Home Blog Page 96

Rico Waas Bangga Jadi Bagian Keluarga Besar IKAPTK

HADIR:Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas selaku Dewan Pembina IKAPTK Kota Medan hadir langsung dalam acara yang digelar di Gedung PKK Kota Medan, Selasa (7/4/2026) malam.
HADIR:Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas selaku Dewan Pembina IKAPTK Kota Medan hadir langsung dalam acara yang digelar di Gedung PKK Kota Medan, Selasa (7/4/2026) malam.

MEDAN – Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti acara Halalbihalal Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kota Medan tahun 2026. Dengan mengusung tema “Memupuk Silaturahmi dan Memperkuat Sinergitas demi Mewujudkan Medan untuk Semua”, acara ini menjadi momentum penguatan korps alumni pamong praja. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas selaku Dewan Pembina IKAPTK Kota Medan hadir langsung dalam acara yang digelar di Gedung PKK Kota Medan, Selasa (7/4/2026) malam.

Dalam sambutannya, Rico Waas menekankan bahwa IKAPTK bukan sekadar organisasi profesi, melainkan sebuah keluarga tempat berbagi cerita dan menjaga legacy (warisan) pengabdian dari generasi ke generasi. “Berbahagialah kita punya komunitas, punya kelompok organisasi, karena di situlah terjalin ikatan batiniah tersebut,” kata Rico Waas di hadapan puluhan anggota IKAPTK Medan yang hadir.

Pria yang akrab di sapa Rico itu juga memuji kedalaman ilmu yang dimiliki oleh para alumni pamong praja. Menurutnya, jika masyarakat ingin bertanya tentang seluk-beluk ilmu pemerintahan, maka alumni IKAPTK adalah rujukan utamanya. “Mau tanya tentang capil, perizinan, pariwisata, sosial hingga kesehatan, banyak alumni yang sudah melewati itu semua. Seluruh OPD pasti sudah dijalani. Inilah tempat kita berbagi ilmu untuk kepentingan masyarakat,” ujar Rico Waas.

Maka dari itu, Rico Waas mengingatkan agar fungsi sosial IKAPTK tetap terjaga. Ia meminta seluruh anggota untuk tidak hanya berkumpul saat momen bahagia seperti Halal Bihalal, tetapi juga hadir saat ada anggota yang mengalami kesulitan atau sakit. “Jangan mau senangnya saja. Kalau ada alumni yang susah atau sakit, perhatikan. Itulah fungsi keluarga yang sebenarnya. Kita punya ikatan yang tidak akan pernah lepas, bahkan setelah rekan-rekan purna tugas dari pemerintahan,” tegasnya.

Dalam acara yang juga dihadiri Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman itu, Rico Waas menceritakan rasa bangganya mengenakan Pin Kepamongprajaan. Meski tidak menempuh pendidikan formal kepamongprajaan, dirinya mengaku sangat bangga diberikan kehormatan menjadi bagian dari keluarga besar IKAPTK.”Dari seluruh pin yang begitu banyak di baju saya, itulah (Pin Pamong Praja) yang paling saya banggakan. Ini penghargaan sangat berarti bagi saya. Saya harus bisa membangun spirit yang sama dengan rekan-rekan semua,”bilang Rico Waas dengan penuh rasa bangga.

Menutup sambutannya, Rico Waas berpesan agar seluruh alumni tetap ikhlas dalam bekerja dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. “Siapa yang tahu jalan hidup kita? Ada yang jadi pengusaha, anggota dewan, atau pensiun dengan tenang. Tapi yang terpenting, selama di pemerintahan, lakukanlah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tuhan tidak menutup mata,” pungkasnya.

Sementara itu, Penasehat IKAPTK Kota Medan, Muslim mengajak para pengurus IKAPTK Kota Medan untuk aktif mengadakan kegiatan setiap bulan yang menyentuh langsung kepada masyarakat. “Seharusnya IKAPTK Kota Medan dapat membuat kegiatan setiap bulan. Harus ada kontribusi kita untuk membantu masyarakat,” ujar Muslim.

