MEDAN- Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho meminta DPD Real Estat Indonesia Sumut memperbanyak pembangunan perumahan yang terjangkau masyarakat.
“Saat ini kebutuhan memiliki rumah sangat tinggi. Namun masyarakat masih banyak yang tidak memiliki rumah sendiri karena harga rumah tak terjangkau,” kata Gatot Pujo Nugroho, baru-baru ini.
Permintaan Gatot itu berkaiatan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kawasan permukiman di daerah guna menampung masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mendorong pemerintah daerah untuk terus melaksanakan peningkatan kapasitas dan kesiapan untuk melaksanakan program perumahan dan kawasan permukiman di daerahnya masing-masing.
“Masalah perumahan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas pemerintah daerah (pemda) yang harus diperhatikan,” kata Sekretaris Kemenpera Iskandar Saleh dalam siaran pers Humas Kemenpera di Jakarta, Minggu (2/9) lalu.
Untuk itu, menurut dia, Pemda perlu mempersiapkan kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta para pelaksana teknis seperti dinas perumahan untuk mengatasi masalah perumahan di daerahnya masing-masing. Iskandar menjelaskan, saat ini pemerintah terus meningkatkan target serta anggaran program perumahan dan kawasan permukiman.
Selain itu, Presiden bahkan memberikan tugas khusus serta direktif kepada Kemenpera agar pembangunan perumahan untuk masyarakat perlu ditingkatkan. Beberapa perubahan target terkait program pembangunan rumah swadaya juga dilaksanakan, seperti target yang ditingkatkan dari 60 ribu unit hingga 250 ribu unit.
“Perubahan dan penyesuaian target program perumahan terus membesar setiap tahunnya. Hal itu tentunya juga perlu dukungan dari Pemda di daerah,” katanya.(jpnn)
MEDAN- Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho meminta DPD Real Estat Indonesia Sumut memperbanyak pembangunan perumahan yang terjangkau masyarakat.
“Saat ini kebutuhan memiliki rumah sangat tinggi. Namun masyarakat masih banyak yang tidak memiliki rumah sendiri karena harga rumah tak terjangkau,” kata Gatot Pujo Nugroho, baru-baru ini.
Permintaan Gatot itu berkaiatan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kawasan permukiman di daerah guna menampung masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mendorong pemerintah daerah untuk terus melaksanakan peningkatan kapasitas dan kesiapan untuk melaksanakan program perumahan dan kawasan permukiman di daerahnya masing-masing.
“Masalah perumahan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas pemerintah daerah (pemda) yang harus diperhatikan,” kata Sekretaris Kemenpera Iskandar Saleh dalam siaran pers Humas Kemenpera di Jakarta, Minggu (2/9) lalu.
Untuk itu, menurut dia, Pemda perlu mempersiapkan kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta para pelaksana teknis seperti dinas perumahan untuk mengatasi masalah perumahan di daerahnya masing-masing. Iskandar menjelaskan, saat ini pemerintah terus meningkatkan target serta anggaran program perumahan dan kawasan permukiman.
Selain itu, Presiden bahkan memberikan tugas khusus serta direktif kepada Kemenpera agar pembangunan perumahan untuk masyarakat perlu ditingkatkan. Beberapa perubahan target terkait program pembangunan rumah swadaya juga dilaksanakan, seperti target yang ditingkatkan dari 60 ribu unit hingga 250 ribu unit.
“Perubahan dan penyesuaian target program perumahan terus membesar setiap tahunnya. Hal itu tentunya juga perlu dukungan dari Pemda di daerah,” katanya.(jpnn)
