MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebijakan Pemprov Sumut tentang Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk SMA/SMK negeri sederajat selambatnya mulai dikucurkan pada triwulan III atau September tahun ini. Alokasi BOP itu sudah diakomodir dalam APBD Sumut Tahun Anggaran 2021.
“Untuk masalah penyerapan ini masih proses. Kalau saya sih minta paling lama di triwulan III ini sudah terealisasi. Dan realisasinya itu tidak harus bertahap bisa sekaligus juga,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, Ismael Sinaga menjawab wartawan, Selasa (15/6).
Dikatakannya, ikhtiar ini menjadi salah satu strategi pemprov ketika daya beli masyarakat sangat rendah di masa pandemi Covid-19.
“Nah seperti BOP ini kan tentu membantu siswa dan orangtua siswa. Sehingga tidak ada lagi anak-anak sekolah kita (SMA/SMK) itu tidak sekolah karena ketiadaan uang. Tahun ini (program BOP) sudah jalan, sejak Januari sudah kita anggarkan selama 12 bulan,” katanya.
Mengenai teknis pelaksanaan program itu, Ismael menyarankan supaya ditanyakan ke organisasi perangkat daerah terkait, yakni Dinas Pendidikan. Secara umum, ia menyebut bantuan itu senilai Rp35.000 per siswa dengan total anggaran Rp250 miliar.
“Bantuan itu langsung dikasih (ditransfer) ke masing-masing sekolah. Skemanya macam-macam seputar kebutuhan operasional sekolah, termasuk iuran SPP peserta didik,” katanya.
Nantinya pula, lanjut dia program dimaksud dilakukan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai kemampuan keuangan daerah. “Rencananya bukan mau tahun ini saja kita kasih, berlanjut di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sebelumnya menyebut, adapun nilai subsidi SPP tersebut adalah Rp35.000. Menurut dia, mulanya ia ingin untuk BOP ini disubsidi senilai Rp50.000. Hanya saja dikarenakan pandemi Covid-19 melanda, anggaran untuk sektor tersebut menjadi tidak memadai.
“Jadi ke depan, kalau setiap anak sekolah itu membayar uang sekolah Rp50 ribu/bulan, nantinya tinggal menjadi Rp15 ribu,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Gubsu menyampaikan, sektor pendidikan merupakan salah satu visinya bersama Wakil Gubernur, Musa Rajekshah (Ijeck), yang prioritas guna diwujudkan selama memimpin Provinsi Sumut. Adapun pada tahun anggaran 2019, Pemprov Sumut telah melakukan terobosan dengan menaikkan tunjangan guru honor di tingkat SMA/SMK sederajat hingga Rp90.000 per jam.
“Itu pendidikan dan itu yang baru kuat. Tapi amanah UU adalah 20 persen (APBN untuk sektor oendidikan, Red). Kita akan lihat nanti ke depan. Itukan tergantung pendapatan daerah juga. Pendapatan daerah besar, itukan lebih memudahkan untuk memnerikan bantuan terhadap visi dan misi,” katanya.(prn/azw)
Hal yang sama juga akan dirinya coba wujudkan dalam masa pemerintahannya sekitar tiga tahun lagi. Yakni di sektor pertanian, peternakan, agraria, dan ketatatenagakerjaan. “Termasuk pariwisata, semua ini juga dalam rangka pemulihan ekonomi kita,” pungkasnya. (prn/azw)
