan antara generasi muda dan generasi terdahulu, sehingga generasi muda dapat mewarisi nilai-nilai kepahlawanan, kejujuran dan semangat pantang menyerah yang dimiliki Wredatama. Kedua, agar persatuan Wredatama Republik Indonesia dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat.

“Sikap disiplin, kerja keras, dan semangat gotong royong yang dimiliki para PWRI sekalian, perlu menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi seluruh masyarakat,” ujar Kamlan.

Pj Sekdako Tebingtinggi Kamlan Mursyid juga menyampaikan ucapan selamat kepada Djajardi Rinal BF selaku Ketua PWRI Kota Tebingtinggi. “Selamat kepada Bapak Djajardi Rinal Bf, beserta jajaran pengurus PWRI Kota Tebingtinggi yang baru saja di lantik, semoga amanah yang diberikan dapat diemban dengan sebaik-baiknya,” harap Kamlan.

Sebagai informasi, Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) adalah organisasi kemasyarakatan di Indonesia sebagai tempat berhimpunnya para pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan Ketua PWRI yang baru dikukuhkan, Djajardi Rinal Bf mengatakan akan melaksanakan tugas yang diembannya sekaligus membesarkan PWRI Kota Tebingtinggi kedepannya sesuai dengan harapan Pj Sekdako Kota Tebingtinggi. (ian/ram)

Kapolres Sergai Terima Penghargaan dari Ombudsman RI

PENGHARGAAN: Kapolres Sergai AKBP Oxy Yudha Pratesta, saat menerima penghargaan dari Ombudsman RI. (istimewa/sumutpos.co)

SERDANGBEDAGAI, SUMUTPOS.CO- Kapolres Serdangbedagai (Sergai), AKBP Oxy Yudha Pratesta menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) atas raihan opini kualitas tertinggi terkait Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Penghargaan diterima Kapolres Sergai yang diserahkan Anggota Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya, serta disaksikan Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi pada Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tingkat Provinsi Sumut Tahun 2023 di Gedung Aula Catur Prasetya, Polda Sumut, Rabu (27/12/2023).

Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan Standar penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman RI terhadap kinerja pelayanan publik di Polres Sergai meliputi, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), serta Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam), Polres Sergai meraih total nilai 88,65 dengan kategori A zona hijau, dan meraih opini kualitas tertinggi.

Kapolres Sergai, AKBP Oxy Yudha Pratesta berharap, penghargaan dari Ombudsman RI ini memberikan semangat dan motivasi bagi personel di lingkungan Polres Sergai untuk lebih meningkatkan kinerja memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Terimakasih kepada seluruh rekan-rekan atas peningkatan pelayanan publik kita di Polres Sergai. Semoga bisa menjadi motivasi dan lebih semangat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya. (fad/ram)

Pemko Binjai Apresiasi Kader Posyandu Kecamatan Binjai Utara

HONOR: Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah saat memberikan honor kepada kader posyandu.Istimewa/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah menghadiri acara pemberian apresiasi pada kader posyandu Kecamatan Binjai Utara di Aula Kantor Camat Binjai Utara, Rabu (27/12/2023). Sebanyak 140 kader dari 57 posyandu yang ada di Kecamatan Binjai Utara menerima apresiasi tersebut.

Wali Kota Binjai dalam kesempatan ini mengapresiasi seluruh kader posyandu yang telah memberikan pelayanan yang baik dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Serta juga menjadi ujung tombak pembangunan kesehatan di Kota Binjai.

SAPA: Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah saat menyapa kader posyandu di Aula Kantor Camat Binjai Utara.

