Home Blog Page 955

Hingga Oktober 2023, Penjualan Ritel Daihatsu Tembus 164 Ribu

Data penjualan Daihatsu sampai dengan bulan Ok tober 2023

SUMUTPOS.CO – Hingga Oktober 2023, penjualan ritel pasar otomotif nasional mencapai sekitar 825 ribu unit, atau naik 0,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang sebanyak 822 ribu unit.

Sejalan dengan kenaikan pasar otomotif nasional, Daihatsu di Indonesia membukukan raihan penjualan ritel yang positif, dengan mencatatkan lebih dari 164 ribu unit, atau naik sekitar 4,4 persen, dibandingkan periode yang sama 2022 lalu, sekitar 157 ribu unit.

Dari capaian tersebut, kontribusi penjualan ritel Daihatsu terhadap market share ritel otomotif nasional mencapai sebesar 19,9 persen, atau naik sebesar 0,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebesar 19,1 persen.

Secara volume dan kontribusi model, penjualan ritel Daihatsu selama 10 bulan pada 2023 ini, tetap didominasi oleh top 3 model, seperti Sigra sebanyak 53.189 unit, atau berkontribusi sekitar 32,4 persen; disusul GranMax PU (pick up) 36.082 unit (22 persen); dan Terios 21.385 unit (13 persen).

“Kami bersyukur, penerimaan masyarakat tetap menunjukkan tren positif terhadap Daihatsu hingga Oktober 2023, yang dapat terlihat dari penjualan yang menembus 164 ribu unit, atau naik sebesar 4,4 persen dibanding 2022 lalu. Semoga capaian baik ini, dapat terus memotivasi kami dalam memberikan penawaran dan layanan terbaik kepada pelanggan,” ungkap Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation, Tri Mulyono. (rel/saz)

Komit Percepat Transisi Energi, Pertamina Kerja Sama Perusahaan Tiongkok

MOU: Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama & CEO PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, dan Ketua Sinopec Group, Ma Yongsheng di Shanghai, Tiongkok, pekan lalu.Istimewa.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Pertamina (Persero) memperluas kerja sama bisnisnya dengan SINOPEC, perusahaan energi milik Tiongkok. Hal ini untuk mempercepat komitmen transisi energi dan meningkatkan peluang pengembangan bisnis global.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama & CEO PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati dan Ketua Sinopec Group, Ma Yongsheng di Shanghai, Tiongkok, pekan lalu.

Direktur Utama & CEO PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, menekankan pentingnya kolaborasi dengan mitra strategis untuk mempercepat bisnis perusahaan selama era transisi energi saat ini.

“Di tengah tantangan yang dihadapi akibat perubahan iklim dan transisi energi, kolaborasi dengan mitra krusial untuk mengatasi isu-isu ini dan mempercepat pertumbuhan bisnis Pertamina melalui transfer pengetahuan dan teknologi,” ungkap Nicke dalam keterangan resmi, Selasa (14/11).

Nicke juga menjelaskan, SINOPEC merupakan satu perusahaan minyak dan gas internasional yang memiliki keahlian di bidang CCUS, unconventional hydrocarbon, petrokimia, hidrogen, dan lainnya. Hal ini memungkinkan Pertamina untuk belajar dan mengembangkan bisnisnya.

Untuk diketahui, MoU antara kedua Badan Usaha Milik Negara dari Indonesia dan Tiongkok ini, meliputi berbagai kegiatan bisnis, mulai dari hulu, hilir, hingga energi baru & terbarukan atau new & renewable energy (NRE), hingga pengembangan kemampuan sumber daya manusia (SDM).

Di sektor hulu, Pertamina dan SINOPEC akan memperluas kolaborasi mereka dalam kegiatan seperti pengembangan unconventional hydrocarbon, carbon capture utilization and storage (CCUS), enhanced oil recovery (EOR), dan pengeboran ultra-deep.

Sebagai bagian dari kolaborasi di sektor NRE, kedua belah pihak akan mengeksplorasi potensi dalam pengembangan energi panas bumi, hidrogen, dan tenaga surya. Selain itu, terdapat kesepakatan untuk meningkatkan pengembangan kemampuan di kedua sisi.

“Ini termasuk penguatan kegiatan riset dan pengembangan serta pengembangan bisnis hulu. Sementara itu, kolaborasi di sektor hilir meliputi baik di bisnis bahan bakar dan bisnis non-bahan bakar, pelumas, aviasi, petrokimia, serta transportasi dan logistik,” jelas Nicke.

