Prof. Dr. Samsul Bahri, M.Si yang juga wakil rektor III Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah berharap penyelenggaraan pemilu legislatif maupun eksekutif dapat berlangsung secara independen, adil, transparan dan berintegritas. Harapan tersebut disampaikannya setelah diangkat sebagai anggota Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (TPD DKPP) Sumut.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik 228 anggota TPD periode 2026-2027 di Jakarta pada 5 November 2026. Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan integritas penyelenggara pemilu di tingkat daerah.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memimpin prosesi pelantikan TPD se-Indonesia yang terdiri dari unsur KPU dan Bawaslu provinsi serta tokoh masyarakat tersebut.
Kepada Sumut Pos di Medan, Senin (9/11), Prof. Dr. Samsul Bahri, M.Si berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam mengusulkan dirinya sebagai anggota TPD DKPP Sumut. Ia berharap kepercayaan tersebut dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi menjaga marwah penyelenggara pemilu dan kualitas demokrasi.
Menurutnya, independensi merupakan prinsip utama yang harus dijaga oleh setiap anggota TPD DKPP dalam menjalankan tugas pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas secara profesional, tidak berpihak dan bebas dari intervensi maupun kepentingan tertentu.
“Sebagai anggota TPD DKPP, kami berharap dapat melaksanakan tugas secara independen dan tidak berpihak. Kami juga sangat mengharapkan dukungan serta ide dari berbagai pihak agar prinsip independensi ini dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Dosen UMN Al-Washliyah ini juga menekankan pentingnya keberanian dalam melakukan pemeriksaan terhadap siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku tanpa membedakan latar belakang, jabatan maupun kedekatan personal.
Selain independensi dan keberanian, Prof. Dr. Samsul Bahri, M.Si juga menyebut menjaga kerahasiaan serta marwah persidangan sebagai bagian penting dari tanggung jawab anggota TPD DKPP. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan profesional, menjaga kepercayaan publik, serta menghormati mekanisme penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Lebih lanjut, wakil rektor III UMN Al-Washliyah ini berharap masyarakat Sumut dapat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan hak demokrasi serta mengawal proses pemilu. Setiap suara masyarakat harus benar-benar mencerminkan aspirasi pemilih dan terlindungi dari berbagai bentuk penyimpangan.
“Harapan kami, masyarakat merasa aman dan nyaman dalam mengawal hasil suara sehingga suara tersebut benar-benar berasal dari aspirasi masyarakat. Prinsip menjaga suara dan menjaga hak demokrasi harus menjadi tujuan bersama,” katanya.
Ia berharap pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif dapat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, penyelenggara pemilu, serta pihak terkait untuk bersama-sama menjaga hak demokrasi dan menjalankan kewajiban sesuai aturan yang berlaku.
Prof. Dr. Samsul Bahri, M.Si menegaskan, demokrasi yang berintegritas merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Karena itu, seluruh pihak diharapkan memiliki komitmen bersama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.
Sebagai informasi, TPD DKPP merupakan tim yang membantu DKPP RI dalam melaksanakan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di daerah. TPD bukan merupakan KPU maupun Bawaslu, melainkan bagian dari mekanisme penegakan etik yang menangani dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, baik dari unsur KPU maupun Bawaslu.
Melalui amanah tersebut, Prof. Dr. Samsul Bahri, M.Si berharap dapat berkontribusi menjaga independensi, integritas dan imparsialitas penyelenggara pemilu demi terwujudnya demokrasi yang bermartabat di Sumut. (dmp)