Dia pun berharap pemberian honor ini menjadi motivasi dan semangat agar para kader posyandu terus menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

“Saya berharap semoga apa yang diberikan ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi penyemangat dalam melaksanakan tugas-tugasnya guna membantu Pemerintah Kota Binjai untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di Kota Binjai,” katanya. (ted/ram)

Wali Kota Binjai Buka Pelaksanaan Khitanan Massal

BINGKISAN: Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah saat memberikan bingkisan dalam kegiatan Baznas Kota Binjai pada Program Binjai Peduli.Istimewa/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah membuka pelaksanaan khitanan massal oleh Baznas Kota Binjai pada Program Binjai Peduli, di Komplek SMA Negeri 3 Binjai, Rabu (27/12/2023). Sebanyak 220 orang dikhitan yang berasal dari 5 kecamatan di Kota Binjai.

Hadir dalam pelaksanaan khitanan massal tersebut Ketua DPRD Kota Binjai H. Noor Sri Syah Alam Putra, Ketua Baznas Kota Binjai, H Ansyarullah, H Jaharuddin serta jajaran pengurus Baznas Kota Binjai.

“Saya atas nama Pemerintah Kota Binjai menyambut baik terselenggaranya khitanan massal oleh Baznas Kota Binjai,” ucap Wali Kota Binjai.

BERSAMA: Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah foto bersama dengan jajaran Baznas usai membuka kegiatan.

Dia mengungkapkan, kegiatan khitan atau sunat massal ini merupakan wujud kepedulian terhadap sesama serta sebagai media promotif dan persuasif kepada masyarakat untuk memelihara kesehatan.

“Doakan kami dalam menjalankan amanah dan roda pemerintahan dalam menyalurkan kepada yang membutuhkan,” kata Wali Kota Binjai.

Sementara, Ketua DPRD Kota Binjai menyampaikan bahwa program Basnaz sangat membantu masyarakat. Baik dari pendidikan, kesehatan maupun ekonomi.

Ketua DPRD Kota Binjai juga mengucapkan terima kasih kepada Baznas yang telah mendorong dalam pelaksanaan wajib bayar zakat. Pada kesempatan ini, Ketua Baznas Kota Binjai, H Ansyarullah menambahkan bahwa pihaknya melakukan kerja sama dengan dinas kesehatan dan rumah sakit yang ada di Kota Binjai.

Menurutnya, juga akan melaksanakan kembali khitan massal bagi masyarakat Kota Binjai. “Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan kepedulian Baznas untuk membantu Pemerintah Kota Binjai,” pungkasnya. (ted)

Soal Dua Caleg Dicoret KPU Binjai, Bawaslu Terima Permohonan Mediasi

Ketua Bawaslu Binjai, M Yusuf Habibi.Istimewa/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO- Badan Pengawas Pemilu Kota Binjai telah menerima permohonan mediasi yang dilayangkan masing-masing pengurus partai politik terkait dua kader mereka yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS alias dicoret. Dua caleg yang sudah masuk dalam daftar calon tetap (DCT) dimaksud yakni Ronggur Raja Doli Simorangkir dari Partai Gerindra (Dapil Binjai Timur) dan Abdul Rahim dari Partai Keadilan Sejahtera (Dapil Binjai Barat).

“Ya benar, sudah mengajukan permohonan mediasi yang dilakukan oleh pengurus partai politik dari kedua caleg tersebut,” jelas Ketua Bawaslu Kota Binjai, M Yusuf Habibi, Rabu (27/12/2023).

Pria yang akrab disapa Habibi ini menyebut, mediasi akan dilakukan Bawaslu Binjai pada Kamis (28/12/2023). Kata dia, pihaknya akan memanggil sejumlah pihak yang terlibat, termasuk juga Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai.

“Besok akan kita gelar mediasinya, ya kita panggil KPU Binjai,” kata mantan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Utara ini.

Dia menilai, KPU Binjai terlalu dini mengambil kebijakan dengan mencoret kedua caleg tersebut. Bahkan, menurut Habibi, KPU mengambil tindakan tanpa memanggil parpol terkait kedua caleg tersebut.

“Kemarin KPU terlalu cepat melakukan tindakan sehingga tanpa melakukan konfirmasi ke partai politik, makanya terjadi mis komunikasi. Harusnya KPU memanggil partai politik terkait hal tersebut. Mungkin karena banyaknya kesibukan dan jadwal tahapan yang dilakukan,” sambungnya.