Pada kesempatan yang sama, Ketua SINOPEC Group, Ma Yongsheng mengungkapkan, kerja sama ini memperkukuh hal yang saling menguntungkan. Dia percaya, transisi energi global memerlukan kerja sama yang berkelanjutan.

Sebagai langkah tingkat lanjut, setelah memperkenalkan teknologi unggulan SINOPEC dalam eksplorasi dan pengembangan yang dalam dan ultra-dalam, minyak dan gas shale, energi terbarukan, dan CCUS, Ma Yongsheng mengusulkan, kedua belah pihak untuk menunjuk koordinator utama dari masing-masing pihak.

“Mendirikan mekanisme kerja sama sesuai dengan MoU yang telah ditandatangani, dan memulai fase kerja selanjutnya sesegera mungkin,” pungkasnya. (jpc/saz)

Pelaku Wisata Bali Dukung Ganjar

PERNYATAAN SIKAP: Pelaku pariwisata Bali memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo di Hotel Prime Plaza Sanur Bali, baru-baru ini.Istimewa.

SANUR, SUMUTPOS.CO – Dukungan untuk pasangan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD, terus bertambah. Kali ini, ribuan pelaku pariwisata Bali menyatakan sikap, siap memenangkan Ganjar-Mahfud menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini.

Komitmen itu diberikan oleh ribuan pelaku pariwisata Bali secara langsung kepada Ganjar di Hotel Prime Plaza Sanur Bali, Rabu, 1 November 2023 lalu. Hadir dalam acara tersebut, mantan Gubernur Bali I Wayan Koster, mantan Wagub Bali Cok Ace, dan para pelaku industri pariwisata lainnya.

Dalam kesempatan itu, Cok Ace yang juga menjabat sebagai Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, mengajak semua pelaku industri pariwisata untuk solid memenangkan Ganjar. Pasalnya, menurut dia, hanya Ganjar calon presiden yang peduli pada pengembangan pariwisata nasional.

“Kami solid mendukung dan memenangkan Pak Ganjar sebagai presiden pada 2024. Kami yakin dan optimis, pariwisata Indonesia, khususnya Bali, akan lebih maju di bawah kepemimpinan Ganjar-Mahfud MD,” ungkap Cok Ace.

Cok Ace menjelaskan, pariwisata Bali merupakan pariwisata budaya. Ganjar, menurutnya, sangat memahami hal itu. Dibuktikan dengan keberhasilan Ganjar dalam menghidupkan kembali Kota Lama Semarang dan kawasan Borobudur, sewaktu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode.

“Itu menunjukkan komitmen beliau sebagai pemimpin yang peduli pada budaya sebagai akar pariwisata. Komitmen beliau melestarikan budaya cukup besar, tentu kami optimis Indonesia lebih maju dipimpin beliau. Karena hanya beliau yang paham terhadap pelestarian budaya dan sudah melakukannya,” katanya.

Menurutnya, dengan kearifan lokal masing-masing, Ganjar akan mampu menggaungkan pariwisata di berbagai daerah di Indonesia.

“Apalagi Pak Ganjar juga sangat konsen pada pengembangan industri kreatif. Ini sejalan dengan pengembangan wisata secara keseluruhan,” ujar Cok Ace.

Sementara itu, Ganjar mengucapkan terima kasih atas dukungan dari para pelaku wisata Bali. Dia berharap para pelaku wisata Bali bisa terus berkontribusi memberikan masukan padanya dalam pengembangan pariwisata lain di Indonesia.

“Kalau bicara pariwisata di Indonesia, ya Bali. Saya berharap ada masukan dan saran dari para pegiat wisata di Bali agar pengembangan pariwisata di Indonesia semakin cepat, tidak hanya di Bali, tapi juga di daerah lain Indonesia,” harapnya.

Dalam acara tersebut, Ganjar juga menggelar dialog dengan para pelaku industri pariwisata Bali. Sejumlah masalah disampaikan, mulai daya dukung lingkungan, sampah, infrastruktur parkir dan lainnya.