Tidak hanya itu saja, Muslim juga mengingatkan kepada seluruh alumni agar menjaga kepercayaan yang telah di berikan oleh Wali Kota Medan dengan sebaiknya dan penuh tanggung jawab. “Kepercayaan yang diberikan Bapak Wali Kota harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu, bekerjalah dengan sebaiknya sesuai yang diharapkan oleh Wali Kota,” pesannya.

Acara yang kemudian di isi dengan ramah tamah dan tausiyah itu turut pula dihadiri Ketua IKAPTK Kota Medan Rakhmat Adisyah Putra Harahap, Pimpinan OPD Serta para Camat. (map/ila)

Pegawai Lapas Binjai Jalani Tes Urine

TES URINE: Jajaran pegawai Lapas Binjai saat menjalani tes urine dalam rangka HBP ke-62.(Istimewa/Sumut Pos)
TES URINE: Jajaran pegawai Lapas Binjai saat menjalani tes urine dalam rangka HBP ke-62.(Istimewa/Sumut Pos)

BINJAI – Jajaran pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai menjalani pemeriksaan urine mendadak, Senin (6/4/2026). Langkah ini  sebagai bagian dari peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 dan langkah deteksi dini untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba atau bersinar.

Pelaksana Harian Kalapas Binjai Serikat Sembiring, menegaskan bahwa tes urine ini menunjukkan komitmen seluruh jajaran Lapas Binjai dalam menjaga integritas dan profesionalisme.

“Kami berkomitmen untuk tidak memberikan ruang terhadap penyalahgunaan narkotika, baik bagi petugas maupun warga binaan. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya pada momen tertentu, tetapi rutin dan berkelanjutan sebagai bagian dari pengawasan internal,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Tes urine dilakukan terhadap seluruh pegawai, mulai dari pejabat struktural hingga staf, dengan pengawasan ketat yang melibatkan petugas medis Lapas Binjai serta petugas dari Badan Narkotika Nasional. Langkah ini bertujuan memastikan hasil pemeriksaan objektif dan akuntabel.

Ia menegaskan konsistensi Lapas Binjai dalam mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). “Berdasarkan pemeriksaan, seluruh peserta dinyatakan negatif dari penyalahgunaan narkotika,” ungkap Serikat.

Dikatakan Serikat, bahwa kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen jajaran Lapas dalam menjaga lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari narkoba. “Kami akan terus memperkuat pengawasan serta pembinaan guna mendukung terciptanya pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas,” pungkasnya.

Pelaksanaan tes urine berjalan lancar, aman, dan tertib. Dengan langkah preventif ini, integritas pegawai diharapkan semakin meningkat, sekaligus menjadi strategi deteksi dini untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Kegiatan ini sekaligus memperkuat citra Lapas Binjai sebagai institusi yang disiplin, transparan, dan proaktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari narkoba. (ted/ila)

Direktur Eksekutif KPN Ingatkan Hakim Jangan Berpolitik di Ruang Sidang

MEDAN, SumutPos co – Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengingatkan hakim dalam perkara kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Wilayah Sumatera Utara menjaga independensi dan netral.

Menurut Adib, hakim harus menjaga wibawa dan marwah pengadilan dengan menjunjung tinggi kode etik, termasuk berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana. “Hakim tidak boleh mengadili perkara yang memiliki konflik kepentingan, baik pribadi, kekeluargaan, atau hubungan lain,” kata Adib kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).

Seorang hakim, lanjut Adib tidak boleh memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kekhawatiran ini disampaikan Adib melihat jalannya persidangan kasus korupsi DJKA, dimana salah satu terdakwa menyebut adanya aliran dana hasil rasuah untuk kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut.

Bagi Adib, kejernihan dan objektivitas hakim memimpin jalannya sidang dengan adil sangat diperlukan, bukan justru memanfaatkan panggung peradilan demi kepentingan pribadi atau hal lain yang mengaburkan independensi.