Dia menyebut, kedua caleg yang telah dicoret KPU Binjai telah mengundurkan diri dari statusnya sebagai tenaga kontrak dan tenaga ahli di Sekretariat DPRD Sumut. “Kalau belum mengundurkan diri, gak bisa mereka mendaftarkan diri. Karena telah mengundurkan diri lah, makanya bisa mendaftarkan diri,” jelasnya.

Sementara, Ronggur Raja Doli Simorangkir membenarkan, sudah mengajukan permohonan mediasi ke Bawaslu Binjai. “Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Binjai langsung tadi hadir saat mengajukan permohonan mediasi,” ujar dia.

Dia yakin dan percaya integritas komisioner penyelenggara pemilu. “Ya semoga hasilnya (mediasi) terbaik lah,” pungkasnya.

Keduanya berstatus tenaga ahli dan tenaga kontrak diketahui melalui surat yang dilayangkan Sekretariat DPRD Sumut kepada KPU. Dalam surat ini yang disampaikan pada 8 November 2023 atau 5 hari setelah KPU menetapkan DCT, ada 29 nama terungkap dan dua di antaranya merupakan daerah pemilihan Kota Binjai.

Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 11 ayat (1) huruf k bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, anggota TNI/Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMD/BUMN, atau badan lainnya, yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang maju sebagai caleg harus mengundurkan diri dan menyertakan surat pengunduran diri. (ted/ram)

Kota Medan Kini Punya CC Rooms ITS Multifungsi

CC ROOMS ITS: Wali Kota Medan, Bobby Nasution didampingi Kadishub Medan Iswar Lubis saat launching CC Rooms ITS di Jalan Pulau Pinang, Kecamatan Medan Barat, Rabu (27/12/2023) sore.

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Dalam rangka menuju Medan Smart City, Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan terobosan di bidang lalu lintas. Kedepannya lewat CC Rooms Inteligent Transportasi System (ITS), pemantauan arus lalu lintas yang dilakukan Dishub Medan akan lebih mudah dan terperinci.

Hal itu dikatakan Wali Kota Medan, Bobby Nasution saat launching CC Rooms ITS di Jalan Pulau Pinang, Kecamatan Medan Barat, Rabu (27/12/2023) sore.

Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang turut dihadiri jajaran Forkopimda Kota Medan tersebut, Wali Kota Medan, Bobby Nasution memberikan apresiasi kepada Dishub Medan yang telah melakukan terobosan di bidang lalu lintas.

“Ini kita patut kita apresiasi. Sebagai kota ketiga terbesar di Indonesia, sudah seharusnya Kota Medan menuju Smart City. Saya harap Kota Medan bukan hanya berstatus kota terbesar ketiga saja, tapi SDM nya juga harus lebih maju,” ucap Bobby.

Dengan diresmikannya CC Rooms ITS ini, Bobby pun meminta Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Medan untuk lebih mematangkan semua rencana pembangunan yang dilakukan, termasuk di bidang lalu lintas.

“Untuk saat ini manfaatkan semua fasilitas yang ada dahulu. Dan jika memang perlu ada penambahan, saya minta perencanaannya matang, sehingga nantinya dapat berfungsi dengan baik,” ujarnya.

Dikatakan Bobby, kamera-kamera yang disiapkan Pemko Medan di berbagai titik di Kota Medan itu harus dimanfaatkan oleh semua pihak, mulai dari OPD-OPD di lingkungan Pemko Medan hingga unsur Forkopimda Kota Medan.

“Misalnya untuk BPBD, bisa melihat ketinggian permukaan sungai. Kamera ini harus dimanfaatkan. Sementara untuk teman-teman kepolisian, bisa memanfaatkan kamera ini untuk memantau pelanggaran lalulintas, melihat terjadinya kecelakaan dan lain-lain. Semua pihak harus memanfaatkan fasilitas ini,” tutupnya.