“Pariwisata memang harus ditata. Mendulang devisa dari pariwisata tidak boleh mengesampingkan faktor pelestarian lingkungan,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Sumut Gunawan Benjamin, kepada Sumut Pos di Kota Medan, Selasa (14/1), mengatakan, komitmen Ganjar untuk membangun potensi wisata termasuk di luar Bali, sangat diapresiasi. Mengingat, sejauh ini menurut dia kinerja sektor pariwisata masih tertinggal dengan wisata negara tetangga, seperti Thailand. Karena itu, dia berharap, selain faktor lingkungan, faktor kearifan lokal juga harus dipertimbangkan. (wir/dwi/saz)

Komisi IV Mediasi Kisruh Pengelola Lapangan Golf Mini dengan Warga

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Kota Medan mengunjungi lapangan golf mini yang berada di Jalan Williem Iskandar atau Jalan Pancing. Ketua Komisi IV, Haris Kelana Damanik menyebutkan, kedatangan pihaknya untuk memediasi perseteruan antara pengelola dengan masyarakat sekitar.

“Kehadiran kami adalah untuk menjembatani laporan masyarakat yang kita terima. Kisruh ini dipicu dari tumbang atau patahnya dua tiang besi sarana pendukung lapangan golf akibat angin kencang yang terjadi pada 1 November kemarin,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Medan, Haris Kelana Damanik kepada wartawan, Selasa (14/11/2023).

Dalam laporan itu, sambung Haris, tiang besi yang berada di pinggir lapangan golf itu terjadi pada tengah malam yang disaksikan beberapa orang warga. Setelah kejadian itu, pagi harinya puluhan warga sekitar mendatangi pengelola lapangan golf.

“Warga meminta agar puluhan tiang besi yang ada dicabut. Sebab masyarakat kawatir, apabila tiangnya patah lagi, nantinya akan menimpa rumah warga,” ujarnya.

Haris Kelana berharap pihak Kelurahan dan Kecamatan ikut berperan agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara musyawarah.

“Nantinya keberadaan lapangan golf ini menjadi sumber pendapatan daerah dan masyarakat. Untuk itu, buatlah yang terbaik. Pengelola pun harus memberdayakan masyarakat sekitar sebagai karyawannya,” katanya.

Sebelumnya, Maman dan Rudi selaku warga sekitar yang rumahnya bersebelahan dengan dinding lapangan golf mini mengutarakan, bahwa mereka berdua adalah saksi mata patahnya kedua tiang besi tersebut.

“Sebelum patah, tiang besi itu bergoyang kuat kekiri dan kekanan akibat hujan deras serta angin kencang. Tak berapa lama, dua tiang besi itu patah. Untungnya patahannya tidak menimpa rumah kami,” cestusnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya lagi, pihaknya yang hadir mewakili masyarakat sekitar berharap agar DPRD Medan dapat memediasi persoalan tersebut.

“Kami nggak mau ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dari permasalahan ini. Untuk itu pasca pertemuan hari ini, ada titik terang yang baik buat warga dan pengelola lapangan golf mini,” tuturnya.

Seperti diketahui, kunjungan tersebut didampingi anggota Komisi IV lainnya, seperti David Roni Ganda Sinaga, Edwin Sugesti Nasution, Paul Mei Anton Simanjuntak, perwakilan Satpol PP Medan, serta Yusnah Harahap sebagai perwakilan dari Pengelola Lapangan Golf Mini dan puluhan warga masyarakat. (map)

Komisi III Dukung Pemko Medan Selamatkan Aset Terbengkalai

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution SH MH, mendukung Pemko Medan untuk terus berfokus dalam menyelamatkan dan memanfaatkan aset-aset milik Pemko Medan yang selama ini terbengkalai.

Pasalnya selama ini, cukup banyak aset Pemko Medan yang tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Selama ini ada cukup banyak aset Pemko Medan yang tidak dimanfaatkan sehingga dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Namun saat ini kita melihat keseriusan Pemko Medan dalam menyelamatkan aset-asetnya, dan ini patut kita dukung,” ucap Mulia kepada Sumut Pos, Senin (13/11/2023).

Dijelaskan politisi muda Partai Gerindra tersebut, sejatinya setiap aset akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat apabila dimanfaatkan secara maksimal. Sebab bila dimanfaatkan dengan baik, aset bisa menjadi sumber pendapatan, sementara pendapatan dibutuhkan untuk percepatan pembangunan.

“Begitu juga bila dimanfaatkan sebagai ruang pelayanan publik, maka pasti akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas. Artinya, jangan sampai ada aset Pemko Medan yang tidak bermanfaat ataupun sia-sia,” ujarnya.

