Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menggandeng Himpunan Wanita Karya (HWK) untuk membangun rumah swadaya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sejumlah provinsi di Indonesia. Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan, pihaknya akan membantu HWK untuk mendapat pendidikan khusus terkait kredit rumah.
“Jadi, ibu-ibu yang tergabung dalam HWK bisa bekerja sama dengan pemda setempat untuk membantu masyarakat agar dapat memiliki rumah yang layak huni, mulai cara memperoleh bantuan kredit rumah dari bank, membeli tanah untuk MBR, serta subsidi fasilitas prasarana, sarana dan utilitas seperti pembangunan jalan lingkungan dan saluran air,” katanya di Jakarta, Jumat (22/2).
Tujuan kesepakatan bersama itu, lanjut Menpera, adalah terwujudnya koordinasi untuk peningkatan kesejahteraan bagi anggota HWK dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal layak huni dengan harga terjangkau. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi pertama, peningkatan kualitas rumah, fasilitasi pembangunan rumah umum, rumah susun umum termasuk rumah murah atau perumahan swadaya dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bagi anggota HWK.
Menpera melanjutkan, kesepakatan itu juga untuk memfasilitasi penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) umum, ketiga fasilitasi pra dan pasca sertifikasi hak atas tanah untuk pemberdayaan anggota HWK, mobilisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh (BAZIS) atau lembaga yang sejenis.
Selain itu, mengenai pendapatan kelompok sasaran khusus pengusaha perempuan pada tingkat usaha UMKM dan keenam, penyediaan tanah untuk pembangunan rumah umum, rumah susun umum termasuk rumah murah atau rumah swadaya.
Ketua Umum HWK Maryamah Nugraha Besoes menyatakan, HWK telah mempersiapkan data serta lahan di tiga provinsi, yakni Gorontalo, Blora di Jawa Tengah dan DKI Jakarta untuk membangun masing-masing 500 rumah untuk MBR.
Data tersebut direncanakan akan diserahkan ke Deputi Bidang Perumahan Swadaya paling lambat pada Maret mendatang. Untuk menangani proyek kerja sama ini, DPP HWK menunjuk salah satu ketua DPP, yakni Hana Fadel menjadi koordinator pelaksanaan fasilitasi program. (net/jpnn)