Sebelumnya dalam laporannya, Kadishub Medan, Iswar Lubis S.SiT MT menjelaskan, sebelum dilakukan pengembangan menjadi CC Rooms ITS, jumlah cctv pemantau lalu lintas di Kota Medan berjumlah 352 unit.

“Setelah dikembangkan, jumlah CCTV kita menjadi 399 unit, dengan rincian 177 kamera PTZ dan 222 kamera VID,” jelasnya.

Dengan pengembangan yang dilakukan, kata Iswar, nantinya kamera CCTV yang ada akan berfungsi untuk memantau banjir, lalu lintas hingga prediksi cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

“Jadi kameranya multifungsi. Semua sesuai arahan dan instruksi Pak Wali saat kunjungan ke Korsel sehingga kita (Kota Medan) melakukan pengembangan menuju Smart City,” pungkasnya.
(map/ram)

Konsolidasi Partai Demokrat di Medan Dihadiri Ribuan Kader di Medan

KONSOLIDASI: Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono saat hadir dalam konsolidasi bersama ribuan kader di Medan.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimis partai Demokrat mampu memetik kemenangan di Pemilu 2024. Hal itu, terlihat saat dirinya, menjejakkan kakinya di Bandara Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Selasa (26/12/2023).

“Sejak landing di Kualanamu kami disambut ribuan kader militan. Sepanjang jalan billboard, baliho, dan bendera berkibar megah penuh wibawa. Medan membiru, semoga Sumut juga membiru,” ucap AHY dalam acara konsolidasi bersama ribuan kader Demokrat se-Sumatera Utara, di Regale Internasional Convention Center, di Jalan Adam Malik, Kota Medan, Rabu (27/12).

Untuk itu, AHY yang datang bersama ayahanda tercinta dan juga sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dirinya mengajak seluruh kader untuk bersama memenangkan partai Demokrat.

“Waktunya tinggal 48 hari lagi. Kalau semangat ini dipertahankan. Bertatap muka dengan masyarakat dan menyampaikan program yang kita perjuangkan, Insya Allah kursi kita juga akan bertambah bukan hanya suara saja. Dan ke depan Demokrat memiliki kekuatan di parlemen dan juga punya kans besar di pemerintahan,” tuturnya.

AHY juga mengingatkan kepada seluruh kader, bahwa mimpi yang besar harus disertai dengan kerja keras.”Wujudkan mimpi itu. Insya Allah kita bisa merebut kemenangan bersama,” katanya.

AHY juga menyinggung survei yang menyebutkan jika Sumut berpotensi besar menambah kursi dan suara.

“Minggu-minggu terakhir mari kita gaspol. Jangan tanggung-tanggung, nanti hasilnya nanggung. Kerahkan segala tenaga, fikiran, sumber daya, gunakan sebaiknya dan tepat sasaran,” katanya.

“Jangan kecil hati jika survei ada yang menunjukkan hasil yang kurang baik. Masih ada waktu. Ini kompetisi tidak akan berhenti sebelum 14 Februari. Bahkan, setelah itu, jangan lupa amankan suara. Mengamankan suara sama pentingnya dengan merebut suara. Rekrut dan latih saksi-saksi. Mari kita kerja sama, sinergi, kolaborasi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, AHY menyampaikan, setelah tiga Propinsi besar Jawa Barat, Timur dan Tengah. Propinsi Sumut sangat penting untuk menyumbang kemenangan Partai Demokrat. Sejarah pernah mencatat, Partai Demokrat pernah menang besar di Sumut.

Dalam mewujudkan kemenangan itu, AHY mengingatkan kader untuk terus menyampaikan 14 program prioritas Partai Demokrat, yang nantinya bermanfaat untuk rakyat. Partai Demokrat pernah berada di Pemerintahan bersama Pak SBY.