Jika hakim berpolitik di ruang sidang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Begitu juga dalam memutus perkara seorang hakim musti terbebas dari pengaruh opini publik atau intervensi politik. (adz)

Sinergi Pemkab Dairi dan TNI, Bangun 2 Jembatan Perintis di Kecamatan Sumbul

DIABADIKAN: Camat Sumbul Rinto Hutauruk, Danramil 01 Sumbul Kapt MD Lumbantoruan dan lainya, diabadikan saat peletakan batu pertama pembangunan jembatan perintis di 2 Desa, Senin (6/4).(istimewa).
DIABADIKAN: Camat Sumbul Rinto Hutauruk, Danramil 01 Sumbul Kapt MD Lumbantoruan dan lainya, diabadikan saat peletakan batu pertama pembangunan jembatan perintis di 2 Desa, Senin (6/4).(istimewa).

DAIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi bekerja sama dengan TNI melalui Kodim 0206, dibantu masyarakat setempat, membangun dua jembatan perintis di Kecamatan Sumbul. Proyek ini bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur desa sekaligus meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Peletakan batu pertama pembangunan jembatan dilakukan di Desa Sileu-leua Parsaoran dan Desa Pangguruan, Senin (6/4/2026).

Camat Sumbul, Rinto Hutauruk, menjelaskan bahwa program jembatan perintis merupakan inisiatif TNI, di mana bahan material disediakan oleh TNI, sedangkan pelaksanaan pembangunan melibatkan Pemkab dan masyarakat.

“Pembangunan jembatan perintis ini diharapkan membuka akses transportasi yang lebih baik bagi warga, sekaligus menunjang aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Rinto, Selasa (7/4/2026).

Ia menambahkan bahwa program ini merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di pedesaan.

Dalam peletakan batu pertama, hadir Danramil 01 Sumbul, Kapt MD Lumbantoruan, Sekcam Sumbul Basaria Lingga, Kepala Desa Sileu-leu Parsaoran Agustina Silaban, Kepala Desa Pangguruan Muksin Sinaga, serta tokoh masyarakat setempat.

Kehadiran berbagai pihak menegaskan komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur desa, yang tidak hanya membuka akses transportasi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sumbul. (rud/ila)

Penertiban PKL di Binjai Picu Tangis Pedagang, Relokasi Belum Jelas

Satpol PP Kota Binjai saat menertibkan pedagang di depan RS Kesrem, Jalan Bandung, Kelurahan Rambungbarat, Binjai Selatan.
Satpol PP Kota Binjai saat menertibkan pedagang di depan RS Kesrem, Jalan Bandung, Kelurahan Rambungbarat, Binjai Selatan.

BINJAI – Penertiban puluhan bangunan liar di kawasan Jalan Bandung, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, menyisakan kisah pilu bagi para pedagang kecil. Salah satunya datang dari seorang ibu dua anak yang mengaku pernah menjadi bagian dari tim sukses Wali Kota Binjai Amir Hamzah, saat kontestasi Pilkada 2024 lalu.

Perempuan bernama Devi itu tak kuasa menahan air mata saat warung pangkas yang telah ia jalankan selama hampir 10 tahun digusur oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai, Selasa (7/4/2026). Baginya, tempat usaha tersebut bukan sekadar lapak, melainkan sumber utama penghidupan keluarga.

“Saya ini tim sukses Pak Amir. Dulu bapak janji memperjuangkan kami, pedagang kecil. Tapi sekarang mana janji itu?” ucap Devi dengan suara bergetar.

Ia mengaku kebingungan harus mencari nafkah ke mana setelah lapaknya dibongkar. Dua anak yang masih bersekolah menjadi tanggung jawab besar yang kini terasa semakin berat. “Saya punya dua anak yang harus saya biayai. Ini satu-satunya usaha saya. Sekarang sudah habis,” katanya sambil menangis.

Pelaku UMKM yang buka warung pangkas, Devi saat diwawancarai.
Pelaku UMKM yang buka warung pangkas, Devi saat diwawancarai.

Kekecewaan Devi bukan tanpa alasan. Ia merasa janji-janji saat masa kampanye tidak sejalan dengan kebijakan yang kini diterapkan. Bahkan, menurutnya, tidak ada komunikasi yang jelas terkait rencana relokasi sebelum penertiban dilakukan. “Memang ada surat pemberitahuan, tapi tempat pengganti tidak ada. Kami dibiarkan begitu saja,” ungkapnya.

