Universitas Sari Mutiara (USM) Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan penguatan peran perguruan tinggi dilingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) wilayah I pada tata kelola penanggulangan bencana. Kegiatan yang digelar pada 14-15 Oktober ini dibuka Kepala LLDikti Wilayah I Prof. Saiful Anwar Matondang, M.A, Ph.D secara daring yang mengapresiasi kepada narasumber, panitia dan peserta.
Ia berterima kasih kepada anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Republik Indonesia pemateri utama dan USM Indonesia sebagai tempat pelaksanaan kegiatan.
Menurut kepala LLDikti Wilayah I, semua pihak termasuk perguruan tinggi di Sumut harus senantiasa waspada terhadap bencana antara lain gunung api, gempa dan banjir sehingga tidak lebih banyak korban dan lebih efektivitas dalam penanganannya. “Dari kegiatan ini, kami berharap dapat disosialisasikan di kampus dan unit kerja masing-masing. Ikuti kegiatan dengan baik sehingga dapat menularkan pengetahuan ini kepada mahasiswa, dosen dan masyarakat,” sebutnya.
Pembicara utama pada kegiatan yang diikuti 100 peserta pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan pegawai LLDikti Wilayah I ini adalah Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Prof. Dr. Ivan Elisabeth Purba, M.Kes, Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan Dr. Hendro Nugroho, M.Si, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provsu Ir. Herianto, M.Si dan Kepala Pusat Studi Kebencanaan dan Lingkungan Hidup USM Indonesia Dr. Otniel Ketaren, M.Si.
Mengawali pemaparannya, Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana RI Prof. Dr. Ivan Elisabeth Purba, M.Kes menjelaskan tentang struktur organisasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang terdiri unsur pengarah dan unsur pelaksana. Dipaparkan juga bahwa dari tridharma perguruan tinggi ke ketangguhan dimana kerangka hukum memberi ruang luas bagi peran perguruan tinggi.
Unsur pelaksana berkaitan dengan operasional penanggulangan bencana yang meliputi sekretaris utama, inspektorat utama, deputi sistem dan strategi, deputi pencegahan, deputi penangangan darurat, deputi rehabilitasi dan rekonstruksi serta deputi logistik dan peralatan.
Sedangkan unsur pengarah terdiri 11 perwakilan instansi pemerintah dan sembilan masyarakat profesional yang dipilih DPR RI. Unsur pengarah adalah bagian/unsur BNPB yang memiliki tugas memberikan masukan dan saran kepada BNPB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana RI menggarisbawahi kampus bukan hanya penolong, kampus juga ikut menjadi korban. Ia mencontohkan bahwa pada banjir dan longsor tahun lalu di Aceh, Sumut dan Sumbar dengan 1.006 korban meninggal, terdapat 60 perguruan tinggi dan 21.911 sivitas akademika yang terdampak.
Dirincikan Prof. Dr. Ivan Elisabeth Purba, M.Kes, perguruan tinggi dapat menyiapkan lulusan yang paham risiko dibidang apapun, meneliti dari peta bahaya hingga rekomendasi kebijakan serta pengabdian: KKN tematik membuat ilmu kampus hadir di desa rawan bencana.
Rektor USM Indonesia ini menambahkan bahwa peran kampus berbeda di setiap fase meliputi pra-bencana, tanggap darurat dan pasca-bencana. Pada fase pra-bencana paling sering terabaikan. “Akademisi adalah satu dari lima unsur pentahelix dan jejaringnya terus menguat. Pentahelix terdiri pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media,” sebutnya.
Dibagian akhir paparannya, Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana RI menyampaikan empat pesan kunci dalam mewujudkan ketangguhan bangsa yang dimulai dari kampus yang tangguh. Satu, risiko bencana Indonesia tinggi dan berubah dimana tahun 2025 mencatat 1.666 korban jiwa.
“Kedua, regulasi nasional dan Sendai Framework sudah memberi mandat jelas bagi akademisi. tridharma perguruan tinggi adalah kendaraan alami. Keempat, mulai dari langkah kecil yang terukur dan lindungi kampus sendiri dulu,” pesannya.
Kepala BBMKG Wilayah I Medan Dr. Hendro Nugroho, M.Si dalam kegiatan ini memaparkan tentang pemanfaatan informasi BMKG sebagai antisipasi bencana geohidrometeorogi. Ia pun mengingatkan untuk bergerak bersama karena peringatan dini tidak akan mengurangi risiko jika tidak dipahami dan ditindaklanjuti. Yakni kajian ilmiah dan riset risiko bencana, pengembangan teknologi dan inovasi serta pendidikan, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM. Pendampingan penyusunan rencana mitigasi berbasis ilmu pengetahuan serta kolaborasi data dan permodelan dengan BMKG.
Dr. Hendro Nugroho, M.Si juga menjabarkan peran akademisi dan perguruan tinggi sebagai pentahelix dalam mengantisipasi bencana. Kolaborasi untuk Sumut yang tangguh, aman dan berkelanjutan.
Sekretaris BPBD Provsu Ir. Herianto, M.Si dalam kesempatan ini mengungkapkan manajemen penanggulangan bencana di Sumut. Disebutkannya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam riset, inovasi, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kebijakan berbasis bukti.
Kepala Pusat Studi Kebencanaan dan Lingkungan Hidup USM Indonesia Dr. Otniel Ketaren, M.Si menjelaskan tentang inisiasi pembentukan Perguruan Tinggi Tangguh Bencana (PTTB) di Sumut. Tujuan dari kampus siaga bencana yaitu meningkatkan kapasitas perguruan tinggi terhadap upaya kesiapsiagaan, pengurangan risiko dan tanggap darurat bencana.
Tujuan kedua, lanjut Dr. Otniel Ketaren, M.Si, adalah meningkatkan peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan, pengurangan dan tanggap darurat bencana. (dmp)