Di mana program kerakyatannya sangat banyak untuk masyarakat kurang mampu, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan sebagainya, ada juga bantuan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk kesehatan selain penambahan fasilitas kesehatan ada juga Asuransi Masyarakat yang disebut BPJS. Kemudian, program pendidikan yakni dana BOS, Bidikmisi dan Beasiswa LPDP.

Terakhir, ada sebanyak 1.1 juta honorer pendidikan, kesehatan dan umum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN). Terkait infratruktur, salah satunya di Sumut adalah Bandara Kuala Namu, dan masih banyak lagi. “Ini adalah bukti nyata kerja Partai Demokrat saat berada di dalam pemerintahan bersama Pak SBY, semoga Pileg kita menang dan Pilpres juga menang, sehingga kita bisa kembali bekerja untuk membawa program prioritas kepada masyarakat banyak,” katanya.

AHY mengingatkan, persaingan bukan hadir dari sesama kader, melainkan partai lain yang juga ikut dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang.

“Lawan kita bukan sesama Demokrat tapi partai-partai lainnya. Jangan justru berseteru antara kita. Kita yakinkan suara kita aman tidak dicurangi dan dicuri,” ungkapnya.
Sebelum mengakhiri, sebagai bentuk dukungan akan perjuangan kader seluruh Indonesia, Demokrat Pusat akan memberikan bantuan dana saksi terhadap 820 ribu TPS yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Ini adalah niat baik dari Pak SBY dan Ketum, karena kami ingin menjadi bagian dari perjuangan kita semua. Kita bangga jika banyak caleg kita yang lolos agar kita memiliki peran yang besar ke depannya,” ungkapnya mengakhiri.

Di tempat yang sama, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan, berada di dalam ruangan ini, tujuannya untuk menyatukan semangat dan tekad serta meningkatkan suara partai serta perolehan jumlah kursi di legislatif di semua tingkatan. Selanjutnya, kita rencanakan hal yang baru di tahun 2029 dan seterusnya. Setelah 20 tahun akan kita ulangi di masa depan.

“Karena di dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin dalam perjuangan politik. Seperti pepatah, Berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian. Selamat berjuang dan Allah bersama kita,” ucapnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Ketua Dewan Kehormatan, Hinca IP Panjaitan, Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut, Yudha Johansyah, Bendahara DPD Partai Demokrat Sumut yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Tondi Ronitua dan seluruh Ketua DPC Partai Demokrat Sumut serta Anggota DPRD Sumut dan Kab/Kota Se Sumut.

Sebelumnya, dalam laporannya, Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Lokot Nasution semakin optimis bisa memenangkan partai Demokrat Sumut pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

“Terakhir bapak (SBY) datang lima tahun yang lalu. Sempat dikabarkan tidak bisa hadir ke Sumut, karena kondisi drop setelah berkeliling nusantara untuk memenangkan Demokrat. Sekarang, saya semangat lagi saat tahu bapak akhirnya datang ke Medan. Alhamdulillah kita semakin siap menangkan Demokrat di Sumatera Utara,” ungkapnya.

Lokot juga melaporkan jika dirinya bersama sekretaris, Yudha Johansyah mengelola partai bersama-sama dan tidak absolut keputusan di tangan mereka berdua.

“Kami selalu berdiskusi dengan 33 Ketua DPC Demokrat se Sumut. Hal ini perlu kami sampaikan, untuk menjadi semangat bagi kami. Inilah wajah-wajah Demokrat Sumatera Utara. Insya Allah, 14 Februari kita jemput kemenangan Demokrat Sumatera Utara,” katanya sembari memperkenalkan seluruh ketua DPC.

Sebelum mengakhiri, Lokot berpesan kepada seluruh kader untuk bekerja keras demi meraih kemenangan dan misi besar 2029 mendatang.