Penertiban yang dilakukan di depan Rumah Sakit Kesrem tersebut melibatkan ratusan personel gabungan. Selain Satpol PP, turut serta unsur dari dinas terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, serta satu unit alat berat untuk merobohkan bangunan semi permanen yang berdiri di atas fasilitas umum.

Meski berlangsung tanpa bentrokan, suasana haru dan kekecewaan terlihat jelas di wajah para pedagang yang kehilangan mata pencaharian mereka.

Kepala Satpol PP Binjai Arif Sihotang, menjelaskan bahwa penertiban telah melalui prosedur yang berlaku. Pihaknya mengaku telah memberikan peringatan bertahap kepada para pemilik bangunan sebelum tindakan dilakukan.“Kami sudah menyampaikan surat peringatan mulai dari SP-1 hingga SP-3. Jadi ini bukan tindakan tiba-tiba,” jelas Arif.

Arif menegaskan bahwa bangunan yang ditertibkan melanggar aturan karena berdiri di atas drainase serta badan jalan, sehingga mengganggu ketertiban umum dan arus lalu lintas yang padat di kawasan tersebut.

Penertiban ini, lanjutnya, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015. Sebelumnya, pemerintah juga telah melakukan penertiban serupa di kawasan Jalan Jamin Ginting. “Kami tidak melarang masyarakat berusaha, tapi harus sesuai dengan aturan dan tempat yang telah ditentukan,” tegasnya.

Terkait relokasi pedagang, Arif menyebutkan bahwa pemerintah kota saat ini masih membahas mekanisme dan lokasi yang memungkinkan. Ia berharap ada solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan pedagang tanpa mengabaikan ketertiban kota. “Hari ini masih dibahas. Mudah-mudahan ada keputusan terbaik yang juga menguntungkan para pedagang,” ujarnya.

Penggusuran ini pun menjadi pengingat bahwa kebijakan penertiban ruang publik tak hanya soal aturan, tetapi juga menyangkut nasib dan kehidupan banyak orang. (ted/ila)

DPRD Langkat Gelar RDP, 524 KK Terdampak Banjir Ajukan Verifikasi Ulang Bantuan

SERAHKAN: Penyerahan data 524 kepala keluarga (KK) untuk diajukan kembali melalui proses verifikasi ulang saat RDP, Selasa (7/4/2026).
SERAHKAN: Penyerahan data 524 kepala keluarga (KK) untuk diajukan kembali melalui proses verifikasi ulang saat RDP, Selasa (7/4/2026).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – DPRD Kabupaten Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti keluhan warga Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, yang terdampak banjir November 2025 namun belum menerima bantuan dari pemerintah.

Rapat digelar Selasa (7/4/2026) dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Romelta Ginting, didampingi H. Ajai Ismail serta dihadiri anggota dewan seperti Juriah, Ahmad Senang, dan Eddy Wijaya.

Warga mengeluhkan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan, mulai dari jaminan hidup, hunian sementara, hingga stimulan sosial ekonomi. Salah seorang korban, Tumpal Sitorus, menuturkan adanya kecemburuan sosial karena sebagian warga dengan kondisi serupa sudah menerima bantuan, sementara mereka yang terdampak langsung tidak terdata.

“Kami yang hadir ini benar-benar terdampak, tapi tidak mendapat bantuan. Sementara warga lain yang kondisinya sama justru sudah menerimanya,” ungkap Tumpal.

Menanggapi keluhan warga, Romelta Ginting meminta Kepala Dinas Sosial dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Langkat untuk menyampaikan aspirasi warga kepada Bupati Langkat agar dapat diteruskan ke pemerintah pusat.

Kepala Pelaksana BPBD M. Ansyari menjelaskan bahwa data awal korban berasal dari tim teknis pusat, namun pihaknya siap melakukan pendataan ulang agar warga yang terdampak bisa masuk dalam daftar penerima bantuan.

Kepala Dinas Sosial Taufik Rieza menegaskan, kriteria penerima bantuan ditetapkan pemerintah pusat berdasarkan tingkat kerusakan rumah.

Dikatakannya, meski lebih dari seribu KK telah menerima bantuan, masih ada warga yang terdampak ekonomi akibat rusaknya lahan pertanian dan hilangnya ternak, tetapi belum masuk dalam kriteria.