Oleh karena itu, Mulia meminta Pemko Medan untuk tidak hanya menguasai kembali aset-asetnya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, namun juga segera memanfaatkan aset-aset tersebut.

Sebab bila hanya dikuasai namun tidak segera dipergunakan atau dimanfaatkan, maka aset-aset tersebut akan berpotensi untuk dikuasai kembali oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Seperti halnya aset lahan di Tanjung Selamat yang baru saja ditertibkan Pemko Medan untuk dibangun Depo BRT, itu contoh langkah yang baik dan harus dilakukan untuk aset-aset lainnya. Bahwa setelah dikuasai, aset harus segera dimanfaatkan,” katanya.

Guna mendukung langkah Pemko Medan tersebut, Mulia juga berharap agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dapat memberikan pendampingan hukum kepada Pemko Medan dalam menertibkan aset-asetnya.

“Kita yakin Kajari Medan yang baru, bapak Muttaqin Harahap dapat berkolaborasi dengan lebih baik dengan Pemko Medan dalam menertibkan aset-aset Pemko Medan,” pungkasnya. (map)

Kajari Medan Tegaskan Netralitas ASN di Pemilu 2024

DAMPINGI: Kajari Medan, Muttaqin Harahap didampingi Kasi Intel dan Kasi Pidsus coffee morning dengan Forwakum Sumut, Selasa (14/11/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Muttaqin Harahap menegaskan seluruh ASN di jajarannya, agar tetap menjaga netralitas dan profesionalitas dalam perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Kajari Medan dalam kesempatan silaturahmi dan Coffee Morning bersama Forwakum Sumut, Selasa (14/11/2023).

“Sesuai instruksi pimpinan, Kita mengingatkan kepada seluruh ASN khususnya di jajaran Kejari Medan agar tetap menjaga netralitas dan profesionalitas pada pemilu 2024,” ungkapnya, didampingi Kasi Intel Simon dan Kasi Pidsus Mochamad Ali Rizza.

Dirinya menyebutkan, sebagaimana instruksi pimpinan, pihaknya akan menindak dan memberikan sanksi kepada ASN khususnya kejaksaan apabila ada yang tidak netral.

“Kita sudah jelas sesuai instruksi pimpinan, akan menindak ASN khususnya Kejaksaan yang tidak netral. Tentu pasti ada sanksi bagi yang main-main atau tidak mengindahkan perintah pimpinan,” tegasnya.

Berkaitan komitmen netralitas dan profesionalitas, Muttaqin juga berharap insan media turut serta mengawal pemilu agar berjalan damai dengan menjaga netralitas dan tidak condong ke salah satu pasangan calon.

“Media juga kan berperan penting, karena itu juga kita berharap teman-teman memberikan pemberitaan yang sejuk dan tidak condong ke salah satu pasangan calon. Bahasa medannya, beritanya jangan memanas-manasi lah, biar pemilu tahun ini bisa berjalan damai,” katanya.

Lebih jauh ditambahkan Kajari Medan, pihaknya juga telah melakukan antisipasi potensi-potensi yang mungkin menggangu kelancaran pemilu dengan berkoordinasi Bawaslu dan sentra gakumdu. Selain itu menurutnya, Kejari Medan juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo untuk mengantisipasi penggunaan media sosial yang mengarah ke SARA dan berita hoax. (man/ram)

Komisi D DPRD Sumut: Progres Pembangunan Proyek Rp 2,7 Triliun Tidak Jelas

RAPAT: Rapat Komisi D DPRD Sumut dengan Dinas PUPR Sumut bahas proyek Rp2,7 Triliun.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Sumatera Utara menggelar Rapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, membahas tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Sumut yang menggunakan dana APBD Sumut sebesar Rp 2,7 triliun secara multiyears, di Ruang Rapat Komisi D DPRD Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Selasa (14/11/2023).

Rapat tersebut, dipimpin Ketua Komisi D, Benny Herianto Sihotang, Sekretaris Rony Reynaldo Situmorang, anggota DPRD Komisi D lainnya.

Sedangkan, Dinas PUPR Sumut, dihadiri Kepala Dinas, Marlindo Harahap, pihak Manajemen Kontruksi (MK), serta perwakilan pelaksana pekerjaan (KSO).