“48 hari lagi, walau kaki ke kepala dan kepala ke kaki, ayo kita terus bekerja keras agar 2029 kita bisa menghantarkan ketua umum kita bertarung sebagai calon presiden,” ucapnya disambut teriakan histeris dari ribuan kader Demokrat Sumut yang hadir dalam agenda konsolidasi tersebut. (gus/ram)

Demo ke Kantor Bupati Langkat, Pelamar PPPK Tak Dapat Jawaban Cara Penilaian SKTT

HONORER: Ratusan massa guru honorer yang kalah dalam seleksi PPPK Guru karena sistem penilaian SKTT, menggeruduk Kantor Bupati Langkat di Stabat.Teddy Akbari/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO- Ratusan guru yang merupakan pelamar atau peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menggelar aksi demo ke Kantor Bupati Langkat di Stabat, Rabu (27/12/2023). Dalam aksi ini, massa menuntut agar pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT) dihapuskan dalam sistem penilaian.

Alasannya, penilaian SKTT dituding tidak transparan atau terbuka. Ratusan guru honorer ini mulanya berkumpul di Masjid Asy-Syuhada, Jalan Proklamasi, Kelurahan Kwalabingai, Stabat.

Setelahnya, massa kemudian melakukan aksi jalan kaki menuju Kantor Bupati Langkat yang berjarak sekitar 500 meter. Ratusan guru honorer yang diduga dikalahkan ini kompak mengenakan pakaian serba hitam dan lengkap ikatan warna putih di lengan kirinya.

Massa juga membentangkan poster bertuliskan nilai tinggi tenggelam, nilai rendah meroket, kok bisa dan spanduk menarasikan tuntutan agar Bupati, BKD hingga Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat mengumumkan kembali hasil seleksi kompetensi PPPK Guru tahun 2023 berdasarkan hasil ujian CAT BKN. Sekitar 60 menit massa menyuarakan orasinya di depan Kantor Bupati Langkat, baru akhirnya diterima masuk.

Sebelum masuk, sempat terjadi komunikasi antara massa dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Langkat, Dameka Putra Singarimbun. Komunikasi dimaksud agar perwakilan massa saja yang masuk ke dalam untuk menggelar pertemuan.

Namun massa menolak hal tersebut dan akhirnya seluruh guru honorer masuk ke dalam Kantor Bupati Langkat hingga menggelar pertemuan di ruang pola. Mereka melakukan diskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan, Saiful Abdi dan jajaran beserta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat, Eka Syahputra Depari.

Sekitar 30 menit kemudian, barulah Plt Bupati Langkat, Syah Afandin hadir dalam pertemuan tersebut. Hasilnya, peserta PPPK yang seluruhnya ikut berkompetisi sebagai tenaga pendidik atau guru ini tidak mendapatkan jawaban yang jelas dan nyata terkait cara penilaian SKTT dilakukan.

“Pertemuan kami kalau dikatakan belum puas, karena belum ada jawaban yang pasti,” ujar perwakilan guru, Wahyu Bima Mahruzar yang mengajar pada sekolah negeri di Kecamatan Tanjungpura.

Artinya, dia menilai, pertemuan tatap muka bersama Plt Bupati Langkat yang menyoal SKTT ini masih jauh dari kata puas. Meski begitu, dia menyebut, Plt Bupati Langkat sudah menegaskan, akan mengakomodir persoalan ini ke BKN pusat.

“Nanti pak bupati akan sama-sama melalui beberapa peserta PPPK guru berangkat ke BKN dalam waktu yang sedekat-dekatnya, agar masalah SKTT ditiadakan. Kalau bisa nilainya yang dipakai, nilai CAT murni,” ujar Bima.

“BKD dan Dinas Pendidikan Langkat, tidak memberikan jawaban tentang siapa penguji yang sebenarnya tentang SKTT. Tuntutan sudah kami sampaikan, pertama hapus pengumuman atau batalkan pengumuman ASN PPPK guru 2023, serta hapus SKTT,” sambung Bima.