Di akhir RDP, warga menyerahkan data sebanyak 524 kepala keluarga (KK) untuk diajukan kembali melalui proses verifikasi ulang. Warga menyatakan kesiapan mengikuti prosedur agar aspirasi mereka dapat dipenuhi pemerintah.

Langkah ini diharapkan menjadi upaya nyata untuk memastikan bantuan sosial menjangkau seluruh korban banjir secara adil dan merata, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam penanganan bencana. (mag-6/ila)

BKKBN Rakorda Bangga Kencana Sumut 2026, Integrasi Data Kependudukan Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

KONFERENSI PERS: Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Dr Fatmawati bersama lainnya usai konferensi pers bersama sejumlah wartawan, di Hotel Emerald Garden Medan, Selasa (7/4). (Dewi Syahruni Lubis/Sumut Pos)
KONFERENSI PERS: Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Dr Fatmawati bersama lainnya usai konferensi pers bersama sejumlah wartawan, di Hotel Emerald Garden Medan, Selasa (7/4). (Dewi Syahruni Lubis/Sumut Pos)

MEDAN – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sumatera Utara (BKKBN Sumut) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2026, di Hotel Emerald Garden Medan, Selasa (7/4).

Forum ini menegaskan transformasi kemendukbangga mendukung program prioritas presiden menuju indonesia emas 2045.

Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Dr Fatmawati menekankan, Rakorda ini bukan sekadar forum seremonial, melainkan instrumen strategis untuk memastikan implementasi pembangunan keluarga dan kependudukan berjalan optimal di tingkat Kabupaten/Kota.

“Fokus kita adalah bagaimana pembangunan keluarga dan kependudukan benar-benar terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga kebijakan yang diambil berbasis data dan tepat sasaran,” ujar Fatmawati.

Ia menjelaskan, salah satu langkah konkret adalah mendorong implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD. Hal ini dinilai krusial agar isu kependudukan tidak terlepas dari arah pembangunan daerah.

Dalam Rakorda tersebut, sambung Fatmawati, BKKBN juga memberikan penghargaan kepada OPD KB dari enam kabupaten/kota yang telah menyelesaikan unggahan dokumen PJPK hingga 100 persen.

PJPK sendiri mencakup sedikitnya 30 indikator strategis, di antaranya percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas keluarga, indeks pembangunan keluarga, pengendalian kuantitas dan mobilitas penduduk.

“Tanpa data, kebijakan akan lemah. Dengan baseline yang jelas, pemerintah daerah bisa merancang kebutuhan pembangunan secara presisi, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur sosial,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris BKKBN Sumut, Yusrizal Batubara mengingatkan, bahwa Sumatera Utara saat ini berada dalam fase bonus demografi yang harus dikelola secara optimal.

Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan serius, seperti tingginya prevalensi stunting, ketimpangan akses layanan kesehatan dan gizi dan kualitas pengasuhan keluarga.

“Rakorda ini menjadi momentum menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus merumuskan langkah konkret percepatan penurunan stunting dan penguatan program keluarga,” ujarnya.

Adapun, kegiatan ini diikuti lebih dari 160 peserta dari perangkat daerah provinsi, Kabupaten/Kota, serta mitra lintas sektor, termasuk TNI dan Polri yang sebelumnya telah dilibatkan dalam penguatan program.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap menegaskan, bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan investasi, tetapi juga kualitas keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.

“Keluarga adalah titik awal pembentukan sumber daya manusia dan sekaligus indikator akhir keberhasilan pembangunan,” ujarnya.

Ia menekankan, pentingnya penguatan satu data keluarga Indonesia, integrasi program dalam perencanaan dan penganggaran daerah dan kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa.

Selain itu, Sulaiman juga menyoroti tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara sebagai ancaman serius terhadap kualitas generasi muda.

Menurutnya, pendekatan pembangunan keluarga menjadi salah satu strategi kunci dalam mengatasi persoalan tersebut.

