Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area (MAP UMA) di Jalan Setia Budi Nomor 79 B Medan merupakan salah satu program studi yang banyak diminati kalangan birokrasi maupun tokoh masyarakat di Sumatera Utara.
Sebut saja Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP, Rektor UMSU Drs Agussani MAP, Ketua Fraksi PAN DPR RI Drs H Ibrahim Sakti Batubara MAP dan mantan Kepala Kementerian Agama Sumut yang kini menjadi calon Anggota DPD RI Drs H Syariful Mahya Bandar, MAP.
Keberadaan MAP UMA merupakan satu dari empat program studi yang dikembangkan Pascasarjana (PPs) UMA yang dikelola Prof Dr Ir Hj Retno Astuti K MS (Direktur) bersama Ir Erwin Pane MS (Wakil Direktur Bidang Akademik), Drs Usman Tarigan MS (Wakil Direktur Bidang Adm & Keuangan) dan Muazzul SH MHum (Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan).
PPs UMA diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area yang didirikan pada tahun 2000 sesuai dengan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 138/Dikti/Kep/2000 tanggal 12 Mei 2000.
Program studi di PPs UMA kini terdiri dari Magister Administrasi Publik (MAP), Magister Agribisnis (MSi), Magister Hukum (MH) dan Magister Psikologi (MPsi) ‘’PPs UMA menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan kualitas dapat dipertanggungjawabkan. ‘’Cara penyelenggaraannya memberikan kesempatan yang luas bagi para peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan keinginan mahasiswa,’’ kata Prof Dr Ir Hj Retno Astuti K MS di Medan, pekan lalu.
PPs UMA dalam batas-batas persyaratan tertentu dan untuk menjaga kualitas, lanjut Retno, memberi mahasiswa keleluasaan meramu rencana studi sesuai dengan rencana studi. ‘’Ada beberapa mata kuliah pilihan yang dapat dipilih mahasiswa PPs UMA untuk penguatan studi. Sehingga kita beri keluasaan menentukan mata kuliah pilihan dan jumlah SKS yang akan diambil tiap semester,’’ sebut Retno.
Direktur PPs UMA menerangkan, ada empat hingga enam mata kuliah pilihan yang melengkapi 40 SKS mata kuliah wajib. ‘’UMA juga menyiapkan berbagai sarana pendukung perkuliahan bagi alumni Strata-1 yang ingin menimba ilmu untuk memiliki karier yang sempurna dengan ilmu dan teknologi,’’ ucapnya.
Untuk mendukung proses pembelajaran, PPs UMA dilengkapi ruang belajar nyaman dan luas dilengkapi pendingin ruangan, overhead dan slide projector, white board dan audio visual. Demikian pula sarana Pusat Perpustakaan dan Electronic Digital Library, Perpustakaan Fakultas dan PPs UMA. Perpustakaan adalah salah satu unit pelaksana teknis yang memiliki fungsi dan tujuan untuk mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
‘’Perpustakaan UMA memiliki lebih 26.614 eksemplar buku dengan 9.954 judul dan majalah ilmiah. Perpustakaan UMA telah menyediakan fasilitas layanan electronic Library (eLib) yang memuat tentang berbagai disiplin ilmu seperti majalah ilmiah, jurnal ilmiah, majalah populer dalam dan luar negeri, buku elektronik (eBook) dan laporan penelitian,’’ jelas Direktur PPs UMA.
Sarana pendukung lain yakni Pusat ITC dan sistem informasi akademik administrasi, hotspot PPs UMA, UMA Zone dan warnet kampus. Pusat Jasa Ketenagakerjaan (PJK), Pusat Pelayanan Kesehatan Kampus, Biro Bimbingan dan Konselling Psikologi, Biro Bantuan Hukum (BBH) dan asrama mahasiswa, sarana olahraga, laboratorium, ruang serba guna, sarana ibadah, Islamic Center dan kantin.
Sedangkan untuk meningkatkan kompetensi ndari alumni, lanjut Retno, PPs UMA sering menggelar studi banding, fieldtrip, jalinan kerja sama dan kegiatan ilmiah lain ke sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Jawa dan luar negeri. Demikian pula menggelar berbagai kegiatan penelitian.
Atas berbagai upaya yang dikembangkan PPs UMA, jelas Direktur PPs UMA angka rata-rata masa pendidikan mahasiswa PPs UMA menjadi 17 bulan dari masa pendidikan normal 24 bulan atau empat semester tanpa mengurangi kualitas pendidikan. ’Hal ini dapat lebih dipersingkat karena pada semester III, mahasiswa sudah dapat mengajukan usulan proposal penulisan tesis. Jadi masa pendidikan dapat dipersingkat menjadi 17 bulan saja,’’ terangnya. (dmp)