Dalam rapat, PUPR Sumut yang sebelumnya optimis mengeklaim pengerjaan proyek akan tuntas sesuai dengan kontrak di akhir tahun 2023, nyatanya menuai sejumlah sorotan dari anggota DPRD Sumut, salah satunya penjelasan pengerjaan Dinas PUPR Sumut, yang tidak akurat.

“Pertama, kami tidak mau memaksakan Dinas PUPR memperpanjang atau memutus kontrak. Kami butuh informasi lebih detail, Pak Marlindo berikan dulu jawaban sama kami penilaian dinas (itu) sendiri, apa kerja KSO selama ini?” ucap Rony Reynaldo Situmorang.

Politisi Partai NasDem itu menilai, progres pengerjaan PUPR Sumut hingga November 2023 tidak jelas. “Saya perlu ketegasan dari Pak Marlindo, atas progres-progres dan kemampuan (pengerjaan) PUPR ke depannya,” ucapnya.

Kedua, sambung Rony, proyeksi baik informasi pengerjaan proyek Rp 2,7 triliun tidak akurat.

“Bahwa menurut MK free finance yang tidak sanggup. Itu menjadi bahan. Kalau masalah ini ngga selesai bagaimana? Karena ini nanti kaitannya sama pelelangan. Karena ini syarat yang sudah disiapkan di awal. Jadi kembali, kami Komisi D DPRD Sumut meminta informasi lebih detail dan akurat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Sumut, Marlindo Harahap, dalam keterangannya mengaku pihaknya sudah berupaya maksimal dalam pengerjaan proyek. Hingga November 2023, diketahui progres pengerjaan proyek mencapai 71 persen.

Pada rapat, Marlindo kemudian menyinggung perpanjangan pengerjaan proyek. Pihaknya pun sudah meminta referensi atau masukan dari berbagai pihak sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Kami sudah melakukan rapat dan mengundang profesor dari USU dan lainnya. Saya sudah menanyakan bahwa pada prinsipnya perpanjangan ini ada tiga kategori. Pertama tentang peraturan kontrak, penganggaran dan pembayaran,” sebutnya.

Perpanjangan tersebut, kata Marlindo, terbagi menjadi dua bagian. Yakni kesempatan dan kompensasi kepada pelaksana pekerjaan (KSO) dikarenakan terdapat beberapa kendala pengerjaan di lapangan.

“Misalnya mereka tidak bekerja, gara-gara itu mereka contohnya ada perizinan waktu mereka memasang Asphalt Mixing Plant (AMP) atau misalnya longsor karena mereka tidak bisa lewat. Jadi berapa lama kendala itu, itulah yang diperbolehkan penambahan ke depan. Jadi kemarin hasil rapat itu bahwa perpanjangan itu bisa dilanjutkan sesuai dengan kendala,” sebutnya.

“Inilah sekarang yang sedang dihitung oleh MK, PT Waskita Karya maupun PUPR untuk kita siapkan berapa lama diperpanjang. Kalau memang mereka ada kendala, itu kita anggap kompensasi. Tapi kalau kelalaian itu kita kasih kesempatan tapi kita buat dia denda. Tanggal 30 November 2023 kita harus sudah siap ini, sebelum kita membuat keputusan untuk memperpanjang atau tidak,” ucap Marlindo mengakhiri.(gus/ram)

FKBIHU Sumut Keberatan Usulan Kenaikan Biaya Haji

Ketua FKBIHU Sumut, H Ilyas Halim. (Ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FKBIHU) Sumatera Utara, H Ilyas Halim, selaku penyelenggara manasik haji, keberatan dengan usulan kenaikan biaya haji 2024 sebesar Rp105 juta.

“Kita sebagai penyelenggara manasik, jamaah itu sebenarnya pada keberatan. Harapan jamaah kemarin, biaya haji itukan turun. Tapi ternyata inikan diusulkan naik,” kata Ilyas kepada Sumut Pos, Selasa (14/11/2023).

Usulan kenaikan biaya haji itu, dia menilai Kementerian Agama punya pemikiran lain. Artinya kata Ilyas, jikapun nantinya usulan itu terjadi haruslah dibarengi dengan peningkatan pelayanan haji.

“Kalaulah itu naik, kita berharap bahwa pelayanan dan yang di Makkah itu harus sesuai,” ungkapnya.

Ketika disinggung kembali dengan usulan kenaikan biaya haji, Ilyas menegaskan keberatan selaku penyelenggara manasik haji.