Disinggung langkah selanjutnya bagaimana jika tidak menuai hasil memuaskan di Badan Kepegawaian Nasional, menurut Bima, para guru yang terzolimi ini akan berdiskusi lebih dulu untuk mengambil langkah selanjutnya. “Soal kami akan melaporkan ke aparat penegak hukum, kami akan melihat perkembangannya. Seperti yang dilakukan di Mandailing Natal (Madina), mereka melakukan laporan itu ke polda,” seru Bima.

Sementara, Plt Bupati Langkat, Syah Afandin ketika diwawancarai usai pertemuan menilai hal yang wajar jika pelamar yang mendapat nilai ujian tinggi dari CAT dinyatakan tidak lulus, melakukan aksi protes. “Anak-anak kita yang honorer ini (peserta PPPK) merasa bahwa capaian nilai yang mereka peroleh atau didapatkan tidak sesuai dengan sistem yang di luar dari nilai CAT (SKTT). Kita minta supaya ini dievaluasi ulang,” kata pria yang akrab disapa Ondim ini.

Dia mengakui, akan membawa persoalan ini ke BKN guna mengetahui jawabannya lebih detil dan jelas. “Kita akan bawa persoalan ini ke Jakarta, seperti apa duduk persoalannya. Mungkin setelah tahun baru diawal Januari 2024, beberapa orang peserta PPPK ini ke Jakarta. Yang jelas nanti kita akan memperjuangan apa yang menjadi hak mereka,” pungkasnya.

Diketahui Pemkab Langkat mengumumkan kebutuhan calon PPPK melalui Keputusan Bupati Langkat nomor 810-2187/BKD/2023. Dalam pengumuman ini, Pemkab Langkat membutuhkan 800 Guru PPPK. (ted)

82 WBP Lapas Binjai Terima Remisi Natal

REMISI: Kasi Binadik Lapas Binjai, Andi Gultom foto bersama dengan WBP yang menerima remisi khusus Hari Raya Natal.Istimewa/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai memberikan remisi khusus Hari Raya Natal tahun 2023 kepada 82 warga binaan, di Aula Lapas Binjai, Senin (25/12/2023).

Kalapas Binjai, Theo Adrianus Purba diwakili Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Andi Gultom menyerahkan remisi tersebut.

Kalapas Binjai mengatakan penyerahan remisi sebagai bentuk keterlibatan negara untuk menghargai dan memberi pengakuan kepada narapidana yang menunjukkan integritas, berperilaku positif, dan menjauhi pelanggaran.

“Tujuannya adalah agar remisi dapat mendorong narapidana agar mendapatkan kesadaran pribadi yang terlihat dari tindakan dan sikap mereka sehari-hari,” kata Andi.

Dijelaskannya, remisi khusus hari raya natal tahun 2023 ini diberikan kepada narapidana yang sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif.

“Narapidana yang mendapat remisi telah memenuhi persyaratan, seperti telah menjalani pidana minimal enam bulan, tidak terdaftar pada register F, serta turut aktif mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan,” ujar Theo, Rabu (27/12/2023).

Dia membenarkan, ada 82 WBP yang menerima remisi atau pengurangan masa pidana khusus hari natal selama 15 hari hingga dua bulan. Dia merinci, 7 WBP menerima remisi 15 hari, 61 orang mendapat remisi satu bulan, 10 orang mendapat remisi 1 bulan 15 hari, dan 4 orang memperoleh remisi dua bulan.

“Remisi ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan semangat bagi warga binaan untuk dapat berkelakuan baik selama menjalani masa pidana-nya, serta semakin dapat meningkatkan keimanannya agar setelah bebas nanti dapat terhindar dari perbuatan melawan hukum,” harap Theo.

Tak lupa, dia juga mengucapkan selamat kepada WBP yang menerima remisi. “Selamat kepada seluruh narapidana yang mendapatkan remisi, diharapkan dapat memotivasi narapidana untuk mencapai penyadaran diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari, sehingga dapat kembali diterima di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa pidana,” pungkasnya. (ted/ram)