KETUA Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Eddy Ganefo mengaku pemerintah telah menzalimi kepada para pengusaha properti.
Akibat berubah-ubahnya kebijakan pemerintah, mereka harus menanggung kerugian triliunan rupiah.
“APERSI sangat terpukul dengan kondisi sekarang ini. Sejak Januari 2012 hingga sekarang, belum ada satupun rumah yang kami bangun diakadkreditkan.
Anggota kami sampai ada yang jual mobil karena dikejar-kejar para tukang yang meminta bayaran gajinya,” ungkap Eddy di Jakarta, Jumat (10/2).
Belum lagi APERSI harus berhadap dengan calon debitur yang belum bisa menempati rumahnya. Padahal, developer sudah menjanjikan Januari sudah bisa akad kredit. Keluhan ini, menurut dia, sudah disampaikan ke pemerintah (Kemenkeu dan Kemenpera) agar membuka keran pembiayaan.
“Saat itu dijanjikan hanya seminggu kemudian akan dibuka. Nyatanya sudah Februari belum juga dilakukan akad kredit. Kami malu sama masyarakat, mereka bilang kami penipu karena sudah dijanjikan Januari bisa menempati rumahnya,” ucapnya.
Diapun mengimbau pemerintah segera mempermudah pembiayaan. Terlebih yang dilayani APERSI 100 persen masyarakat berpenghasilan rendah.
“Mereka siap suku bunganya delapan sampai sembilan persen seperti yang sudah kami sosialisasikan pada 2011.
Kalau sekarang kebijakannya baru lagi, ya tidak apa-apa. Maksud kami, cobalah dibantu pembiayaan 10 ribu unit yang siap akad Januari 2012 dan 27 ribu unit pada Februari, sembari menunggu angka suku bunga baru (enam sampai tujuh persen). Ini agar dana kami tidak mandek di situ,” tandasnya.
Seperti diketahui, ditutupnya keran pembiayaan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) sejak Januari 2012, ternyata memberikan kerugian sangat besar bagi pengusaha properti. Wakil Ketua Kadin Zulkarnain Arif mengungkapkan, akibat belum dilakukan serahterima rumah (akad kredit) ke debitur, pengusaha properti mengalami kerugian sekitar tiga sampai empat triliun rupiah.
“Itu hanya dalam hitungan Januari saja. Hampir 50 ribu unit rumah yang tidak bisa akad karena bank masih menunggu kebijakan baru pemerintah.
Belum lagi ratusan ribu tenaga kerja terpaksa menganggur karena tidak ada pekerjaan. Sebab, pengusaha menghentikan pembangunan rumah,” ujar Zulkarnain menguatkan komentar Eddy Ganefo.(esy/jpnn)
