KEPALA Dinas Pendidikan Provsu membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) untuk meningkatkan akreditasi dan mutu pendidikan di Sumut. Selain itu menginstruksikan kepada Cabang Dinas Pendidikan se-Sumut agar memerintahkan seluruh kepala sekolah atau operator Dapodik untuk melakukan pemutakhiran data Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) serta mendata satuan pendidikan yang sudah tidak aktif atau sudah tidak berlaku SIOP-nya.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provsu Ir Abdul Haris Lubis MSi pada kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) tahap I yang diadakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) Provsu di di Hotel Grandhika Setia Budi Jalan Dr Mansyur Tanjungrejo Medan, Kamis (25/4).
Rakorda BAN-PDM Provsu diadakan pada 24-26 April 2024. Dalam kesempatan ini dilakukan penandatanganan kerja sama Dinas Pendidikan Provsu dengan BAN-PDM Provsu untuk peningkatan akreditasi satuan pendidikan di Sumut.
Peserta Rakorda terdiri sekretaris dan anggota BAN-PT, kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Sumut, kepala Cabang Dinas Wilayah Pendidikan se-Sumut, kepala Kemenag KH kabupaten/kota se-Sumut, IGTKI, IGRA, IGABA, BPTKI, Himpaudi, PGRI, PGMI, MKKS dan forum PKBM se-Sumut.
Kepala dinas juga menginstruksikan jajarannya melakukan pembinaan dan monitoring evaluasi secara berkala bagi satuan pendidikan yang belum terakreditasi maupun telah terakreditasi baik yang A, B, C, tidak terakreditasi dan kadaluwarsa.
Kepala Dinas Pendidikan Provsu Ir Abdul Haris Lubis MSi juga memaparkan strategi dalam membina satuan atau program pendidikan untuk meningkatkan mutu layanan serta mendukung pelaksanaan program akreditasi. ”Visi Dinas Pendidikan Provsu mewujudkan masyarakat Sumut bermartabat dalam pendidikan karena masyarakat terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri,” sebutnya.
Ir Abdul Haris Lubis MSi menjelaskan manfaat hasil akreditasi bagi satuan pendidikan yakni meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkan, mempermudah satuan pendidikan mendapatkan dana dan program pemerintah serta menjadi bahan evaluasi diri untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Sedangkan bagi peserta didik untuk memberikan gambaran tentang kualitas pendidikan di satuan Pendidikan serta menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih satuan pendidikan. ”Bagi pemerintah menjadi bahan pemetaan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan program pendidikan,” katanya.
Sementara kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provsu dalam Rakorda ini menyampaikan visi pendidikan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan ber kebhinekaan global.
BMPM bertugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat di provinsi. Sedangkan fungsinya adalah pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan, pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, pelaksanaan supervisi, pelaksanaan fasilitasi, pengembangan dan pelaksanaan kemitraan, pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan urusan administrasi.
”Beban kerja BPMP Provsu yakni 24.302 satuan pendidikan. Yakni 9.040 PAUD, 508 PKBM, 22 SKB, 9.814 SD, 2.728 SMP, 1.109 SMA dan 60 SLB. 202.312 guru dan 2.891.251 siswa,” katanya.
BAN-PDM Sumut
Prof Dr Khairil Ansari MPd selaku ketua BAN-PDM Provsu dalam Rakorda ini menjabarkan kebijakan dan mekanisme akreditasi PAUD tahun 2024. Ia mengutarakan bahwa pemanfaatan hasil akreditasi sebagai refleksi untuk memperbaiki kualitas layanan oleh satuan pendidikan secara mandiri.
”Kemudian gambaran pemetaan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, sebagai dasar pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan oleh pembina baik Dinas Pendidikan maupun Kemenag serta sebagai dasar dilakukannya workshop atau pelatihan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Guru Besar Unimed ini juga hasil akreditasi PAUD-PNF tahun 2023 yang berjumlah 2.050 satuan pendidikan. Untuk PAUD terdiri 7 akreditasi A, 335 akreditasi B, 1.266 akreditasi C dan 350 tidak terakreditasi. Sedangkan akreditasi PKBM terdiri 12 akreditasi A, 34 akreditasi B, 23 akreditasi C dan 2 tidak terakreditasi.
Ketua BAN-PDM Provsu juga merinci sasaran akreditasi PAUD dan kesetaraan pada 33 kabupaten/kota se-Sumut tahun 2024 yang berjumlah 1.566. Terbanyak adalah TK sebanyak 608 dan RA sebanyak 636. ”Instrumen akreditasi PAUD adalah penilaian prasyarat akreditasi satuan pendidikan anak usia dini dan instrumen penilaian visitasi.
Untuk sasaran visitasi sekolah atau madrasah di Sumut pada tahun 2024 berjumlah 1.976 satuan pendidikan dimana jumlah terbesar adalah SD 981 dan SMP 259.
Ketua BAN-PDM Provsu merinci hasil akreditasi sekolah atau madrasah tahun 2023 untuk SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK dan SLB terdapat 576 yang akreditasi A, 553 akreditasi B dan 66 akreditasi C.
Pengembang Teknologi Pembelajaran Katim Pendidikan Agama Islam PAUD dan Pendidikan Dasar Kanwil Kemenag Provsu H Dahyar Husein MPd memaparkan strategi Kanwil Kemenag Provsu dalam membina satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu layanan serta mendukung pelaksanaan program akreditasi.
Dalam paparannya, H Dahyar Husein MPd merinci 11 program strategis. Yakni pengembangan dan implementasi kurikulum berbasis kompetensi, pembinaan dan supervisi berkelanjutan, pelatihan dan pengembangan guru, penyediaan bimbingan teknis serta penguatan sistem manajemen mutu.
Kemudian penguatan infrastruktur pendidikan, penggunaan teknologi pendidikan, pengembangan kemitraan dengan pihak eksternal, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat serta penyusunan rencana strategis jangka panjang.
”Kantor Kemenag dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal serta standar nasional,” ujar H Dahyar Husein MPd.
Sedangkan Setua IGTKI-PGTRI Sumut Yanti Masni SPdAud MPsi mengemukakan bahwa organisasi ini memiliki azas/tujuan memupuk esprit de cops diantara guru-guru TK. Ia menambahkan bahwa PAUD berkualitas memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman dan mampu memfasilitasi anak agar berkembang dengan utuh.
Dijelaskan pula ciri pengelolaan PAUD yang baik. Diantaranya memiliki dokumen perencanaan satuan meliputi visi, misi, rencana kegiatan, kalender pendidikan, struktur organisasi, SOP/POS dan dokumen keuangan yang akuntabel.
Kemudian memenuhi sarana dan prasarana esensial, memiliki sistem pengembangan pendidikan yang berkesinambungan, mendorong kemitraan trisentra pendidikan, tertib administrasi dan kelengkapan Dapodik serta inklusif terhadap keberagaman latar belakang peserta didik. (dmp)