“Kalau perkara keberatan ya keberatan lah. Tapi kalaupun itu karena pemerintah punya usulan lain, ya karena kita namanya KBIHU mengacu kepada kementerian agama. Itu tadi, fasilitas harus lebih baik,” katanya.

Ia tak ingin, kenaikan biaya haji tahun 2023 kembali lagi terjadi di tahun 2024, ketika di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armina) masih banyak jamaah yang tidak dapat tempat.

“Tahun lalu kan naik itu. Tapikan terjadi juga fasilitas yang tidak memadai. Kalau dengan konsep yang seperti ini, kita mengharapkan fasilitas itu menjadi prioritas. Terutama yang di Armina itu makan, kemudian fasilitas di Mina, Muzdalifah, kemudian di Arafah itu harus diperhatikan oleh pemerintah,” ungkap Ilyas.

Diapun berharap kepada pemerintah, agar mengkaji kembali usulan kenaikan biaya haji tersebut. Karena menurutnya, dengan kesulitan ekonomi masyarakat, jelas hal tersebut dirasa memberatkan.

“Dengan kemampuan kesulitan masyarakat, nantinya jamaah akan menambah sekitar Rp50 jutaan lebih. Kalau tahun lalukan sekitar Rp49 jutaan. Kitapun berharap nilai manfaat itu bisa menutupi kenaikan biaya haji itu,” pungkasnya.

Diketahui, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah mengusulkan agar biaya haji 2024 naik menjadi Rp105 juta. Yaqut menjelaskan penyusunan BPIH menggunakan asumsi nilai tukar kurs dollar terhadap rupiah sebesar Rp16 ribu. Sedangkan asumsi nilai tukar SAR terhadap rupiah sebesar Rp4.266.

Kemudian living cost tahun 2024, sama dengan penyelenggaraan tahun lalu sebesar SAR 750 yang akan dibayarkan dalam bentuk SAR dengan mempertimbangkan perlindungan jamaah haji dari fluktuasi kurs yang besar. (man/ram)

Pj Wali Kota Minta OPD Percepat Pelaksanaan Capaian Realisasi Kanal Digital

BAHAS: Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani bersama seluruh OPD Kota Tebingtinggi membahas percepatan peningkatan capaian realisasi kanal digital Pemerintah Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka peningkatan capaian realisasi kanal digital, Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menggelar rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di ruang Aula BPKPD Jalan Gunung Leuser Kota Tebingtinggi, Selasa (14/11/2023).

Pj Wali Kota Tebingtinggi Drs Syarmadani mengimbau kepada seluruh OPD agar melengkapi dan mengumpulkan data serta memfasilitasi terkait kekurangan di dalam TP2DD, sehingga percepatan capaian realisasi kanal digital dapat terlaksana 100 persen.

“Mengingat capaian realisasi kanal digital yang ada belum mencapai 100 persen, diharapkan kawan-kawan semua kepala OPD, ada timbul respon masing-masing, respon seutuhnya bagaimana untuk mempercepat ini. Memang kalau non tunainya kita dapat 100 persen, tapi digitalnya masih banyak kelihatan yang warna orange. Dengan harapan tidak lama lagi ini semakin baik,” pinta Syarmadani.

Hal mengenai Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), kaitannya dengan evaluasi kinerja Pj Wali Kota dari Kemendagri RI tanggal 24 November 2023 (KKPD termasuk dalam salah satu indikator penilaian kinerja Penjabat Wali Kota Tebingtinggi), diharapkan rampung dan bisa segera dipergunakan pada minggu depan.

“Kepada semua pihak yang terlibat dan turut bekerjasama, yang mana Kota Tebingtinggi berhasil meraih penghargaan TP2DD 2 tahun berturut-turut sejak tahun 2022, kategori Wilayah Sumatera. Itu patut kita syukuri dan tentu ini kerjasama semua pihak, bantuan dari Bank Indonesia, Bank Sumut dan juga dukungan dari bank-bank lain yang turut terlibat didalamnya,” beber Syarmadani.

Menurut Syarmadani, ada hal-hal yang substansial yang memang senyatanya menjadi catatan kita, perlu digitalisasi terutama dalam transaksi keuangan kita. Bukan hanya semata-mata karena ingin mematuhi peraturan perundang-undangan, namun hendaknya kita selalu ingat bahwa kemajuan memanfaatkan teknologi dalam rangka digitalisasi transaksi keuangan.

