JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Rully Chairul Azwar mengatakan, molornya pelaksanaan program rehabilitasi gedung sekolah yang rusak sudah diprediksikan sejak awal. Pasalnya, petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan program ini telat diterbitkan.
Rully mengungkapkan, petunjuk pelaksanaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru turun akhir September. Padahal, DPR sudah meminta sejak Juli lalu. “Juknis telat sekali. Sudah pasti tidak terserap (anggaran),” ungkapnya ketika dihubungi melalui telepon selularnya di Jakarta, Minggu (20/11).
Pelaksanaan rehabilitasi sekolah rusak ini, terang Rully, merupakan kegiatan yang membutuhkan dana atau anggaran yang besar sekali. Bahkan, ada daerah yang saat ini masih melaksanakan program-program Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010. “Jadi sudah dapat dipastikan akan molor pelaksanaan rehabilitasi sekolahnya,” imbuhnya.
Politisi dari Partai Golkar tersebut menilai, telatnya juknis juga disebabkan karena adanya perubahan protap kerja fisik. Termasuk kata dia, adanya perubahan pola anggaran, dimana pada tahun 2010 status pengalokasian anggaran masih bersifat blockgrant dari pusat ke sekolah jadi melalui tender di kabupaten atau kota.
“Kami sayangkan keterlambatan juknis tadi. Saya menganggap 2012 jangan terulang lagi. Keterlambatan ini jadi tidak terserap. Padahal tiap sekolah tidak besar nilainya. Itu tidak bisa menunggu tender. Karena banyak jadi triliunan,” urainya.
Perubahan dari blockgrant menjadi tender tersebut, lanjut Rully, membuat daerah harus kembali beradaptasi. Karena tidak tuntas, harus ada luncuran dari pemerintah supaya anggaran tidak terbuang. “Wajar-wajar saja kalau minta luncuran untuk tetap bisa menggunakan anggaran rehabilitasi sekolah itu tadi ,” katanya. (cha/jpnn)
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Rully Chairul Azwar mengatakan, molornya pelaksanaan program rehabilitasi gedung sekolah yang rusak sudah diprediksikan sejak awal. Pasalnya, petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan program ini telat diterbitkan.
Rully mengungkapkan, petunjuk pelaksanaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru turun akhir September. Padahal, DPR sudah meminta sejak Juli lalu. “Juknis telat sekali. Sudah pasti tidak terserap (anggaran),” ungkapnya ketika dihubungi melalui telepon selularnya di Jakarta, Minggu (20/11).
Pelaksanaan rehabilitasi sekolah rusak ini, terang Rully, merupakan kegiatan yang membutuhkan dana atau anggaran yang besar sekali. Bahkan, ada daerah yang saat ini masih melaksanakan program-program Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010. “Jadi sudah dapat dipastikan akan molor pelaksanaan rehabilitasi sekolahnya,” imbuhnya.
Politisi dari Partai Golkar tersebut menilai, telatnya juknis juga disebabkan karena adanya perubahan protap kerja fisik. Termasuk kata dia, adanya perubahan pola anggaran, dimana pada tahun 2010 status pengalokasian anggaran masih bersifat blockgrant dari pusat ke sekolah jadi melalui tender di kabupaten atau kota.
“Kami sayangkan keterlambatan juknis tadi. Saya menganggap 2012 jangan terulang lagi. Keterlambatan ini jadi tidak terserap. Padahal tiap sekolah tidak besar nilainya. Itu tidak bisa menunggu tender. Karena banyak jadi triliunan,” urainya.
Perubahan dari blockgrant menjadi tender tersebut, lanjut Rully, membuat daerah harus kembali beradaptasi. Karena tidak tuntas, harus ada luncuran dari pemerintah supaya anggaran tidak terbuang. “Wajar-wajar saja kalau minta luncuran untuk tetap bisa menggunakan anggaran rehabilitasi sekolah itu tadi ,” katanya. (cha/jpnn)
