Revitalisasi SMK, Angkat 72 Ribu Guru

BOGOR, SUMUTPOS.CO – Pemerintah akan melakukan revitalisasi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) secara besar-besaran, termasuk mengangkat puluhan ribu gurunya dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, usai rapat terbatas tentang pembangunan SDM untuk akselerasi pembangunan ekonomi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Rabu (21/11).

Pada rapat itu, Presiden Joko Widodo meminta revitalisasi pendidikan vokasi dilakukan secara besar-besaran pada tahun depan, dan menyesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

Untuk SMK, perombakan dilakukan lewat penyesuaian kurikulum maupun penataan kompetensi. Termasuk untuk para guru yang sudah berjalan.

Nah, Menteri Muhadjir mengatakan untuk pembangunan fisik SMK, mulai tahun depan langsung ditangani oleh Kementerian PUPR. Target pemerintah tidak main-main, yakni merevitalisasi ribuan sekolah kejuruan.

“Kami hanya mengajukan skema-skema SMK mana saja yang harus direvitalisasi. Itu kami harapkan ada sekitar tiga sampai empat ribuan SMK. Terutama SMK prioritas, SMK kelautan, pariwisata, pertanian, kemudian ekonomi kreatif,” ungkap Muhadjir usai rapat tersebut.

Kemudian untuk para gurunya, Kemendikbud mengusulkan agar tahun depan dilakukan pengangkatan pulhan ribu guru SMK menjadi PPPK pada 2019 mendatang.

“Kami mengajukan ada sekitar 72 ribu guru SMK yang diangkat dengan skema PPPK. Sehingga mereka bisa dikontrak, satu dua tahun, tiga tahun, tergantung mereka,” kata Muhadjir.

Terlebih lagi, saat ini telah dijalankan program keahlian ganda, di mana dibutuhkan 90 ribuan guru SMK yang punya keahlian produktif. Saat ini jumlahnya baru terisi sekitar 15 ribu guru.

“Memang jumlahnya kurang yang berkeahlian dan sesuai dengan keahlin sekarang, ya sudah ada keahlian-keahlian tapi sudah kelewat, sudah kedaluwarsa,” tandasnya.

Sedangkan perubahan kurikulum SMK, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah melakukannya. Di mana perumusan kurikulum melibatkan dan mengacu kebutuhan dunia usaha saat ini.

“Sekarang sekitar 70 persen kurikulum keahlian itu diusulkan dari dunia industri dan dunia usaha, termasuk peralatan-peralatan dari rekomendasinya dunia industri dan dunia usaha,” tambah Muhadjir. (fat/jpnn)

BOGOR, SUMUTPOS.CO – Pemerintah akan melakukan revitalisasi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) secara besar-besaran, termasuk mengangkat puluhan ribu gurunya dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, usai rapat terbatas tentang pembangunan SDM untuk akselerasi pembangunan ekonomi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Rabu (21/11).

Pada rapat itu, Presiden Joko Widodo meminta revitalisasi pendidikan vokasi dilakukan secara besar-besaran pada tahun depan, dan menyesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

Untuk SMK, perombakan dilakukan lewat penyesuaian kurikulum maupun penataan kompetensi. Termasuk untuk para guru yang sudah berjalan.

Nah, Menteri Muhadjir mengatakan untuk pembangunan fisik SMK, mulai tahun depan langsung ditangani oleh Kementerian PUPR. Target pemerintah tidak main-main, yakni merevitalisasi ribuan sekolah kejuruan.

“Kami hanya mengajukan skema-skema SMK mana saja yang harus direvitalisasi. Itu kami harapkan ada sekitar tiga sampai empat ribuan SMK. Terutama SMK prioritas, SMK kelautan, pariwisata, pertanian, kemudian ekonomi kreatif,” ungkap Muhadjir usai rapat tersebut.

Kemudian untuk para gurunya, Kemendikbud mengusulkan agar tahun depan dilakukan pengangkatan pulhan ribu guru SMK menjadi PPPK pada 2019 mendatang.

“Kami mengajukan ada sekitar 72 ribu guru SMK yang diangkat dengan skema PPPK. Sehingga mereka bisa dikontrak, satu dua tahun, tiga tahun, tergantung mereka,” kata Muhadjir.

Terlebih lagi, saat ini telah dijalankan program keahlian ganda, di mana dibutuhkan 90 ribuan guru SMK yang punya keahlian produktif. Saat ini jumlahnya baru terisi sekitar 15 ribu guru.

“Memang jumlahnya kurang yang berkeahlian dan sesuai dengan keahlin sekarang, ya sudah ada keahlian-keahlian tapi sudah kelewat, sudah kedaluwarsa,” tandasnya.

Sedangkan perubahan kurikulum SMK, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah melakukannya. Di mana perumusan kurikulum melibatkan dan mengacu kebutuhan dunia usaha saat ini.

“Sekarang sekitar 70 persen kurikulum keahlian itu diusulkan dari dunia industri dan dunia usaha, termasuk peralatan-peralatan dari rekomendasinya dunia industri dan dunia usaha,” tambah Muhadjir. (fat/jpnn)