Kemudahan melalui digitalisasi, diungkapkan Syarmadani, antara lain, tidak terbatas waktu lebih mudah (kapanpun dan dimanapun), faktor keamanan bahwa selalu tercatat rekaman transaksi dan pihak penegak hukum pun melihat dalam posisi ini sangat kecil kemungkinan terjadi proses yang dipersangkakan pungli, korupsi dan segala macam.

Selanjutnya, lebih dipercaya, karena sistem pengamanannya juga ketat jadi tidak bisa sembarangan, pengamanannya berlapis dan pihak bank pun bertanggung jawab jika terjadi gangguan transaksi yang salah.

“Lebih liquid ketika uang itu dilaksanakan dalam bentuk transaksi non tunai, maka seketika juga ketika uang masuk ke daerah dan ada mekanisme penggunaan langsung untuk bisa kita gunakan, dan yang terakhir mudah dalam memonitor,” jelasnya.

Syarmadani menjaga semuanya untuk memperbaiki bersama termasuk dari OPD, tadi masih ada yang dibawah 50 persen digitalisasinya. “Itu tolong dikejar, dimana kendalanya, internal atau di eksternal. Karena bagaimanapun ini adalah bentuk insentif, substantifnya yang bagaimana saya sampaikan tadi jadi untuk kepentingan kita, untuk Kota Tebingtinggi,” pinta Syarmadani.

Sebelumnya Kepala BPKD Sri Imbang Jaya Putra mengungkapkan bahwa pentingnya rapat yang dilaksanakan hari ini, sebagai penilaian dalam nominasi penghargaan TP2DD, yang mana rapat TP2DD mendapat persentase penilaian sebesar 20 persen.

“Masih rendahnya persentase realisasi kanal digital, atas hal ini, Kepala BPKPD berharap apa yang menjadi kekurangan agar dapat dilengkapi. Minta tolong supaya kita sama-sama paling tidak dari realisasi kanal digital, bisa kita optimalkan. Mudah-mudahan apa yang kita rapatkan hari ini dapat kita tindaklanjuti bersama sehingga kita harap Pemko Tebingtinggi bisa meraih (penghargaan TP2DD) untuk ketiga kalinya,” pungkas Sri Imbang. (ian/ram)

Kapolda Sumut Tinjau Langsung Lokasi Kebakaran Pipa Pertamina Belawan

KEBAKARAN: Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agung Imam Setya Efendi meninjau langsung lokasi kebakaran yang diakibatkan oleh kebocoran minyak dari pipa milik Pertamina, di Lingkungan 10, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Selasa, (14/11/2023) sore.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agung Imam Setya Efendi meninjau langsung lokasi kebakaran yang diakibatkan oleh kebocoran minyak dari pipa milik Pertamina, di Lingkungan 10, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Selasa, (14/11/2023) sore.

Kapolda Sumut datang dari Mapolda Sumut ke Belawan dengan menggunakan Pesawat Helly, yang mendarat di Markas Dirpolarud Polda Sumut dan langsung disambut oleh Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Josua Tampubolon, Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol Aris Fianto, Kabag Ops, Kompol Iwan Kustianto, Camat Medan Belawan Yoga Pratama Irawan, Lurah Belawan Bahari, Daniel Saut Situmorang.

Kapolda langsung meninjau lokasi kebakaran yang diakibatkan oleh pipa gas Pertamina, dan langsung berdialog dengan warga tentang kejadian yang terjadi.

Setelah berdialog dengan warga, Kapolda langsung melihat pengungsian korban kebakaran di Kantor Kelurahan Belawan Bahari, ia mengintruksikan Kepada Kapolres, dan Camat Belawan agar korban bisa dibantu semaksimal mungkin, mulai dari MCK, ataupun bahan makanan yang layak yang wajib diperhatikan.

“Dari kejadian ini yang terpenting kita bantu dulu korbannya, karena sudah ada 8 yang sudah identifikasi, mungkin masih ada lagi, dan juga korban dengan kerugian hewan ternak yang terbakar, juga akan kita bantu nantinya,” ujarnya.

Kapolda menegaskan, setelah ini pihaknya akan proses secara hukum.

“Kami kepolisian tidak ada hak untuk mengadili, tapi kami bisa membawa mereka untuk diadili,” ungkapnya.(mag-1/ram)

1...954955956...15,696Page 955 of 15,696