“Penguatan nilai moral dan ketahanan keluarga harus berjalan beriringan dengan kebijakan sektoral lainnya,” tandasnya. (dwi/azw)

Jaksa Asahan Eksekusi Asmuni Terpidana Kasus ITE

EKSEKUSI: Kasi Intel Kejaksaan Negeri Asahan Heriyanto Manurung didampingi Jaksa Penuntut Umum membacakan berita acara eksekusi, Selasa (7/4).
EKSEKUSI: Kasi Intel Kejaksaan Negeri Asahan Heriyanto Manurung didampingi Jaksa Penuntut Umum membacakan berita acara eksekusi, Selasa (7/4).

KISARAN – Kejaksaan Negeri Kabupaten Asahan telah mengeksekusi Asmuni DSA Marpaung terpidana kasus Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE) yang telah inkrah pada putusan tingkat Kasasi Mahkamah Agung.

Kasi Intel Kejaksaan, Heriyanto Manurung mengatakan bahwa kasus ini bermula 7 April 2023 dimana terpidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media sosial (medsos).

“Kasus ini akhirnya sampai ke persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan nomor perkara 31/Pid.Sus/2025/PN Tjb divonis 4 bulan penjara denda Rp5 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan,” kata Kasi Intel Kejaksaan Heriyanto Manurung didampingi sejumlah Jaksa, Selasa (7/4/2026).

Tidak berhenti di situ, terpidana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Namun, putusan banding pada 5 Juni 2025 tetap menguatkan putusan sebelumnya. Baik terpidana maupun Jaksa Penuntut Umum kemudian sama-sama mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Hasilnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari kedua belah pihak dan menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.500 kepada terpidana.

Heriyanto menyebutkan, putusan kasasi tersebut diterima pihak Kejari Asahan pada 24 Februari 2026. Tidak lama kemudian, tepatnya 26 Februari 2026, terpidana langsung dieksekusi berdasarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Asahan.

“Saat ini yang bersangkutan sudah menjalani hukuman di Lapas Tanjungbalai. Untuk denda Rp5 juta juga sudah dibayarkan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa proses eksekusi berjalan lancar karena terpidana bersikap kooperatif. Setelah dihubungi oleh jaksa, terpidana datang sendiri ke kantor Kejaksaan tanpa perlu dijemput.

Di sisi lain, kuasa hukum korban dari PT IPS, Sumantri, menyampaikan apresiasi kepada Kejari Asahan atas pelaksanaan eksekusi tersebut.

“Kami mengapresiasi Kejaksaan Negeri Asahan yang sudah menjalankan putusan kasasi Mahkamah Agung,” katanya.

Sumantri juga menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya sempat mengeluarkan pernyataan yang mendorong agar eksekusi segera dilakukan. Namun, ternyata saat itu eksekusi sudah lebih dulu dilaksanakan, hanya saja informasi tersebut belum mereka terima.

Menurutnya, hal ini menjadi catatan penting soal keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum, terutama dalam perkara yang menjadi perhatian publik.

“Bagi kami, kepastian hukum itu bukan hanya soal putusan dijalankan, tapi juga bagaimana informasi itu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi,” ujarnya.

LBH Pujakesuma Pos Asahan pun menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif serta mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. (dat/azw)

Kapolres Tebingtinggi Dukung Pembangunan Jembatan Armco

GROUND BREAKING: Kapolres Tebingtinggi bersama unsur Forkopimda dan tamu undangan mengikuti kegiatan peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan Jembatan Armco di Dusun II, Desa Korajim, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Sergai, Senin (6/4) (Azan purba / SumutPos)
GROUND BREAKING: Kapolres Tebingtinggi bersama unsur Forkopimda dan tamu undangan mengikuti kegiatan peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan Jembatan Armco di Dusun II, Desa Korajim, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Sergai, Senin (6/4) (Azan purba / SumutPos)

TEBINGTINGGI – Kapolres Tebingtinggi, Rina Frillya, menghadiri kegiatan peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan Jembatan Armco di Dusun II, Desa Korajim, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Senin (6/4).

Kehadiran Kapolres dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Pembangunan jembatan ini merupakan inisiatif dari Kodim 0204/DS sebagai upaya membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Sergai, Adlin Umar Yusri Tambunan, bersama Dandim 0204/DS Agung Pujiantoro, serta Ketua DPRD Sergai Togar Situmorang.

Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga tampak hadir, menunjukkan sinergi lintas instansi dalam mendukung pembangunan di daerah tersebut.

Dari unsur kepolisian, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Polres Sergai, termasuk Kapolsek Dolok Masihul AKP Simanjuntak serta Kapolsek Dolok Merawan Iptu Zuhri Zulkarnaen Lubis.

Selain itu, hadir pula perwakilan Kejaksaan Negeri Sergai, Pengadilan Negeri Sei Rampah, Camat Dolok Merawan, Danramil 14/DM, serta perwakilan dari pihak swasta seperti PT Lonsum Sei Bulan.

Partisipasi para kepala desa se-Kecamatan Dolok Merawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Desa Korajim semakin menambah semarak kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan dukungan penuh terhadap pembangunan jembatan.

Pembangunan Jembatan Armco ini diharapkan mampu memperlancar akses transportasi warga, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Serdang Bedagai. (mag-3/azw)

Selama Maret 2026, KAI Divre I Sumut Layani 265 Ribu Penumpang

KERETA API: Suasana penumpang yang masuk ke stasiun Kereta Api. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat tren pertumbuhan positif pada volume angkutan penumpang selama periode Maret 2026.
KERETA API: Suasana penumpang yang masuk ke stasiun Kereta Api. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat tren pertumbuhan positif pada volume angkutan penumpang selama periode Maret 2026.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat tren pertumbuhan positif pada volume angkutan penumpang selama periode Maret 2026. Tercatat sebanyak 265.081 pelanggan telah menggunakan layanan kereta api.

Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 35 persen dibandingkan periode yang sama pada Maret 2025 yang melayani 193.531 pelanggan.

Plt Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menyatakan bahwa lonjakan angka ini merupakan indikator kuat meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap moda transportasi berbasis rel di Sumatera Utara.

“Peningkatan jumlah pelanggan yang signifikan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat Sumatera Utara untuk menggunakan kereta api semakin meningkat, seiring dengan semakin baiknya fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh KAI Divre I Sumatera Utara,” ujar Anwar saat memberikan keterangannya, Selasa (7/4/2026).

Tingginya volume penumpang pada Maret 2026 dipicu oleh momentum Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 H yang waktunya berdekatan. Selain itu, adanya ketetapan cuti bersama dari pemerintah turut mendorong tingginya mobilitas masyarakat Sumatera Utara untuk melakukan perjalanan silaturahmi maupun berlibur.

Selain faktor momentum libur panjang, kata Anwar, bahwa program stimulus dari pemerintah turut menjadi daya tarik utama bagi para pengguna jasa.

“Diskon transportasi yang diberikan oleh pemerintah sebagai program stimulus ekonomi cukup memudahkan masyarakat dan mendorong terjadinya pergerakan untuk mendongkrak perekonomian di Sumatera Utara. Hal itu terbukti dari 13.587 masyarakat Sumatera Utara yang memanfaatkan promo tersebut untuk bepergian selama masa Lebaran,” tambahnya.

Sepanjang triwulan pertama Januari–Maret 2026, KAI Divre I Sumatera Utara secara total telah melayani 763.694 penumpang. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 23 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, di mana saat itu jumlah penumpang tercatat sebanyak 618.428 orang.

Beberapa rangkaian kereta api favorit masyarakat yang terus menunjukkan tren peningkatan peminat antara lain KA Sribilah Utama, KA Putri Deli, dan KA Siantar Ekspres.

Aspek ketepatan waktu (on-time performance) baik untuk keberangkatan maupun kedatangan yang terjaga dengan baik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat di tengah persaingan moda transportasi darat lainnya.

KAI Divre I Sumatera Utara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan setia yang telah menjadikan kereta api sebagai pilihan utama dalam bermobilitas.

“KAI Divre I Sumatera Utara menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas dukungan terhadap layanan transportasi kereta api. Kepercayaan publik tersebut merupakan amanah bagi KAI untuk terus berinovasi dan konsisten menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman, serta tepat waktu bagi seluruh pelanggan dengan semangat melayani sepenuh hati,” pungkas Anwar. (san/ila)

1...959697...15,764Page 96 of 15,764